DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan… SALINAN - - 2 - -
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan …. - - 3 - -
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Satandar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6);
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 tahu 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 131);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 140); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT dan BUPATI TULANG BAWANG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029. - - 4 - -

BAB I

PENDAHULUAN Merumuskan latar belakang penyusuanan, mengidetifikasi dasar hukum yang relevan dan sinifikan dalam penyusunan, menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainya, mengurai maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
5.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat di gunakan sebagai dasar acuan perencanaan pembangunan daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

Pasal 2

(1)Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematiak sebagai berikut:
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mencakup kondisi geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis untuk lima tahun ke depan guna mencapai visi "Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan." Penyusunan Dokumen RPJMD ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan terintegrasi untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif, memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengimplementasikan program pembangunan yang efektif dan efisien dan menyusun kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada data dan analisis yang objektif, sehingga dapat menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan RKPD.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAEAH Pembangunan daerah Tulang Bawang Barat tahun 2025 - 2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan. visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat tahun 2020-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PRANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1. Program Perangkat Daerah 4.1.1. Daftar Program, Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Sub bab ini menyajikan rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama lima (5) tahun periode RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilengkapi dengan penyajian kerangka pendanaan, bertujuan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka tinjauan terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang memadai.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar …. - - 6 - - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 15 Agustus 2025 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, ttd. NOVRIWAN JAYA Diundangkan di Panaragan pada tanggal 15 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, ttd. PERANA PUTERA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 193 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 08/1612/TBB/2025 - - 7 - - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 disusun sebagai amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama periode lima tahun. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang bersifat strategis dan wajib disusun oleh pemerintah daerah paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD disusun dengan mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme konsultasi publik, forum perangkat daerah, musyawarah perencanaan pembangunan, serta kajian teknokratik dan naskah akademik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah ini benar- benar merefleksikan kepentingan masyarakat luas dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian Tulang Bawang Barat diharapkan mampu menjalankan pembangunan secara terarah, sinergis, dan terukur, serta mencapai target strategis yang ditetapkan dalam RPJMD, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. - - 8 - -

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 148 i LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025- 2029 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan strategis dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan program kerja pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Dokumen RPJMD ini didasarkan pada prinsip- prinsip yang mengutamakan pendekatan berbasis data dan analisis objektif, serta diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Visi “Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju” merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang terstruktur dan terarah. Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan dokumen ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan Dokumen RPJMD ini. Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada para jajaran pemerintah daerah, para akademisi, praktisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) serta masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga. Kami berharap, dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal. Semoga Dokumen RPJMD ini dapat diimplementasikan dengan baik dan ii memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk- Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan ini. Bupati Tulang Bawang Barat ttd NOVRIWAN JAYA DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1 1.1. Latar Belakang ............................................................. 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .......................................... 4 1.3. Hubungan Antar dokumen ......................................... 6 1.4. Maksud dan Tujuan ..................................................... 8 1.5. Sistematika Penyusunan RPJMD ................................. 9 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................... 12 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ............................... 12 2.1.1. Aspek Goagrafi dan Demografi ............................ 12 2.1.1.1. Aspek Geografi .................................... 12 2.1.1.2. Aspek Demografi .................................. 58 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................... 69 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi ....................... 69 2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua ..................... 82 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata ... 93 2.1.2.4. Indeks Keluarga Sehat ......................... 96 2.1.2.5. Perlindungan Sosial Yang Adaptif ........ 97 2.1.2.6. Beragama Maslahat dan Berbudaya Maju .................................................... 99 2.1.2.7. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif .......... 101 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah ................................... 107 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia ...... 108 2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi 122 2.1.3.3. Transformasi Digital............................. 127 2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domistik dan Gobal 129 2.1.3.5. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi ........................ 130 2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro .................... 132 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ..................................... 133 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif ..................... 133 2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nisional Yang Tangguh, dan Demokrasi Substansil 158 2.1.5. Standar Pelayanan Minimal ................................ 164 Daftar Isi ii 2.1.6. Kerjasama Daerah .............................................. 169 2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur Oleh APBN Dan APBD Provinsi di Kab. Tulang Bawang Barat 170 2.1.8. BUMD Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Daerah ................................................................ 173 2.2. Gambaran Keuangan Daerah ....................................... 174 2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .............................. 175 2.2.2. Neraca Daerah .................................................... 179 2.2.3. Proyeksi Kerangka Pendanaan ............................ 181 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis ................................... 185 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ................. 186 2.3.2. Isu Strategis ....................................................... 199 BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNA DAERAH .................................... 211 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ................................... 211 3.1.1. Visi dan misi ...................................................... 211 3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029 . 247 3.1.3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ......................................... 257 3.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ................................................. 270 3.2.1. Arah Kebijakan .................................................. 270 3.2.2. Strategi .............................................................. 271 3.2.3. Program Prioritas ............................................... 351 3.2.4. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029 ....................................................... 381 3.2.5. Penyelarasan Sasaran RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................................................. 388 3.2.6. Penyelarasan Indikator Makro ........................... 399 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 401 4.1. Program Perangkat Daerah ......................................... 401 4.1.1. Daftar Program, Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .............................................. 401 4.1.2. Keselarasan Program Pembangunan Daerah Mendukung Program Prioritas Nasional ............. 429 4.1.3. Program RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Dukungan Untuk Kegiatan Prioritas Utama (Lampiran 1) RPJM Nasional Tahun 2025-2029 . 452 Daftar Isi iii 4.1.4. Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025 – 2029 .................... 454 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .............. 470 BAB V PENUTUP ............................................................. 523 5.1. Kaidah Pelaksanaan .................................................... 523 5.2. Tata Kelola Data Pembangunan .................................. 525 5.3. Manajemen Resiko Perencanaan ................................. 525 Daftar Isi iv Tabel Halaman 2.1. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 13 2.2. Keadaan Topografi dan Luasan Perkecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 16 2.3. Batuan Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat .......... 18 2.4. Rata - rata suhu udara dan kelembapan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 19 2.5. Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 20 2.6. Guna Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat............... 22 2.7. Daya Dukung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat .. 30 2.8. Klasifikasi Kemampuan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat .............................................................................. 31 2.9. Koefisien Limpasan ........................................................ 33 2.10. Daya Dukung Air Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 ................................................................... 34 2.11. Koefisein Kawasan Lindung ............................................ 36 2.12. Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung....................... 37 2.13. Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 .......................................................... 37 2.14. Analisa Daya Dukung Permukiman Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................. 38 2.15. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 .............................................. 41 2.16. Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 41 2.17. Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2024 ................................................................... 44 2.18. Persentase RTH Kabupaten Tulang Bawang Barat ......... 45 2.19. Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 47 2.20. Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat .......................... 48 2.21. Angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022-2024......................... 49 2.22. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 ........................................................ 50 2.23. Nilai Indeks Risiko Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Bencana ....................... 51 2.24. Indeks Kerentanan Kabupaten Tulang Bawang Barat .... 56 2.25. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024 ................................. 59 2.26. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 60 2.27. Jumlah dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 ................................................. 61 2.28. Proyeksi Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 ........................................................ 63 2.29. Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2025 – 2030 Kab. Tulang Bawang Barat ............. 64 2.30. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan tahun 2024 dan Proyeksi 2029 Kab. Tulang Bawang Barat ...... 65 Daftar Isi v 2.31. Jumlah dan Persentase Penduduk Tulang Bawang Barat Berdasarkan Umur tahun 2024 dan Proyeksi 2039........ 67 2.32. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2024 ..................... 71 2.33. Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2023........... 72 2.34. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017-204 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 76 2.35. IPM Beserta Indek Komposit Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 .............................................. 80 2.36. Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu Poliklinik dan Apotik Tahun 2020 – 2024 Kab. Tulang Bawang Barat................................................................. 84 2.37. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk Tahun 2020 s.d. 2024 Kab. Tulang Bawang Barat .................... 85 2.38. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat .............................................................................. 85 2.39. Capaian UHC tahun 2022 – 2025 Kabupaten Tulang Bawang Barat ............................................................... 88 2.40. Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 90 2.41. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 90 2.42. Kasus Kematian Bayi Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 90 2.43. Kasus Kematian Neonatal Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 91 2.44. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 93 2.45. Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 93 2.46. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2021 – 2023 KabupatenTulang Bawang Barat ................................... 94 2.47. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 94 2.48. Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kab. Tulang Bawang Barat ............................................. 95 2.49. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2024 (Negeri dan Swasta) Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 95 2.50. Capai Indeks Keluarga Sehat (IKS) Tahun 2020-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat .................................. 97 2.51. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020-2024 .......................................................... 97 2.52. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2021 sampai dengan 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat.. 101 2.53. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 103 2.54. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019 s.d. 2024 Daftar Isi vi Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 106 2.55. Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 107 2.56. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 109 2.57. Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 110 2.58. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 111 2.59. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid PAUD (TK) Negeri/Swasta atau Raudatul Athfal (RA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 ..................... 111 2.60. Ketersediaan Sekolah atas Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2018-2028 Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................. 112 2.61. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024-2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 112 2.62. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ...... 113 2.63. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 ................................. 116 2.64. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 (dalam Milyar rupiah) ..................... 117 2.65. Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran Kab. Tulang Bawang Barat, 2015 – 2023 ........................................... 120 2.66. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2018 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................. 120 2.67. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan perKapita Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 .............................................. 121 2.68. Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat .......................... 122 2.69. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat .......................... 124 2.70. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi, Nasional .... 125 2.71. Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2018 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 125 2.72. Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Tulang BawangBarat ...................................................... 127 2.73. Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................. 128 2.74. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Mantap Tahun 2020 -2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................ 132 2.75. Laju Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018 sampai dengan 2024 (%) ................................................ 133 Daftar Isi vii 2.76. Indeks Pelayanan Publik pada Kabupaten di Provinsi Lampung pada Tahun 2024 ........................................... 136 2.77. Score dan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2024 ...... 137 2.78. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tulang Bawang Barat Tahun 2014—2024 ...................... 139 2.79. Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................. 142 2.80. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat .............................................................................. 143 2.81. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 144 2.82. Sarana Perhubungan yang Tersedia Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 145 2.83. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................. 146 2.84. Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2021 – 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 147 2.85. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ....................... 148 2.86. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 149 2.87. Produksi Perikanan Budi Daya Menurut Jenis Ikan Tahun 2019 s.d. 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat 150 2.88. Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 150 2.89. Fasilitas Hotel/Penginapan tahun 2018-2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 151 2.90. Rumah makan/ Restoran tahun 2019-2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 151 2.91. Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat .............. 152 2.92. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020 s.d. 2023 Kab. Tulang Bawang Barat ............................................. 152 2.93. Rata-rata produktivitas tanaman pangan di Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024 ................................... 153 2.94. Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 153 2.95. Luas Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ....................... 154 2.96. Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 – 2024 ........................................................ 155 2.97. Statistik Tanaman Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2022 sampai dengan 2024 ..................... 155 2.98. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019 s.d. 2024 Kab. Tulang Bawang Barat ......... 156 2.99. Populasi Ternak Tahun 2019-2024 Kab. Tulang Bawang Barat................................................................. 156 Daftar Isi viii 2.100. Pola Konsumi Produk Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2023 ................................. 157 2.101. Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 – 2024 ............... 158 2.102. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pertahun Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 – 2024 ............... 158 2.103. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran & Tingkat Waktu Tanggap Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024 .......................................................... 161 2.104. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kab. Tulang Bawang Barat............... 164 2.105. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat ................ 165 2.106. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang Barat ..... 166 2.107. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Tulang Bawang Barat ....................... 168 2.108. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlimas Kabupaten Tulang Bawang Barat ......... 169 2.109. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 s/d Tahun 2024 Kabupatten Tulang Bawang Barat................................................................. 178 2.110. Realisasi Neraca Daerah dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ........ 180 2.111. Proyeksi Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026 s/d Tahun 2030 ............................................................. 182 2.112. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 200 3.1. Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 .......... 216 3.2. Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 ........ 218 3.3. Keterkaitan RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan RPJPD Tahun 2025- 2045 Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................................ 225 3.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 ........................................................... 233 3.5. Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan...................... 238 3.6. Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat ....................................................... 240 3.7. Dukungan Program Perangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Terhadap Program Unggulan Provinsi Lampung.......................................................................... 243 3.8. Penyelarasan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat dengan Misi Gubernur Lampung serta Asta Cita Persiden dan Wakil Presiden .................................... 245 3.9. Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 ..................................................................... 249 3.10. Sinkronisasi RPJMD tahun 2025-2029 dengan RTRW Daftar Isi ix tahun 2023 - 2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat ...... 258 3.11. Sinkronisasi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RTRW Tahun 2023-2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat dan RTRW tahun 2023-2043 Provinsi Lampung ........................................................... 266 3.12. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 .......................................................... 270 3.13. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 ..... 272 3.14. Peogram Prioritas RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 ............................................... 352 3.15. Keselarasan Stratetgi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 dengan Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029 .............................................................................. 382 3.16. Program – Program Dalam Mendukung Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional ............... 387 3.17. Penyelarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 ............................................................ 389 3.18. Penyelarsan Indikator Makro RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025 2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 ........................................................... 399 4.1. Kerangka Pendaanaan Pembangunan Daerah Kabupaten TulangBawang Barat Tahun 2026-2030 ........................... 402 4.2. Indikasi Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 ............................................................ 403 4.3. Keselarasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi dengan Program Prioritas Nasional ............................................................. 432 4.4. Dukungan Program RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kegiatan Prioritas Utama Pada Lampiran 1 RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029 ................................. 454 4.5. Program Perangkat Daerah Pendukung Tematik Pembangunan .................................................................. 457 4.6. Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................... 473 4.7. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat ............................ 481 DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman Daftar Isi x 1.1. Keterhubungan Antara Dokumen RPJPD dan RPJMD Tulang Bawang Barat ..................................................... 2 1.2. Bagan Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Baw .................................................. 3 1.3. Hubungan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ......................................................................... 7 1.4. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen RTRW dan KLHS 8 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Tupang Bawang Barat...... 15 2.2. Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat ............ 17 2.3. Peta Formasi Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat . 19 2.4. Peta Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang Barat ...... 21 2.5. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat .. 22 2.6. Koridor Ekonomi Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional .. 23 2.7. Peta Kawasan Strategis Kab. Tulang Bawang Barat ....... 24 2.8. Peta Rencana Pola Ruang Kab. Tulang Bawang Barat ... 29 2.9. Peta Daya Dukung Lahan Kab. Tulang Bawang Barat .... 31 2.10. Peta Kemampuan Lahan Kab. Tulang Bawang Barat ...... 32 2.11. Peta Daya Dukung Air Kab. Tulang Bawang Barat ......... 36 2.12. Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................. 38 2.13. Peta Daya Tampung Lahan Kab. Tulang Bawang Barat . 40 2.14. Grafik Persentas Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum layak Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020 – 2024 ........................................................ 42 2.15. Grafik Perkembangan Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2024 ................................. 44 2.16. Grafik Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 ... 46 2.17. Peta Rawan Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat . 51 2.18. Peta Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat .............................................................................. 52 2.19. Peta Resiko Gerakan Tanah di Kabupaten Tulang Bawng Barat .............................................................................. 53 2.20. Peta Segmentasi dan Magnitudo Maximum Subduksi Indonesia ....................................................................... 54 2.21. Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................. 55 2.22. Peta Kerentanan Kab. Tulang Bawang Barat .................. 58 2.23. Peta Kepadatan Penduduk Ka. Tulang Bawang Barat ..... 66 2.24. Perbandingan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2029 ............................................................... 68 2.25. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Lampung dan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020 s.d 2024 ......................................................................... 70 2.26. Grafik Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung dan Nasional ...... 72 2.27. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 ........................................................ 73 2.28. Perkebangan PDRB Perkapita Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 ..................... 74 2.29. Distribusi Persentase Produk Domistik Regional Bruto Daftar Isi xi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha .... 74 2.30. Pertumbuhan 5 (lima) Sektor Tertinggi PDRB Kab. Tulang Bawang Barat ADHK 2010 Tahun 2024............. 75 2.31. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 76 2.32. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung dan Nasional tahun 2020-2024............ 77 2.33. Perkembagan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 ...... 78 2.34. IPM Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2024 ............... 79 2.35. Angka Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ................................... 80 2.36. Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tahun) ........................................ 81 2.37. Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tahun) ...................... 81 2.38. Pengeluran Perkapita Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat (000Rp) ........................................ 82 2.39. Perkembangan UHH Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat – Provinsi Lampung dan Nasional 83 2.40. Perekembangan Cakupan JKN tahun 2022 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat – Prov. Lampung ........ 89 2.41. Prevalensi Stunting Tahun 2021 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ..................................................... 92 2.42. Prevalensi stunting Kab/Kota Provinsi Lampung Berdasarkan SKI tahun 2024 ......................................... 92 2.43. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tulang Bawang Barat Prov.Lampung dan Nasional 2019 – 2023 100 2.44. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................. 102 2.45. Ideks Kualitas Keluarga (IKK) Berdasarakan Provinsi Tahun 2022 ................................................................... 104 2.46. Perkembangan IDG Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2023 ........................................................ 106 2.47. Persentase Penduduk Kab. Tulang Bawang Barat Kelompok Umur tahun 2018 – 2023 .............................. 108 2.48. Kontribusi Sektor PDRB Kab. Tulang Bawang Barat Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2024 ............. 114 2.49. Persentase Pengeluaran Rata – Rata Per Kapita Kab. Tulang Bawang Barat .................................................... 119 2.50. Kondisi Jalan Tahun 2024 Kab. Tulang Bawang Barat... 132 2.51. Capaian SPBE Kab/Kota Se- Provinsi Lampung 2023 ... 134 2.52. Capaian SAKIP Kab/Kota Se-Provinsi Lampung 2023 .... 138 2.53. Indeks Demokrasi Prov. Lampung 2017 – 2022 .............. 159 2.54. Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat .................................. 163 3.1. Strategi Pencapaian Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan (RPJPD Tahun 2025- 2045 212 3.2. Fokus Arah Kebijakan RPJPD tahun 2025 – 2045 (Tahap I) ......................................................................... 213 3.3. Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Prioritas Pembangunan Daerah .................................................... 224 3.4. Visi dan Misi Presiden .................................................... 227 Daftar Isi xii 3.5. 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat ................................................................. 228 3.6. Visi – Misi Gubernur Lampung ....................................... 229 3.7. Program Unggulan dan Program Hasil Terbaik Cepat Gubernur Lampung Tahun 2025 – 2029 ....................... 230 3.8. Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat................................................................. 231 3.9. Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat ............. 231 3.10. Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Program Prioritas Nasional ........................... 236 3.11. Dukungan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap PHTC RPJM Nasional .................................... 237 3.12. Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Atas Program Unggulan Gubernur Provinsi Lampung ........................................................................ 241 3.13. Dukungan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap PHTC Provinsi Lampung tahun 2025 – 2029 .. 242 Perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Pemerintah Daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus perwujudan dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah, dalam menyusun perencanaan pembangunan pemerintah daerah berkewajiban mempedomani dan mengacu perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah harus memanfaatkan kearifan lokal dan potensi daerah, serta pembanguan daerah harus didukung oleh kreativitas dan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya keberhasilan pembangunan daerah akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, hierarkis, dan terintegrasi, memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa untuk setiap periode jabatan kepala daerah, harus disusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berlaku sejak pelantikan kepala daerah hingga akhir periode jabatan selama 5 tahun. Selanjutnya untuk menindak lanjuti pasal 65 dan pasal 264 Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan pasal 10 Undang – Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan melaksanakan Peraturan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang 2 RPJMD Teknokratik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 hal ini dikarenakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan penjabaran RPJPD serta bagian dari RPJM Nasional, dimana setelah RPJMD tersusun akan menjadi pedoman bagi daerah untuk menyusun RKPD dan bagi Perangkat Daerah untuk pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daearah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitik beratkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-1 (pertama) pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045 yang diarahkan untuk penguatan modal dasar (penguatan fodasi) dalam pelaksanaan transformasi dengan azas gotong royong (kolaborasi) untuk mendorong kemajuan bersama- sama di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun keterkaitan antara RPJPD tahun 2025 – 2045 dengan RPJMD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar 1.1. dibawah ini. Gambar 1.1. Keterhubungan antara Dokumen RPJPD dan Dokumen RPJMD Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partifipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan 3 RPJMD Teknokratik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan adalah :

1.Pendekatan teknokratik;
2.Pendekatan partisipatif;
3.Pendekatan politis;
4.Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5.Pendekatan holistic-tematik;
6.Pendekatan integratife;
7.Pendekatan Spasial Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 disusun melalui beberapa tahapan yang dilaksanakan yaitu :
1.Persiapan penyusunan RPJMD,
2.Penyusunan Rancangan Awal RPJMD,
3.Penyusunan Rancangan RPJMD,
4.Pelaksanaan Musrenbang RPJMD,
5.Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan
6.Penetapan RPJMD. Adapun tahapan penyusunan RPJMD diatas dapat dilihat pada gambar 1.2. di bawah ini. Gambar 1.2. Bagan Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat 4 RPJMD Teknokratik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa jabatan tahun 2025 – 2030. Berdasarkan undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 264 ayat (4) menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik, utuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provisi Lampung tahun 2025 – 2029. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 5 RPJMD Teknokratik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Satandar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6); 6 RPJMD Teknokratik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 tahu 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 131);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 140); 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2025- 2029, dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, serta dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 yang disinkronkan dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Selain hal tersebut, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, disajikan pada Gambar 1.3. 7 RPJMD Teknokratik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Kabupaten/Kota) Gambar 1.3. Hubungan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah sebagaimana digambarkan pada gambar 1.3, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023-2043, dan juga dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 hal ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.11.2/8755/ Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD, sebagai upaya untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan sudah didasari dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis sehingga penyusunan RPJMD tidak terlepas dari analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan pertimbangan terhadap potensi bencana alam. KLHS juga memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan berkelanjutan terintegrasi, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di sisi lain, analisis risiko bencana, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan, menjadi bagian integral dalam perencanaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga aman dan lestari secara lingkungan, serta meminimalisir dampak negatif dari potensi bencana. untuk menentukan arah pengembangan wilayah. 8 RPJMD Teknokratik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Sedangkan untuk keterhubungan antara RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023-2043 ialah dalam penentuan arah kebijakan prioritas pembanguan wilayah dan lokasi program atau kegiatan pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 telah memperhatikan struktur ruang, polar uang serta Kawasan strategis sebagaimana yang diatur dalam RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 – 2043. Adapun gambaran keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW dan KLHS dapat dilihat pada gambar 1.4. Gambar 1.4. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen RTRW dan KLHS 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut : 1.4.1. Maksud RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk memberikan arahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai upaya mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lingkup waktu 5 (lima) tahun, serta sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan. 9 RPJMD Teknokratik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 1.4.2. Tujuan Adapun tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 adalah :

a.Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
b.Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama masa jabatan bupati dan wakil bupati tahun 2025-2029;
c.Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi oleh masing- masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
d.Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
e.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat; serta
f.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. 1.5. Sistematika Penyusunan RPJMD Sistematika penyusunan (penulisan) dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan sistematika sebagai berikut: 1.1. Latar Belakang Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD tahun 2025 – 2029 yang dilengkapi dengan defenisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD, tanggal pelantikan dan masajabatan kepala daerah. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Berisikan landasan atau dasar yang berupa peraturan perundang - undangan yang relevan dan siknifikan menjadi pedoman dalam proses pembuatan atau pembentukan suatu dokumen, 10 RPJMD Teknokratik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 kebijakan, atau peraturan, serta disusun sesuia kaidah peyusunan produk hukum. 1.3. Hubungan Antar dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Menggamabarkan keterkaitan atau hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya baik secara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota 1.4. Maksud dan Tujuan Menerangkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD tahun 2025-2029. 1.5. Sistematika Penyusunan RPJMD Berisikan bentuk tata naskah dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029. 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Meberikan gambaran tentang kondisi secara umum suatu daerah (Kabupaten Tulang Bawang Barat) serta capaian capaian kinerja daerah. 2.2. Gambaran Keuangan Daerah Subbab ini memberikan gambaran keadaan keuangan daerah yang telah lalu dan prediksi lima tahun yang akan datang. 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pada permasalahan dan isu strategis ini menggambarkan tentang permasalahan – permasalahan yang menjadi target penyelesaian dalam dokumen RPJMD 2025-2029. 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Subab ini berisikan tentang visi dan misi bupati dan wakil bupati serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan. 11 RPJMD Teknokratik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 3.2. Strategi Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada subbab ini menggambarkan tentang strategi arah kebijakan dan program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. 1.1. Program Perangkat Daerah Pada subbab ini memberikan informasi tentang program – program serta target kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah. 1.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Subbab ini memberikan informasi tentang indikator-indikator kinerja utama dan kinerja daerah. 12 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Aspek Geografi dan Demografi memberikan gambaran geografi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mencakup karakteristik lokasi, potensi pengembangan wilayah, sumber daya alam, daya dukung lingkungan, dan aspek kebencanaan serta perubahan iklim, dan juga posisi strategis wilayah kabupaten serta gamabaran perkembangan penduduk. Sehingga mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mendukung arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. 2.1.1.1. Aspek Geografi A. Karateristik Wilayah
a.Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk berdasarkan Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, pada tanggal 26 November 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang dengan ibu kota kabupaten yaitu Panaragan. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pada awal pembetukannya terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 96 tiyuh/kelurahan, namun dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan tiyuh sehingga pada tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan 100 (seratus) tiyuh dan 3 (tiga) kelurahan. Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada awal terbentuk memiliki luas wilayah 1.201,15 Km2 atau setara dengan 120.115 Ha, akan tetapi dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 untuk luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi 1.257,088 Km 2 atau setara dengan 125.708,76 Ha. Bila dilihat dari luas wilayah perkecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup bervariasi, terkecil 72,16 km2 di Kecamatan Gunung Terang dan terluas 247,47 km2 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Kecamatan disajikan pada Tabel 2.1. 13 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.1. Luas Wilayah menurut Kecamatan Kab. Tulang Bawang Barat No. Kecamatan Tiyuh dan Kelurahan Ibu Kota Kecamatan Luas (Ha) (%) 1 Tulang Bawang Udik 13 Karta 21.369,69 16,999 2 Tumijajar 10 Dayamurni 11.322,43 9,007 3 Tulang Bawang Tengah 21 Panaragan 24.746,94 19,686 4 Pagar Dewa 6 Pagar Dewa 13.929,28 11,081 5 Lambu Kibang 10 Kibang Budi Jaya 8.482,24 6,748 6 Gunung Terang 10 Gunung Terang 7.216,48 5,741 7 Batu Putih 10 Margo Mulyo 10.083,71 8,021 8 Gunung Agung 13 Tunas Jaya 21.188,62 16,855 9 Way Kenanga 10 Balam Jaya 7.369,38 5,862 Total 103 125.708,76 100,00 Sumber: RTRW Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2043 Secara administratif, batas – batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:
1. 1.Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Way Serdang dan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
2. 2.Sebelah timur berbatasan dengan Banjar Margo, Banjar Agung dan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
3. 3.Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
4. 4.Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar dan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Kabupaten Tulang Bawang Barat di dasarkan pada sekelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai dan terbagi menjadi tiga wilayah. Pembagian ketiga wilayah tersebut dipisahkan oleh dua sungai yaitu Way Kiri dan Way Kanan. Tiga kelompok wilayah membentuk sisi utara, yang meliputi: Kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang, Batu Putih dan Way Kenanga. Bagian Tengah meliputi Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik sedangkan sebelah selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Tumijajar. Berdasarkan rencana pola ruang yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung disebutkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam kawasan lindung yaitu konservasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Rawa Kandis Tulang Bawang Barat dan termasuk dalam kawasan budi daya yaitu : 1). Kawasan hutan produksi Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2). Kawasan pertanian mendukung ketahanan pangan pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 14.907 ha, 3). Kawasan perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 4). Kawasan peruntukan industri Kabupaten Tulang Bawang Barat, 5). Kawasan pariwisata di darat Kabupaten 14 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tulang Bawang Barat, 6). Kawasan permukiman Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk pengenbangan kawasan – kawasan tersebut sangat besar peluangnya hal ini terkait dengan tersedianya akses Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung yang yang melalui daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sepanjang 36,67 KM dan gerbang tol keluar (exit tol) yang mengarah ke Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat sebanyak 4 (empat) Gerbang Tol (GT) yaitu 1). GT Gunung Batin di KM 26, 2). GT Menggala yang ada di KM 43, 3). GT Lambu Kibang di KM 61, dan 4). GT Way Kenanga di KM 77. Adapun peta administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Gambar 2.1 15 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2043 16
b.Topografi Topografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah dataran rendah, dan berdasarkan hasil interprestasi data ketinggian, maka ketinggian wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat terbagi menjadi 2 (dua) kelasa ketinggian yakni 0 – 25 mdpl dan 25 – 50 mdpl sebagai mana data pada tabel 2.2 dibawah ini. Tabel 2.2 Kedaan Topografi dan luasan Perkecamatan Kab. Tulang Bawang Barat No Nama Kecamatan Topografi (mdpl) Luas (Ha) Ket 1 Batu Putih 0 – 25 4.834,81 25 - 50 5.248,90 2 Gunung Agung 0 – 25 5.388,04 25 - 50 15.800,58 3 Gunung Terang 0 – 25 4.364,10 25 - 50 2.852,38 4 Lambu Kibang 0 – 25 4.593,60 25 - 50 3.888,64 5 Pagar Dewa 0 – 25 11.807,27 25 - 50 2.122,01 6 Tulang Bawang Tengah 0 – 25 16.661,82 25 - 50 8.085,12 7 Tulang Bawang Udik 0 – 25 15.781,35 25 - 50 5.588,34 8 Tumijajar 0 – 25 496,49 25 - 50 6.872,89 9 Way Kenanga 0 – 25 8.750,48 25 - 50 2.571,94 Luas Total 125.708,76 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 Selanjutnya di bawah ini kami sajikan peta topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu pada gambar 2.2 sebagai berikut. 17 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029
c.Geologi Formasi Geologi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak dipermukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk lebih jelasnya, kondisi Formasi Geologi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Tanah Alluvial, dimana Tanah Alluvial adalah jenis tanah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar dan tersebar di daerah pantai bagian timur. Sifat Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi. Dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam serta kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi). 18 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.3 Batuan Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat Nama Kecamatan Jenis Formasi Batuan Geologi (Ha) Luas Total Alluvium (Ha) Alluvium (Qa) Formasi Kasai (QTk) Formasi Muara Enim (Tmpm1) Formasi Terbanggi (Qpt3) Batu Putih 311,41 5.149,43 4.622,88 - 10.083,71 Gunung Agung 2.308,46 18.880,15 - 21.188,62 Gunung Terang 1.187,28 2.711,68 3.317,52 - 7.216,48 Lambu Kibang 1.925,81 6.556,43 - 8.482,24 Pagar Dewa 5.230,44 8.088,01 610,83 - 13.929,28 Tulang Bawang Tengah 2.425,77 5.678,09 - 16.643,08 24.746,94 Tulang Bawang Udik 2.227,81 11.827,57 - 7.314,31 21.369,68 Tumijajar - - - 11.322,43 11.322,43 Way Kananga - - 7.369,38 - 7.369,38 Jumlah Total 13.691,17 35.380,59 41.357,18 35.279,81 125.708,76 Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Batuan Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh jenis batuan formasi Muara Enim / Tmpm1 (endapan yang diendapkan formasi muaraenim yaitu merupakan formasi pembawa batubara utama di Cekungan Sumatera Selatan yang penyebaran formasi ini sangat luas meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan sedikit di Provinsi Riau dan Provinsi Lampung dengan lokasi tipe dapat dijumpai di wilayah Kabupaten Kabupaten Muara Enim) dengan luas 41.357,18 Ha yang terdapat di Kecamatan Batu Putih, Gunung Agung, Gunung Terang, Lambu Kibang, Pagar Dewa, dan Way Kenanga. Sedangkan jenis batuan terendah adalah jenis formasi Alluvium (Qa) dengan luas 13.691,17 Ha yang terdapat di Kecamatan Batu Putih, Gunung Agung, Gunung Terang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik. Berikut gambar 2.3. merupakan peta geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat. 19 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.3. Peta Formasi Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2029
d.Kondisi Klimatologi Iklim di Kabupaten Tulang Bawang Barat sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh Angin Muson, maka daerah Tulang Bawang Barat tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan. Rata – rata suhu udara tertinggi sebesar 36,60C terjadi pada bulan September, sedangkan kelembapan tertinggi mencapai 100% yang terjadi di beberapa bulan pada tahun
1. 2024.Rata – rata suhu udara dan kelembapan setiap bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 tersaji pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Rata-Rata Suhu Udara dan kelembapan Setiap Bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Bulan Suhu Udara °C (2024) Relatif Kelembaban % (2024) Min Avg Maks Min Avg Maks Januari 22,6 26,9 34,3 56,0 86,5 100,0 Februari 22,5 27,2 34,0 62,0 85,6 98,0 Maret 22,8 27,4 34,6 59,0 86,2 100,0 April 23,6 27,6 34,4 59,0 87,4 100,0 Mei 24,0 28,1 35,2 58,0 84,8 98,0 20 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Bulan Suhu Udara °C (2024) Relatif Kelembaban % (2024) Min Avg Maks Min Avg Maks Juni 23,0 27,4 34,2 57,0 84,0 100,0 Juli 20,6 28,3 34,3 47,0 76,5 100,0 Agustus 21,2 27,1 35,0 45,0 78,5 97,0 September 21,6 27,9 36,6 0,0 69,7 98,0 Oktober 21,6 28,5 34,4 42,0 74,5 98,0 November 22,8 27,3 36,4 41,0 83,5 98,0 Desember 23,2 27,1 34,2 51,0 85,0 100,0 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Bulan Jumlah Curah Hujan (mm/thn) Jumlah Hari Hujan (hari) Penyinaran Matahari (%) Januari 517,0 22,0 3,3 Februari 262,0 15,0 4,8 Maret 202,0 12,0 4,0 April 164,0 11,0 3,9 Mei 302,0 12,0 4,5 Juni 76,0 9,0 3,1 Juli 15,0 3,0 6,2 Agustus 30,0 5,0 5,6 September 249,0 7,0 5,4 Oktober 56,0 5,0 5,4 November 146,0 8,0 3,9 Desember 217,0 13,0 2,7 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Jumlah curah hujan tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 517,0 mm terjadi pada bulan Januari dan pada bulan Januari pula merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak yaitu sebesar 22 hari. Selain itu, Penyinaran matahari tertinggi sebesar 6,2% terjadi pada bulan Juli. Peta curah hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat di sajikan pada Gambar 2.4. 21 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.4. Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 - 2029
e.Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 kategori, antara lain yaitu Semak belukar, perkebunan, permukiman lahan terbuka, tubuh air, Semak belukar rawa, pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campuran serta sawah. Dimana penggunaan lahan paling dominan adalah Guna Lahan Pertanian Lahan Kering dengan luas 43.559,81 Ha. Penggunaan lahan yang paling sedikit adalah guna lahan semak belukar dengan luas 2,21 Ha. Peta penggunaan lahan beserta luas lahan secara rinci dapat di lihat pada gambar 2.5 dan tabel 2.6 dibawah ini. 22 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.5 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043 Tabel 2.6 Guna Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 1 Hutan Belukar 21.745,77 2 Kebun Campuran 8.162,99 3 Padang 7.737,65 4 Perairan Darat 362,40 5 Perkampungan 13.217,23 6 Perkebunan 8.013,55 7 Persawahan 13.939,20 8 Sungai / Danau 622,91 9 Tanah Terbuka 1.729,47
1. 10.Tegalan/Ladang 50.177,60 Total 125.709 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 23 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 B. Potensi Daerah 1) Peran Strategi Daerah dalam Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Lampung Potensi geografi merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Arah Pembangunan Kewilayahan. Arahan kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Lampung yang dikelompokan pada masing-masing klaster yang memiliki pusat pertumbuhan. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk ke dalam arahan Pembangunan Wilayah pada WP II ini di klasterkan berdasarkan yang struktur ruang pada RTRW yang bertujuan untuk pemerataan simpul pada Klaster 2 yaitu Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji , dimana Tulang Bawang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah menjadi Wilayah Inti pada Klaster ini yang kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji menjadi wilayah pendukungnya. Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kabupaten penghasil karet alami di Provinsi Lampung, termasuk dalam koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada enam Kegiatan Ekonomi Utama, yaitu Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Perkapalan dan Besi Baja yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Sumatera. Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional, dimana strategi untuk pengembangan karet tersebut terdapat beberapa infrastrukur dasar yang harus dipenuhi seperti Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung industri karet baik hulu maupun hilir; Penambahan kapasitas listrik yang saat ini masih dirasakan kurang memadai untuk mendukung industri karet di Sumatera; dan pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, sentra pengolahan dan akses ke pelabuhan. Gambar 2.6. Koridor Ekonomi Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional Sumber : RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 24 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 2) Kawasan Strategis Potensial Kabupaten Tulang Bawang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043, kawasan strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi menjadi:
2. 1.Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa. Adapun rencana pengembangan yang akan dilakukan ialah pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dan permukiman;
3. 2.Kawasan Perkotaan Panaragan berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Panaragan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa. Adapun rencana pengembangan yang akan dilakukan ialah pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman;
4. 3.Kawasan Agropolitan di Kecamatan Tumijajar, yang bertujuan mewujudkan Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan. Adapun arahan pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan dilakukan ialah rencana pengembangan pertanian, kegiatan perdagangan dan jasa, dan permukiman;
5. 4.Kawasan Industri Lambu Kibang berada di Kecamatan Lambu Kibang, dengan arahan pengembangan sebagai Kawasan Industri. Gambar 2.7 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2043 25 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 3) Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah tahun 2023 - 2043, rencana pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dibagi menjadi rencana kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya.
