DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki masyarakat yang beragam dalam suku, agama, budaya, dan adat istiadat, sehingga perlu adanya upaya pembinaan yang berkelanjutan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan rasa toleransi, gotong royong, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat;
c.bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsasan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran . . . SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pancasila adalah Dasar Negara, Ideologi Bangsa, Pandangan Hidup, dan Falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila . . . Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
9.Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.demokratis;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c.kesatuan sistemik;
d.pembudayaan dan pemberdayaan Masyarakat;
e.keteladanan;
f.berorientasi pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa; dan
g.integrasi dan sinergi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Masyarakat;
b.menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme;
c.meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya Wawasan Kebangsaan;
d.mempersiapkan generasi muda Daerah sebagai agen perubahan;
e.menanamkan nilai toleransi dan gotong royong;
f.mengembangkan kesadaran hukum dan ketaatan terhadap konstitusi;
g.meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah; dan
h.mengintegrasikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dalam berbagai sektor kehidupan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan materi Wawasan Kebangsaan;
c.peran serta Masyarakat;
d.kerja sama;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah membentuk PPWK untuk menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
(2)Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Kepengurusan PPWK terdiri atas:

a.instansi vertikal;
b.unsur Pemerintah Daerah;
c.unsur pemerintah tiyuh; dan
d.unsur Masyarakat.

Pasal 8

Susunan kepengurusan PPWK:

a.ketua : Sekretaris Daerah
b.wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
c.sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
d.anggota merupakan kepala/pimpinan:
1. 1.badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
2. 2.komando distrik militer;
3. 3.kepolisian resort;
4. 4.badan pusat statistik;
5. 5.organisasi politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. 6.organisasi kemasyarakatan /lembaga nirlaba lainnya;
7. 7.media massa lokal;
8. 8.pemerintah tiyuh; dan
9. 9.universitas/perguruan tinggi; dan tokoh agama/masyarakat/ adat.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi PPWK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada:

a.organisasi politik;
b.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
c.pegawai negeri sipil;
d.guru/pendidik; dan
e.tokoh agama/Masyarakat/adat.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…