DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kondisi saat ini di daerah berdampak pada kondisi ketahanan keluarga yang kurang optimal sehingga dibutuhkan penyelenggaraan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga yang bertujuan meningkatkan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai lembaga sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor . . . SALINAN Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
7.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 485); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
7.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya di sebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang- undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8.Masyarakat adalah penduduk yang berada di Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan Keluarga berkualitas dalam memenuhi kebutuhan fisik materil dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan
b.mengharmonisasi dan mensinkronisasi upaya penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, serta dunia usaha.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga memiliki tanggung jawab:

a.peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga;
b.peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
c.pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
d.peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
e.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga;
f.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak serta penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
g.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga; dan
h.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.rencana kerja Pemerintah daerah; dan/atau
4. d.rencana aksi daerah.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 5

Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan pada beberapa aspek, yang meliputi:

a.kualitas legalitas dan struktur;
b.kualitas ketahanan fisik;
c.kualitas ketahanan ekonomi;
d.kualitas ketahanan sosial psikologis; dan
e.kualitas ketahanan sosial budaya.

Pasal 6

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Keluarga; dan
c.Perusahaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga oleh Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan pada fungsi Keluarga, yang meliputi:

a.fungsi keagamaan;
b.fungsi sosial budaya;
c.fungsi cinta kasih;
d.fungsi perlindungan;
e.fungsi reproduksi;
f.fungsi sosialisasi dan pendidikan;
g.fungsi ekonomi; dan
h.fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 8

Kualitas legalitas dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup legalitas perkawinan dan kependudukan.

Pasal 9

Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a.buku dan akta nikah;
b.akta kelahiran;
c.kartu Keluarga;
d.kartu identitas anak;
e.kartu . . .
e.kartu tanda penduduk; dan
f.akta kematian.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi dan/atau melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk setiap penduduk Daerah.
(2)Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan atau memberikan kemudahan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
(3)Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemberian bantuan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…