6. 1.Pola Ruang Kawasan Lindung Kawasan lindung di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari Kawasan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat Dan Kawasan Konservasi. a) Badan Air Badan air merupakan salah satu kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Karena fungsinya maka harus terlindungi atau tidak diperkenankan adanya kegiatan manusia (budidaya). Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ini, maka harus diatur sehingga tercapai tata ruang kawasan lindung yang optimal. Badan Air Tulang Bawang Barat memiliki luas sekitar 838 Ha yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat. b) Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat ini dapat berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Tulang Bawang Barat salah satunya berupa kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria kawasan sempadan sungai : ● Embung, telaga alami, irigasi, dan tubuh air lain mempunyai garis sempadan sebesar 30 m di kiri dan kanan perairannya. ● Sungai besar (sungai yang mempunyai daerah pengaliran ≥ 500 km²) mempunyai garis sempadan sungai sebesar 100 m di kiri dan kanan sungai. Untuk kawasan permukiman yang sudah ada di sepanjang sungai dibatasi dengan jalan inspeksi sebesar 10 – 15 m dari bibir sungai. Sungai yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Sungai Way Kanan, Way Kiri, dan Way Tulang Bawang. Sempadan sungai ditetapkan supaya memberikan batasan pembangunan permukiman di kawasan dekat sungai untuk mencegah terjadinya bencana. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat diarahkan sejauh 100 meter. Kawasan ini diarahkan sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai- nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi 26 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Kawasan RTH di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 1.558 Ha. c) Kawasan Konservasi Kawasan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan konservasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan/atau taman wisata alam laut. KPA yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa Taman Hutan Raya yang terletak di Kecamatan Pagar Dewa dengan luas 1.375 Ha.
7. 2.Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan peruntukan Budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana kawasan peruntukan Budidaya terdiri dari badan jalan, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman. a) Badan Jalan Badan Jalan merupakan kawasan yang ditutup oleh jaringan jalan yang cukup lebar dan menutupi lahan yang ada. Badan jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan luas dari jaringan jalan tol yang membentang melewati Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Kecamatan Way Kenanga. Luas dari Badan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 447 Ha. b) Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang bisa dikonversi. Kawasan hutan produksi di 27 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi tetap adalah hutan yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. Kawasan hutan produksi tetap yang di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 10.425 Ha yang berada di Kecamatan Gunung Agung, Batu Putih dan Way Kenanga. c) Kawasan Pertanian Kawasan pertanian dalam Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan, dan dapat juga ditambahkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). ➢ Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 16.663 Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LCP2B) dan Tanaman Pangan yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain di Gunung Agung, Batu Putih, Gunung Terang. Lambu Kibang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Tumijajar. ➢ Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Kawasan hortikultur di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 1.033 Ha yang berada di Kecamatan Tumijajar. ➢ Kawasan perkebunan merupakan jenis pertanian tanaman kebun dengan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Kawasan perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 71.624 Ha yang berada di seluruh kecamatan. Kawasan Perkebunan meliputi pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan komoditas lainnya, berupa perkebunan karet, singkong, dll. d) Kawasan Perikanan Budidaya Kawasan Perikanan Budidaya ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan budidaya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem sungai. Kawasan ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menjamin ketersediaan bahan baku perikanan (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir. Kawasan perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan perikanan Budidaya yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Pagar Dewa, dan Kecamatan Gunung Terang. Luas kawasan perikanan Budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah seluas 2.720 Ha. 28 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 e) Kawasan Peruntukan Industri Kawasan industri yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 3.349 Ha berada tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Way Kenanga. Kawasan Industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga diarahkan sebagai kawasan industri unggulan berbasis ekonomi kerakyatan, dengan didukung promosi komoditas dan produk unggulan kabupaten, Pengaturan zona Industri dan infrastruktur pendukungnya, serta promosi peluang investasi industri. f) Kawasan Pariwisata Dengan kondisi alam di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tidak cukup banyak menyediakan pariwisata alam, maka pariwisata yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah wisata buatan yang bertema Agrowisata dengan luasan kawasan peruntukan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebesar 1.464 Ha. Konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang Barat akan terkait dengan potensi dan permasalahan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang Barat serta isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan yang dihadapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung. Kawasan wisata dengan skala kecamatan atau skala lokal dapat menjadi kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat kecamatan atau tingkat lokal. g) Kawasan Peruntukan Permukiman Pengembangan kawasan permukiman dikembangkan berada dekat dengan kawasan perkantoran pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi; kawasan permukiman perkotaan yang berada di dekat kawasan perkantoran yang meliputi wilayah Panaragan (Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat) dan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan perdagangan dan jasa mencakup wilayah Daya Murni (Kec. Tumijajar). Sedangkan untuk kawasan permukiman perdesaan dikembangkan mencakup seluruh desa dengan penambahan peluasan buffering di sepanjang sisi jalan dengan kondisi eksisting permukiman yang ada. • Kawasan Permukiman Perkotaan merupakan Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan. Kawasan permukiman perkotaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 4.218 Ha yang dikembangkan di wilayah Panaragan (Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat) dan wilayah Daya Murni (Kec. Tumijajar) serta wilayah Karta (Kec.Tulang Bawang Udik) menjadi fokus utama dalam arahan permukiman perkotaan karena ketiga daerah tersebut merupakan kawasan yang berpotensi tinggi sebagai permukiman perkotaan mengingat lokasi tersebut memiliki kegiatan yang cukup bervariatif yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebagai kawasan perkotaan 29 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Timur Laut yang terdapat perkantoran pemerintahan, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, dan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan kawasan permukiman di Kecamatan Tumijajar merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk yang cukup dengan kegiatan utamanya adalah perdagangan dan jasa yang cukup besar. • Kawasan Permukiman Perdesaan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan. Secara umum lokasi kawasan permukiman desa tersebar secara acak dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengikuti sumber produksi masyarakat setempat serta jaringan jalan yang terbentuk. Pada pengembangan kawasan permukiman perdesaan, mencakup semua desa yang ada serta dengan pengembangan pada kawasan permukiman eksisting dengan penambahan luas di sepanjang koridor jalan permukiman eksisting yang ada melalui buffering masing-masing sebesar 10 meter pada sisi kanan dan kiri jalan. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan juga harus menjadi prioritas, termasuk mendorong pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan. Luasan kawasan permukiman perdesaan Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 9.996 Ha. Peta rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada gambar 2.8. Gambar 2.8. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043 30 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu dapat menjabarkan kondisi umum daerah sebagai bahan mempertimbangkan arah pembangunan daerah, selain itu kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan dasar untuk menentukan business as usual dan skenario dengan upaya tambahan untuk isu strategis. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. 1) Daya Dukung Lahan Daya dukung lahan adalah kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan kota, kegiatan ekonomi dan keseimbangan diantaranya. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan perkotaan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan yang memiliki kendala untuk pembangunan dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan perkotaan. Integrasi hasil analisis daya dukung lahan dengan Rencana Pola Ruang RTRW adalah sebagai berikut: a) Lahan limit dijadikan sebagai kawasan lindung b) Lahan kendala hutan produksi dijadikan sebagai kawasan budidaya. Lahan kendala kelerengan 15-40% dijadikan sebagai kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya. c) Lahan potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya. Tabel 2.7. Daya Dukung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat No Nama Kecamatan Daya Dukung Lahan (Ha) Potensi Kendala Limitasi 1 Batu Putih 9.862,36 221,348 2 Gunung Agung 21.152,16 36,478 3 Gunung Terang 7.211,244 5,253 4 Lambu Kibang 7.740,37 741,867 5 Pagar Dewa 11.941,23 613,41 1.374,64 6 Tulang Bawang Tengah 24.700,42 46,347 7 Tulang Bawang Udik 21.363,26 6,385 8 Tumijajar 11.316,9 5,568 9 Way Kenanga 6.407,234 962,314 Total Luas 121.695,18 2.638,97 1.374,64 Jumlah 125.708,76 Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Berdasarkan tabel 2.7. daya dukung lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat diketahui bahwa kawasan potensial kabuapten seluas 121.695,18 Ha, dimana Kecamatan Tulang Bawang Tengah memiliki daya dukung potensial tertinggi sebesar 24.700,42 Ha yang dapat di manfaatkan sebagai kawasn budidaya. Berikut Peta Daya Dukung Lahan berdasarkan klasifikasi dapat dilihat pada Gambar 2.9. 31 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.9. Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 2) Kemampuan Lahan Tujuan analisis kemampuan lahan yaitu untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Adapun kategori untuk menentukan kemampuan lahan di Kabupaten Tulang Bawang dibagi kedalam 3 kelas yaitu sedang, agak tinggi, dan sangat tinggi. Berikut adalah tabel kelas kemampuan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tabel 2.8 Klasifikasi Kemampuan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat No Nama Kecamatan Klasifikasi Kamampuan Lahan (Ha) Kemampuan Pengembangan Sedang Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi 1 Batu Putih 221,35 6.961,33 2.901,28 2 Gunung Agung 36,48 21.152,09 0,07 3 Gunung Terang 5,25 4.865,7 2.345,75 4 Lambu Kibang 741,87 5.333,07 2.407,57 5 Pagar Dewa 612,41 6.612,5 6.704,24 6 Tulang Bawang Tengah 46,35 6.194,8 18.505,3 7 Tulang Bawang Udik 6,39 9.640,01 11.722,83 32 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 No Nama Kecamatan Klasifikasi Kamampuan Lahan (Ha) Kemampuan Pengembangan Sedang Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi 8 Tumijajar 5,57 710,05 10.607,1 9 Way Kenanga 962,31 6.327,39 79,5 Total Luas 2.637,98 67.796,94 55.273,64 Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Kemampuan lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh kemampuan pengembangan lahan sangat tinggi yakni seluas 55.273,64 Ha, sehingga kemampuan lahan untuk dikembangkan sangat tinggi yang berarti pada kawasan tersebut berpotensi dilakukan pengembangan lahan sesuai dengan perencanaan yang akan dilakukan. Berikut merupakan peta kemampuan lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tergambar pada gambar 2.10 dibawah ini. Gambar 2.10 Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 3) Daya Dukung Air Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. 33 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.9 Koefisien Limpasan No Deskripsi Permukaan Ci 1 Kota, jalan aspal, atap genteng 0,7-0,9 2 Kawasan Industri 0,5-0,9 3 Permukiman multi unit, pertokoan 0,6-0,7 4 Kompleks perumahan 0,4-0,6 5 Villa 0,3-0,5 6 Taman, pemakaman 0,1-0,3 7 Pekarangan tanah berat:
a.>7% b. 2-7% c. <2% 0,25-0,35 0,18-0,22 0,13-0,17 8 Pekarangan tanah ringan:
a.>7% b. 2-7% c. <2% 0,15-0,20 0,10-0,15 0,05-0,10 9 Lahan berat 0,40 10 Padang rumput 0,35 11 Lahan budidaya pertanian 0,30 12 Hutan Produksi 0,18 Sumber : KLHS RPJMD Kabupten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Kebutuhan air dihitung dari hasil konservasi terhadap kebutuhan hidup layak untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Permen PU No. 01 Tahun 2014 bahwa kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60 Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih domestik (sekolah, kantor, tempat ibadah, dll). Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun untuk contoh perhitungan jumlah kebutuhan air untuk kegiatan domestik, non domestic dan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Perhitungan kebutuhan air seperti inilah yang menjadi dasar dalam proyeksi daya dukung air pada tahun berikutnya. 34 Tabel 2.10 Daya Dukung Air Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nama Kecamatan Luas Daerah (Ha) Penutupan Lahan Ci C Ketersediaan Air (M 3/Tahun) Jumlah Penduduk Tahun 2023 (jiwa) Kebutuhan Air (M 3/Tahun) Daya Dukung Air Ket Perkebunan (Ha) Permukiman (Ha) Tanah Terbuka (Ha) Badan Air (Ha) Belukar Rawa (Ha) Pertanian Lahan Kering (Ha) Pertanian LahanKering Campur (Ha) Sawah (Ha)Blukar (Ha) Hutan Tanaman (Ha) Batu Puith 10.083,71 5.661,04 1.346,96 5,45 33,27 13,95 2.772,64 89,30 163,10 3.100,62 270,41 54.534.217.394,73 17.517 28.027.200 54.506.190.194,73 surplus Gunung Agung 21.188,62 9.720,04 2.293,62 0,00 896,56 8.276,19 2,21 5.943,67 1.089,20 461.571.549.533,24 34.513 55.220.800 461.516.328.733,24 surplus Gunung Terang 7.216,481 4.326,69 871,41 27,56 1.048,83 32,79 69,80 839,41 2.302,08 143,68 20.737.248.028,43 19.992 31.987.200 20.705.260.828,43 surplus Lambu Kibang 9.093,063 6.625,17 1.281,54 3,76 392,05 178,92 0,80 2.881,79 226,63 41.215.559.996,06 24.208 38.732.800 41.176.827.196,06 surplus Pagar Dewa 13.318,39 3.761,54 456,25 117,64 253,60 4.954,62 3.206,17 389,47 889,98 3.385,67 389,98 103.878.932.194,30 7.004 11.206.400 103.867.725.794,30 surplus Tulang Bawang Tengah 24.746,86 4.834,23 2.891,90 68,56 103,83 3.369,82 6.714,11 5.977,39 792,10 7.097,26 1.519,01 751.812.675.901,48 88.791 142.065.600 751.670.610.301,48 surplus Tulang Bawang Udik 21.369,66 572,17 1.392,07 15,68 186,71 968,07 14.021,90 3.791,88 422,19 5.065,62 936,22 400.134.997.606,38 33.977 54.363.200 400.080.634.406,38 surplus Tumijajar 11.322,42 1.788,89 176,22 4.770,36 1.177,87 3.409,09 3.339,80 327,05 74.059.108.170,68 45.565 72.904.000 73.986.204.170,68 surplus Way Kenanga 7.369,376 5.352,16 1.973,96 12,39 22,05 8,82 2.800,45 178,49 26.306.855.004,98 23.914 38.262.400 26.268.592.604,98 surplus Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 35 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Terlihat pada data diatas bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki daya dukung air pada kondisi Surplus, sehingga sangat cocok untuk mendukung pembangunan daerah. Pada kondisi surplus, air tersedia dalam jumlah yang cukup atau bahkan berlebih untuk mendukung berbagai kebutuhan, seperti air minum, pertanian, industri, serta kebutuhan lingkungan. Berikut adalah beberapa bentuk dukungan yang diberikan oleh air dalam kondisi surplus:
1. 1.Pertanian: Surplus air memungkinkan kegiatan irigasi yang optimal, meningkatkan hasil panen dan mendukung berbagai jenis tanaman. Hal ini juga mengurangi risiko kekeringan dan kerusakan tanaman.
2. 2.Ekosistem dan Lingkungan: Kondisi surplus air berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk mempertahankan keberadaan lahan basah dan habitat alami lainnya yang bergantung pada pasokan air berkelanjutan.
