DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan pengasuhan anak, anak asuh, pelaksanaan lingkup, sarana, prasarana dan standarisasi, penempatan dan sosialisasi pengasuhan, koordinasi pelaksanaan, serta sumber pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai;
c.bahwa untuk memastikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak, perlu adanya standar pengasuhan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Standar Pengasuhan Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3039);

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaran Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Right of Children (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
15.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
16.Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
20.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
21.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera;
22.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
23.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
24.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 135/HUK Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pengasuhan dan Perlindungan Anak di Bawah Lima Tahun;
27.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 72);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5.Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan Negara.
8.Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
9.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
11.Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
12.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua asuh.
13.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14.Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selanjutnya disingkat LKSA merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengasuhan Anak berazaskan :

a.nondiskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi anak;
c.penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Standar pengasuhan untuk LKSA bertujuan untuk :

a.memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya.
b.memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak;
c.mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
d.mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
e.memfasilitasi instansi berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan LKSA yang sesuai dengan kebutuhan anak dan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Anak.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 4

Penyelenggara, pelaku atau pengelola pengasuhan anak meliputi :

a.pemerintah daerah;
b.LKSA; dan
c.masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan pengasuhan anak dilaksanakan dalam lingkup :

a.pembinaan;
b.rehabilitasi;
c.penjaminan;
d.perlindungan;
e.pemberdayaan;
f.penertiban dan pengendalian;
g.pengangkutan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, Pemerintah daerah:

a.merumuskan kebijakan dan program;
b.merumuskan pedoman pelaksanaan;
c.menyediakan akses, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan LKSA sebagai upaya pemenuhan hak anak;
d.memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan/pemenuhan hak anak;
e.mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
f.meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang anak;
g.menetapkan standar pelayanan, registrasi akreditasi, dan sertifikasi pelayanan dan pengasuhan anak;
h.melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan terhadap LKSA;
i.mendata dan mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan pelayanan anak;
j.mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan melalui organisasi perangkat daerah.

Pasal 8

(1)LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak berkewajiban untuk :
1. a.memenuhi standar operasional pengasuhan dan perlindungan anak;
2. b.memiliki tenaga-tenaga sosial yang kompeten;
3. c.berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah; dan
4. d.melaporkan biodata dan perkembangan dari setiap anak yang diasuh kepada Dinas.
(2)LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak memiliki hak untuk :
1. a.menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari Dinas, Badan dan Bagian;
2. b.menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah;
3. c.menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Donatur atau pihak lain yang sah bersifat sah dan tidak mengikat;

BAB IV

ANAK ASUH

Pasal 9

Anak yang menerima pengasuhan di LKSA adalah anak terlantar yang disebabkan baik oleh kemiskinan, bencana, perdagangan orang, dan atau sebab lainya.

Pasal 10

Kriteria anak terlantar yang memperolah pengasuhan dalam LKSA meliputi :

a.anak yang sudah tidak mempunyai orang tua dan keluarga;
b.anak yang memiliki orangtua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar anak; dan
c.anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua dan keluarganya.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…