DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Penanggulangan Kemiskinan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, diperlukan peran Pemerintah Daerah dan semua pihak dalam menanggulangi masalah kemiskinan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); SALINAN
4.Undang-Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuhan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penanggulangan . . .
5.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7.Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8.Orang atau Keluarga Miskin adalah perseorangan atau keluarga yang memiliki kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
9.Masyarakat Miskin adalah keadaan sekumpulan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10.Indikator Kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
11.Data Kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
12.Pelaku Penanggulangan Kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
13.Penerima manfaat Penanggulangan Kemiskinan adalah Keluarga Miskin dan rentan miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menerima pelayanan dan/atau bantuan dalam kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
14.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
15.Tim Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan tiyuh.
16.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17.Perlindungan . . .
17.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
18.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.objektif;
b.transparan;
c.keadilan; dan
d.akuntabel.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.pemberdayaan;
b.partisipatif;
c.sinergi;
d.terukur;
e.transparan dan akuntabel; dan
f.berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
b.meningkatkan layanan kebutuhan dasar Keluarga Miskin; dan
c.meningkatkan . . .
c.meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian Keluarga Miskin

Pasal 6

(1)Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.pengurangan beban pengeluaran orang atau Keluarga Miskin dan rentan miskin;
2. b.peningkatan kemampuan dan pendapatan orang atau Keluarga Miskin dan rentan miskin;
3. c.pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
4. d.sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Kegiatan yang mendukung stratregi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam rangka pemenuhan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 7

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.mengelola data kemiskinan secara akurat;
b.membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
c.memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Miskin; dan
d.meningkatkan kemampuan Keluarga Miskin dalam mengembangkan potensi

Pasal 8

(1)Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
1. a.program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. b.program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. c.program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana Tiyuh/dana Kelurahan.
(2)Sasaran . . .
(2)Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 10

(1)Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui:
1. a.perlindungan sosial;
2. b.pemberdayaan Keluarga Miskin dan rentan miskin; dan/atau
3. c.pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
(2)Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku Penanggulangan Kemiskinan.
(3)Upaya Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…