3. 3.Kehidupan Masyarakat: Dengan pasokan air yang melimpah, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti air minum, kebersihan, dan sanitasi. Surplus air juga mendukung pertumbuhan ekonomi karena sektor-sektor seperti pariwisata air dan rekreasi dapat berkembang. Secara keseluruhan daya dukung air di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencukupi hingga 5 tahun kedepan serta mencukupi untuk mendukung lahan pertanian sawah. Supply menunjukkan jumlah ketersediaan air di wilayah tersebut yaitu berupa jumlah ketersediaan air dari volume curah hujan rerata kawasan, sedangkan demand menunjukkan jumlah kebutuhan air berdasarkan faktor penentu kebutuhan air di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rustiadi, et al (2010) menyatakan untuk Rasio Supply terbagi demand > ara 1 – 2 termasuk dalam kategori aman bersyarat, dan untuk rasio < 1 termasuk dalam kategori tidak aman (daya dukung lingkungan telah terlampaui). Berikut merupakan peta daya dukung air Kabupaten Tulang Bawang Barat. 36 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.11. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 -2026 4) Daya Dukung Fungsi Lindung Daya Dukung Fungsi Lindung di Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan data penggunaan lahan dari pengolahan citra serta BPS Kecamatan yang kemudian diolah menggunakan rumus untuk memperoleh hasil daya dukung fungsi lindung di wilayah tersebut. Nilai daya dukung fungsi lindung didapatkan dari perhitungan antara luas penggunaan lahan dan koefisien lindungnya. Tabel 2.11 Koefisien Kawasan Lindung No Kawasan Koefisien Lindung 1 Cagar Alam 1,00 2 Suaka Margasatwa 1,00 3 Taman Wisata 1,00 4 Taman Buru 0,82 5 Hutan Lindung 1,00 6 Hutan Cadangan 0,61 7 Hutan Produksi 0,68 8 Perkebunan besar 0,54 9 Perkebunan Rakyat 0,42 10 Persawahan 0,46 11 Ladang/Tegalan 0,21 12 Padang Rumput 0,28 13 Danau/Tambak 0,98 37 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 No Kawasan Koefisien Lindung 14 Tanaman Kayu 0,37 15 Permukiman Kota 0,18 16 Tanah Kosong 0,01 Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Tabel 2.12 Klasifikasi Daya Dukung FungsI Lindung Kreteria Kelas Jangkauan Nilai A Tinngi >0,667 B Sedang 0,333 – 0,667 C Rendah <0,333 Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Untuk wilayah perkecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terkategorikan dalam daya dukung lindung sedang, dan secara keseluruhan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini didominasi oleh daya dukung lindung kategori sedang, dengan rata-rata koefisien lahan sebesar 6702,20 dan rata-rata nilai daya dukung lindung 0,496. Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.13 dan gambar 2.12 Tabel 2.13. Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 No Kecamatan Luas (Ha) Jumlah Koefisien Lahan Nilai daya Dukung Fungsi Lindung Kategori 1 Batu Putih 10,083.71 5,400.75 0.536 Sedang 2 Gunung Agung 21,188.62 10,875.50 0.513 Sedang 3 Gunung Terang 7,216.48 3,962.71 0.549 Sedang 4 Lambu Kibang 8,482.24 4,976.73 0.587 Sedang 5 Pagar Dewa 13,929.28 6,862.18 0.493 Sedang 6 Tulang Bawang Tengah 24,746.94 11,003.43 0.445 Sedang 7 Tulang Bawang Udik 21,369.69 8,894.35 0.416 Sedang 8 Way Kenanga 7,369.38 4,018.06 0.545 Sedang 9 Tumijajar 11,322.43 4,326.09 0.382 Sedang Rata- Rata - 6,702.20 0.496 Sedang Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 38 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.12. Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2029 5) Daya Tampung Lahan Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila SL> DL daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan. Berdasarkan kebutuhan lahan dan ketersediaan lahan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dapat dihitung Daya Tampung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut: Tabel 2.14. Analisis Daya Dukung Permukiman Kabupaten Tulang Bawang Barat No Kecamatan Perkiraan Jumlah Penduduk Tahun

(2029)LWP LpmX60% DPPM 2029 Nilai DDPm Daya Tampung Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat (Jiwa) 1 Batu Putih 37.763 10.083,71 6.050,23 12,05 DDPm>1 454.904 2 Gunung Agung 48.090 21.188,62 12.713,17 19,88 DDPm>1 955.878 3 Gunung Terang 92.983 7.216,48 4.329,89 3,5 DDPm>1 325.555 4 Lambu Kibang 7.969 8.482,24 5.089,34 48,02 DDPm>1 382.657 39 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 No Kecamatan Perkiraan Jumlah Penduduk Tahun
(2029)LWP LpmX60% DPPM 2029 Nilai DDPm Daya Tampung Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat (Jiwa) 5 Pagar Dewa 27.601 13.929,28 8.357,57 22,77 DDPm>1 628.389 6 Tulang Bawang Tengah 22.134 24.746,94 14.848,16 50,44 DDPm>1 1.116.403 7 Tulang Bawang Udik 18.981 21.369,69 12.821,81 50,79 DDPm>1 964.046 8 Tumijajar 41.840 11.322,43 6.793,46 12,21 DDPm>1 510.786 9 Way Kenanga 32.517 7.369,38 4.421,63 10,22 DDPm>1 332.453 Tulang Bawang Barat 329.878 125.708,77 75.425,26 17,19 DDPm>1 5.671.072 Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Berdasarkan analisis DDPm yang dilakukan terhadap jumlah penduduk tahun 2029 dengan menggunakan rumus perhitungan DDPm, maka didapatkan nilai DDPm >1 untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang artinya masih mampu menerima tambahan penduduk sehingga pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Hal ini menandakan bahwa daya tampung lahan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih memenuhi standar hingga tahun 2029. Berikut merupakan peta daya dukung perukiman Kabupaten Tulang Bawang Barat.Berdasarkan analisis DDPm yang dilakukan pada tahun 2022, setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, masih mampu mendukung kebutuhan pokok manusia dan menerima tambahan penduduk. Peta daya tampung lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2.13 40 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.13. Peta Daya Tampung Lahan Kab. Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 1) Indeks Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari tiga komponen penilaian yaitu Indeks Ketersediaan (IK), Indeks Keterjangkauan (IA) dan Indeks Pemanfaatan (IP). Capaian IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 sebesar 83,59. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023, dan jika dilihat perkembangan IKP selama periode tahun 2020-2024 angka IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung ada nya peningkatan. IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel 2.15 sebagai berikut. 41 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.15. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Ketersediaan (IK) 98,17 98,84 99 99,69 Belum Rilis Indeks Keterjangkauan (IA) 87,28 86,39 87,89 89,66 Belum Rilis Indeks Pemanfaatan (IP) 54,87 57,53 59,43 66,97 Belum Rilis Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 77,58 78,58 7 9,84 83,59 83,74 Sumber : Badan Ketahan Pangan Kementrian Pertanian Tahun 2020-2025 2) Kinerja Urusan Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merujuk pada kondisi di mana kebutuhan pangan negara hingga individu terpenuhi dengan baik. Hal ini mencakup penyediaan pangan yang cukup dalam hal jumlah dan kualitas, serta memastikan bahwa pangan tersebut aman, bervariasi, bergizi, merata, terjangkau, dan sesuai dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 mengatur tentang penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah. Ketahanan pangan di suatu daerah terdiri dari empat komponen utama yang harus diperhatikan. 1) Kecukupan ketersediaan pangan; 2) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; 3) Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan 4) Kualitas/keamanan pangan. Pencapaian kinerja urusan pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.16 dibawah ini. Tabel 2.16. Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Satuan Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Ketersediaan pangan utama Kg/kap 130 125 115 65,43 70,45 2 Ketersediaan Energi Per Kapita Kkal/kap/hari 7244 8656 1854,8 9485 8785 3 Ketersediaan Protein Per Kapita gram/kap/hari 67,34 91,33 84,2 111,44 115 4 Skor PPH - 86,2 80,1 81,7 83 83,5 5 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 80 80 87 87,05 87,25 6 Penanganan Daerah Rawan Pangan % 80 8 82 82,12 82,40 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025 42 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 3) Rumah tangga yang menggunakan listrik Rumah Tangga yang menggunakan Listrik merupakan indikator penting untuk menilai tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap energi listrik, yang menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan modern. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, akses listrik terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan upaya pemerintah dalam memperluas jaringan listrik ke seluruh wilayah. Berdasarkan data Lampung Dalam Angka 2025, sebanyak 100% rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terhubung dengan jaringan listrik PLN. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan upaya elektrifikasi di daerah tersebut, di mana hampir seluruh masyarakat telah mendapatkan akses terhadap energi listrik yang stabil. Peningkatan akses listrik ini sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas rumah tangga, pendidikan, usaha mikro, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun capaian sudah sangat tinggi, perhatian tetap perlu diberikan untuk memastikan pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil, serta mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. 4) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Rumah Tangga Indikator Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Rumah Tangga digunakan untuk menilai persentase warga yang memiliki akses terhadap kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Indikator ini mencerminkan ketersediaan layanan air minum yang aman, layak, dan memenuhi standar kesehatan. Air minum yang layak harus bebas dari kontaminasi fisik, kimia, dan mikrobiologi, serta tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar harian setiap individu. Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentasenya tercatat sebesar 35,12%, kemudian naik menjadi 63,16% pada tahun 2024, secara seris data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak disajikan dalam gambar 2.14 dibwah ini. Gambar 2.14 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum layak Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020 - 2024 Sumber : Lampung Dalam Angka 2025 35,12 42,81 51,87 59,03 63,16 0 10 20 30 40 50 60 70 2020 2021 2022 2023 2024 43 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tren positif ini menunjukkan adanya peningkatan aksesibilitas terhadap layanan air minum yang lebih baik, baik melalui pembangunan infrastruktur distribusi air bersih, peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum, maupun upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang sehat. Pemerintah daerah diharapkan terus mengupayakan pemerataan akses ini, sehingga cakupan layanan air minum dapat menjangkau seluruh masyarakat, khususnya di daerah pedesaan E. Lingkungan Hidup Berkualitas Kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup berbagai aspek penting seperti pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, perlindungan sumber daya alam, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam hal pengelolaan sampah, aktivitas yang dilakukan meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan daur ulang. Indikator utama untuk menilai kinerja dalam penanganan sampah di daerah ini adalah melalui sistem pengelolaan persampahan yang diterapkan. Pengelolaan yang efektif akan tercermin dari kemajuan dalam proses-proses ini dan dampaknya terhadap lingkungan. Untuk mendukung aktivitas, komunikasi, dan interaksi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyediakan ruang terbuka hijau dalam bentuk taman dan arena. Ruang terbuka hijau, secara teoritis, adalah kawasan yang sebagian besar ditumbuhi vegetasi dan dibangun untuk berbagai fungsi seperti perlindungan habitat, sarana lingkungan, pengamanan prasarana, atau budidaya pertanian. Kehadiran area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan ruang yang menyegarkan bagi masyarakat. Dalam upaya melindungi dan melestarikan sumber daya alam, Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak hanya fokus pada peningkatan kawasan hijau, tetapi juga pada pengembangan area serapan air. Area serapan ini dibangun terutama di wilayah yang padat untuk membantu penyerapan air hujan dan mengurangi risiko banjir. Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara berkelanjutan membangun sumur resapan sebagai bagian dari strategi perlindungan lingkungan. 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Provinsi Lampung Tahun 2018 menyatakan bahwa, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tulang Bawang Barat tergolong yang baik dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain di Provinsi Lampung dengan angka indeks sebesar 87,85 dan penghitungan IKU berdasar jumlah nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2). Parameter NO2 sendiri dipengaruhi oleh pertambahan kendaraan bermotor, sedangkan parameter SO2 dominan berasal dari industri. Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021 - 2024 ditunjukkan pada Tabel 2.17. 44 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.17. Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2024 Tahun IKA IKU IKL IKLH 2021 60,00 85,18 23,61 62,23 2022 52,22 88,49 23,61 60,64 2023 50,00 88,15 26,51 60,31 2024 64,29 91,95 25,03 66,89 Sumber: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025 Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 yaitu 60,31 dengan Rating Sedang. Capaian tersebut menurun dari sebelumnya yaitu tahun 2022 dengan capaian 60,64 akan tetapi ditahun 2024 mengalami peningkatan kembali memjadi 66,89, sebagai mana disajikan pada gambar grafik 2.15 dibawah ini. Gambar 2.15 Grafik Perkembangan Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKU Tulang Bawang Barat di tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya mencapai 91,95. Nilai IKU Kabupaten Tulang Barat berada pada peringkat 7 (tujuh) dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan 261 pada Tingkat Nasional. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh masih ada cukup banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi untuk mengurangi kadar karbondioksida di udara. Selain itu, industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang didominasi oleh pabrik tapioka, jumlahnya tidak terlalu banyak. 62,23 60,64 60,31 66,89 56 58 60 62 64 66 68 2021 2022 2023 2024 45 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 2) Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW Standar ideal luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari luas kawasan bersangkutan, yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Sejalan dengan adanya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022, RTH Privat dapat dijadikan RTH Publik. Selain itu dalam peraturan tersebut terdapat kebijakan penggabungan RTH, Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dan Ruang Terbuka Biru (RTB ) menjadi satu nama yaitu RTH. Hal tersebut dikarenakan selama ini pemisahan antara RTH dan RTNH menjadi kendala tersendiri untuk seluruh daerah dalam pencapaian 30% ketersediaan RTH. RTH berkualitas menjamin ketersediaan ruang terbuka yang tidak hanya berkontribusi secara ekologis, namun juga menjamin kebermanfaatan ruang untuk aktivitas sosial masyarakat yang sehat, aman, nyaman, interaktif, edukatif, rekreatif, dan partisipatif. Melalui pendekatan baru ini, maka seluruh ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis dan sosial dapat diperhitungkan menjadi bagian dari RTH. Berikut adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan tipologi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022. Tabel 2.18. Persentase RTH Kabupaten Tulang Bawang Barat No Deskripsi Nilai Satuan
1.Luas RTH Publik 35.236,91 Ha (Hektar) 28,03 % (Persen)
2.Luas RTH Privat 69.520,10 Ha (Hektar) 55,30 % (Persen) Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043 Dari tabel 2.16 menunjukkan bahwa fenomena jumlah RTH Publik lebih kecil dibandingkan RTH Privat. Diketahui hal tersebut dikarenakan terdapat tipologi Perkebunan Rakyat yang sangat luas yang dalam pendataan tersebut tidak dapat diklaim sebagai RTH publik dikarenakan status kepemilikan dan tidak adanya persetujuan. 3) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat dan tingkat kesejahteraan. Indikator ini mengacu pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, seperti toilet yang layak dan tidak mencemari lingkungan, serta sistem pengelolaan limbah domestik yang aman. Sanitasi aman juga mencakup aspek kebersihan, keberlanjutan, dan aksesibilitas fasilitas tersebut oleh seluruh anggota rumah tangga. Indikator ini penting karena sanitasi yang aman berkontribusi langsung terhadap penurunan risiko penyakit menular seperti diare, kolera, 46 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dan penyakit berbasis lingkungan lainnya. Selain itu, keberadaan sanitasi yang memadai juga berkaitan dengan upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2019 hingga 2023. Berdasarkan data, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2019 dan 2020 tercatat sebesar 75,21%, angka ini kemudian meningkat menjadi 80,85% pada tahun 2024 secara rinci data tersajikan pada gambar 2.16 dibawah ini. Gambar 2.16 Grafik Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2024 Sumber : Lampung Dalam Angka 2025 Kenaikan persentase ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses sanitasi aman bagi masyarakat. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh program-program seperti pembangunan infrastruktur sanitasi, edukasi kesehatan lingkungan, serta dorongan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Meskipun ada kemajuan, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai cakupan sanitasi aman yang lebih luas dan merata. 4) Kinerja pengelolaan persampahan Kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam periode 2020 hingga 2024 dapat dipantau melalui data yang disajikan dalam tabel dibawah. Data tersebut menggambarkan progres dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah dari tahun ke tahun. Memahami data ini akan membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan melindungi lingkungan di masa depan. 75,21 75,33 77,89 77,09 80,85 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 2020 2021 2022 2023 2024 47 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.19. Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Pengurangan Timbunan Sampah (%) 11,73 15,44 17,44 19,17 18,79 2 Jumlah Penanganan Timbunan Sampah(%) 21,79 28,70 31,44 31,08 30,46 3 Sampah yang dikelola 33,52 44,14 48,88 50,25 49,25 Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2025 Berdasarkan data kinerja pengelolaan persampahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tertera diatas dimana pada tahun 2024 persentase jumlah pengurangan timbunan sampah 18,79% dan Jumlah Penanganan Timbunan Sampah 30,46%, hal ini sebagai akibat dari masih terbatasnya sarana dan prasana untuk pelayanan persampahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 5) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Dalam rangka mengelola sampah dengan lebih baik, konsep yang diterapkan adalah pengelolaan sampah secara terpadu. Konsep ini mencakup beberapa aspek penting seperti proyeksi kebutuhan prasarana persampahan, penggunaan sanitary landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan program zero waste atau 3R. Rincian dari konsep-konsep ini dapat ditemukan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat. Proyeksi dan rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) harus dilakukan dengan standar yang layak, baik dari segi teknis maupun non- teknis. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi untuk menampung sampah tetapi juga harus dirancang untuk meminimalisasi potensi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah. Pengelolaan yang baik di TPSA sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan lingkungan. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki satu TPSA yang terletak di Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Pada tahun 2024, total timbunan sampah di daerah tersebut mencapai 41.485 ton per tahun. Namun, hanya 12.457 ton per tahun atau sekitar 30,00% dari total timbunan sampah yang berhasil ditangani dan diangkut ke TPSA. Hal ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah dan perlunya perbaikan dalam sistem pengumpulan dan pemrosesan sampah. 48 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 6) Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang memanjang berbentuk jalur atau area mengelompok yang lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Luas RTH hanya dihitung dari RTH perkotaan karena pernah dilakukan studi mengenai RTH di kawasan perkotaan. Penyediaan RTH di Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk mendorong implementasi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan hasil survei penataan ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dilakukan di wilayah yang direncanakan menjadi pusat perkotaan Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, dan Kecamatan Lambu Kibang, didapati persentase kebutuhan akan ketersediaan ruang terbuka hijau. Informasi lebih rinci mengenai kebutuhan RTH di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.20. Tabel 2.20. Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Perkotaan Luas RTH (Ha) Kebutuhan RTH (Ha) 1 Kawasan Perkotaan 1 (KP1) 2.500 8.248 2 Kawasan Perkotaan 2 (KP2) 9.023 15.539 3 Kawasan Perkotaan 3 (KP3) 2.991 4.682 4 Kawasan Perkotaan 4 (KP4) 8.969 19.370 Sumber : Buku Data RTH Tulang Bawang Barat, 2018 F. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim a) Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. Dengan kata lain, IKD ini memberikan gambaran sejauh mana suatu daerah sudah siap menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah teresebut, hal ini penting dikarenajan IKD merupakan : 1) Tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana. 2) Dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada pengurangan risiko bencana. 3) Alat bantu dalam menentukan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan bencana. 4) Dasar untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan daerah dalam menghadapi bencana, upaya peningkatan kesiapsiagaan dapat dilakukan secara lebih terarah. 49 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Kaspasitas suatu daerah dalam penyelenggaraan penanggualangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan daerah dalam pengurangan resiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta aturan turunannya, untuk pengukuran kapasita daerah yaitu dikihat dari 7 Fokus dan 71 indikator capaian, yang mana dari ketercapaian 71 indikator tersebut merupakan perolehan nilai ketahanan daerah (IKD). Adapun untuk IKD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 – 2024 digambarkan dalam bentuk matrik tabel 2.21 dibawah ini. Tabel 2.21 Angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022-2024 No Uraian Tahun 2022 2023 2024 Angka Kelas Angka Kelas Angka Kelas 1 Angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0,32 Rendah 0,32 Rendah 0,41 Sedang Sumber : BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025 Berdasarkan data IKD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tabel diatas yang termasuk dalam katagori (kelas) rendah maka untuk urusan terkait kebencanaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat belum siap dalam mengahadapi bencana dan dengan keadaan katagori rendah tersebut jika terjadi bencana maka akan terjadi : ➢ Kerugian yang lebih besar: Ketika bencana terjadi, daerah dengan IKD rendah cenderung mengalami kerugian yang lebih besar baik dalam hal korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun dampak ekonomi; ➢ Pemulihan yang lebih lambat: Proses pemulihan setelah bencana akan memakan waktu yang lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keadaan IKD dalam katagori rendah, adapun faktor – faktor tersebut sebagai berikut :

a.Tingkat kerentanan yang tinggi Daerah tersebut mungkin memiliki kondisi geografis yang rawan bencana (misalnya, daerah rawan banjir, gempa bumi, atau longsor), atau memiliki populasi yang rentan (misalnya, masyarakat miskin, lansia, atau anak-anak);
b.Kapasitas pemerintah dan masyarakat yang rendah Pemerintah daerah dan masyarakat mungkin kurang memiliki sumber daya, pengetahuan, atau keterampilan untuk menghadapi bencana.
c.Adanya koordinasi dan Kerjasama yang kurang Koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana mungkin kurang efektif. 50 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Beberapa upaya yang dapat dilakukan daerah untuk meningkatkan IKD sehinga tidak dalam katagori rendah, adapun upaya – upaya tersebut adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan pentingnya kesiapsiagaan; 2) Penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat: Melalui pelatihan, simulasi, dan penyediaan peralatan yang dibutuhkan; 3) Pengembangan sistem peringatan dini: Membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat; 4) Peningkatan koordinasi dan kerjasama: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana; 5) Peningkatan infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tahan bencana, seperti bangunan tahan gempa, sistem drainase yang baik, dan jalur evakuasi. b) Indeks Risiko Bencana Penilaian kapasitas stakeholder penanggulangan bencana dicerminkan melalui Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Provinsi Lampung merupakan wilayah yang memiliki potensi kebencanaan yang sedang (142,55) dan tidak terkecuali di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 termasuk wilayah dengan potensi kebencanaan sedang (120,28). Komponen bahaya yang ditimbulkan merupakan fenomena alam yang dapat disebabkan seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan kejadian alam lain. Sedangkan komponen kerentanan dapat berupa kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengu rangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Data indeks resiko bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.22 Tabel 2.22. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018-2024 No Tahun Skor Kelas Resiko 1 2018 120,40 Sedang 2 2019 120,40 Sedang 3 2020 120,40 Sedang 4 2021 120,40 Sedang 5 2022 120,34 Sedang 6 2023 120,28 Sedang 7 2024 120,28 Sedang Sumber: BNPB Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 51 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Peta daerah rawan bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.17. Gambar 2.17. Peta Rewan Bancana Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045 Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki beberapa potensi bencana alam diantaranya banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah yaitu khususnya wilayah yang ada pada bagian sempadan sungai yang melingkupi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Lambu Kibang, dan Kecamatan Pagar Dewa, sedangkan kecamatan lainnya termasuk dalam katagori aman dari bencana alam. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat tabel nilai indeks risiko tersebut diketahui bahwasanya cenderung konstan (sedang) mulai dari Tahun 2018 –
1. 2024.Adapun nilai indeks risiko bencana untuk setiap jenis bencana yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.23 sebagai berikut. Tabel 2.23. Nilai Indeks Risiko Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Bencana No Jenis Bencana Skor Kelas Bencana 1 Banjir 28,37 Tinggi 2 Gempa Bumi 8,51 Sedang 3 Kebakaran Hutan dan Lahan 18,91 Tinggi 4 Tanah Longsor 9,46 Sedang 5 Kekeringan 18,91 Tinggi 6 Cuaca Ekstrim 10,72 Sedang Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2024 52 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kebencanaan adalah sebagai berikut: 1) Banjir Banjir adalah salah satu bencana alam yaitu peristiwa ketika tergenangnya daratan oleh aliran air yang berlebih. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah penggundulan hutan didaerah resapan air yang mengakibatkan menurunnya kemampuan daerah resapan air untuk menampung debit air sehingga terjadi banjir. Secara keseluruhan kecamatan yang paling berpotensi terjadinya banjir adalah Kecamatan Pagar Dewa sedangkan untuk Kacamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Lambu Kibang dan Kecamatan Tulang Bawang Udik tingkat potensi terjadinya bencana banjir lebih rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan Pagar Dewa. Total luas lahan rawan banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 8.916,49 Ha dan kawasan paling luas untuk rawan banjir ada di Kacamatan Pagar Dewa yaitu dengan luas 3.098,22 Ha. Peta daerah rawan banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.18. Gambar 2.18. Peta Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 2) Gempa Bumi Gempa bumi adalah getaran atau getar – getar yang terjadi dipermukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba- tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rawan gema tergolong daerah rawan bencana gempa rendah dimana hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah aman dari bencana gempa. Untuk tingkat rawan bencana gempa menengah terdapat pada daerah sempadan sungai yaitu di 53 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Gunung Terang, selanjutnya kawasan rawan gempa lainya di Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh kelas rendah dengan luasan daerah 121.305 Ha. 3) Gerakan Tanah Gerakan tanah adalah suatu konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia. Gerakan tanah akan terjadi pada suatu lereng, jika ada keadaan ketidak seimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, mengakibatkan sebagian lereng tersebut bergerak mengikuti gaya gravitasi dan selanjutnya terjadi longsor. Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam katagori zona kerentanan gerakan tanah rendah dengan luas 111.994,53 Ha, dari total luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peta Risiko Gerakan Tanah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.19. Gambar 2.19. Peta Resiko Gerakan Tanah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 54 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.20. Peta Segmentasi dan Magnitudo Maximum Subduksi Indonesia Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Megathrust dapat memicu ribuan gempa bumi yang berepisentrum di sekitar zona penunjaman lempeng. Selain deformasi pada batas lempeng, pergerakan tektonik lempeng bumi menyebabkan pembentukan banyak patahan-patahan aktif baik di wilayah daratan maupun di dasar laut. Batas lempeng dan patahan-patahan aktif menjadi sumber timbulnya gempa bumi tektonik (BNPB, 2012). Pertemuan lempeng tektonik juga membentuk pegunungan api aktif dan mengakibatkan Indonesia menjadi negara “Ring of Fire”. Hal ini menyebabkan Indonesia berpotensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, erupsi gunungapi dan tsunami. Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai salah satu kabupaten yang berlokasi di Provinsi Lampung, sehingga termasuk dalam kategori zona kerentanan gerakan tanah rendah dengan luas 111.994,53 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berikut merupakan peta risiko bencana gempa bumi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 55 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.21. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kab. Tulang BawangBarat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 4) Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai kerentanan lingkungan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan didominasi kelas rendah yang disebabkan oleh rendahnya luasan rawa, tidak adanya hutan lindung dan hutan mangrove, serta rendahnya luasan semak belukar, sehingga jika terjadi bencana kebakaran akan mengalami kerugian yang rendah. Akan tetapi terdapat dua kecamatan yang berada dikelasa sedang untuk bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Gunung Agung hal ini disebabkan pada dua wilayah kecamatan tersebut terdapat luasan hutan alam dan semak belukar yang besar. 5) Adaptasi Kerentanan Perubahan Iklim Perubahan iklim, disebabkan oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca, mengancam kehidupan dan pembangunan dengan menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan parah. Dampaknya termasuk kerusakan lingkungan, gangguan ekonomi, dan peningkatan bencana seperti banjir,keringan, dan badai. Hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan, membutuhkan tindakan cepat dan efektif dalam adaptasi dan mitigasi untuk melindungi masyarakat serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Data indeks kerentanan dari KLHK memberikan pandangan tentang tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, penting untuk pengambilan keputusan terkait mitigasi dan adaptasi. 56 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.24. Indeks Kerentanan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan Kelurahan Kerentanan Klasifikasi Batu Putih Marga Mulyo 3 Sedang Marga Sari 3 Sedang Panca Marga 3 Sedang Sakti Jaya 3 Sedang Toto Katon 3 Sedang Toto Wonodadi 3 Sedang Gunung Agung Bangun Jaya 3 Sedang Jaya Murni 3 Sedang Marga Jaya 3 Sedang Mekar Jaya 3 Sedang Mulya Sari 3 Sedang Suka Jaya 3 Sedang Sumber Jaya 3 Sedang Tri Tunggal Jaya 3 Sedang Tunas Jaya 3 Sedang Wono Rejo 3 Sedang Gunung Agung 3 Sedang Gunung Terang 3 Sedang Kagungan Jaya 3 Sedang Setia Bumi 3 Sedang Terang Mulya 3 Sedang Toto Mulyo 3 Sedang Lambu Kibang Gilang Tunggal Makarta 3 Sedang Gunung Sari 3 Sedang Kibang Budi Jaya 3 Sedang Kibang Tri Jaya 3 Sedang Kibang Yekti Jaya 3 Sedang Lesung Bakti Jaya 3 Sedang Mekar Sari Jaya 3 Sedang Pagar Jaya 3 Sedang Pagar Dewa Bujunga 3 Sedang Bujung Sari Marga 3 Sedang Cahyou Rand 3 Sedang Pagar Dewa 3 Sedang Pagar Dewa Suka Mulya 3 Sedang Tulang Bawang Tengah Bandar Dewa 3 Sedang Candra Kencana 3 Sedang Menggala Mas 3 Sedang Mulya Asri 3 Sedang Mulya Jaya 3 Sedang Mulya Kencana 3 Sedang Panaragan 3 Sedang Panaragan Jaya 3 Sedang Panaragan Jaya Indah 3 Sedang Panaragan Jaya Utama 3 Sedang Pulung Kencana 3 Sedang Tirta Kencana 3 Sedang Tunas Asri 3 Sedang Wonokerto 3 Sedang Penumangan 4 Tinggi 57 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Kecamatan Kelurahan Kerentanan Klasifikasi Penumangan Baru 5 Sangat TinggiTulang Bawang Udik Gedung Ratu 3 Sedang Gunung Katun Malay 3 Sedang Gunung Katun Tanjungan 3 Sedang Kagungan Ratu 3 Sedang Karta 3 Sedang Karta Raharja 3 Sedang Karta Sari 3 Sedang Marga Kencana 3 Sedang Way Sido 3 Sedang Tumi Jajar Daya Asri 3 Sedang Daya Murni 3 Sedang Daya Sakti 3 Sedang Gunung Menanti 3 Sedang Gunung Timbul 3 Sedang Makarti 3 Sedang Margo Dadi 3 Sedang Margouly 3 Sedang Murni Jaya 3 Sedang Sumber Rejo 3 Sedang Way Kenanga Agung Jaya 3 Sedang Balam Jaya 3 Sedang Indraloka II 3 3 Sedang Mercu Buana 3 Sedang Pagar Buana 3 Sedang Balam Asri 3 Sedang Indraloka I 3 Sedang Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat secara dominan berada pada kategori tiga, menunjukkan klasifikasi sedang dalam hal kerentanan perubahan iklim. Hanya pada kecamatan Penumangan dan Penumangan Baru yang tergolong kategori tinggi dan sangat tingg. Dampak pemanasan global diperkirakan akanunculkan risiko baru, terutama dalam hal kenaikan suhu dan perubahan pola hujan yang dapat meningkatkan ancaman banjir dan kekeringan. Peta spasial kerentanan kabupaten memberikan gambaran visual kondisi kerentanan di Tulang Bawang Barat. 58 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.22. Peta Kerentanan Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 2.1.1.2. Aspek Demografi Pembangunan dalam paradigma baru tidak hanya menekankan pada pembangunan fisik namun juga pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Disisi lain, SDM di Indonesia memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Karakter dan sifat SDM banyak dipengaruhi dengan letak geografis, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, suku, agama/kepercayaan, maupun faktor lingkungan lainnya. Kependudukan atau masyarakat merupakan subjek utama pembangunan karena merupakan subjek dan objek pembangunan. Besar kecilnya, komposisi, kualitas dan persebaran penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang pesat namun kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk, daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan berkorelasi dan berinteraksi dengan kondisi demografi saat ini, karena informasi demografi menempati posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Oleh karena itu, pembangunan SDM seharusnya lebih inovatif dan variatif mencakup seluruh aspek mengingat bangsa Indonesia sangat majemuk. Provinsi Lampung dalam beberapa terkhusus demografis memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Provinsi Lampung dalam kaitan demografis merupakan miniatur Indonesia dimana berbagai macam suku budaya serta agama ada di Provinsi ini. Terkhusus Kabupaten Tulang Bawang Barat, masyarakat adat masih terdapat dibeberapa wilayah permukiman. Selain itu pertumbuhan penduduk alami (fertilitas), migrasi masuk lebih besar dibandingkan migrasi keluar (positif net migrasi), sehingga 59 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 mengakibatkan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berkembang dan hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat baik yang tinggal dan menetap di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maupun masyarakat yang tinggal di luar Kabupaten Tulang Bawang Barat. A. Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam 5 tahun teakhir (2020 – 2024) mengalami peningkatan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2020-2024 yakni sebesar 1,173%. Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal tersebut menunjukkan potensi produktivitas tenaga kerja masih cukup besar. Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2024 masih menempati peringkat 4 terendah jumlah penduduk di Provinsi Lampung setelah Kota Metro, kabupaten Pesisir Barat, dan Mesuji. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.25. Tabel 2.25. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024 No Tahun Jumlah Penduduk Jumlah (Jiwa) Rasio Jenis Kelamin Laju Pertumbuhan per Tahun (%)Laki-laki Perempuan
2. 1.2020 146.355 139.807 286.162 104,68 1,33
3. 2.2021 147.052 140.655 287.707 104,55 0,72
4. 3.2022 147.936 141.684 289.620 104,41 0,66
5. 4.2023 150.600 144.881 295.481 103,95 1,98
6. 5.2024 152.054 146.642 298.696 103,69 1,17 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 Tabel 2.25 menunjukkan perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 – 2024 berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang Barat data ini sangat penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, sebab data yang dirilis dari BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat dasar dalam perhitungan data – data yang digunkan dalam perencanaan salah satunya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan data jumlah penduduk yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu per-semester 2 (dua) atau diakhir tahun 2024 tercatat Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat ada sebanyak 312.516 jiwa dengan jumlah laki – laki sebanyak 159.586 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 152.930 jiwa, data tersebut yang digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu. Data ini, yang dikenal sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), yang akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU. 60 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 B. Rasio Penduduk Pada tahun 2024 komposisi penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan fakta positif. Komposisi penduduk usia produktif yaitu usia 15 – 64 tahun mendominasi yaitu sebanyak 202.048 jiwa atau mencapai 67,64% dari total jumlah penduduk. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan dimana jumlah ketersediaan tenaga kerja produktif cukup besar. Namun disisi lain, juga menjadi beban yang berat dimana mayoritas penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat atau sebesar 55,59% memiliki tingkat pendidikan hanya sebatas SD dan SMP. Oleh karena itu, menjadi tugas berat bagi stake holder terkait dalam rangka mendorong masyarakat usia produktif mampu bersaing sehingga memiliki pendapatan dan kesejahteraan yang baik. Pada tabel 2.26 menunjukan secara rinci jumlah dan persentase penduduk kelompok umur pada tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tabel 2.26. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 No Kelompok Umur Jenis Kelamin Jumlah Laki – Laki Perempuan 1 0-4 13.194 12.581 25.775 2 5-9 13.026 12.333 25.359 3 10-14 12.310 11.771 24.081 4 15-19 10.674 10.006 20.653 5 20-24 9.528 9.314 18.842 6 25-29 11.869 11.919 23.788 7 30-34 12.788 12.605 25.393 8 35-39 12.282 11.886 24.168 9 40-44 11.294 10.813 22.107 10 45-49 10.001 10.002 20.003 11 50-54 9.016 9.355 18.371 12 55-59 8.015 7.815 15.830 13 60-64 6.698 6.195 12.893 14 65-69 4.830 4.214 9.044 15 70-74 3.379 2.891 6.270 16 75+ 3.177 2.942 6.119 Kab. Tulang Bawang Barat 152.054 146.642 298.696 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 C. Kepadatan Penduduk Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar masing-masing 89.693 dan 45.961 jiwa. Kedua kecamatan tersebut selama ini memang telah menjadi pusat perekonomian dari Kabupaten tulang Bawang Barat. Dalam hal kepadatan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar masih menjadi kecamatan dengan rasio kepadatan tertinggi. Kepadatan terendah berada di daerah Kecamatan Pagar Dewa. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 61 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 mencapai 246 jiwa/km2. Kepadatan penduduk menunjukkan rasio jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut dengan luas wilayah yang didiami. Semakin besar kepadatan penduduk menunjukkan semakin banyak orang yang mendiami wilayah tersebut. Data distribusi dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.27. Tabel 2.27. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk / KM2
7. 1.Tulang Bawang Udik 34.290 11,48 160,46
8. 2.Tumijajar 45.961 15,39 405,93
9. 3.Tulang Bawang Tengah 89.693 30,03 364,44
10. 4.Pagar Dewa 7.080 2.97 50.83
11. 5.Lambu Kibang 24.500 8.2 288,84
12. 6.Gunung Terang 20.187 6,76 279,73
13. 7.Batu Putih 17.763 5,95 176,16
14. 8.Gunung Agung 34.954 11,7 164,97
15. 9.Way Kenanga 24.268 8,12 329,31 Tulang Bawang Barat 298.696 100 246.52 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 D. Keberadaan Masyarakat Adat Masyarakat adat lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk adat pepadun dengan marga “Megou Pak Tulang Bawang” (Empat Marga Tulang Bawang) yaitu Marga Tegamoan, Marga Buay Bulan, Marga Suwai Umpu dan Marga Buay Aji. Prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan antar masyarakat Lampung yang disimpulkan dalam lima prinsip, yaitu:
16. 1.“Piil Pesenggiri” diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap yang menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun berkelompok senantiasa dipertahankan. Dalam hal-hal tertentu seseorang (Lampung) dapat mempertaruhkan apa saja (termasuk nyawa) demi untuk mempertahankan Piil Pesenggiri tersebut. Selain itu dengan Piil Pesenggirinya seseorang dapat berbuat sesuatu atau tidak meskipun hal itu akan merugikan dirinya secara materi.
17. 2.“Sakai Sambayan” mengandung makna dan pengertian yang luas, termasuk diantaranya tolong-menolong, bahu-membahu, dan saling memberikan sesuatu kepada pihak lain yang memerlukan dalam hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi dalam arti moral termasuk sumbangan tenaga, pikiran dan lain sebagainya.
18. 3.“Nemui Nyimah” berarti bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam satu klan maupun diluar klan dan juga terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Jadi selain bermurah hati 62 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dengan memberikan sesuatu yang ada padanya kepada pihak lain juga sopan santun dalam bertutur kata terhadap tamu mereka.
