DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang pembentukan perangkat daerah, susunan perangkat daerah, staf ahli bupati, jabatan perangkat daerah, dan pengisian jabatan perangkat daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11.Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan jenis Perangkat Daerah terdiri atas :

a.sekretariat Daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat;
d.dinas;
e.badan; dan
f.kecamatan.

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati.
(2)Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(4)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 4

(1)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
(2)Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 5

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
(2)Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 6

(1)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
(2)Tipe dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dinas tipe A dan dinas tipe B.
(3)Dinas tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
(4)Dinas tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

Dinas tipe A sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), meliputi :

a.dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
b.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Polisi Pamong Praja dan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subkebakaran;
c.dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
d.dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e.dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, dan bidang perindustrian;
f.dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
g.dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan;
h.dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan bidang statistik;
i.dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan; dan
j.dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melaksanakan fungsi penunjang penanaman modal.

Pasal 8

Dinas tipe B sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4), meliputi :

a.dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
b.dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan tiyuh;
c.dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e.dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
f.dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
g.dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
h.dinas Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan;
i.dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
j.dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
k.dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
l.dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

Pasal 9

(1)Pada dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(2)Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yakni kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(3)Unit pelaksana teknis pada dinas kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
(4)Unit pelaksana teknis pada dinas kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
(5)Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
(6)Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 10

(1)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dipimpin oleh direktur rumah sakit.
(3)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(4)Dalam hal rumah sakit daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(5)Rumah sakit daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas kesehatan.
(6)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas kesehatan.
(7)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
(8)Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 11

(1)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
(2)Tipe badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas badan tipe A dan badan tipe C.
(3)Badan tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
(4)Badan tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…