19. 4.“Nengah Nyappur” adalah tata cara pergaulan masyarakat Lampung dengan sikap membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum agar berpengetahuan luas dan ikut berpartisipasi terhadap segala sesuatu yang sifatnya baik dalam pergaulan dan kegiatan masyarakat yang dapat membawa kemajuan dan selalu bisa menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman.
20. 5.“Bejuluk Buadek” adalah didasarkan kepada “Titei Gemettei” yang diwarisi secara turun temurun secara adat dari zaman nenek moyang dahulu, tata cara ketentuan pokok yang selalu dipakai diikuti (Titei Gemettei) diantaranya adalah ketentuan seseorang selain mempunyai nama juga diberi gelar sebagai panggilan terhadapnya dan bagi seseorang baik pria maupun wanita jika sudah menikah diberi adek (beadek) yang biasanya pemberian adek ini dilakukan atau dilaksanakan di dalam rangkaian upacara atau waktu pelaksanaan perkawinan/pernikahan. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam masyarakat Lampung sudah terjadi akulturasi budaya sejak penjajahan belanda, dan hingga kini masih terus berjalan. Proses tersebut dipercepat dengan adanya pertukaran/ perpindahan penduduk, dimana penduduk Lampung yang pindah ke Pulau Jawa baik untuk menuntut ilmu (belajar) maupun bekerja dan sebaliknya banyak masyarakat jawa atau daerah lain yang masuk ke Lampung khususnya Tulang Bawang Barat untuk transmigrasi ataupun mendapat pekerjaan mengadu nasib. Masyarakat suku-suku pendatang tersebar luas di seluruh Kecamatan seperti Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Way Kenanga. Proses akulturasi budaya mempengaruhi pembentukan pola-pola daerah pemukiman. Perkampungan penduduk asli Lampung masih banyak dijumpai mengikuti garis jalan, aliran sungai dengan pola linier dan pola mengelompok secara sporadik. Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai 11 kampung tua yang berada di sepanjang aliran Way Rarem, Way Kiri dan Way Tulang Bawang. Sedangkan penduduk pendatang umumnya bermukim pada kantong-kantong pemukiman yang sudah dibentuk dengan dan atau tanpa pengaturan. E. Tren Demografi dan Momentum Bonus Demografi
a.Analisis Proyeksi Kependudukan Pada Tahun 2029 diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 329.878 Jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun di kabupaten Tulang Bawang Barat diprediksi sebesar 1,00%. Selain itu secara umum pertumbuhan penduduk laki-laki maupun perempuan tidak berubah komposisinya dari tahun ke tahun. Penduduk laki-laki masih lebih dominan dibandingkan penduduk perempuan. Namun terdapat kecenderungan menurunnya rasio penduduk laki-laki dan perempuan antara tahun 2024 dan proyeksi di tahun 2030, 63 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 walaupun penurunnya tidak signifikan. Jumlah penduduk tahun 2024 yakni 298.700 Jiwa sedangkan proyeksi tahun 2029 sebesar 329.878 Jiwa. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.28 yang sajikan dibawah ini. Tabel 2.28 Proyeksi Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Uraian Baseline 2024 Proyeksi Penduduk Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Penduduk 298.696 306.392 312.687 318.417 324.147 329.878 Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menggambarkan terdapat potensi yang cukup besar dalam hal ketersediaan tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM), serta potensi pasar (sebagai konsumen) bagi berputarnya roda perekonomian. Disisi lain pertumbuhan jumlah penduduk menjadi tantangan bagi para stakeholder terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, produktivitas kerja, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk. Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Proyeksi Penduduk berdasarkan usia dalam 5 tahun kedepan hingga tahun 2030 diprediksi tidak terdapat banyak perubahan dalam komposisi kelompok umur, perubahan terjadi hanya akibat dari penambahan penduduk disemua kelompok umur sebagai mana tersjikan pada tabel 2.29 dibawah ini. 64 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tebel 2.29 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Klamin dan Umur Tahun 2025 – 2030 Kabupaten Tulang Bawang Barat Umur Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan 0–4 12,62 12,11 12,44 11,94 12,26 11,77 12,10 11,61 11,95 11,47 11,82 11,35 5–9 13,47 12,69 13,49 12,73 13,49 12,76 13,42 12,74 13,20 12,60 12,62 12,13 10–14 12,53 12,02 12,72 12,20 12,82 12,27 12,90 12,29 13,04 12,36 13,49 12,71 15–19 11,08 10,41 11,43 10,78 11,75 11,14 12,03 11,47 12,30 11,78 12,52 12,03 20–24 9,35 9,06 9,42 9,04 9,71 9,25 10,14 9,61 10,61 10,03 11,04 10,44 25–29 11,47 11,54 10,98 11,04 10,42 10,45 9,89 9,85 9,50 9,38 9,32 9,12 30–34 12,73 12,61 12,61 12,55 12,43 12,43 12,18 12,24 11,85 11,96 11,45 11,58 35–39 12,42 12,07 12,54 12,24 12,65 12,38 12,72 12,50 12,74 12,56 12,68 12,56 40–44 11,52 11,01 11,71 11,21 11,88 11,41 12,04 11,61 12,18 11,81 12,32 12,00 45–49 10,20 10,09 10,42 10,21 10,66 10,36 10,90 10,53 11,15 10,72 11,37 10,91 50–54 9,16 9,54 9,29 9,67 9,44 9,75 9,59 9,79 9,76 9,85 9,95 9,93 55–59 8,13 8,06 8,25 8,33 8,38 8,62 8,51 8,89 8,64 9,13 8,77 9,32 60–64 6,92 6,52 7,10 6,80 7,24 7,05 7,36 7,28 7,47 7,50 7,58 7,75 65–69 5,00 4,46 5,22 4,75 5,47 5,08 5,73 5,44 5,97 5,77 6,17 6,08 70–74 3,55 3,07 3,68 3,23 3,79 3,38 3,88 3,53 4,00 3,71 4,15 3,94 75+ 3,30 3,10 3,46 3,29 3,65 3,51 3,85 3,75 4,06 4,00 4,26 4,26 Sumber : BPS Provinsi Lampung – Proyeksi Penduduk Kab/Kota Prov. Lampung 2020-2035 65 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk disemua kelompok umur bertambah baik perempuan ataupun laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa akan terdapat banyak peluang dan tantangan yang dihadapi dalam waktu 5 tahun kedepan. Peluang yang mungkin muncul yakni penambahan sumber daya manusia di usia produktif, kelahiran anak, serta pertambahan penduduk yang berimplikasi pada meningkatnya konsumen rumah tangga. Disisi lain, seperti halnya yang telah dijelaskan di atas beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi diantaranya aspek kesehatan bayi, anak, dan Ibu, pendidikan anak, penyediaan tenaga kerja, serta perlindungan bagi kaum lansia. Peluang dan tantangan tersebut merupakan keniscayaan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, persiapan yang matang perlu dilakukan guna memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan yang akan muncul dalam waktu 5 tahun kedepan. Disisi Lain kepadatan penduduk dengan bertambahnya jumlah penduduk pasti akan meningkat. Berdasarkan data proyeksi perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang, diprediksi kepadatan penduduk hingga tahun 2030 mencapai 251,05. Kepadatan penduduk tertinggi masih berada di Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah. Peta kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.23. dan data proyeksi penduduk di sajikan pada Tabel 2.30. Tabel 2.30. Penduduk dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan Tahun 2024 dan Proyeksi 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan 2024 Proyeksi 2029 Jumlah Penduduk Kepadatan Jumlah Penduduk Kepadatan Tulang Bawang Udik 34.290 160,46 37.763 169,84 Tumijajar 45.961 405,93 48.090 429,76 Tulang Bawang Tengah 89.693 364,44 92.938 383,23 Pagar Dewa 7.080 50.83 7.969 53,70 Lambu Kibang 24.500 288,84 27.601 84,82 Gunung Terang 20.187 279,73 22.134 296,09 Batu Putih 17.763 176,16 18.981 185,59 Gunung Agung 34.954 164,97 41.840 173,97 Way kenanga 24.268 329,31 32.517 346,43 Kabupaten Tulang Bawang Barat 298.696 246.52 329.878 251,05 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 66 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.23. Peta kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2029
b.Analisis Bonus Demografi Bonus demografi sebagai bagian dari tahapan transisi demografi merupakan jendela peluang bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Pada tahapan awal transisi demografi, suatu wilayah akan berada pada kondisi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dengan struktur umur yang relatif sama. Berjalannya pembangunan dengan adanya perbaikan kesehatan, sanitasi, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, dan dilakukannya penanganan tingkat kelahiran mengakibatkan tingkat kelahiran mulai turun dengan tingkat kematian yang tetap rendah. Hal ini menyebabkan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk usia nonproduktif dan menjadi fase awal dari bonus demografi. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif menjadi modal dan sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial suatu negara. Para peneliti memprediksi setiap perubahan 1 persen pada populasi usia kerja suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 1,5 persen dan 0,8 persen tabungan bagian dari PDB, yang berakibat pada pengurangan jumlah kemiskinan rata-rata sebesar 0,76 persen. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membuat formulasi yang efektif guna mendapatkan bonus demografi yang diidam-idamkan. 67 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.31 Jumlah dan Persentase Penduduk Tulang Bawang Barat Berdasarkan Umur pada Tahun 2024 dan Proyeksi 2029 No Kelompok Umur Jumlah Penduduk Tahun 2024 Persentase (%) Jumlah Penduduk Tahun 2029 Persentase (%) 1 0-4 25.775 9 24.230 7 2 5-9 25.359 9 26.591 8 3 10-14 24.081 8 26.195 8 4 15-19 20.653 7 24.885 8 5 20-24 18.842 7 21.474 7 6 25-29 23.788 8 20.112 6 7 30-34 25.393 9 25.612 8 8 35-39 24.168 8 27.092 8 9 40-44 22.107 7 25.794 8 10 45-49 20.003 7 22.692 7 11 50-54 18.371 6 20.447 6 12 55-59 15.830 5 18.620 6 13 60-64 12.893 4 15.846 5 14 65-69 9.044 3 12.645 4 15 70-74 6.270 2 8.649 2 16 75+ 6.119 2 8.994 3 Kab. Tulang Bawang Barat 298.696 100 329.878 100 Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2020 telah mengalami bonus demografi kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat. Meskipun sebagian besar provinsi di Indonesia telah mengalami bonus demografi, hanya terdapat 10 provinsi yang termasuk telah mengalami bonus demografi dengan pencapaian nilai IPM melampaui IPM nasional. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi dengan potensi penduduk usia produktif tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Capaian IPM 10 provinsi dalam kategori tinggi dan sangat tinggi,. seperti di Provinsi DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta yang memiliki capaian IPM tertinggi. Kedua provinsi ini terletak di Pulau Jawa serta keduanya telah berada pada fase akhir bonus demografi. Sementara itu, masih terdapat 22 provinsi yang juga telah mengalami bonus demografi, namun nilai pencapaian IPM masih di bawah IPM nasional. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk daerah-daerah tersebut sehingga memiliki kemudahan akses untuk pencapaian pembangunan manusia yang lebih baik dalam mengoptimalkan potensi bonus demografi. Komposisi penduduk Tulang Bawang Barat saat ini sebenarnya mayoritas telah diisi oleh penduduk pada usia produktif. Pada Tahun 2024 komposisi usia produktif Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 68% dan diprediksi pada tahun 2029 berkisar 67%. Namun dalam hal pemanfaatan bonus demografi belum maksimal. Terdapat beberapa aspek yang 68 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 12.520 12.077 11.290 9.439 9.626 12.008 12.343 11.506 10.463 9.794 8.967 7.461 5.748 3.947 2.648 2.776 13.261 12.746 11.916 10.067 9.810 12.064 12.628 12.005 10.927 9.721 8.781 7.822 6.358 4.648 3.135 3.056 15.000 10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75+ Laki-laki Perempuan menjadi kendala terutama dalam hal pembangunan modal dasar (kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan) yang masih belum optimal. Hal tersebut menyebabkan masih terdapatnya berbagai masalah dasar dari kependudukan di Kabupaten tulang Bawang Barat. Disamping itu berdasarkan prediksi, struktur penduduk Tulang Bawang Barat pada tahun 2040 diproyeksikan mengalami perubahan, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2045. Pada saat yang sama, angka ketergantungan (dependency ratio) mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua juga meningkat. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 9,96% (28.503 penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 16,40% (53.193 penduduk) pada tahun 2035. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia > 60 tahun di Tulang Bawang Barat yang sudah melebihi 10% dari total penduduk Tulang Bawang Barat, dan ada kecenderungan perubahan dari piramida expae menjadi piramida stationary, sebagai mana gambar dibawah ini. Gambar 2.24. Perbandingan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2029 Penduduk Tahun 2023 Sumber : RPJPD Kanupaten Tulang Bawang Barat 2025 - 2045 69 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 11.293 12.405 12.169 11.598 9.875 9.235 11.775 12.366 11.627 10.554 9.698 8.989 7.384 5.681 3.653 3.938 11.937 13.186 13.026 12.287 10.599 9.490 11.837 12.726 12.167 11.138 9.749 8.631 7.462 5.964 3.996 4.056 15.000 10.000 5.000 0 5.000 10.000 15.000 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75+ Laki-laki Perempuan Proyeksi Penduduk Tahun 2029 Sumber : RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2045 Kondisi ini harus diantisipasi mengingat perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar bagi perekonomian lokal, regional dan nasional. Pada fase ini, masalah kependudukan akan muncul apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang. Strategi menjelang ageing population antara lain penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang persiapkan maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dimensi kesejahteraan masyarakat meliputi (1) dimensi kesejahteraan dengan penekanan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

(2)dimensi kesejahteraan dengan penekanan pada kebaikan sosial 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi Keberhasilan pembangunan ditunjukkan melalui sejumlah indikator ekonomi, antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, PDB per kapita, indeks Gini, jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan lainnya. 70 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 2020 2021 2022 2023 2024 Tulang Bawang Barat -1,32 2,89 4,49 4,53 4,55 Prov. Lampung -1,67 2,79 4,28 4,55 4,57 Nasional -2,07 3,69 5,31 5,05 5,02 -1,32 2,89 4,49 4,53 4,55 -1,67 2,79 4,28 4,55 4,57 -2,07 3,69 5,31 5,05 5,02 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Tulang Bawang Barat Prov. Lampung Nasional A. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakaan pembangunan yang akan datang. Indikator tersebut yaitu Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur total nilai produk domestik bruto (PDB) suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam satu tahun. Baik PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah indikator makro yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan dan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selama periode 2020-2024, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan kinerja yang baik dengan menunjukkan peningkatan yang stabil, setelah adanya kontraksi yang signifikan mencapai sebesar -1,32% pada tahun 2020 sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Meskipun demikian, kondisi ekonomi terus membaik pada tahun 2022 hingga 2024 walau mengalami perlambatan dan tidak sebaik pertumbuhan yang terjadi sebelum adanya covid-19 yang selalu tumbuh diatas pertumuhan ekonomi Provinsi Lampung, adapun pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2.25. dibawah ini. Gambar 2.25. Grafik Pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 s/d 2024 Sumber: BPS Tubaba 2025, BPS Lampung 2025, BPS Pusat 2025 Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, 71 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan antar kelompok dan wilayah, sambil menjaga kelestarian lingkungan tempat aktivitas ekonomi berlangsung. Kondisi ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi wilayah, dan struktur ekonomi wilayah. B. Tingkat Kemiskinan Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Selama periode 2018-2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat menurun dari 8,10 persen pada tahun 2018 menjadi 7,39 persen pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 8,32 persen, dan kemudian turun kembali menjadi 7,22 persen pada tahun 2024. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat disebabkan oleh perbaikan situasi pandemi Covid-19 dan adanya program Pemerintah Daerah yang membantu masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan sosial melalui Program Maju Sejahtera Tulang Bawang Barat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.32. Tabel 2.32 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2024 Tahun Garis Kemiskinan (Rp./kapita/bln) Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) % Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) % 2014 303.252 18,73 7,12 0,74 0,14 2015 329.796 21,80 8,23 1,48 0,36 2016 358.939 22,39 8,40 1,20 0,26 2017 370.332 21,77 8,11 0,21 1,08 2018 384.933 21,93 8,10 1,08 0,22 2019 391.096 21,14 7,75 0,77 0,13 2020 432.693 20,29 7,39 0,92 0,18 2021 447.327 23,03 8,32 0,69 0,12 2022 476.712 20,72 7,44 0,88 0,16 2023 511.418 20,32 7,25 1,04 0,24 2024 544.020 20,35 7,22 0,87 0,19 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2025 Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung maupun Nasional tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dibawah angka kemiskinan Provinsi Lampung yang berada di angka 10,69 persen maupun Nasional sebesar 9,03 persen. Perbandingan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional disajikan pada Gambar 2.26. 72 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.26. Grafik Persentase jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2014 – 2024 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2025, BPS, Lampung Dalam Angka 2025 Menurut Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan ekstrem adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum bersih, sanitasi yang layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Kondisi ini tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses ke layanan sosial. Menurut Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah mereka yang pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan. Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 adalah 0,69%, lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung yang mencapai 1,32%. Data kemiskinan ekstrem Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 2.33. Tabel 2.33 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2023 No Daerah Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Po) 2021 2022 2023 2024 1 Kab. Tulang Bawang Barat 0,32 0,91 0,69 Belum Rilis 2 Prov. Lampung 2,40 2,29 1,32 Belum Rilis Sumber : SSGI, 2024 7,12 8,23 8,4 8,11 8,1 7,75 7,39 8,32 7,44 7,25 7,22 14,21 12,35 14,29 13,69 13,14 12,62 12,34 12,62 11,57 11,11 10,69 11,25 11,22 10,86 10,64 9,82 9,41 9,78 10,14 9,54 9,36 9,03 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tulang Bawang Barat Lampung Indonesia 73 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 11.420,34 11.960,55 13.232,98 14.390,40 15.594,89 7.747,24 7.970,78 8.328,39 8.705,98 9.101,70 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00 18.000,00 2020 2021 2022 2023 2024 ADHB (juta rupiah) ADHK (juta rupiah) C. PDRB Per Kapita Tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama periode 2020-2024, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp 7,74 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 9,10 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) juga mengalami kenaikan, dari Rp 11,42 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 15,59 triliun pada tahun 2024. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.27. Gambar 2.27. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2020-2025 Selama periode tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat juga berimbas pada kenaikan PDRB per kapita. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita penduduk berdasarkan ADHK 2010 tercatat sebesar Rp 27,11 juta, dan meningkat menjadi Rp 30,47 juta pada tahun 2024. Selain itu, nilai PDRB per kapita penduduk berdasarkan ADHB pada tahun 2024 mencapai Rp 52,21 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 41,85 juta. Perkembangan nilai PDRB per kapita berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB dapat dilihat pada Gambar 2.28 (miliar Rupiah) (miliar Rupiah) 74 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 32,81 27,55 14,2 8,94 4,94 2,71 2,47 1,87 1,31 0,99 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Industri Pengolahan Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Konstruksi Informasi dan Komunikasi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Real Estat Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Grafik 2.28 Perkembangan PDRB per kapita Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 Sumber: Lampung Dalam Angka, 2025 Struktur ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tercermin dari besarnya kontribusi PDRB masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Dengan mengetahui struktur ekonomi wilayah, maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah. Struktur ekonomi juga dapat dijadikan acuan untuk merencanakan upaya perbaikan struktur, maupun penciptaan struktur ekonomi wilayah yang ideal dalam jangka panjang. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 disajikan pada Gambar 2.29 Gambar 2.29 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 (Rupiah) (Rupiah) 27.115.559 27.610.365 28.507.539 29.463.762 30.471.000 41.859.787,00 41.430.714,00 45.295.741,00 48.701.623,00 52.210.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 2020 2021 2022 2023 2024 ADHK 2010 (Ribu Rp) ADHB (Ribu Rp) 75 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 11,91% 10,44% 9,92% 9,71% 9,54% Jasa lainnya Transportasi dan Pergudangan Informasi dan komunikasi Real estat Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Dari Gambar di atas, terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 didominasi oleh 5 sektor utama dari 17 sektor yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor primer yang mampu memberikan kontribusi terbesar sebesar 32,81%, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 27,55%, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan motor sebesar 14,2%, sektor konstruksi 8,94% dan sektor informasi dan komunikasi 4,94%. Laju pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 tertinggi dicapai oleh Jasa lainnya sebesar 11,91%, sektor Transportasi dan Pergudangan 10,44%, Informasi dan komunikasi 9,92%, Real estat 9,71%, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,54%. Adapun laju pertumbuhan 5 (lima) sektoral tertinggi PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.30. Grafik 2.30 Pertumbuhan 5 (Lima) Sektoral Tertinggi PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat ADHK 2010 Tahun 2024 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025 D. Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka juga yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebas tugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh anak usia 15 tahun keatas yang bersekolah, masih bersekolah dari rumah/daring sehingga peluang membantu orang tuanya sangat tinggi. TPT Tahun 2023 3,89 dan ditahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 4,12. Tingkat Pengangguran 76 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Terbuka Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.31 dibawah ini. Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber: BPS Tulang Bawang Barat 2025 E. Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan merupakan salah satu indikator untuk menilai kesempatan kerja, selain TPT. Dimaa, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dan total penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan seberapa besar partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja dan biasanya digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesulitan angkatan kerja dalam memperoleh pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh, TPAK di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama tahun 2017-2024 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Data mengenai TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun 2017-2024 dapat dilihat pada tabel 2.34. Tabel 2.34. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) 72,71 70,21 70,60 71,58 72,32 70,21 70,77 70,90 Sumber : BPS, Provinsi Lampung Tahun 2025 Selama periode tahun 2017 – 2024 angka TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan dan cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2024 TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 70,90% meningkat dari tahun 2023 yang mencapai sebesar 70,77%. 3,46 3,35 4,12 3,89 4,12 4,67 4,69 4,69 4,23 4,19 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2020 2021 2022 2023 2024 Tulang Bawang Barat Prov. Lampung Nasional 77 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 F. Indeks Gini Salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, dimana angka 0 menunjukkan pendapatan yang merata dan angka 1 menunjukkan tingkat pendapatan penduduk yang sangat tidak merata. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 yaitu 0,272, namun ditahun 2021 kembali naik menjadi 0,282 dan ditahun 2022 berada pada angka 0,261, Kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 0,274. Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kab. Tulang Bawang Barat yang di ukur menggunakan rasio gini berada pada angka 0,297. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Tulang Bawang Barat masih berada dalam kategori ketimpangan rendah yang berarti distribusi pengeluaran masyarakat relatif merata dibandingkan daerah lain. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung yang memiliki rasio gini tahun 2024 sebesar 0,32, Tulang Bawang Barat memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, hal ini menunjukkan pemerataan ekonomi di Tulang Bawang Barat lebih baik dibandingkan Provinsi lampung. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.32 Gambar 2.32 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Tubaba, Provinsi Lampung dan BPS Nasional 2025 G. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan suatu daerah atau negara. IPM menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, 0,272 0,282 0,261 0,274 0,297 0,327 0,323 0,314 0,324 0,32 0,385 0,381 0,381 0,388 0,379 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 2020 2021 2022 2023 2024 tubaba Lampung nasional 78 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 67,51 67,76 68,7 69,38 70,04 71,04 71,25 71,79 72,48 73,17 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 2020 2021 2022 2023 2024 TUBABA Prov. Lampung yang secara keseluruhan memberikan gambaran tentang tingkat pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Berdasarkan data IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 – 2024 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dimana IPM pada tahun 2020 sebesar 67,51 dan di tahun 2024 menjadi 70,04. Peningkatan IPM ini merupakan hasil upaya pembangunan dari sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunjukkan perbaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020- 2024 disajikan pada gambar 2.33 dibawah ini. Gambar 2.33. Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 - 2024 Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Akan tetapi pekembangan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunjukan perkembang positif setiap tahunnya masih harus terus ditingkatkan agar keberadaan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat jika dibandingakan dengan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Lampung dapat meningkat tingkatannya dari posisi sekarang yang berada urutan ke -14 (empat belas) dari 15 (lima belas) Kabupaten Kota Provinsi Lampung, sebagai mana tergambar pada grafik dibawah ini. 79 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Sumber : Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025 IPM mencakup tiga dimensi utama yang menjadi komponen penghitungan nilai IPM secara keseluruhan: 1) Dimensi Kesehatan: Diukur dengan harapan hidup saat lahir. Ini mencerminkan usia rata-rata yang dapat diperkirakan dapat dicapai oleh seseorang pada saat lahir di suatu daerah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut. 2) Dimensi Pendidikan: Terdiri dari dua indikator utama: • Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Mengukur rata-rata tahun yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal. • Harapan Lama Sekolah (HLS): Mengukur jumlah tahun yang diperkirakan dapat dijalani oleh anak yang baru lahir, berdasarkan angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. 3) Dimensi Pendapatan: Diukur dengan pengeluaran per kapita, yang menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata setiap individu dalam suatu daerah. Pendapatan ini mencerminkan daya beli masyarakat dan menunjukkan kesejahteraan ekonomi. adapun perkembangan dari 3 dimensi pengukuran IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 – 2024 tersajikan pada tabel 2.35 Sebagai berikut. 80,46 80,41 74,16 73,84 73,13 73,05 72,41 72,24 72,15 71,42 71,17 71,04 70,54 70,24 70,04 68,59 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 Bandar Lampung Metro Lampung Tengah Pringsewu Provinsi Lampung Lampung Timur Lampung Barat Tulang Bawang Lampung Selatan Lampung Utara Way Kanan Pesisir Barat Tanggamus Pesawaran Tulang Bawang Barat Mesuji IPM Kab/Kota Provinsi Lampung 2024 80 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.35 IPM Beserta Indeks Komposit Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 IPM - Berdasarkan Indeks Komposit Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Harapan Hidup (tahun) 73,59 73,62 73,83 74,02 74,23 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,05 12,06 12,09 12,10 12,12 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,24 7,39 7,72 7,79 7,80 Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Bulan) 8.395 8.422 8.737 9.162 9.646 IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat 67,51 67,76 68,7 69,38 70,04 Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Angka Rata-rata Lama Sekolah meningkat tiap tahunnya. Bila angka ini dikonversikan kejenjang pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya secara rata–rata penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah lulus sekolah dasar. Data angka rata- rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.34 Gambar 2.35 Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Tulang Bawang Barat meningkat tiap tahunnya. Data Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.35 7,24 7,39 7,72 7,79 7,80 8,05 8,08 8,18 8,29 8,36 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 2020 2021 2022 2023 2024 Tubaba Prov. 81 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 73,59 73,62 73,83 74,02 74,23 73,66 73,73 73,95 74,17 74,39 73,37 73,46 73,7 73,93 74,15 72,8 73 73,2 73,4 73,6 73,8 74 74,2 74,4 74,6 2020 2021 2022 2023 2024 Tubaba Provinsi Nasional Gambar 2.36 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tahun) Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025 Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020-2024 berdasarkan SP 2020 LF, pada tahun 2020 sebesar 73,59 tahun, mengalami kenaikan menjadi 74,23 tahun pada tahun 2024 AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat tiap tahunnya, berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin tinggi. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.36 Gambar 2.37 Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tahun) Sumber: BPS Tulang Bawang Barat 2025 12,05 12,06 12,09 12,10 12,12 12,65 12,73 12,74 12,77 12,78 11,6 11,8 12 12,2 12,4 12,6 12,8 13 2020 2021 2022 2023 2024 Tubaba Prov 82 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Dimensi ekonomi dalam komponen IPM adalah standar hidup yang layak yang dipresentasikan dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan pendekatan besaran pendapatan perkapita penduduk. Perkembangan pendapatan kabupaten Tulang Bawang Barat pada gambar 2.37 Gambar 2.38 Grafik Pengeluaran Perkapita Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat ( 000 Rp) Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua Kualitas sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan ini ditandai oleh peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dimana AHH dapat terpenuhi dengan baik bila mana pelayanan kesehatan terus mengalami perbaiakan, sehingga pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat daapat terlaksana, adapun komponen pengukuran yang akan dilihat adalah sebagai berikut. A. Usia Harapan Hidup Usia harapan hidup adalah salah satu indikator terpenting untuk mengukur kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi, usia harapan hidup bukan sekadar angka yang menunjukkan berapa lama seseorang diperkirakan akan hidup, tetapi merupakan cerminan dari keberhasilan dari pembangunan di suatu daerah. Pembangunan yang telah dicapai oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan bagian dari pembangunan provinsi lampung dan Indonesia selama ini telah memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan adanya peningkatan dari Usia Harapan Hidup penduduk sehingga terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas) hal ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Gambaran perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat yang 8.395 8.422 8.737 9.162 9.6469.982 10.038 10.336 10.769 11.258 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2020 2021 2022 2023 2024 Pengeluaran Perkapita Tubaba Prov. Lampung 83 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 disandingkan dengan perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Nasional dapat terlihat pada Gambar Grafik di bawah ini. Gambar 2.39 Grafik Perkembangan UHH Tahun 2020 – 2024 Kabupaaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dan Nasional Sumber : BPS Nasional tahun 2025 Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, terlihat perbandingan data usia harapan hidup (UHH) dari tahun 2020 hingga 2024 antara Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum, tren yang terlihat adalah adanya peningkatan UHH dari tahun ke tahun. UHH nasional secara konsisten meningkat, dari 73,37 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,15 tahun pada tahun 2024, untuk Provinsi Lampung juga meningkat dari 73,66 tahun menjadi 74,39 tahun dalam periode yang sama dengan nasional sedangkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengalami peningkatan UHH, dari 73,59 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,23 tahun pada tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa sepanjang periode 2020-2024, UHH Provinsi Lampung selalu berada di atas rata-rata UHH nasional, ini mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan dan kesejahteraan di Lampung secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Indonesia. Dan sama halnya dengan capaiannya provinsi Lampung, untuk UHH di Tulang Bawang Barat juga konsisten berada di atas rata- rata nasional. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 angkanya sedikit di bawah Lampung, pada tahun 2022 dan 2023, perbedaannya dengan lampung semakin tipis. 73,37 73,46 73,7 73,93 74,15 73,66 73,73 73,95 74,17 74,39 73,59 73,62 73,83 74,02 74,23 72,8 73 73,2 73,4 73,6 73,8 74 74,2 74,4 74,6 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Lampung Tulang Bawang Barat 84 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 B. Ketersediaan Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Apotek Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Data yang menunjukkan ketersediaan jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Apotek disajikan dalam Tabel 2.36. Tabel 2.36 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Apotek Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Rumah Sakit 2 2 2 3 3 2 Jumlah Poliklinik 14 13 13 13 13 3 Jumlah Puskesmas 16 16 16 16 16 4 Jumlah Puskesmas Pembantu 57 43 37 37 39 5 Jumlah Apotek 19 18 18 44 53 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Data menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang berupa puskesmas dan pustu di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memadai dimana disetiap kecamatan telah memiliki ketersediaan pusat kesehatan masyarakat demi melayani kebutuhan masyarakat. C. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk Rasio tenaga Kesehatan persatuan penduduk adalah jumlah tenaga Kesehatan (Tenaga Keperawatan dan Kebidanan) per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Jumlah tenaga Kesehatan pada tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan, diharapkan jumlah tenaga Kesehatan untuk tahun mendatang dapat diperbanyak agar pelayanan terhadap Kesehatan masyarakat lebih maksimal. Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.37. 85 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.37 Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk Tahun 2020 s.d.2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024 Selain dari total jumlah tenaga kesehatan yang berbandingkan dengan jumlah penduduk sebagai mana disajikan pada tabel diatas berikut ini di sajikan pula data tenaga kesehatan per masing masing tenaga kesehatan serta nilai standar yang harus tersedia per 1000 jumlah penduduk yaitu pada Tabel 2.38 dibawah ini. Tabel 2.38 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Dokter spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan SKM Kesling Gizi Lab Farmasi/ apt 2021 Jumlah 7 57 4 210 393 21 26 22 32 38 capaian per 1.000 pddk 0,02 0,19 0,01 0,70 1,32 0,07 0,09 0,07 0,11 0,13 Target per 1.000 pddk 0,2 1 0,1 2,4 2 1 0,21 0,35 0,35 1 2022 Jumlah 10 75 5 313 526 37 40 35 33 44 capaian per 1.000 pddk 0,03 0,25 0,02 1,05 1,76 0,12 0,13 0,12 0,11 0,15 Target per 1.000 pddk 0,2 1 0,1 2,4 2 1 0,21 0,35 0,35 1 2023 Jumlah 18 76 4 274 459 41 42 42 33 35 capaian per 1.000 pddk 0,06 0,25 0,01 0,92 1,54 0,14 0,14 0,14 0,11 0,12 Target per 1.000 pddk 0,2 1 0,1 2,4 2 1 0,21 0,35 0,35 1 2024 Jumlah 28 98 7 355 542 39 37 37 39 63 capaian per 1.000 pddk 0,09 0,33 0,02 1,19 1,81 0,13 0,12 0,12 0,13 0,21 Target per 1.000 pddk 0,2 1 0,1 2,4 2 1 0,21 0,35 0,35 1 Sumber : Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Penduduk 286.162 287.707 289.620 295.481 298.696 2 Jumlah Tenaga Kesehatan 445 683 683 693 696 Rasio 0,643 0,421 0,424 0,426 0,429 86 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 1) Jumlah dan Rasio dokter spesialis di Sarana Kesehatan Dokter spesialis yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun tahun 2021 sebanyak 7 orang dengan 0,02 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 10 orang dengan 0,03 Per 1000 penduduk , dan tahun 2023 sebanyak 18 orang dengan 0,06 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 28 orang dengan 0,09 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter umum terhadap 1000 penduduk sebesar 0,02 artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 dokter spesialis jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio dokter spesialis belum memenuhi target. 2) Jumlah dan Rasio dokter Umum di Sarana Kesehatan Dokter umum yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 57 orang dengan 0,19 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 75 orang dengan 0,25 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 76 orang dengan 0,25 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 98 orang dengan 0,33 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter umum terhadap 1000 penduduk sebesar 1 artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 dokter umum jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio dokter umum belum memenuhi target. 3) Jumlah dan Rasio Dokter Gigi di Sarana Kesehatan Dokter gigi yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 4 orang dengan 0,01 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 5 orang dengan 0,02 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 4 orang dengan 0,01 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 7 orang dengan 0,03 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter gigi umum terhadap 1000 penduduk sebesar 0,1 artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 dokter umum jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio dokter gigi belum memenuhi target. 4) Jumlah dan Rasio Perawat di Sarana Kesehatan Perawat yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 210 orang dengan 0,01 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 313 orang dengan 1,05 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 274 orang dengan 0,93 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 335 orang dengan 1,19 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter gigi umum terhadap 1000 penduduk sebesar 2,4 artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 3 perawat jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio perawat belum memenuhi target. 5) Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian di Sarana Kesehatan Tenaga Kefarmasian yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 38 orang dengan 0,13 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 44 orang dengan 0,15 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 35 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 63 orang dengan 0,21 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter gigi umum terhadap 1000 penduduk sebesar 1 tenaga kefarmasian artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 tenaga kefarmasian jika dilihat 87 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dari tabel selama empat tahun rasio tenaga kefarmasian belum memenuhi target. 6) Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat di Sarana Kesehatan Kesehatan masyarakat yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 21 orang dengan 0,07 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 37 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 41 orang dengan 0,14 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 39 orang dengan 0,13 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter gigi umum terhadap 1000 penduduk sebesar 1 kesehatan masyarakat artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 kesehatan masyarakat jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio kesehatan masyarakat belum memenuhi target. 7) Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan di Sarana Kesehatan Kesehatan lingkungan yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 26 orang dengan 0,09 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 40 orang dengan 0,13 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 42 orang dengan 0,14 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 35 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter gigi umum terhadap 1000 penduduk sebesar 0,21 kesehatan lingkungan artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 kesehatan lingkungan jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio kesehatan lingkungan belum memenuhi target. 8) Jumlah dan Rasio Tenaga Teknisi Medis Ahli Laboratorium Medis ahli laboraturium yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 32 orang dengan 0,11 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 33 orang dengan 0,11 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 42 orang dengan 0,11 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 37 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk. Target Rasio medis ahli laboraturium terhadap 1000 penduduk sebesar 0,35 medis ahli laboraturium artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 medis ahli laboraturium jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio medis ahli laboraturium belum memenuhi target. 9) Jumlah dan Rasio Tenaga Gizi Tenaga Gizi yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 22 orang dengan 0,07 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 35 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 42 orang dengan 0,14 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 37 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk. Target Rasio tenaga Gizi terhadap 1000 penduduk sebesar 0,35 tenaga Gizi artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 tenaga Gizi jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio medis tenaga Gizi belum memenuhi target. 88 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 D. Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Tulang Bawang Barat Universal Health Coverage (UHC) merupakan indikator penting untuk mengukur cakupan jaminan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk, guna menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas. Berdasarkan data hingga tahun 2025, capaian UHC Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun belum mencapai ambang batas 98% yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai syarat mendapatkan predikat UHC secara nasional. Dalam perhitungan capaian UHC jumlah penduduk yang digunakan adalah data jumlah penduduk yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini dikarenakan untuk megetahui jumlah penduduk sebenarnya berdasarkan nomor induk kependudukan sehingga memudahkan dalam analisa data penduduk yang masuk dalam jaminan kesehatan pembiayaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berikut capain UHC Kebupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 – 2024 yang disajikan dalam bentuk matrik tabel 2.39 Tabel 2.39 Capain UHC tahun 2022 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat NO TAHUN CAPAIAN UHC KEAKTIFAN PESERTA Jumlah Penduduk Jumlah Peserta Persentase Jumlah Penduduk Jumlah Peserta Aktif Persentase 1 2022 300.328 213.258 71,01% 300.328 149.073 49,64% 2 2023 302.569 234.240 77,42% 302.569 194.946 64,43% 3 2024 312.516 272.620 87,23% 312.516 154.239 49,35% Sumber : Dinas Kesehatan Tubaba 2025 Berdasarkan data diatas, pada tahun 2022 cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru mencapai 71,01%, meningkat menjadi 77,42% pada 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan menjadi 87,23%. Meskipun tren ini menunjukkan arah positif, capaian tersebut masih belum mencapai target nasional UHC sebesar 98%. Dan jika capaian cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Tulang Bawang Barat di bandingkan dengan cakupan Provinsi Lampung masih berada di bawah, sebagai mana digambarkan pada gambar grafik di bawah ini. 89 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2. Grafik Perkembangan Cakupan JKN tahun 2022 – 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Sumber : Dinas Kesehatan Tubaba 2025 Berdasarkan gambar grafik diatas dapat ditarik suatu kesempulan bahwa Provinsi Lampung telah berhasil mencapai dan bahkan melampaui standar Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2023, bahkan telah mencapai 99,10% pada tahun 2024, sedangkan untuk capaian di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum mencapai stadar UHC, walaupun belum mencapai UHC di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif, dapat dilihat terutama pada laju peningkatannya dari tahun 2023 ke 2024, yang mengindikasikan adanya percepatan program yang kuat oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat. E. Kasus Kematian Ibu Kematian ibu merupakan indikator utama dalam menilai derajat kesehatan ibu dan kualitas pelayanan kesehatan maternal di suatu wilayah. Kematian ibu didefinisikan sebagai kematian seorang perempuan selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah berakhirnya kehamilan), yang disebabkan oleh kehamilan atau penanganannya, bukan karena sebab-sebab kebetulan atau insidental. Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat, angka kematian ibu menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami lonjakan pada tahun 2021, tren menurun yang terjadi dalam tiga tahun terakhir merupakan sinyal positif dari hasil intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu, penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten. Jumlah kasus kematian ibu maternal di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami keturunan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Kasus Kematian Ibu Meternal tahun 2022 sejumlah 3 kasus dan ditahun 2024 turun menjadi 1 kasus. Berikut tabel kasus kematian ibu maternal disajikan pada Tabel 2.40. 87,04 97,78 99,10 71,01 77,42 87,23 0 20 40 60 80 100 120 2022 2023 2024 Lampung Tulang Bawang Barat 90 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.40 Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Kasus 3 5 3 2 1 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025 F. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun per 1000 kelahiran. AKHB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Dilihat dari persentase AKHB tahun 2023 yaitu 99,77%. Mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 99,72%. Secara lebih rinci informasi jumlah kelahiran, AKB, dan AKHB disajikan dalam Tabel 2.41. Tabel 2.41 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Kelahiran Hidup 4.743 4.743 4.869 4.302 4.578 2 Jumlah Kelahiran Mati 11 11 18 10 13 3 Angka Kematian Bayi (%) 2,2 2,2 3,7 4,42 4,81 4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%) 99,76 99,76 99,63 99,77 99,72 Sumber: Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat 2025 G. Kasus Kematian Bayi Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada seorang bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan ini adalah jumlah kasus kematian bayi setiap tahun dan Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kematian bayi merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat, karena sangat terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi, serta lingkungan hidup. Data kasus kematian bayi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang Jumlah Kasus Kematian Bayi Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu dari 10 kasus meningkat menjadi 13 kasus. Angka kasus kematian bayi disajikan dalam Tabel 2.42. Tabel 2.42 Kasus Kematian Bayi Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Kasus 11 11 18 10 13 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025 91 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 H. Angka Kematian Neonatal Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah penduduk yang meninggal satu bulan pertama setelah kelahiran (28 hari) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kasus kematian neonatal di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami fluktuatif dalam waktu lima tahun terakhir, pada tahun tahun 2020 sebanyak 15 kasus dan pada tahun 2021 tidak ada kasus neonatal ditahun 2023 sejumlah 19 kasus dan ditahun 2024 menurun menjadi 9 kasus, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berhasil dalam menekan Angka Kematian Neonatal. Kasus kematian neotanal disajikan dalam Tabel 2.43. Tabel 2.43 Kasus Kematian Neonatal Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Kasus 15 0 3 19 9 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025 I. Prevalensi Stunting Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat menurut data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu dari 22,1% ke 16,4%, dan untuk tahun 2023 digunakan data dari SKI dan mengalami penurunan kembali menjadi 10,5. Prevalensi tersebut mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama dengan perangkat daerah yang terkait dengan penanganan stunting. Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2021-2024 dapat dilihat di gambar grafik di bawah ini. 92 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 22,1 16,4 10,5 13,4 0 5 10 15 20 25 SSGI 2021 SSGI 2022 SKI 2023 SSGI 2024 Gambar 2.41. Grafik Prevelensi Stunting Tahun 2021 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : SSGI dan SKI Berdasarkan data SSGI tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk capaian penangangan prevalensi stunting berada di atas capaian Provinsi Lampung sebagai mana tergambar pada grafik dibawah ini. Grafik 2.42 Prevalensi Stunting Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung Berdasarkan SKI tahun 2024 Sumber : SSGI Tahun 2024 10,4 11,1 13,4 13,9 14 14,8 14,8 15,5 15,5 18,3 19,5 19,8 20 20,5 24,9 15,9 KAB LAMPUNG SELATAN KAB MESUJI KAB TULANG BAWANG BARAT KAB WAY KANAN KAB LAMPUNG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA METRO KAB LAMPUNG TENGAH KAB PESAWARAN KAB TULANG BAWANG KAB PRINGSEWU KAB PESISIR BARAT KAB LAMPIJNG UTARA KAB LAMPUNG BARAT KAB TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG 93 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata A. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2023-2024 APK jenjang pendidikan SD mengalami penurunan. APK Jenjang SD tahun 2023 105,58 dan ditahun 2024 menjadi 101,19. Sementara itu, hanya nilai APK jejang pendidikan SMP yang mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2023 91,70 meningkat di tahun 2024 menjadi 93,79. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2024. disajikan dalam Tabel 2.44. Tabel 2.44 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Jenjang Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024 1 SD 109,95 108,37 109,10 105,58 101,19 2 SMP 101,74 100,21 99,67 91,70 93,79 3 SMA 64,37 71,85 71,29 78,59 75,99 APK 92,02 93,47 93,35 91,95 90,32 Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025 Tabel diatas menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar tingkat SMA masih rendah untuk itu perlu alternatif pendidikan selain SMA dalam bentuk Paket A, B dan C guna memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia SMA. B. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni berbagai jenjang pendidikan menurut jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.45 SMA mengalami perkembangan yang selalu meningkat tiap tahunnya, namun jenjang pendidikan SD selalu berada pada angka 95%. Secara umum APM di Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat hingga tahun 2024. Tabel 2.45. Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat (dalam persen) Jenjang Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024 SD 99,02 99,07 99,46 99,55 97,71 SMP 84,71 84,24 84,18 85,36 87,56 SMA 53,86 54,78 57,24 63,48 64,88 APM 79,19 79,36 80,29 82,79 83,38 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025. 94 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 C. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh jumlah murid usia sekolah. Namun naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau semakin rendah. Data perkembangan APS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel 2.46. Tabel 2.46. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2021 - 2023 KabupatenTulang Bawang Barat No Umur 2021 2022 2023 2024 1 7-12 99,73 99.46 99,76 98,99 2 13-15 93,84 92.89 93,41 94,02 3 16-18 74,85 71.57 71,30 69,47 Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tulang Bawang Barat 2025 Angka Partisipasi Sekolah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yaitu pertumbuhan penduduk nilainya lebih besar dari pertumbuhan siswa, maka persentase APS akan menurun, begitu pula sebaliknya. D. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan gedung sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun 2024 sebesar 1,15 (Tabel 2.47), adapun ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar menurut Kecamatan Tahun 2021-2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.48. Tabel 2.47. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Uraian 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah sekolah (SMPN, SMP Swasta dan MTsN, MTs Swasta) 75 78 81 81 2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 12.355 15.077 15.730 Rasio 48,84 51,73 51,49 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 95 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.48 Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kab. Tulang Bawang Barat No Kecamatan SD/MI SMP/MTs SD MI Total SMP MTs Total 1 Tulang Bawang Udik 22 - 22 6 2 8 2 Tumijajar 32 2 34 9 4 13 3 Tulang Bawang Tengah 46 7 53 15 7 22 4 Pagar Dewa 5 1 6 2 - 2 5 Lambu Kibang 15 1 16 6 2 8 6 Gunung Terang 13 2 15 6 1 7 7 Batu Putih 10 3 13 3 3 6 8 Gunung Agung 21 1 22 7 2 9 9 Way Kenanga 13 - 13 5 1 6 Jumlah 177 17 194 59 22 81 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 E. Rasio Guru dan Murid Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara jumlah murid dengan jumlah guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil rasio guru terhadap murid menunjukkan hasil yang semakin baik. Rasio guru terhadap murid berdasarkan jenjang Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.49. Tabel 2.49. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2024 (Negeri dan Swasta) Kabupaten Tulang Bawang Barat Pendidikan Dasar Jmlh Guru Jmlh Murid Rasio SD 2.084 28.542 13,69 SMP 994 13.379 13,45 MI 244 2.692 11,03 MTs 268 2.919 10,89 Jumlah 3.590 47.532 13,24 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Jika berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dijelaskan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA, seorang guru idealnya bertanggung jawab terhadap 20 peserta didik, maka jika dilihat pada Tabel diatas untuk rasio guru dan murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup ideal karena seorang guru bertangung jawab kurang dari dua puluh siswa, akan tetapi dimungkinkan pemerataan penempatan guru yang belum merata atar wilayah. F. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kegiatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan inisiatif yang diselenggarakan oleh Perpustakaan 96 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Nasional RI (PERPUSNAS) dengan tujuan untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. Aktivitas ini merupakan bagian integral dalam penguatan budaya literasi, dengan fokus pada pengukuran usaha pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengelola dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan budaya literasi yang lebih baik di masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mencerminkan tingkat pengembangan literasi di suatu daerah yang diperoleh dari elemen-elemen yang terlibat dalam pembangun literasi masyarakat. Data ini diperoleh melalui sumber sekunder dan aspek masyarakat yang terkait dengan upaya pengembangan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat. Kajian ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang perpustakaan, sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Menurut data IPLM yang dirilis oleh Perpusnas RI, pada tahun 2023, indeks IPLM Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di angka 60,9% dan mengalami kenaikan menjadi 63,11 di tahun

2024.Dengan hasil tersebut, IPLM Kabupaten Tulang Bawang Barat berada dalam kategori sedang, yaitu pada interval 50-79,9. Hal ini menunjukkan perlunya upaya bersama untuk meningkatkan skor IPLM dengan target capaian di kategori sangat tinggi dalam dua puluh tahun ke depan, yang berada pada interval penilaian 90-100. Sebagai langkah tindak lanjut, penting bagi seluruh pihak untuk bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas perpustakaan dan budaya literasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Upaya peningkatan ini akan mendukung pencapaian target IPLM yang lebih baik di masa depan dan berkontribusi pada kemajuan literasi masyarakat secara keseluruhan. Perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pengembangan literasi 2.1.2.4. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komposit yang menggambarkan derajat kesehatan keluarga melalui sejumlah dimensi, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi lingkungan rumah tangga. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IKS Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih tergolong rendah dan membutuhkan perhatian serius dalam periode perencanaan berikutnya. Pada tahun 2020 dan 2021, IKS tercatat stagnan di angka 0,090, mencerminkan tantangan dalam peningkatan indikator- indikator kesehatan keluarga di tengah kondisi pandemi COVID-
19.Namun, mulai tahun 2022, terjadi perbaikan yang ditandai dengan peningkatan menjadi 0,093, lalu meningkat lebih signifikan menjadi 0,108 pada tahun 2023, dan mencapai 0,110 97 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 pada tahun 2024. Peningkatan IKS ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat. Meski demikian, angka capaian yang masih berada di bawah 0,2 menandakan bahwa masih terdapat pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk mendorong seluruh rumah tangga mencapai kategori keluarga sehat. Dalam periode RPJMD 2025–2029, upaya peningkatan IKS akan menjadi salah satu prioritas pembangunan bidang kesehatan. Hal ini akan diarahkan melalui penguatan layanan kesehatan primer, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam praktik hidup sehat, serta peningkatan cakupan dan kualitas intervensi lintas sektor yang berkontribusi pada dimensi kesehatan keluarga. Table 2.50 Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,090 0,090 0,093 0,108 0,110 Sumber : Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat 2025 2.1.2.5. Perlindungan Sosial yang Adaptif A. Capaian Pelayanan Sosial Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus diprioritaskan bagi individu yang hidup dalam kondisi tidak layak secara kemanusiaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun 2020 hingga 2022 dapat ditemukan dalam Tabel 2.46. Data ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang memerlukan bantuan sosial. Melalui tabel tersebut, informasi rinci mengenai jumlah penerima layanan kesejahteraan sosial selama periode tersebut disajikan. Tabel 2.46 memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam tiga tahun terakhir. Informasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkannya. Dengan memantau data ini, dapat dievaluasi sejauh mana efektivitas program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan. Tabel 2.51. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Jenis Masalah 2020 2021 2022 2023 2024 1 Anak Balita Terlantar 10 - - 1 2 Anak Terlantar 30 300 200 200 40 98 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 No Jenis Masalah 2020 2021 2022 2023 2024 3 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 9 4 4 1 4 Anak Jalanan - - - - 5 Anak Dengan Kedisabilitas 5 5 - - 25 6 Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan 3 28 25 25 30 7 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 7 1 25 25 30 8 Lanjut Usia Terlantar 0 10 10 50 9 Penyandang Disabilitas 391 - 145 145 125 10 Tuna Sosial 1.126 - - - 225 11 Gelandangan - 10 10 5 12 Pengemis - 5 5 5 13 Pelumung - 5 5 8 14 Kelompok Minoritas - 2 2 - 15 Ex Napi - - - - 16 Penyandang HIV - - - - 17 Korban NAPZA 1 1 1 - 18 Korban Traficking 2 2 2 - 19 Korban Tindak Kekerasan 27 28 28 28 30 20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial - 1 1 - 21 Korban Bencana Alam 10 6 6 30 22 Korban Bencana Sosial 57 15 15 8 23 Wanita Rawan Sosial 585 - 5 5 12 24 Keluarga Fakir Miskin 16.31 3 21.989 21.989 21.989 20.320 25 Keluarga Masalah Sosial Psikologis 1 2 2 - 26 Komunitas Adat Terpencil - - - - Sumber : Dinas Sosial Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat memprioritaskan berbagai pelayanan sosial sebagai urusan wajib layanan dasar. Berbagai Program Pemberdayaan Sosial, Program Pemeliharaan Anak Terlantar, Program Pendataan PMKS, serta Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial telah diterapkan untuk menangani masalah-masalah tersebut. Program- program ini dirancang untuk mengatasi berbagai isu sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Penanganan masalah sosial ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Seluruh upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab Dinas Sosial dalam melaksanakan layanan sosial. B. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengukur persentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini melindungi pekerja dari risiko seperti kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan lainnya. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana pekerja di suatu wilayah, baik di sektor formal maupun informal, mendapatkan perlindungan sosial yang layak. 99 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebesar 22,6%, menempatkannya di peringkat menengah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Cakupan ini lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah seperti Way Kanan (19,3%) dan Pringsewu (21,4%), tetapi masih berada di bawah Lampung Tengah (26,4%) dan Tulang Bawang (26,9%). Persentase ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam memperluas cakupan kepesertaan, terutama di sektor informal yang mendominasi struktur tenaga kerja Tubaba. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial, keterbatasan akses layanan BPJS, serta belum maksimalnya kebijakan wajib kepesertaan menjadi beberapa faktor yang memengaruhi angka ini. Untuk meningkatkan cakupan, Tubaba perlu menggalakkan edukasi tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan pekerja informal. Selain itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, seperti program subsidi kepesertaan atau jemput bola ke desa-desa. Dengan langkah ini, diharapkan lebih banyak tenaga kerja di Tubaba mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. 2.1.2.6. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju A. Indeks Kerukunan Umat Beragama Ada tiga indikator utama kerukunan umat beragama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi merujuk pada sikap saling menerima dan menghargai antara kelompok agama yang berbeda. Kesetaraan adalah keinginan untuk saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan yang sama satu sama lain. Kerja sama mencakup interaksi sosial serta saling berempati dan bersimpati dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Provinsi Lampung menampilkan tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi, yang biasanya menciptakan lingkungan kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keberagaman yang baik dapat menjadi sumber kekuatan dan kekayaan dalam membangun masyarakat yang inklusif. Pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya berperan aktif dalam mempromosikan dialog antaragama, memfasilitasi kegiatan bersama, dan menciptakan kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan. Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, indeksnya sebesar 72 dan terus naik hingga mencapai 75,10 pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kerukunan umat beragama Provinsi Lampung dan Nasional, yang masing-masing sebesar 73,09. Data perkembangan indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun 2019 hingga 2023 ditampilkan pada Gambar 2.40. 100 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.43. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019—2023 Sumber: Kementerian Agama 2022 dan balitbangdiklat.kemenag.go.id Kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, peran pemerintah, dan kearifan lokal. Tingkat pendidikan seseorang memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang terhadap realitas di sekitarnya. Pemerintah daerah, sebagai entitas yang berbeda dari lembaga keagamaan, harus hadir di tengah keragaman agama karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, kearifan lokal yang berasal dari pengalaman kolektif masyarakat memiliki potensi besar untuk mendorong kerukunan antar umat beragama. Indeks kerukunan umat beragama yang positif di Provinsi Lampung mencerminkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah tempat yang aman, inklusif, dan ramah bagi semua kelompok masyarakat. Kehadiran pemerintah daerah di tengah keragaman agama sangat penting untuk memastikan harmoni di masyarakat. Pendidikan yang baik membantu individu melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman. Kearifan lokal yang dikembangkan dari pengalaman bersama juga dapat menjadi alat efektif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Dalam hal investasi, keberagaman yang dikelola dengan baik dapat memberikan banyak keuntungan. Ini termasuk akses ke tenaga kerja yang beragam dan potensi pasar yang luas. Mengelola keberagaman dengan baik tidak hanya menciptakan lingkungan yang harmonis tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kerukunan yang terjaga dapat menjadi tempat yang menarik bagi investor untuk menanamkan modal mereka. B. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan wilayah transmigrasi yang penduduknya sebagian besar berasal dari Jawa, Sunda, dan Bali. Akibatnya, daerah ini kaya akan berbagai kebudayaan, termasuk kebudayaan Lampung, Jawa, dan Bali. Beragam bentuk kesenian tradisional dari ketiga budaya tersebut, 72 74 75 75,1 76,2 73,09 0 72,44 72,7 73,3 73,83 67,46 72,39 73,09 76,02 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2019 2020 2021 2022 2023 TBB Prov Nas 101 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 baik kesenian rakyat maupun kesenian klasik, masih eksis dan dihargai hingga saat ini. Nuansa budaya Lampung, Jawa, dan Bali sangat terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan dan mengembangkan seni pertunjukan serta tradisi Jawa yang telah melekat dalam masyarakat Tulang Bawang Barat. Seni pertunjukan tradisi di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang masih aktif dan berkembang meliputi begawi, tari sembah, dan tari kuda lumping. Selain itu, tari kreasi baru seperti tari Nenemo juga menggambarkan kondisi lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Upaya untuk menjaga dan mengembangkan kesenian tradisi yang sudah menjadi bagian dari masyarakat ini merupakan kontribusi signifikan terhadap pembangunan budaya nasional. Selain itu, ini juga membantu mengurangi dampak budaya asing yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat dari beberapa indikator, termasuk pendirian pusat budaya "Balai Adat Sesat Agung". Capaian kinerja urusan kebudayaan selama periode 2021 hingga 2024 disajikan dalam Tabel 2.52. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan tradisional sebagai bagian penting dari identitas dan warisan budaya lokal. Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Kebudayaan Tahun 2021 2022 2023 2024
1.Penyelenggaraan kegiatan seni (kali) - - 1 1
2.Registratsi Kelompok Seni 5 10 22 21 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulang Bawang Barat, 2025 2.1.2.7. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif A. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan sistem pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak serta perlindungan anak disebut sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Penilaian terhadap penerapan konsep Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan skor yang meningkat dari 240 pada tahun 2019 dan 444 pada tahun 2020, menjadi 495 pada tahun 2021, dan mencapai 596,35 pada tahun 2022. 102 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Gambar 2.44. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : Kementrian PPPA 2023 240 444 495 596,35 0 100 200 300 400 500 600 700 2019 2020 2021 2022 Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 103 Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 Tabel 2.53. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.Rata-rata jumlah anak per Keluarga 1,69 1,63 1,63 1,63 1,62 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
2.Rasio akseptor KB 69,29 68,29 74,1 73,8 76,08 52,7 67 70,30 73,2 73,1
3.Cakupan peserta KB aktif (%) 64,02 71,20 74,1 73,87 76,08 52,7 67 70,30 73,2 73,1
4.Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%) 15,38 15,34 15,34 15,33 15,23 15,1 20,5 20,5 19,9 19,5 5. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmetNeed) (%) 17,49 18,33 14,52 15,72 13,56 8,83 10,7 16,30 9,9 6,5 6. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun 76,00 74,00 74,00 73,00 72,00 71,8 17,2 17,2 19,3 24,6 7. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 (semua cara dan caramodern) (%) 60,02 67,98 74,1 73,87 76,08 77,33 67 70,3 73,2 73,1 8. Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) 56,09 54,99 54,99 55,01 55,4 56,8 100 100 100 100
9.Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yangber-KB (%) 70,69 70,81 80,89 80,89 86,5 86,8 87 88 88,5 88,6 10 . Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) 83,09 83,12 83,3 83,3 83,6 84,0 85 85 87 87,5 Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025 104 78,62 77,22 77,77 77,99 77,27 76,73 78,39 76,49 79,64 78,69 80,57 77,09 78,74 80,39 78,81 76,05 81,49 72,95 72,68 75,72 76,88 79,23 79,48 75,77 78,18 75,79 79,37 77,68 78,24 77,98 74,08 76,81 74,2 67,12 77,64 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Data Berdasarkan Meta Data Baru B. Indeks Kualitas Keluarga Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional dan menduduki peringkat keempat dari 34 provinsi. (Gambar 2.42) Gambar 2.45. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Laporan IKK Tahun 2022 - 2023 Secara konseptual, kualitas keluarga dapat dipahami melalui definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diatur dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11. Definisi ini mengacu pada keadaan keluarga yang memiliki ketahanan dan kekuatan, serta kemampuan fisik dan materi untuk hidup secara mandiri 105 dan mengembangkan diri serta keluarga guna mencapai kehidupan yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin. Dengan demikian, kualitas keluarga dapat dianggap sebagai gabungan dari ketahanan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan gender, dan partisipasi keluarga dalam masyarakat. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan alat untuk merangkum berbagai aspek ini dalam satu ukuran kualitas keluarga. C. Indeks Pembangunan Gender Pemerintah terus berusaha untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya ini diwujudkan melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini diikuti dengan Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengatur integrasi isu gender dalam berbagai sektor pembangunan, pembentukan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta dukungan pembiayaan yang responsif gender. Selain itu, Standar Pelayanan Minimal untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga telah diamanatkan. Untuk menilai efektivitas pembangunan yang responsif gender, digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Index (GDI). IPG merupakan varian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang membedakan data antara laki-laki dan perempuan. Indeks ini berguna untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pembangunan manusia antara kedua gender. Kesetaraan gender tercapai jika nilai IPM sama dengan IPG, menunjukkan adanya kesetaraan dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan melibatkan pengembangan dan penerapan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai aspek pembangunan. Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak perempuan serta anak. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan terdapat peningkatan dalam pencapaian kesetaraan gender di tingkat lokal. Kesenjangan gender dapat diukur secara statistik melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang sering digunakan untuk menilai pencapaian dasar pembangunan manusia dari sudut pandang gender. Meskipun IPG menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), fokusnya adalah pada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG berguna untuk memahami perbedaan dalam pembangunan manusia antara kedua gender. Dari tahun 2019 hingga 2024, IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan peningkatan. 106 Perkembangan IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.54. Tabel 2.54. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 IPG 88,45 88,64 88,96 89,04 89,01 89,72 Sumber : BPS, Provinsi Lampung 2025 Selain dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdapat pula Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah 1) keterlibatan perempuan di parlemen; 2) perempuan sebagai tenaga profesional; 3) sumbangan pendapatan perempuan. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, IDG tercatat sebesar 51,46, mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDG tahun 2018 yang mencapai 59,74. Namun, angka ini kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2023 menjadi 56,53 data rinci IDG Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan dalam gambar Gambar 2.43 dibawah ini. Gambar 2.46 Grafik Perkembangan IDG Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2023 Sumber : BPS Provinsi Lampung 2024 D. Indeks Ketimpangan Gender Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG, pengukuran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga dilakukan untuk mengevaluasi ketimpangan gender yang memengaruhi kualitas pembangunan manusia. IKG diukur berdasarkan tiga 59,74 51,46 51,25 52,1 56,72 56,53 46 48 50 52 54 56 58 60 62 2018 2019 2020 2021 2022 2023 107 aspek utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh ketimpangan gender berdampak pada pembangunan manusia. Fluktuasi pada IKG di Kabupaten Tulang Bawang Barat terlihat setiap tahun. Pada tahun 2018, IKG adalah 0,535, yang meningkat menjadi 0,586 pada tahun 2019, sebelum menurun lagi menjadi 0,561 pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 0,572. Kemudian, kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kenaikan pada tahun 2023 sebesar 0,497 dan 0,499. E. Skor Kabupaten Layak Anak Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak melibatkan pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria ini disebut sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, penilaian untuk kategori layak anak menunjukkan tren positif. Penilaian meningkat dari 240 pada tahun 2019, menjadi 444 pada tahun 2020, lalu mencapai 495 pada tahun 2021, dan akhirnya 604,36 pada tahun 2023. Implementasi sistem pembangunan berbasis hak anak memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal. Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan kemajuan signifikan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki kebijakan dan program terkait hak anak. Data penilaian yang semakin tinggi menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah tersebut. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin dekat dengan status sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Tabel 2.55. Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KLA 240 444 495 596,35 604,36 Rilis Bulan Juli Sumber : Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah Aspek daya sa2ing daerah, yang mencakup potensi, kekhasan, dan keunggulan wilayah tersebut, merupakan tujuan utama dari otonomi daerah. Daya saing ini menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, yang berhubungan langsung dengan pencapaian kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap 108 daya saing daerah dapat meliputi berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi lokal, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, iklim investasi, serta kualitas sumber daya manusia. 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia A. Angka Ketergantungan Rasio ketergantungan atau beban ketergantungan (dependency ratio) mengukur proporsi penduduk dalam kelompok usia produktif yang mampu menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi kelompok usia muda dan tua (kelompok usia tidak produktif). Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (keduanya tidak termasuk angkatan kerja) dengan jumlah penduduk berusia 15-64 tahun (angkatan kerja). Kabupaten Tulang Bawang Barat, komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif, yang berusia antara 15-64 tahun, mengalami peningkatan dari 64,61% pada tahun 2018 menjadi 68,39% pada tahun 2023. Persentase penduduk ini digambarkan secara rinci pada Gambar 2.44 di bawah ini. Gambar 2.47 Persentase penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut kelompok umur, Tahun 2018 – 2023 Berdasarkan Gambar 2.44, terlihat bahwa proporsi penduduk berusia 15–65 tahun di Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat setiap tahun dari 2014 hingga 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya bonus demografi di wilayah tersebut, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Bonus demografi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat karena diharapkan dapat mengurangi rasio ketergantungan. Dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat meningkat dan tingkat pengangguran terbuka dapat berkurang. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kelompok Umur 0-14 27,99 27,81 27,61 26,65 29,56 28,12 26,56 25,59 25,36 23,87 Kelompok Umur 15-64 66,73 63,91 67,05 67,04 64,61 66,14 67,51 67,71 68,00 68,39 Kelompok Umur 65+ 5,27 5,35 5,45 2,23 5,83 5,74 5,93 6,70 6,64 7,75 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kelompok Umur 0-14 Kelompok Umur 15-64 Kelompok Umur 65+ 109 B. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam berbagai jenjang pendidikan secara umum. APK merupakan alat ukur dasar untuk menilai seberapa besar jumlah penduduk usia sekolah yang terdaftar dalam masing-masing tingkat pendidikan. Berdasarkan data dari Kemendikbud, pada tahun 2020, APK untuk tingkat SD adalah 90,52 yang menunjukkan bahwa jumlah siswa yang bersekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD. Hal ini disebabkan oleh rentang usia siswa di SD yang bervariasi, mulai dari kurang dari 7 tahun hingga lebih dari 12 tahun, dan pada tahun 2024, APK untuk jenjang SD mengalami peningkatan menjadi 101,19. Sementara itu, untuk tingkat SMP, APK pada tahun 2020 tercatat sebesar 78,75 dan mengalami peningkatan menjadi 93,79 pada tahun 2024, selanjutnya di tingkat SMA terjadi penurunan yang signifikan dari APK sebesar 82,70 pada tahun 2020 menjadi 75,99 pada tahun 2024. Data mengenai Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 hingga 2024. Tabel 2.56. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Jenjang Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024 1 SD (%) 90,52 87,22 86,61 86,10 101,19 2 SMP (%) 78,75 83,15 85,17 84,66 93,79 3 SMA (%) 82,70 89,04 85,65 85,04 75,99 APK (%) 83,99 86,47 85,81 85,27 90,32 Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id Berdasarkan Tabel 2.56. menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar tingkat SMA pada tahun 2024 mengalamai penurunan dari tahun sebelumya tahun 2023 sebesar 85,04 menjadi 75,99 ditahun 2024, yang artinya terjadi penurunan jumlah anak sekolah pada tingkat SMA yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah SMA. C. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur tingkat keterlibatan penduduk dalam pendidikan pada berbagai jenjang, mencerminkan seberapa banyak anak usia sekolah yang terdaftar di tiap tingkat pendidikan. Sebagai indikator utama dalam menilai capaian pendidikan, APM menunjukkan tren umum bahwa partisipasi pendidikan meningkat setiap tahunnya. Namun, bila diperinci menurut tingkat pendidikan, perkembangan APM menunjukkan fluktuasi, terutama pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas. Data mengenai perkembangan APM di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 2.56. Tabel ini mengungkapkan variasi dalam tingkat partisipasi pendidikan di daerah tersebut, menggambarkan tren tahunan yang tidak selalu konsisten di masing-masing jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. 110 Tabel 2.57. Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Jenjang Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024 SD (%) 82,96 80,90 80,85 80,49 97,71 SMP (%) 57,81 61,64 65,21 65,75 87,56 SMA (%) 55,38 59,78 59,06 59,79 64,88 APM (%) 65,38 67,44 68,37 68,68 83,38 Sumber :apkapm.data.kemdikbud.go.id Berdasarkan data pada Tabel 2.57 mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga tahun 2024, terlihat bahwa capaian APM secara umum masih berada di bawah 100%, yaitu sebesar 83,38%. Meskipun demikian, ada tren peningkatan setiap tahunnya. Jika diperinci menurut jenjang pendidikan, tingkat partisipasi untuk pendidikan dasar sembilan tahun (SD & SMP) hampir mencapai angka 100%. Namun, untuk jenjang pendidikan SMA, angkanya masih berada di level 64,88%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan mendesak untuk perhatian dan intervensi dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Upaya terus- menerus diperlukan untuk meningkatkan capaian APM, terutama di tingkat SMA, guna mencapai partisipasi pendidikan yang lebih merata dan optimal. D. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan sejauh mana anak-anak pada kelompok usia tertentu terlibat dalam pendidikan dan seberapa baik sistem pendidikan formal dapat menjangkau populasi usia sekolah. APS dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada usia pendidikan dasar dengan setiap 1.000 penduduk pada usia yang sama. Fluktuasi dalam nilai APS sangat dipengaruhi oleh perubahan jumlah siswa usia sekolah. Meskipun adanya peningkatan dalam jumlah siswa tidak selalu mencerminkan kemajuan dalam partisipasi sekolah, karena hal ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas pendidikan dan peningkatan akses ke sekolah, yang bisa menyebabkan partisipasi sekolah stagnan atau bahkan menurun. Perubahan dalam Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.58. Data ini menunjukkan bagaimana fluktuasi APS dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penambahan jumlah penduduk usia sekolah serta ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam mengevaluasi tren partisipasi sekolah dan merencanakan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 111 Tabel 2.58. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Umur Tingkat Pendidikan Sat 2020 2021 2022 2023 2024 1 7-12 SD / MI / Paket A % 99,59 99,73 99.46 99,76 98,99 2 13-15 SMP / MTs / Paket B % 93,72 93,84 92.89 93,41 94,02 3 16-18 SMA / SMK / MA / Paket C % 74,58 74,85 71.57 71,30 69,47 Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tulang Bawang Barat 2025 Dan apkapm.data.kemdikbud.go.id Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat diamati bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat SD dan SMP hingga tahun 2024 hampir mencapai 100%, yang menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam partisipasi pendidikan pada kedua jenjang tersebut. Namun, untuk tingkat SMA, APS masih jauh dari angka ideal, yaitu baru mencapai 69,47% tahun 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu sebesar 71,30%, sehingga memerlukan upaya tambahan untuk meningkatkan angka partisipasi. Fluktuasi APS sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk; jika pertumbuhan penduduk melebihi pertumbuhan jumlah siswa, persentase APS akan menurun, dan sebaliknya. E. Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu proses pembinaan yang berlangsung dari lahir hingga usia enam tahun, bertujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan yang mendukung perkembangan fisik dan mental anak. Program ini dirancang untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar dengan optimal, dengan menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sejak dini. PAUD berfungsi untuk membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sesuai dengan tahap perkembangannya, agar mereka siap untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Tujuan dari PAUD adalah untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan peserta didik, sehingga mereka menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, sehat, terampil, serta kreatif dan mandiri. PAUD juga bertujuan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial anak melalui lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Data mengenai jumlah PAUD, guru, dan murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun ajaran 2017/2018 hingga 2024/2025 dapat ditemukan dalam tabel 2.58 di bawah ini. Tabel 2.59. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid PAUD (TK) Negeri/Swasta/ Raudatul Athfal (RA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 No Tahun Ajaran Jumlah Sekolah Jumlah Guru Jumlah Murid 1 2017/2018 202 1.870 31.227 2 2018/2019 212 704 9.329 3 2019/2020 212 694 9.169 4 2020/2021 142 526 6.013 5 2021/2022 147 561 6.008 112 No Tahun Ajaran Jumlah Sekolah Jumlah Guru Jumlah Murid 6 2022/2023 130 630 6.390 7 2023/2024 160 675 8.164 8 2024/2025 153 651 6.266 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 F. Rasio Ketersediaan Sekolah atas Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah mengukur jumlah sekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan setiap 10.000 penduduk usia sekolah, memberikan gambaran tentang kapasitas sekolah dalam menampung populasi anak usia sekolah. Pada tahun 2023, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, terdapat 193 sekolah yang melayani 34.236 anak usia sekolah dasar (7-12 tahun). Dengan angka rasio ketersediaan sekolah sebesar 56,37, tampak bahwa kapasitas sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum mencukupi untuk seluruh penduduk usia sekolah dasar, menunjukkan adanya kekurangan fasilitas pendidikan pada jenjang tersebut. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dari tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.60. Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2023 adalah sebesar 51,49. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menampung penduduk usia sekolah menengah pertama masih tergolong rendah. Dengan demikian, terdapat kekurangan sekolah yang dapat mengakomodasi seluruh anak usia sekolah menengah pertama. Data rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah pertama dari tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada Tabel 2.61. Tabel 2.60. Ketersediaan Sekolah atas Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2018-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Tahun Jumlah Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun Rasio 1 2018 179 33.519 53,40 2 2019 180 33.866 53,15 3 2020 190 34.121 55,68 4 2021 191 34.537 55,30 5 2022 192 34.234 56,08 6 2023 193 34.236 56,37 7 2024 194 Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024 (Jumlah sekolah) Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id (Jumlah penduduk klpok usia 7-12 th) Tabel 2.61. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Tahun Jumlah Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun Rasio 1 2018 71 13.878 51,16 2 2019 69 15.188 45,43 3 2020 72 15.488 46,49 4 2021 75 15.355 48,84 113 No Tahun Jumlah Sekolah Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun Rasio 5 2022 78 15.077 51,73 6 2023 81 15.730 51,49 7 2024 81 Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka (Jumlah sekolah) Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id (Jumlah penduduk klpok usia 13-15 thn) G. Rasio Guru dan Murid Rasio antara jumlah murid dan guru diperoleh dari pembagian total murid dengan total guru. Sementara itu, rasio guru terhadap murid mengacu pada jumlah guru pendidikan dasar per 1.000 murid pendidikan dasar. Rasio ini mencerminkan ketersediaan tenaga pengajar dan digunakan untuk mengevaluasi jumlah murid yang ideal untuk setiap guru guna memastikan mutu pengajaran. Rasio yang lebih kecil menunjukkan kualitas pengajaran yang lebih baik. Informasi rinci mengenai rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk periode 2014 hingga 2023 dapat ditemukan dalam Tabel 2.62. Tabel tersebut menyediakan data yang diperlukan untuk menilai perkembangan rasio selama periode waktu tersebut. Tabel 2.62. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2018-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Berdasarkan data rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama untuk tahun 2023, didapatkan angka sebesar 13,83 untuk sekolah dasar dan 12,76 untuk sekolah menengah pertama. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecukupan tenaga pengajar di kedua jenjang tersebut di Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena setiap guru menangani rasio guru terhadap murid yang lebih kecil dibandingkan dengan rasio ideal yang diharapkan. Rasio ideal untuk guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar adalah 18 murid per guru, sementara untuk pendidikan menengah pertama adalah 16 murid per guru. Dengan demikian, semakin sedikit jumlah murid yang ditangani oleh masing-masing guru diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Selain itu, perkembangan rasio guru terhadap murid dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada jenjang pendidikan dasar, rasio guru terhadap murid Tahun Jumlah Guru Negeri/Swasta/ SD/MI Jumlah Murid Negeri/Swasta/ SD/MI Rasio Jumlah Guru Negeri/Swasta/ SMP/MTS Jumlah Murid Negeri/Swasta/ SMP/MTS Rasio 2018 1.891 31.050 16,42 946 11.096 11,73 2019 2.024 31.492 15,56 1.004 13.557 13,50 2020 2.150 33.244 15,46 1.058 14.592 13,79 2021 2.159 32.474 15,04 1.102 15.344 13,92 2022 2.307 32.113 13,92 1.186 15.350 12,94 2023 2.325 32.162 13,83 1.241 15.838 12,76 2024 2.328 31.234 13,42 1.262 16.298 12,91 114 menurun dari 16,42 pada tahun 2018 menjadi 13,42 pada tahun
2024.Namun tidak demikian dengan jenjang pendidikan menengah pertama, rasio guru terhadap murid terjadi fluktuatif yaitu dari 11,73 pada tahun 2018 menjadi 13,92 pada tahun 2021 dan menurun kembali pada tahun 2024 yaitu menjadi . Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa kondisi semakin baik dengan semakin sedikit jumlah murid per guru, walaupun tetap penting untuk memperhatikan distribusi jumlah guru di setiap sekolah agar kualitas pendidikan tetap optimal. H. Daya Saing Ekonomi Daerah Struktur ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dipahami melalui kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB. Dengan memahami struktur ini, upaya pembangunan ekonomi dapat diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dan potensi lokal. Selain itu, struktur ekonomi tersebut juga menjadi dasar perencanaan untuk perbaikan atau penciptaan struktur ekonomi yang optimal dalam jangka panjang. Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan harga berlaku untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.45 Gambar 2.48. Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 Berdasarkan Gambar 2.40, struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 didominasi oleh lima sektor utama dari total 17 sektor yang menyumbang terhadap pembentukan PDRB. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sebagai sektor primer, memberikan kontribusi terbesar sebesar 32,81%. Sektor berikutnya adalah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 27,25%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 14,2%, sektor konstruksi sebesar 8,94%, dan sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi sebesar 4,94%. Untuk informasi lebih rinci mengenai kontribusi sektor-sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2018 hingga 2024, dapat dilihat pada Tabel 2.63 di bawah ini. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 32,81% Industri Pengolahan 27,25% Konstruksi 8,94 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,2% Informasi dan Komunikasi 4,94% 115 Pada tabel 2.63 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, di mana kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dari 35,55% pada tahun 2018 menjadi 32,81% pada tahun 2024 akan tetapi sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama di sektor perdagangan besar, dan industri pengolahan. Untuk secara lengkap data PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha dan perkekembangannya dari tahun 2018 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.64. sebagai berikut. 116 Tabel 2.63. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 No Sektor / Lapangan Usaha Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 35,55 34,07 35,14 34,52 34,98 34,10 32,81 2 Pertambangan dan Penggalian 0,51 0,50 0,49 0,45 0,44 0,45 0,44 3 Industri Pengolahan 29,31 30,10 28,14 29,19 27,71 27,21 27,25 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 6 Konstruksi 8,55 8,75 8,48 8,71 8,73 8,79 8,94 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,33 10,61 10,77 10,83 12,46 13,78 14,20 8 Transportasi dan Pergudangan 0,85 0,85 0,84 0,85 0,97 1,19 1,31 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,93 0,95 0,92 0,90 0,93 0,99 0,99 10 Informasi dan Komunikasi 5,07 5,14 5,54 5,35 4,92 4,88 4,94 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,55 0,53 0,55 0,56 0,54 0,53 0,52 12 Real Estate 1,95 2,02 2,00 1,95 1,90 1,81 1,87 13 Jasa Perusahaan 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,93 2,91 3,09 2.99 2,81 2,65 2,71 15 Jasa Pendidikan 2,41 2,47 2,61 2,57 2,51 2,46 2,47 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,43 0,44 0,49 0,49 0,46 0,45 0,48 17 Jasa lainnya 0,46 0,47 0,45 0,44 0,46 0,52 0,56 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 117 Tabel 2.64. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 (dalam milayar rupiah) No Sektor / Lapangan Usaha Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.549,66 3.787,65 3.899,85 4.013,53 4.129,18 4.629,47 4.906,81 5.116,95 2 Pertambangan dan Penggalian 51,03 54,38 56,74 56,42 54,02 57,63 65,09 69,09 3 Industri Pengolahan 2.855,20 3.122,54 3.445,37 3.244,84 3.491,06 3.666,33 3.916,00 4.296,87 4 Pengadaan Listrik dan Gas 3,7 3,97 4,32 4,70 5,03 5,26 5,64 5,8 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 9,35 9,83 10,36 10,92 11,53 12,09 12,42 13,22 6 Konstruksi 836,81 910,96 1.001,68 969,01 1.042,02 1.155.33 1.265,46 1.394,03 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.040,83 1.101,12 1.214,07 1.230,15 1.294,82 1.648,56 1.982,71 2.215,03 8 Transportasi dan Pergudangan 83,16 90,05 96,98 96,06 101,08 128,41 171,39 205,00 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 90,09 98,68 108,40 105,13 107,27 122,62 142,91 154,83 10 Informasi dan Komunikasi 489,16 539,80 588,85 632,89 640,02 650,58 702,66 771,09 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 55,61 58,73 60,72 62,47 67,56 71,28 75,63 80,67 12 Real Estate 193,67 207,28 231,00 228,59 232,86 251,29 259,95 292,07 13 Jasa Perusahaan 7,03 7,33 7,67 7,64 7,92 9,06 10,01 11,16 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 296,81 312,02 333,09 353,07 357,42 372,02 381,03 422,78 15 Jasa Pendidikan 237,29 256,32 282,18 298,08 307,98 331,75 353,41 384,89 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 42,5 45,80 49,95 55,68 58,73 60,38 65,11 74,29 17 Jasa lainnya 44,46 48,49 54,08 51,16 52,05 60,69 74,18 87,13 PDRB 9.854,34 10.654,95 11.445,30 11.420,34 11.960,55 13.233,01 14.390,40 15.594,89 Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 118 1) Indeks Ekonomi Inklusif Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah instrumen penting untuk mengevaluasi dan memantau derajat inklusivitas pembangunan di Indonesia. Alat ini digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil dan proses pembangunan mencakup seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu, tetapi juga merata di berbagai tingkatan pemerintahan, baik itu di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan menggunakan indeks ini, kita dapat lebih memahami bagaimana kebijakan dan program pembangunan berdampak pada berbagai kelompok masyarakat, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan kesempatan yang adil dalam menikmati hasil pembangunan. Indeks pembangunan ekonomi inklusif terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Pembangunan ekonomi inklusif dianggap berhasil jika mampu mengurangi kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, dan meminimalkan kesenjangan sosial. Dengan kata lain, pembangunan ini harus memberikan manfaat yang merata dan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati hasil-hasilnya. Pendekatan ini mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil, sehingga menciptakan kondisi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki peran penting dalam mewujudkan ketiga pilar tersebut. Kontribusi daerah ini terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan yang inklusif sangat signifikan, mengingat potensi dan sumber daya lokal yang ada. Dengan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kapasitas, Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat terus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. a) Pengeluaran Penduduk Pengeluaran penduduk berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan ini dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yang semuanya harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penduduk harus mengeluarkan biaya, yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan dan non- makanan. Ketika pendapatan terbatas, prioritas utama biasanya adalah pemenuhan kebutuhan makanan. Oleh karena itu, pola pengeluaran dapat dijadikan indikator untuk menilai kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin kecil persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, semakin baik tingkat ekonomi penduduk. Selama dua tahun terakhir (2023-2024), pengeluaran makanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih merupakan prioritas utama, dengan persentase pengeluaran makanan per kapita per bulan tetap di atas 50 persen dari total pengeluaran. 119 Dalam periode 2018 hingga 2024, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Misalnya, pada tahun 2018 persentase pengeluaran untuk makanan mencapai 42,58%, namun mengalami peningkatan menjadi 53,08% pada tahun 2023 dan angka tersebut kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 52,93%. Data lengkap mengenai pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan dan non-makanan di kabupaten tersebut dari tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar 2.46. Gambar 2.49. Persentase pengeluaran rata-rata per kapita Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 – 2024 Sumber : BPS Lampung, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2025 Selain analisis pola pengeluaran, status gizi makanan yang dikonsumsi juga penting dalam menilai kesejahteraan penduduk. Kemampuan beli penduduk mempengaruhi kualitas pangan yang dapat mereka pilih, baik dari segi jumlah, kualitas, dan ragam makanan. Pada tahun 2020, rata- rata konsumsi kalori per kapita per hari di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 1.810,96 kkal, yang masih belum mencapai angka kecukupan gizi yang dianjurkan di Indonesia, yaitu 2.100 kkal. Di sisi lain, konsumsi protein pada tahun yang sama mencapai 49,09 gram, yang juga masih kurang dari angka kecukupan yang dianjurkan, yaitu 57 gram. Data mengenai rata-rata konsumsi kalori dan protein kelompok pengeluaran dari tahun 2018 hingga 2024 disajikan pada tabel 2.65. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Makanan 42,58 50,61 54,25 52,65 52,2 53,08 52,93 Non Makanan 57,42 49,39 45,75 47,35 47,8 46,92 47,07 0 10 20 30 40 50 60 70 120 Tabel 2.65. Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2019-2024 Tahun Rata – Rata Konsumsi Kalori (Kkal) Protein (Gram) 2019 1.832,88 48,56 2020 1.810,96 49,09 2021 1.810,79 48,15 2022 1.771,03 49,75 2023 1.881,98 52,24 2024 1.896,11 54,06 Sumber : BPS, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2025 b) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) per kapita merupakan salah satu elemen kunci dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2018, PKRT menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia, yakni sebesar 56,07%. Pola pengeluaran ini bisa digunakan sebagai indikator untuk menilai kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan dan semakin besar proporsi pengeluaran untuk barang non-makanan dalam total pengeluaran, maka semakin baik kondisi ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018, total pengeluaran rumah tangga tercatat sebesar Rp.747.374,- dan mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai Rp1.163.855,- pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi penduduk. PKRT per kapita dihitung dengan cara membagi total pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan jumlah rumah tangga. Data tentang PKRT per kapita di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2018 hingga 2024 dapat ditemukan secara rinci pada Tabel 2.66. Tabel 2.66. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Total Pengeluaran RT Kelompok Makanan Kelompok Bukan Makanan 2018 747.374 389.265 358.110 2019 745.118 377.127 367.991 2020 804.484 436.451 368.032 2021 850.806 447.793 402.713 2022 957.922 500.064 457.858 2023 1.068.317 567.102 501.215 2024 1.163.855 616.035 547.820 Sumber :BPS Lampung, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2025 Kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga mencerminkan peningkatan dalam taraf hidup masyarakat. Dengan adanya data yang menunjukkan pertumbuhan pengeluaran dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami kemajuan. 121 2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga melibatkan berbagai jenis pengeluaran untuk barang dan jasa yang langsung memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Kategori pengeluaran ini mencakup makanan dan minuman (kecuali di restoran), pakaian dan alas kaki beserta layanan perawatannya, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, serta restoran dan hotel. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga non makanan maka dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat meningkat, untuk data pengeluran rumah tangga non makanan Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2018 hingga 2024 terjadi secara fluktuatif. Data terkait perubahan persentase konsumsi rumah tangga non-pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.67. Tabel 2.67. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan perKapita Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 s.d. 2024 Tahun Total Pengeluaran RT Non Pangan Total Pengeluaran Pengeluaran RT non pangan (%) 2018 358.110 747.374 47,90 2019 367.991 745.118 49,30 2020 368.032 804.484 45,70 2021 402.713 850.506 47.34 2022 457.858 957.922 47,80 2023 501.215 1.068.317 46,92 2024 547.820 1.163.855 47,07 Sumber : BPS Lampung, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2025 3) Daya Saing Iklim Investasi Investasi PMDN di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Jenis investasi yang ada masih terkonsentrasi pada sektor perkebunan dan pengolahan awal hasil perkebunan, tanpa mencapai pengembangan produk industri hilir yang lebih kompleks. Untuk meningkatkan minat investor, Pemerintah Daerah harus aktif mempromosikan potensi dan kemudahan investasi di daerah ini. Kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera dengan empat akses pintu tol di Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi. Penambahan jumlah investor dan nilai investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat mempercepat aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya upaya promosi dan fasilitas yang mendukung, diharapkan investasi dapat berkembang dari sektor perkebunan ke industri hilir yang lebih bernilai tambah. Data tentang pencapaian penanaman modal dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.68. 122 Tabel 2.68. Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun ∑ Investor Berskala Nasional (PMDN) (Investor) ∑ Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) (Juta) 2020 17 260.805,2 2021 13 562.375,5 2022 8 89.664,5 2023 8 529.436,13 2024 3 256.696,03 Sumber : DPMPTSP Tulang Bawang Barat 2025 Tabel 2.68. menunjukkan bahwa nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai investasi tercatat sebesar 260.805,2 juta rupiah dan jumlah ini melonjak menjadi 529.436,13 juta rupiah pada tahun 2023 akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2024 menjadi 256.696,03 juta rupiah. Pertumbuhan ini menggambarkan kemajuan yang pesat dalam menarik minat investor ke daerah tersebut. Peningkatan investasi ini mencerminkan potensi ekonomi yang terus berkembang di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ikim investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dapat dievaluasi melalui beberapa indikator utama seperti Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, dan Indeks Keamanan dan Ketentraman. Kabupaten ini telah menunjukkan upaya serius dalam mengembangkan tatanan demokrasi yang solid, yang terlihat dari skor Indeks Demokrasi Indonesia yang positif. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia berpotensi meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kepastian hukum di wilayah tersebut. 2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi A. Rasio PDRB Industri Pengolahan Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan digunakan untuk mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Rasio ini menggambarkan sejauh mana sektor industri pengolahan berperan dalam perekonomian daerah, baik dalam menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, maupun mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, rasio PDRB industri pengolahan dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2019, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 30,10%, kemudian menurun menjadi 28,41% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, rasio ini sempat meningkat sedikit menjadi 29,27%, tetapi kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 27,71%. Penurunan ini dapat mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor industri pengolahan, seperti penurunan permintaan, kurangnya investasi, atau gangguan pada rantai pasok, terutama selama periode pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sektor ini tetap menjadi salah satu kontributor utama 123 dalam perekonomian daerah. Untuk meningkatkan kontribusinya, diperlukan upaya strategis seperti pengembangan inovasi teknologi, peningkatan daya saing produk lokal, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi industri pengolahan di Tulang Bawang Barat. B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Indikator Rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum mengukur kontribusi sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan peran sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan usaha terkait dalam perekonomian daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, rasio PDRB sektor akomodasi, makan, dan minum menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, kontribusinya tercatat sebesar 0,95%, kemudian sedikit menurun menjadi 0,92% pada tahun 2020 dan 0,90% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, rasio ini kembali meningkat menjadi 0,93%. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan pola konsumsi masyarakat, tingkat kunjungan wisatawan, dan dampak pandemi COVID-19 yang sempat membatasi aktivitas sektor ini. Meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan sektor lain, pertumbuhan pada tahun 2022 menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan aktivitas di sektor akomodasi, makan, dan minum. Ke depan, sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui promosi pariwisata, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan produk kuliner lokal yang khas. C. Tenaga Kerja Saat ini, pembangunan di sektor ketenagakerjaan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya jumlah pencari kerja atau pengangguran, keterbatasan dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta rendahnya tingkat produktivitas kerja. Upaya untuk menangani masalah ini berfokus pada pengurangan angka pengangguran serta perlindungan bagi tenaga kerja dan perusahaan. Dalam konteks ini, angka pengangguran menjadi salah satu indikator kunci yang mencerminkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, angka pengangguran juga berfungsi sebagai ukuran efektivitas kinerja pemerintah dalam sektor ketenagakerjaan. Pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan perlindungan kepada pekerja serta perusahaan. Dalam upaya tersebut, penting untuk memantau dan mengevaluasi indikator-indikator kunci seperti angka pengangguran sebagai tolok ukur untuk mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kinerja pemerintah dalam sektor ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan meningkatkan kesempatan kerja serta produktivitas. Dengan demikian, perbaikan dalam sektor 124 ketenagakerjaan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Untuk mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang dapat diterima oleh pasar kerja, digunakan ukuran yang disebut tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Selama periode 2018 hingga 2022, TPAK menunjukkan tren peningkatan, yang menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang bisa diserap oleh pasar kerja juga meningkat. Kenaikan ini menandakan adanya penambahan dalam partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi. Data perkembangan TPAK dari tahun 2018 hingga 2024 dapat ditemukan dalam Tabel 2.69. Tabel 2.69. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 70,21 70,60 71,58 72,32 70,21 70,77 70,90 Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025 Peningkatan TPAK dari tahun 2018 hingga 2021 mencerminkan peningkatan kesempatan kerja yang tersedia dan penyerapan angkatan kerja yang lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 70,21 dan meningkat kembali menjadi 70,90 ditahun 2024. Peningkatan ini penting untuk evaluasi tren tenaga kerja dan perencanaan kebijakan ketenagakerjaan. 2) Pengangguran Pengangguran terbuka mengacu pada penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka yang sebelumnya bekerja tetapi kini menganggur dan mencari kesempatan kerja baru. Tingkat pengangguran terbuka mengukur proporsi angkatan kerja yang sedang dalam pencarian pekerjaan aktif. Dari tahun 2018 hingga 2020, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kenaikan, namun setelahnya mengalami penurunan hingga tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 4,12 persen. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam kondisi pasar kerja selama periode tersebut. Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting yang menggambarkan seberapa banyak angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja. Kenaikan pengangguran yang terjadi antara tahun 2018 dan 2020, diikuti oleh penurunan hingga 2021, menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika pasar kerja. Namun, lonjakan pengangguran pada tahun 2022 sebesar 4,12 persen menunjukkan tantangan baru dalam penyerapan tenaga kerja. Data ini dapat dilihat lebih detail pada Tabel 2.70, yang 125 memberikan informasi lengkap tentang perubahan tingkat pengangguran selama periode tersebut. Tabel 2.70. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi, Nasional Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tulang Bawang Barat 2,95 3,57 3,46 3,35 4,12 3,89 4,12 Provinsi Lampung 4,04 4,03 4,67 4,69 4,52 4,23 4,19 Nasional 5,34 5,28 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025 3) Rasio Penduduk yang Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terlibat dalam pekerjaan dengan total angkatan kerja. Rasio ini mencerminkan hubungan antara angkatan kerja dan kemampuan penyerapan tenaga kerja, atau bisa juga dianggap sebagai indikator permintaan tenaga kerja. Tingkat kesempatan kerja merujuk pada peluang yang dimiliki seseorang dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Ini menggambarkan peluang seseorang untuk diterima di pasar kerja. Selama periode 2018 hingga 2022, tingkat kesempatan kerja mengalami fluktuasi, dengan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 adalah 0,98 dan menurun menjadi 0,95 pada tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.71. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pemulihan pelaku usaha setelah pandemi Covid-19. Tabel 2.71. Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah penduduk >15 tahun yang bekerja (jiwa) 139.818 135.084 143.745 146.477 142.522 150.465 152.267 Jumlah Angkatan Kerja (jiwa) 142.462 139.066 148.901 151.550 148.645 156.555 158.807 Bekerja 139.818 135.084 143.745 146.477 142.522 150.465 152.267 Pengangguran 2.644 3982 5.156 5.073 6.123 6.090 6.540 Rasio 0,98 0,97 0,96 0,96 0,95 0,96 0,95 Tingkat Kesempatan Kerja 98,28% 97,06% 96,54% 96.65% 95,88% 96,11% 95,88% Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2025 Rasio penduduk yang bekerja menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja dibandingkan dengan keseluruhan angkatan kerja. Rasio ini berfungsi sebagai indikator efektivitas penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan peluang yang dimiliki individu dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang 126 tersedia. Selama periode 2018 hingga 2022, rasio kesempatan kerja mengalami variasi, dengan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 adalah 0,98 dan menurun menjadi 0,95 pada tahun 2022. Penurunan ini dapat dihubungkan dengan proses pemulihan pelaku usaha pasca pandemi Covid-19. D. Indeks Inovasi Daerah Pentingnya indeks inovasi daerah menjadi semakin menonjol dalam konteks pembangunan dan daya saing wilayah. Inovasi bukan lagi sekadar aspek pelengkap, melainkan elemen kunci yang dapat membentuk keberlanjutan dan pertumbuhan suatu daerah. Indeks inovasi daerah tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah untuk menghasilkan ide-ide baru, tetapi juga mengukur sejauh mana pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong transformasi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, daerah yang mampu berinovasi memiliki keunggulan dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Indeks inovasi daerah mencakup sejumlah variabel, seperti investasi dalam riset dan pengembangan, kerjasama antara sektor publik dan swasta, serta adopsi teknologi baru. Keberhasilan dalam mengukur dan meningkatkan indeks inovasi daerah akan membawa dampak positif, menciptakan lingkungan yang progresif dan siap bersaing dalam skenario global yang terus berubah. Oleh karena itu, pemahaman akan pentingnya indeks inovasi daerah menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan relevansi di tengah dinamika perubahan ekonomi dan teknologi saat ini. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 5 (lima) penelitian yang ada di bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya untuk penelitian yang telah dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan adalah adalah Kajian Potensi Pengembangan Pabrik Mini Minyak Sawit Merah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat, Kajian Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbangun, Kajian Standarisasi Desa Wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nilai Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Daerah Kab. Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.72. 127 Tabel 2.72. Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2020-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Pengukuran Indeks 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Inovasi Daerah (IID) - 35,93 (inovatif) 41,12 (inovatif) 39,25 (inovatif) 47,33 (inovatif) 2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 46,79 67,55 73,24 73,237 74,48 Sumber : Kemendagri 2025 Indeks inovasi Daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 indeks inovasi daerah kabupaten Tulang Bawang Barat dengan sekor sebesar 35,93 termasuk katagori inovatif meningkat sebesar 11,4 persen atau menjadi sebesar 47,33 di tahun 2024 dan masih masuk dalam katagori inovatif, sedangkan untuk nilai IPKD juga setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 46,79 meningkat sebesar 27,69 persen pada tahun 2024 atau sebesar 74,48. Untuk nilai Indeks Daya Saing Daerah baru dinilai pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 2,42. Sedangkan pada tahun 2023 Tulang Bawang Barat tidak mendapatkan nilai IDSD karena ada indikator baru dimana terdapat 12 pilar yang salah satu dalam pilar tersebut belum dapat disediakan karena merupakan indikator baru, namun pada tahun 2024 untuk IDSD Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapatkan sekor sebesar 3,26. 2.1.3.3. Transformasi Digital A. Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembangunan di sektor komunikasi dan informasi menunjukkan kemajuan yang signifikan, terlihat dari perkembangan dalam pengelolaan komunikasi, informasi, dan media massa. Sebagai contoh, jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017, terdapat 62 jaringan komunikasi, dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 95 jaringan pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Data ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan infrastruktur komunikasi di daerah tersebut. Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah meluncurkan website resmi di alamat http://www.tulangbawangbaratkab.go.id/, yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Website ini mencakup berbagai informasi penting tentang Kabupaten Tulang Bawang Barat, termasuk profil pemerintah, visi dan misi, sejarah, serta berbagai kebijakan dan isu strategis. Selain itu, situs ini juga menyediakan data mengenai peta wilayah, lambang daerah, dan informasi terkait lainnya seperti pendidikan, pariwisata, dan pelayanan umum. Namun, 128 beberapa informasi penting masih belum lengkap atau diperbarui, dan belum semua organisasi perangkat daerah memiliki website. Di samping website, media cetak di Tulang Bawang Barat meliputi surat kabar seperti Lampung Post, Radar, dan Tribun, serta beberapa surat kabar nasional lainnya. Mayoritas masyarakat juga telah memiliki radio dan televisi, yang berkontribusi pada penyebaran informasi lokal dan nasional. Ketersediaan wartawan dari media cetak dan elektronik cukup memadai, dan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan institusi media berjalan dengan baik. Hal ini menunjang penyampaian informasi secara efektif kepada publik. Tabel 2.73 menyajikan indikator kinerja komunikasi dan informasi dari tahun 2018 hingga 2022, memberikan gambaran tentang perkembangan dan pencapaian dalam bidang ini. Tabel 2.73. Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Satuan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah jaringan komu-nikasi Jaringan 77 82 86 92 95 95 142 2 Website milik pemerintah Daerah Web 1 3 3 1 13 23 46 3 Rasio wartel /warnet % 18 18 18 0 0 6 0 4 Jumlah surat kabar nasional /lokal Buah 225 60 232 195 - 271 105 5 Jumlah penyiaran radio/TV Siaran 7 6 6 6 6 0 6 6 Jumlah Wartawan Media Cetak & Elektronik (L/P) Orang 121 60 232 187 259 277 311 7 Jumlah Penyediaan Informasi bagi tamu Buah 4 5 6 4 - 5 9 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. TBB, 2025 Dengan adanya berbagai saluran informasi, termasuk media massa dan situs web, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berusaha untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Meski sudah ada kemajuan, masih ada kekurangan dalam hal ketersediaan data yang lengkap dan terkini di beberapa sektor, yang perlu ditangani untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang wilayah. Selain itu, upaya untuk memperbarui informasi secara rutin dan memastikan semua organisasi perangkat daerah memiliki website akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi komunikasi. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui media yang tersedia. Secara keseluruhan, perkembangan dalam bidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencerminkan usaha yang terus menerus untuk meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat. Ketersediaan berbagai platform media, baik digital maupun cetak, berperan penting 129 dalam mendukung transparansi dan keterbukaan pemerintah. Namun, perbaikan masih diperlukan dalam hal pembaruan data dan penyediaan website untuk semua organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja komunikasi dan informasi yang tercantum dalam Tabel 2.73 menunjukkan pencapaian yang telah diperoleh serta area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk pengembangan di masa mendatang. 2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global A. Pembentukan Modal Tetap Bruto Indikator Modal Tetap Bruto atau Gross Fixed Capital Formation (GFCF) mengukur investasi yang dilakukan untuk pengadaan barang modal tetap, seperti infrastruktur, bangunan, mesin, kendaraan, dan aset produktif lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Indikator ini mencerminkan tingkat pembangunan ekonomi dan investasi di suatu wilayah, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, nilai modal tetap bruto menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga
2022.Pada tahun 2019, modal tetap bruto tercatat sebesar 3.712,90 miliar rupiah, sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 3.661,79 miliar rupiah. Namun, sejak tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan, dengan nilai mencapai 3.871,30 miliar rupiah, 4.144,41 miliar rupiah pada tahun 2022, hingga akhirnya mencapai 4.452,66 miliar rupiah pada akhir periode. Tren kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan aset produktif di wilayah tersebut. Investasi yang terus meningkat ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempertahankan tren positif ini, perlu didorong iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung pengembangan usaha dan infrastruktur. B. Ekspor Barang dan Jasa Indikator Ekspor Barang dan Jasa mencerminkan nilai transaksi barang dan jasa yang dikirim ke luar wilayah (baik domestik maupun internasional) dari suatu daerah. Indikator ini merupakan salah satu penentu utama kinerja ekonomi suatu wilayah, yang menunjukkan kontribusi sektor produksi lokal terhadap pasar eksternal. Nilai negatif pada indikator ini menunjukkan defisit, di mana nilai barang dan jasa yang keluar lebih kecil dibandingkan dengan arus masuk barang dan jasa dari luar. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, ekspor barang dan jasa dalam miliar rupiah menunjukkan tren fluktuatif dan masih mengalami defisit pada periode 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, nilai defisit tercatat sebesar -125,73 miliar rupiah, kemudian membaik menjadi -70,00 miliar rupiah pada tahun
2020.Tren perbaikan berlanjut pada tahun 2021 dengan defisit yang semakin kecil, yaitu -19,13 miliar rupiah, dan -10,32 miliar 130 rupiah pada tahun 2022. Namun, pada tahun berikutnya, defisit kembali melebar menjadi -34,47 miliar rupiah. Meskipun terjadi perbaikan signifikan pada awal periode, peningkatan defisit pada tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja ekspor. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti penurunan daya saing produk lokal, hambatan perdagangan, atau ketergantungan pada impor bahan baku. Untuk memperbaiki kinerja ekspor, diperlukan penguatan sektor produksi lokal, diversifikasi produk unggulan, serta upaya perluasan pasar ekspor melalui kerja sama perdagangan yang lebih luas. 2.1.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Indeks infrastruktur adalah salah satu elemen dari City Development Index (CDI) yang mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas-fasilitas dasar. Penghitungan indeks infrastruktur dilakukan dengan menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan telepon. Kota dengan indeks infrastruktur yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, semakin tinggi nilai indeks infrastruktur suatu kota, semakin baik pula tingkat perkembangannya. Berdasarkan survei yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Tulang Bawang Barat didapatkan hasil sebagai berikut :

a.Hasil IKLI berdasarkan parameter umum menunjukkan hasil nilai indeks sebesar 2,946 yang jika dikonversi nilai indeks menghasilkan secor 73,46 dengan mutu pelayanan katagori C dan kinerja unit pelayanan pada katagori kurang baik. Komdisi ini tentunya memerlukan peningkatan pada seluruh indiktor pengukuran.
b.Hasil IKLI berdasarkan hasil capaian organisasi perangkat daerah menghasilkan nilai indeks sebesar 71,44 dengan katagori mutu layanan tingkat C dan kinerja unit pelayanan pada katagori kurang baik. Komdisi ini tentunya memerlukan peningkatan pada seluruh indiktor pengukuran. Dari hasil pengukuran diatas yang kedua duanya menunjukan pencapaian IKLI di tahun 2024 masih dalam katagori kurang baik maka diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan ole pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu : 1) Penguatan program prioritas yang berkelanjutan 2) Integrasi antar stakeholder didalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan terhadap infrastruktur. 3) Peningkatan kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur agar dapat menyerap tenaga kerja sehingga menggerakkan perekonomian Daerah. 131 B. Jumlah Desa Mandiri Indikator Jumlah Desa Mandiri menggambarkan jumlah desa yang telah mencapai status mandiri berdasarkan berbagai kriteria, seperti kapasitas pemerintahan desa, pelayanan dasar, dan daya saing ekonomi. Desa mandiri merupakan kategori tertinggi dalam klasifikasi perkembangan desa, menunjukkan desa tersebut mampu mengelola potensi secara mandiri, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, serta memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Berdasarkan data di Kabupaten Tulang Bawang Barat, jumlah desa mandiri mengalami peningkatan signifikan dalam periode 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 dan 2020, belum ada desa yang mencapai status mandiri (0 desa). Namun, pada tahun 2021, tercatat ada 1 desa* yang berhasil menjadi desa mandiri, dan jumlah ini tetap bertahan hingga tahun tersebut. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dengan jumlah desa mandiri mencapai 11 desa. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemberdayaan desa dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan kemandirian masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah desa mandiri dapat terus dilakukan melalui pendampingan, penguatan kelembagaan desa, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis komunitas. C. Jaringan Jalan Data panjang jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/249/II.03/HK/TUBABA/2023 adalah sepanjang 596,29 KM. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statisti (BPS) Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk persentase Kondisi Jalan Mantap sampai dengan 2023 adalah sebanyak 40,58 %, sedangkan untuk persentase Jalan Mantap di tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang Barat adalah sebanyak 43,90 hal ini didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Survei Kondisi Jalan dan Jembatan tahun 2025 yang disyahkan oleh Kepala Seksi Keterpadaun dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional Provinsi Lampung. Adapun kondisi jalan mantap tahun 2022 sebesar 40,00% dan tahun 2023 yaitu 40,58% mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu sebesar 63,80 ditahun 2022, hal ini disebabkan adanya perubahan kriteria kondisi jalan mantap berdasarkan pada verifikasi data teknis terkait survey kondisi jalan tahun 2023 di P2JN. Berikut data kondisi jalan mantap Kab. Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dibawah ini: 132 Tabel 2.74 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Mantap Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Kategori 2020 2021 2022 2023 2024 Jalan Mantap 63,76 63,80 40,00 40,58 43,90 Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 dan Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang Barat Gambar 2.50. Kondisi jalan tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro Dalam stabilitas ekonomi secara makro dilihat dengan tingkat inflasi, dimana Inflasi merupakan fenomena di mana harga-harga barang dan jasa secara umum meningkat secara terus-menerus, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi kenaikan konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas yang dapat mendorong konsumsi atau spekulasi, serta kendala dalam distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga berarti penurunan nilai mata uang secara berkelanjutan. Laju inflasi Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode 2020 - 2023 mengacu pada perkembangan Laju Inflasi Provinsi Lampung hal ini dikarenakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak ada perhitungan inflasi, selanjutnya untuk tahun 2024 menggunakan pendekatan pada laju inflasi yang diukur pada Kabupaten Mesuji hal ini dilakukan karena kedekatan dan karateristik wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Mesuji, dan data inflasi tingkat nasional sebagai pembanding yang disajikan dalam Tabel 2.75. 133 Tabel 2.75. Laju Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2024 Wilayah 2020 2021 2022 2023 2024 Provinsi Lampung 2,00 2,19 5,51 3,47 Kabupaten Mesuji - - - - 1,78 Nasional 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57 Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025 Inflasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 mengacu pada angka inflasi Kabupaten Mesuji, yang tercatat sebesar 1,78 persen, dengan angka inflasi tersebut diperkirakan ketersediaan barang tercukupi dan harga barang stabil. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengendalikan dan menstabilkan inflasi, iyalah dengan Gerakan K3W (Kandang, Kolam, Kebun dan Wisata) yang memanfaatkan pekarangan rumah warga secara optimal. 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif A. Indeks Reformasi Hukum Indeks Reformasi Hukum merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan reformasi hukum, mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, serta akses masyarakat terhadap keadilan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana kebijakan dan implementasi reformasi hukum dilakukan secara efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai pada indeks ini biasanya diberikan dalam skala tertentu, dengan predikat tertentu yang menunjukkan tingkat keberhasilan. Pada tahun 2024, Kabupaten Tulang Bawang Barat mencatat Indeks Reformasi Hukum sebesar 96,22 dengan predikat AA (Istimewa) yang dikeluarkan olah Kemenkumham RI Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja reformasi hukum di wilayah tersebut berada pada tingkat yang sangat baik dan unggul. Predikat "AA (Istimewa)" mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan hukum yang mendukung tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat. Indeks ini juga mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan skor yang tinggi, Tulang Bawang Barat diharapkan mampu mempertahankan konsistensi dalam reformasi hukum serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan. B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 134 Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Gambar 2.51 Capaian SPBE Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024 4,09 3,99 3,52 3,49 3,44 3,34 3,12 3,08 3,05 2,98 2,94 2,85 2,84 2,68 2,62 2,49 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Provinsi Lampung Mesuji Way Kanan Pesawaran Tanggamus Metro Lampung Utara Lampung Selatan Prengsewu Bandar Lampung Pesisir Barat Tulang Bawang Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Barat Tulang Bawang Barat 135 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 mencapai nilai 2,27 menunjukkan pencapaian yang dapat dikategorikan sebagai cukup dari skala 1-5. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintah. Dengan nilai 2,27 Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi untuk meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan public, dengan skor tersebut menunjukkan adopsi teknologi masih ada ruang untuk peningkatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga capaian SPBE Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,22 yaitu dengan capaian nilai SPBE senilai 2,49. Peningkatan indeks ini dapat dicapai melalui investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, pelatihan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi, serta perbaikan regulasi terkait keamanan dan perlindungan data dalam konteks pelayanan publik berbasis elektronik. Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat merancang dan melaksanakan strategi yang lebih holistik untuk mengintegrasikan sistem elektronik yang dapat mendukung kebutuhan pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan indeks SPBE akan membawa dampak positif, termasuk peningkatan aksesibilitas pelayanan publik, pengurangan birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada teknologi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan kesadaran akan potensi peningkatan ini, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam indeks SPBE di masa mendatang. Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029 bahwasannya disebutkan untuk untuk pemerintahan yang berbasis elektronik yang awalnya di ukur dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur sampai dengan tahun 2025, dan untuk selanjutnya dari tahun 2026 – 2030 akan diukur dengan indikator Indeks Pemerintahan Digital. C. Indeks Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem 136 Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Indeks pelayanan publik di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung pada Tahun 2024 beragam antara A (Sangat Baik) hingga C (Cukup). Dari hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan peforma pelayanan dengan Indeks B- dengan nilai 3,42. Indeks Pelayanan Publik merupakan tolok ukur yang mencakup sejumlah variabel yang mencerminkan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Faktor-faktor seperti responsivitas, kecepatan, dan kepuasan masyarakat menjadi bagian integral dari indeks ini. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa didengar dan melayani dengan baik, sehingga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berikut disajikan data capaian Indeks Pelayanan Publik kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 pada tabel 2.76. Tabel 2.76. Indeks Pelayanan Publik pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2024 KABUPATEN/KOTA IPP Lampung Selatan B (3,89) Lampung Tengah A- (4,46) Lampung Utara A- (4,42) Lampung Barat B (3,90) Tulang Bawang A- (4,50) Tanggamus A- (4,27) Way Kanan A- (4,37) Lampung Timur B (3,99) Pesawaran A- (4,32) Tulang Bawang Barat B- (3,42) Pringsewu A- (4,46) Mesuji A- (4,08) Pesisir Barat B (3,66) Metro A (4,60) Bandar Lampung A- (4,33) Sumber : Menpan RB 2024 Nilai Indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Kriteria Penentuan Lokus Atau Unit Pelayanan Publik (UPP) yang akan dinilai, penentuan lokus penilaian difokuskan terlebih dahulu pada: 1) Layanan Administrasi Kependudukan, 2) Layanan Perijinan, dan 3) Layanan Kesehatan ketiga layanan ini adalah sebagai layanan dasar yang juga banyak diakses oleh masyarakat. 137 D. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Reformasi birokrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui perampingan proses kerja, mengoptimalkan struktur birokrasi, dan meningkatkan kapasitas pegawai, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih efektif kepada masyarakat. Dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintah daerah dapat memberikan laporan kinerja yang lebih akurat dan terukur melalui berbagai indikator kinerja yang dapat diukur oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Perkembangan capaian IRB dan SAKIP pada tahun 2021 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung meningkat secara score yaitu sebesar 59,01 tahun 2021 dan 60,19 ditahun 2024 untuk capaian SAKIP, sedangkan untuk capaian IRB di tahun 2021 sebesar 44,80 dan meningkat menjadi 67,53 di tahun 2024, akan tetapi jika dilihat capaiannya secara predikat maka capaian SAKIP tahun 2022 dan 2024 masih sama yaitu predikat B sedangkan IRB mengalami perubahan yaitu predikat CC tahun 2022 dan B tahun 2024. Capaian SAKIP dan IRB di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2024 disajikan pada tabel 2.77. Tabel 2.77. Score dan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2024 Uaraian SAKIP IRB 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Score 59,01 60,08 60,67 60,19 44,80 51,10 58,15 67,53 Predikat C B B B C CC CC B Sumber : Menpan RB 2024 Keterangan : B : Baik (> 60 – 70) CC : Cukup Memadai (> 50 - 60) Berdasarkan capaian SAKIP kabupaten/kota se provinsi lampung yang di sajikan pada Tabel 2.71 menunjukan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 dengan capaian scor nilai SAKIP sebesar 60,19 dengan predikat B berada di urutan ke 9 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. 138 53,35 53,53 57,49 57,80 60,51 60,52 60,67 62,56 63,38 64,99 65,98 66,43 66,77 68,42 68,48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Pesisir Barat Lampung Utara Bandar Lampung Lampung Timur Mesuji Way Kanan Tubaba Tulang Bawang Pesawaran Tanggamus Lampung Tengah Lampung Selatan Pringsewu Lambar Metro Grafik. 2.52 Capaian SAKIP Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung Tahun 2023 Sumber : Menpan RB 2023 Pentingnya reformasi birokrasi juga tercermin dalam upaya meningkatkan daya saing dan investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui birokrasi yang lebih responsif dan efisien, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada pelaku usaha dan investor. Selaian itu reformasi birokrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Pemerintah yang efisien juga dapat memberikan bantuan sosial dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat. Reformasi birokrasi dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif. Langkah-langkah seperti perbaikan dalam pengelolaan proyek dan implementasi kontrol internal yang lebih baik dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan yang mungkin timbul. SAKIP juga dapat membantu mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan keuangan dan menilai risiko yang terkait. Melalui SAKIP, Pemerintah dapat menilai sejauh mana anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Reformasi birokrasi yang berhasil, dengan menghilangkan hambatan birokratis dan meningkatkan efisiensi operasional, membantu memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini menciptakan hubungan langsung antara peningkatan efektivitas birokrasi dan hasil keuangan yang lebih baik. 139 Tabel 2.78. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tulang Bawang Barat Tahun 2014—2024 Tahun Reformasi Birokrasi SAKIP Pengelolaan Keuangan 2014 NA C WTP 2015 NA C WTP 2016 NA C WTP 2017 NA C WTP 2018 C C WTP 2019 C CC WTP 2020 C CC WTP 2021 C CC WTP 2022 CC B WTP 2023 CC B WTP 2024 B B WTP Sumber: Bagian Organisasi Tulang Bawang Barat 2024 Berdasarkan data capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan nilai, dari kategori C menuju B, meskipun berlangsung secara bertahap. Untuk mendorong percepatan perbaikan dan mencapai kategori BB atau bahkan A, diperlukan strategi konkret dan eksplisit yang berfokus pada penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Strategi utama yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK), agar lebih berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya output. Pendampingan teknis secara berkala perlu difasilitasi oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda agar perangkat daerah memahami alur logis perencanaan kinerja hingga evaluasi. Selain itu, dibutuhkan penguatan integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD benar-benar mendukung pencapaian sasaran kinerja. Penggunaan aplikasi e-SAKIP atau sistem informasi kinerja daerah perlu dioptimalkan agar pelaporan lebih sistematis, terdokumentasi, dan mudah dimonitor secara real time.Strategi lainnya adalah dengan mendorong komitmen pimpinan OPD dalam mengelola kinerja secara transparan dan akuntabel, termasuk memastikan adanya tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB. Monitoring dan evaluasi internal oleh Inspektorat juga harus ditingkatkan dari sisi frekuensi dan kedalaman substansi, bukan hanya bersifat administratif. Selain upaya – upaya yang dilakukan diatas, dalam peningkatan SAKIP memerlukan pendekatan yang komprehensif, bukan hanya sekadar pemenuhan administrasi terutama untuk 140 perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan SAKIP perangkat daerah yaitu sebagai berikut :
1. 1.Perencanaan Kinerja yang Lebih Akuntabel Dalam hal ini yang dilakuan adalah dengan memastikan rencana kerja tahunan (Renja) disusun dengan sasaran dan indikator kinerja yang dapat terukur dan menghindari indikator yang terlalu umum atau sulit diukur serta harus selaras dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah sehingga setiap program dan kegiatan berkontribusi terhadap visi dan misi kepala Daerah.
2. 2.Pengukuran dan Pelaporan Kinerja yang Efektif Terkait strategi ini dilaksanakan dengan sistem Pengumpulan Data yang Akurat dengan metapkan mekanisme yang jelas dalam pengumpulan data kinerja, dapat menggunakan teknologi jika memungkinkan untuk mempermudah proses dan mengurangi kesalahan, serta melakukan analisis kinerja secara rutin atau berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, tidak harus menunggu di akhir tahun.
3. 3.Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Organisasi Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kapasitas sdm dan budaya organisasi yaitu dengan memberikan pelatihan reguler kepada seluruh pegawai, terutama yang terlibat langsung dalam penyusunan SAKIP, tentang konsep, metodologi, dan praktik terbaik, serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan perangkat daerah hal ini sangat penting dalam implementasi SAKIP dan memastikan alokasi sumber daya yang memadai. Dengan adanya hal – hal diatas diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan nilai SAKIP secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. E. Pertanahan Pembangunan dan penataan pertanahan merupakan aspek krusial yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat kepemilikan tanah. Salah satu cara untuk membuktikan kepemilikan tanah adalah dengan menerbitkan sertifikat yang meliputi berbagai hak, seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan, dan Wakaf. Sertifikat ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam pengelolaan dan penggunaan tanah. Data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan bahwa tidak semua aset tanah pemerintah daerah telah disertifikasi. Dari total luas tanah yang mencapai 21.206.286,50 m², hanya 2.525.524,00 m² yang sudah bersertifikat, sedangkan sisanya sebesar 18.680.762,50 m² masih belum memiliki sertifikat. 141 Penataan dan pembangunan pertanahan yang efektif sangat penting untuk memastikan kepemilikan tanah yang sah melalui sertifikasi. Sertifikat tanah, yang mencakup Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan Wakaf, merupakan bukti hukum yang valid. Menurut data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga tahun 2022, hanya sebagian dari total tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah disertifikasi. Dari luas total tanah 21.206.286,50 m², hanya 2.525.524,00 m² yang telah mendapatkan sertifikat, sementara 18.680.762,50 m² lainnya masih belum disertifikasi. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melengkapi sertifikasi tanah yang masih tertunda. Dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan pasal 2 ayat 2, berisi sebagai berikut:
4. 1.Pemberian izin lokasi, yang meliputi: (a) izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal; (b) perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c) penanaman modal adalah yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman asing maupun penanaman modal dalam negeri.
5. 2.Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanahbaik dengan cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian (secarasukarela).
6. 3.Penyelesaian sengketa tanah garapan. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.
7. 4.Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuklain.
8. 5.Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang menjadi tanah objek land reform.
9. 6.Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yangberlaku. 142
10. 7.Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang di kuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yangberlaku.
11. 8.Pemberian izin membuka tanah. Diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
12. 9.Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini diartikan merupakan pelaksanaan dan penetapan letak tepat rencana kegiatan yang telah jelas anggarannya baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan yang akan membutuhkan tanah di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan data informasi pola penatagunaan tanah yang sesuai dengan kawasan rencana tata ruang wilayah. Adapun pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kawasan yang disiapkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan administrasi kependudukan memegang peranan krusial dalam tata pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan administrasi kependudukan mencakup pengaturan dan penataan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi terkait. Tujuan dari administrasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan di berbagai sektor. Proses ini memastikan bahwa data kependudukan terkelola dengan baik dan dapat digunakan secara efektif. Capaian dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat ditemukan pada Tabel 2.79 di bawah ini. Tabel 2.79. Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 0,70 0,75 0,77 0,73 0,71 0,71 0,97 2 Rasio bayi berakte kelahiran 0,78 0,80 0,95 0,97 0,97 0,99 0,99 3 Kepemilikan KTP elekronik (%) 70,00 77,80 77,31 100,00 99,02 98,00 97,37 4 Kepemilikan Akta kelahiran (%) 90,00 96,00 95,00 97,00 97,41 99,79 99,79 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulang Bawang Barat, 2025 Administrasi kependudukan berperan penting dalam menjaga keteraturan dan keakuratan data penduduk di semua 143 tingkat pemerintahan. Aktivitas utama dalam administrasi ini meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa sipil, serta pengelolaan dan pemanfaatan informasi kependudukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan memfasilitasi pembangunan berbagai sektor. Melalui administrasi yang teratur, data kependudukan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan dan masyarakat. G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang melibatkan inisiatif masyarakat untuk memulai kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi mereka sendiri. Proses ini hanya bisa berhasil jika seluruh warga masyarakat aktif berpartisipasi. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat terlihat ketika kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan, atau dikenal sebagai subjek, yang berarti mereka berfungsi sebagai penggerak utama. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak perubahan. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) memainkan peran penting sebagai ujung tombak dalam pelayanan masyarakat dan harus didorong untuk terlibat lebih aktif dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam konteks ini, RT/RW diharapkan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam proses pembangunan. Mereka harus terlibat secara langsung dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain RT/RW, Perempuan Kelompok Kerja (PKK) juga merupakan aktor penting yang perlu mendapatkan perhatian. PKK berperan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan harus didorong untuk berkontribusi lebih dalam proses pembangunan. Data mengenai hasil kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan tiyuh dari tahun 2020 hingga 2025 dapat ditemukan dalam Tabel 2.80. Tabel 2.80. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Tahun 2020 s.d. 2025 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13. 1.Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dan tata kelola pemdes (Tiyuh) - - - 103 103 103
14. 2.Jumlah Kelembagaan Desa yang ditata sesuai standar - - - 103 103 103
15. 3.Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar - - - 103 103 103
16. 4.Indeks Desa Membangun a.Jumlah Desa (Tiyuh) b.Desa Mandiri 96 0 96 1 100 1 100 11 100 18 100 21 c.Desa Berkembang 77 75 64 40 43 40 d.Desa Maju 8 13 28 49 39 39 e.Desa Tertinggal 8 4 0 0 0 0
17. 5.Jumlah Badan Usaha Milik Desa Berkembang - - - 40 69 69 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Tulang Bawang Barat 2025 144 Penting untuk dicatat bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang memberikan manfaat, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan. Proses ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk RT/RW dan PKK. Melalui keterlibatan yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diharapkan masyarakat dapat menjadi motor penggerak dalam proses pembangunan. H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kinerja dalam pengendalian penduduk dan penanganan bencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dinilai melalui berbagai indikator pencapaian yang tersedia. Data yang relevan untuk evaluasi ini mencakup periode dari tahun 2018 hingga
18. 2022.Informasi mengenai pencapaian kinerja tersebut disajikan dalam Tabel 2.81. Tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kinerja dalam dua bidang tersebut berkembang dari tahun ke tahun. Melalui data ini, evaluasi terhadap efektivitas pengendalian penduduk dan respons terhadap bencana dapat dilakukan secara komprehensif. Tabel 2.81. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19. 1.Rata-rata jumlah anak per Keluarga 1,63 1,62 1,6 1,6 1,6 1,60 1,6
20. 2.Rasio akseptor KB 73,8 76,08 52,7 67 70,30 73,2 73,1
21. 3.Cakupan peserta KB aktif (%) 73,87 76,08 52,7 67 70,30 73,2 73,1
22. 4.Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%) 15,33 15,23 15,1 20,5 20,5 19,9 19,5
23. 5.Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmetNeed) (%) 15,72 13,56 8,83 10,7 16,30 9,9 6,5
24. 6.Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun 73,00 72,00 71,8 17,2 17,2 19,3 24,6
25. 7.Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 (semua cara dan caramodern) (%) 73,87 76,08 77,33 67 70,3 73,2 73,1
26. 8.Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) 55,01 55,4 56,8 100 100 100 100
27. 9.Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yangber- KB (%) 80,89 86,5 86,8 87 88 88,5 88,6 145 No Indikator Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
28. 10.Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) 83,3 83,6 84,0 85 85 2,2 87,5 Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025 I. Perhubungan Pembangunan infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antara wilayah dan memastikan adanya pemerataan pembangunan. Aksesibilitas yang baik terhadap infrastruktur transportasi mempererat hubungan antarwilayah dan mendukung pengembangan yang lebih merata. Sistem transportasi tidak hanya berfungsi sebagai penghubung utama tetapi juga sebagai titik distribusi yang vital, membantu pertumbuhan kota dan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata guna lahan yang ada perlu didukung oleh jaringan jalan yang dirancang dengan tepat. Pola jaringan jalan yang efisien akan mendukung perkembangan kota dan wilayah sesuai dengan rencana tata guna lahan yang telah ditetapkan. Tabel 2.82. Sarana Perhubungan yang Tersedia Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Uraian Satuan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rambu Unit 992 992 992 1.020 1.020 1.191 1.402 2 Guardrail Unit 6.936 6.936 6.936 6.936 6.936 6.936 6.936 3 Penerangan Jalan Umum Unit 305 305 305 305 635 696 735 4 Terminal Tipe C Unit 1 1 1 1 1 - - Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025 Selama periode 2018 hingga 2024, fasilitas sarana perhubungan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan upaya untuk memperkuat perkembangan fisik daerah tersebut. Dengan adanya jaringan transportasi yang baik, pengembangan wilayah dan kota dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan efektif. Data mengenai fasilitas perhubungan yang disajikan dalam Tabel 2.82 menggambarkan kondisi infrastruktur transportasi selama periode tersebut. Evaluasi data ini penting untuk memahami bagaimana infrastruktur transportasi berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Informasi ini membantu dalam merencanakan dan mengoptimalkan infrastruktur untuk mendukung perkembangan daerah secara menyeluruh. Secara keseluruhan, pengembangan infrastruktur transportasi yang baik di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan berpengaruh positif terhadap kemajuan daerah. Penataan dan perbaikan jaringan jalan yang sesuai dengan rencana tata guna lahan akan mendukung distribusi dan konektivitas yang lebih baik antara wilayah. Ini akan memungkinkan pengembangan kota dan wilayah yang lebih terstruktur dan merata. Data yang ada merupakan acuan penting untuk menilai efektivitas infrastruktur transportasi dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan 146 pembangunan di kabupaten tersebut. Dengan perencanaan yang tepat, infrastruktur transportasi dapat menjadi pendorong utama dalam kemajuan daerah. J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Peran koperasi serta usaha mikro dan kecil sangat krusial dalam proses pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun, tidak semua koperasi yang ada saat ini berfungsi secara aktif. Masih terdapat berbagai masalah dalam pengembangan usaha yang mempengaruhi kinerja organisasi koperasi. Peningkatan yang signifikan dalam sektor usaha mikro dan kecil diperlukan, termasuk melalui upaya untuk memperbanyak jumlah enterpreneur. Selain itu, perlu ada peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil yang dikategorikan sehat, serta peningkatan jumlah koperasi yang juga dalam kondisi sehat. Indikator pencapaian kinerja terkait urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk periode 2018 hingga 2022 dapat ditemukan pada Tabel 2.83. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam sektor koperasi dan usaha mikro serta kecil. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi serta usaha mikro dan kecil akan mendukung perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan untuk memecahkan masalah yang ada dan mendukung pertumbuhan sektor ini. Tabel 2.83. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Capaian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Koperasi aktif (%) 44,3 45,6 46,03 47.28 49,2 49.2 37,68 2 Jumlah UMKM (Unit) 3.634 3.706 7.425 7.525 7.573 7.585 7.615 3 Koperasi yang ada (Unit) 124 125 126 129 132 132 138 4 Koperasi sehat (Unit) 27 27 28 32 32 32 32 Sumber :Dinas Koperindag Kab. Tulang Bawang Barat, 2025 K. Statistik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola data yang terpadu dan berkualitas melalui pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Implementasi kebijakan SDI ini diarahkan untuk memperkuat integrasi data lintas perangkat daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terpercaya. Capaian pelaksanaan SDI dapat tercermin melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Selama tiga tahun terakhir, IPS Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan dinamika sebagai berikut. 147 Tabel 2.84 Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2021-2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021 2022 2023 Indeks Pembangunan Statistik 1,70(Kurang) 1,42(Kurang) 2,72(Baik) Sumber : BPS Tulang Bawang Barat Pelaksanaan SDI di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga telah memperlihatkan praktik baik, seperti terbentuknya Tim Koordinasi SDI Daerah, tersusunnya Rencana Aksi SDI, dan pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Statistik Sektoral (EPSS) secara berkala. Selain itu, kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data dengan Diskominfo sebagai walidata dan perangkat daerah sebagai produsen data semakin diperkuat melalui berbagai pelatihan, asistensi teknis, serta sosialisasi kebijakan SDI. Keberhasilan peningkatan IPS ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola data yang lebih baik di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia L. Persandian Masalah utama dalam persandian terletak pada belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada, cakupan pengelolaan yang kurang efektif, serta keamanan informasi yang belum memadai. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa persandian adalah urusan pemerintahan wajib bagi semua pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Undang-undang tersebut menekankan bahwa fungsi persandian tidak hanya terbatas pada pengiriman dan penerimaan surat atau berita sandi, tetapi juga meliputi pengamanan informasi yang lebih luas. Dalam RPJMD periode sebelumnya, urusan persandian tidak diatur sebagai urusan tersendiri, melainkan merupakan bagian dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, serta Kepegawaian dan Persandian. Hal ini menunjukkan bahwa persandian pada waktu itu dianggap sebagai bagian dari berbagai urusan pemerintahan lainnya. Dengan kata lain, fokus pada pengelolaan persandian masih terintegrasi dalam urusan yang lebih luas dan tidak mendapatkan perhatian khusus. Penataan ulang dan penguatan sarana, prasarana, serta pengelolaan persandian menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan informasi di masa depan. 148 M. Perpustakaan Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan per tahun, dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah melakukan upaya-upaya meningkatkan minat baca bagi masyarakt terutama bagi anak- anak usia sekolah dengan Program antara lain:
29. 1.Pengenalan Perpustakaan Usia Dini;
30. 2.Mengadakan Perpustakaan Keliling ke Tiyuh-tiyuh;
31. 3.Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar dan Tulang Bawang Udik. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dari tahun 2020 – 2024 selalu meningkat. Jumlah pengunjung perpustakaan ditahun 2023 berjumlah 2.710 orang dan meningkat ditahun 2024 dengan 3.557 pengunjung. Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah Koleksi buku ditahun 2024 mencapai 6.044 judul buku. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (PILM) berdasarkan data dari Perpusnas RI di tahun 2023 yaitu 60,9 dan capaiannya meningkat ditahun 2024 menjadi 63,2. Berikut capaian kinerja urusan perpustakaan tahun 2020-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.85. Tabel 2.85 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Bidang/Urusan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
32. 1.Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 1700 2000 2640 2710 3557
33. 2.Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah 3000 4600 7300 9500 14655
34. 3.Rasio perpustakaan persatuan penduduk 1 : 1200 1 : 736 1 : 736 1 : 749 1,19
35. 4.Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun 142 167 220 265 296
36. 5.Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 2100 2943 3440 3440 6044
37. 6.Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat 6 9 15 15 15
38. 7.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) - - 2,8 60,9 64,11
39. 8.Tingkat Kegemaran Membaca 64,02 66,05 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025 149 N. Kearsipan Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui sistem sentralisasi dimana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi dimana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit. Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 1 (satu) Pusat Informasi Arsip Daerah yang berfungsi menyediakan informasi tertentu bagi instansi yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengarsipan. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah rotasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan SIMARDI sehingga Perangkat Daerah dan BUMD yang ditinggal kembali menerapkan proses pengelolaan arsip secara manual. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun 2022-2024 yaitu 85% dan peningkatan SDM pengelola kearsipan setiap tahunnya berjumlah 1 orang. Berikut capaian kinerja urusan kearsipan tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.86 Tabel 2.86 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Bidang/Urusan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku 75 80 85 85 85 2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan - 1 1 1 1 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025 O. Kelautan dan Perikanan Potensi pengembangan perikanan budidaya dapat menjadi opsi utama dalam mencari mata pencaharian bagi warga Kabupaten Tulang Bawang Barat terutama yang bermukim di sekitar sungai Way Kiri dan Way Kanan. Produksi perikanan budidaya di tubaba mengalami variasi setiap tahunnya. Selama empat tahun terakhir, usaha budidaya ikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh ikan lele. Produksi tertinggi tercatat pada tahun 2019 dengan jumlah 2.887 ton, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2.664 ton, dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebanyak 2.666 ton. Produksi ikan nila menunjukkan peningkatan setiap tahun, dengan jumlah produksi mencapai 534 ton pada 2021, 551,12 ton pada 2022, dan meningkat menjadi 613 ton pada 2023. Sementara produksi 150 budidaya ikan mas juga mengalami fluktuasi, dari 445 ton pada 2021, meningkat menjadi 473 ton pada 2022, namun mengalami penurunan menjadi 447 ton pada 2023. Perkembangan budidaya perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2019 hingga 2024 tergambar dalam Tabel 2.87. Tabel 2.87. Produksi Perikanan Budi Daya Menurut Jenis Ikan Tahun 2019 s.d. 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat Jenis Budidaya Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Lele (ton) 2.887 1800 2.563 2.644 2.666,37 Ikan Nila (ton) 1.062 664 534,2 551,12 613,15 Ikan Mas (ton) 464 425 445,6 473,22 447,37 Ikan Patin (ton) 512 321 261,5 276,59 225,28 Ikan Gurame (ton) - - 300,6 308,99 333,90 Ikan Lainnya (ton) 2.410 993 152,3 14,31 13,34 Sumber : Lampung Dalam Angka 2024 Sedangkan untuk data capaian perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, disajikan dalam matrik tabel sebagaimana tabel 2.88 dibawah ini. Tabel 2.88 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Produksi Perikanan Budidaya (ton) 4.691,93 4.832,69 4.268,63 4.299,41 4.536,77 2 Produksi Perikanan Tangkap (ton) 624,24 624,24 625,91 626,29 629,63 3 Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk 26,09 29,99 33,15 34,07 ** Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025 **Realisasi Perhitungan difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Bulan Juli setiap tahunnya. P. Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat masih kekurangan fasilitas penginapan berkualitas tinggi seperti hotel berbintang. Saat ini, pilihan penginapan di daerah ini terbatas pada hotel melati dan jenis penginapan lainnya. Pada tahun 2022, hotel melati hanya tersedia di Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah, dengan total 10 penginapan yang memiliki 110 kamar dan 145 tempat tidur. Data mengenai akomodasi, jumlah kamar, dan tempat tidur di hotel serta penginapan di Kabupaten Tulang 151 Bawang Barat dari tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.89. Table 2.89. Fasilitas Hotel/Penginapan tahun 2019-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Uraian Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Akomodasi 5 6 10 8 9 7 Kamar 4 9 94 120 110 111 107 Tempat Tidur 69 122 151 145 149 166 Sumber : Lampung Dalam Angka 2025 Fasilitas penginapan di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memenuhi standar hotel berbintang, dan sebagian besar terdiri dari hotel melati dan penginapan sederhana lainnya. Pada tahun 2023, jumlah penginapan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 9 lokasi dengan total 111 kamar dan 149 tempat tidur. Jumlah rumah makan di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan tersebar di sembilan kecamatan. Pada tahun 2019, terdapat 64 unit rumah makan, yang kemudian meningkat menjadi 67 unit pada tahun 2020. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 65 unit sebelum kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 73 unit. Fluktuasi jumlah ini mencerminkan perubahan dalam jumlah rumah makan yang beroperasi di wilayah tersebut. Dalam periode tersebut, jumlah rumah makan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2020 mencatat penambahan jumlah rumah makan, namun angka tersebut turun pada tahun 2021 sebelum mengalami kenaikan lagi di tahun 2022. Perubahan ini menunjukkan dinamika yang terjadi dalam sektor rumah makan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk informasi lebih lengkap mengenai jumlah dan distribusi rumah makan dalam periode tersebut, Tabel 2.90 memberikan data yang terperinci. Table 2.90. Rumah makan/ Restoran tahun 2019-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Uraian Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rumah Makan/Restoran 64 67 65 73 81 98 Sumber : Lampung Dalam Angka 2025 Dalam hal pariwisata, jumlah objek wisata terdiri dari objek wisata sejarah, alam dan budaya. Sampai tahun 2018 jumlah objek pariwisata Berikut jenis dan lokasi objek wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.91. 152 Tabel 2.91. Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat No. Jenis Objek Wisata Objek Wisata Kecamatan
40. 1.Wisata Budaya Benteng Karang Talang Tulang Bawang udik
41. 2.Wisata Buatan Water Boom, Tumijajar 3. Wisata Buatan/ Wisata Budaya Pemancingan, Tugu Rato Makam Minak Indah/ Tuan Rio Sanak, Lasengok, Uluan Nugik, Komplek Dunia Akhirat Islamic Center, Patung Megopak. Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang udik
42. 4.Wisata Alam Bawang Lambu Way Tulang Bawang, Embung Gunung Sari Pagar Dewa, Lambu Kibang
43. 5.Wisata Budaya Makam Tuan Rio mangku Bumi (Raja Tulang Bawang) Makam Tuan Rio Cikai Dilangek (Hulubalang kerajaan Tulang Bawang) Makam prajurit Hidayatullah (Putra Mahkota) Makam Tubagus Buang Makam ubagus Minak Saleh Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Dinas Porapar 2021 Selanjutnya capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.92. Tabel 2.92. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kunjungan wisatawan domestik Orang 386.403 497.514 432.196 443.845 449.335 2 Persentase objek wisata yang dipromosikan % 90 98 90 90 90 3 Jumlah Objek wisata unggulan Objek 15 16 16 16 16 4 Jenis kelas dan jumlah restoran Unit 64 67 65 32 37 Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2025 Festival tahunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Festival TUBABA, dilaksanakan setiap tahun dan menjadi salah satu acara utama yang menarik perhatian pengunjung. Meskipun ada fluktuasi dalam jumlah wisatawan, acara seperti Festival TUBABA berperan penting dalam mempromosikan destinasi wisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Perubahan dalam jumlah objek wisata unggulan dan promosi menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah. 153 Q. Pertanian Sektor pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Luas total lahan sawah, yang terdiri dari sawah irigasi dan tadah hujan, mencapai 11.398 hektar. Potensi tanaman padi, khususnya dalam sub-sektor tanaman pangan, sangat tinggi dengan luas lahan sawah beririgasi sebesar 7.861 hektar dan lahan non-irigasi sebesar 3.536 hektar. Lahan sawah beririgasi terutama terpusat di tiga kecamatan, yaitu Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik. Sementara itu, lahan sawah non-irigasi tersebar di tujuh kecamatan dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Tulang Bawang Udik. Luas panen sektor tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 mencapai 42.503 Ha Luas panen tanaman pangan didominasi oleh tanaman ubi kayu yang mencapai 23.320 Ha, hal menunjukkan potensi produksi pangan di kabupaten. Kinerja sektor tanaman pangan, terutama padi, menunjukkan hasil yang positif meskipun ada perbedaan dalam jenis lahan yang digunakan. Lahan sawah beririgasi yang luas di kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik memberikan kontribusi besar terhadap hasil panen. Di sisi lain, lahan non-irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan juga mendukung produksi padi dengan cara yang signifikan. Informasi lebih rinci mengenai Rata-rata produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tabel 2.93. Tabel 2.93. Rata-rata produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024 Komoditi Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jagung Ku/Ha 51,21 57,96 57,96 59,06 54,85 64,13 Kacang Hijau Ku/Ha 10,00 8,21 8,21 10,43 10,09 11,25 Kacang Tanah Ku/Ha 14,39 14,46 14,46 13,83 14,49 15,06 Kedelai Ku/Ha 13,17 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Padi Ku/Ha 50,52 47,30 47,30 48,33 49,40 45,76 Ubijalar Ku/Ha 187,19 153,38 153,38 188,51 192,18 203,04 Ubikayu / Ketela Pohon Ku/Ha 216,96 230,68 230,68 274,50 254,73 240,52 Sumber : Dinas Tanama Pangan, Perkebunan dan Holtikultura 2025 Selain data rata-rata produktifitas diatas, untuk sektor pertanian dapat dilihat juga data produksi tanaman pangan selama tahun 2018-2024 diKabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana disajikan pada tabel 2.94 dibawah ini. Tabel 2.94 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 Komoditi Sat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Padi Ton 118.344 94.676 74.945 80.060 80.636 81.703 62.073 Jagung Ton 44.210 27.897 32.582 7.613 15.067 14.080 13.646 154 Komoditi Sat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kedelai Ton 3.185 1.022 - - - - - Kacang Hijau Ton 14 5 29 15 101 12 7 Kacang Tanah Ton 143 77 489 99 71 54 53 Ubijalar Ton 466 655 629 566 423 538 305 Ubikayu / Ketela Pohon Ton 536.318 531.688 603.444 679.552 679.722 594.030 535.189 Sumber : Dinas Pertanian Tulang Bawang Barat 2025 Pada tahun 2024, luas panen sektor tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai 59.545 hektar yang tersebar di delapan kecamatan. Tanaman ubi kayu menjadi komoditas dominan dengan luas panen mencapai 22,252 hektar. Data mengenai luas panen tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode 2019 hingga 2024 dapat ditemukan pada Tabel 2.95. Tabel 2.95 Luas Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat Komoditi Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jagung Ha 5.448 5.621 1.289 2.747 2.567 2,128 Kacang Hijau Ha 5 35 14 100 12 6 Kacang Tanah Ha 54 338 72 49 37 35 Kedelai Ha 777 0 0 0 0 0 Padi Ha 18.740 15.845 16.565 16.323 16.539 13,565 Ubijalar Ha 35 41 30 22 28 15 Ubikayu Ha 24.507 26.159 24.756 26.684 23.320 22,252 Sumber : Dinas Tanama Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Tubaba 2025 Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas untuk luas panen padi terjadi penurunan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini dikarenakan di tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat musim tanam padi hanya melakuak 1(satu) kali penanaman, hal ini dikarenakan suplai air irigasi yang merupakan sumber utama pengairan dalam penanaman padi yang berasal dari bendungan way rarem hanya cukup untuk 1(satu) kali tanam, dikarenakan bendung way rarem dalam proses rehab jaringan irigasi. Selanjutnya untuk komoditas hortikultura yang memiliki nilai strategis di Indonesia meliputi cabe besar dan cabe rawit, yang juga memiliki peran penting di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kenaikan luas panen cabai rawit terlihat antara tahun 2022 dan 2023, dengan produksi cabai rawit meningkat dari 4.165 kuintal menjadi 6.131 kuintal. Sama halnya produksi cabai besar mengalami peningkatan dari 3.125 menjadi 5.129 kuintal Data terkait potensi sub sektor tanaman hortikultura di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada periode 2022-2023 disajikan dalam Tabel 2.96. 155 Tabel 2.96. Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dan 2024 Jenis Tanaman Luas Panen Produksi 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Holtikultura Bawang Daun 29 28 43 1.778 2.581 1.914 Bawang Merah - - - - - - Bayam 91 90 82 3.285 3.010 2.395 Cabai Rawit 60 80,75 64,50 4.165 6.131 4.742 Kacang Panjang 86 80.50 102,00 6.740 7.175 7.091 Kangkung 112 107,50 129,25 5.137 5.089 3.871 Mentimun 65 59,25 89,50 6.287 7.415 7.784 Petsai/sawi 28 37,75 57,50 541 2.122 1.309 Terung 86 97,50 117,00 6.096 7.838 9.196 Tomat 13 21,75 40,00 522 1.639 1.586 Cabai Besar 47 65 31 3.125 5.129 2.103 Cabai Keriting 67 83 81,25 8.279 7.526 6.024 Jahe 14.970 69.285 15.435 30.660 49.465 13.815 Kencur 21.320 23.625 23.290 55.745 33.671 14.185 Kunyit 12.825 12.657 8.900 24.780 8.287 5.879 Laos 8.694 9.556 9.943 17.186 12.156 7.460 Melon 10 13,50 16,00 420 807 751 Semangka 15 34 57,50 1.601 4.276 6.572 Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2025 Secara keseluruhan, Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami variasi dalam produksi komoditas hortikultura dari tahun ke tahun. Data ini mencerminkan potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor hortikultura di daerah tersebut. Peningkatan produksi pada komoditas unggulan seperti pisang dan nangka/cempedak menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor ini, meskipun ada penurunan pada beberapa komoditas lainnya. Kabupaten Tulang Bawang Barat, meiliki tiga komoditas perkebunan utama adalah kelapa sawit, karet dan kelapa. Pada tahun 2022, produksi kelapa sawit mencapai 3.341 sedangkan karet produksinya mencapai 20.516 ton. Luas area dan jumlah produksi dari ketiga komoditas besar tersebut untuk tahun 2022- 2023 disajikan secara rinci dalam Tabel 2.97 di bawah ini. Data ini memberikan gambaran lengkap mengenai hasil perkebunan utama di wilayah tersebut. Tabel 2.97. Statistik Tanaman Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022-2024 Komoditas Luas Produksi (ha) Jumlah Produksi (ton) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Karet 32.578 32.560 32.560 22.411 20.516 20.516 Kelapa Sawit 4.038 4.039 4.039 3.364 3.341 3.441 Kelapa 328 338 338 298 281 280 Sumber : Lampung Dalam Angka 2025 156 R. Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, memiliki 27 pasar yang tersebar di setiap kecamatan, serta 3.869 toko dan warung kelontong sebagai bagian dari sarana perdagangan. Data mengenai jumlah pasar tradisional dan persentase pasar yang memenuhi syarat dari tahun 2019 hingga 2023 dapat ditemukan dalam Tabel 2.98. Tabel 2.98. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No. Sarana Perdagangan Satuan Jumlah 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pasar Unit 20 20 27 27 27 27 2 Toko/warung kelontong Unit 2930 3570 3869 3869 3869 3869 Sumber : BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2025 Pasar-pasar ini memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan di wilayah tersebut. Jumlah pasar dan toko yang ada memberikan gambaran tentang keberagaman dan ketersediaan fasilitas perdagangan. Informasi detail tentang pasar tradisional dan standarnya selama periode tersebut tercantum pada tabel tersebut. S. Peternakan Potensi subsektor peternakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan tren positif, tercermin dari peningkatan jumlah ternak yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah ternak sapi mencapai 27.310 ekor, sedangkan ternak kambing mencapai 92.559 ekor. Kenaikan paling signifikan terjadi pada ternak ayam pedaging, yang meningkat drastis dari 333.000 ekor pada tahun 2021 menjadi 1.178.000 ekor pada tahun 2022. Pertumbuhan ini menandakan peningkatan produktivitas dalam subsektor peternakan. Data produktivitas peternakan dapat diperoleh secara rinci di Tabel 2.99. Tabel 2.99. Populasi Ternak Tahun 2019-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Ternak 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Sapi 19.634 22.708 24.181 27.310 28.425 34.419 2 Kambing / domba 67.732 65.944 65.974 92.559 103.365 164.140 3 Ayam Buras 506.526 378.38 0 326.97 4 402.973 671.926 705.525 4 Ayam Ras Petelur 54.344 55.450 55.450 103.079 112.800 239.393 5 Ayam Pedaging 747.353 333.000 333.000 1.178.000 1.238.000 1.299.900 6 Itik 35.481 2.619 2.619 12.721 7.896 12.700 Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tubaba 2025 157 Data mengenai potensi peternakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tertera dalam tabel sebelumnya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengandung protein hewani. Pangan, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, sangat penting untuk dipenuhi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar, pemenuhan pangan juga menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Tingkat konsumsi pangan sering kali digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi ekonomi rumah tangga dan perekonomian nasional, serta dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Kebutuhan kalori umumnya diperoleh dari makanan pokok, sedangkan kebutuhan protein banyak dipenuhi melalui konsumsi produk hewani seperti daging, telur, dan susu. Produk peternakan memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan pangan, setara pentingnya dengan produk pertanian. Produk-produk peternakan yang sering dikonsumsi mencakup daging, susu, dan telur. Daging, yang termasuk daging sapi, kambing, domba, dan ayam, adalah sumber protein hewani utama yang memberikan asam amino esensial bagi tubuh. Selain daging, susu juga merupakan produk peternakan yang penting, yang bisa dikonsumsi dalam bentuk segar maupun olahan seperti keju dan yogurt. Variasi dan kandungan gizi tinggi dari produk- produk peternakan menjadikannya pilihan populer di kalangan masyarakat. Perkembangan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait produk peternakan dapat ditelusuri lebih lanjut pada tabel 2.100. Tabel 2.100. Pola Konsumi Produk Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2023 No Pola Konsumsi Data Konsumsi (Kg/Tahun) 2023 2022 2021 Target Capaian Target Capaian Target Capaian 1 Daging Sapi 98.999 95.169 96.900 92.070 92.158 88.847 2 Daging Kerbau 2.069 1.793 1.600 1.170 1.509 1.129 3 Daging Kambing 1.825.094 1.532.394 1.278.000 1.147.300 1.163.270 1.107.144 4 Daging Domba 12.302 11.932 11.800 11.830 11.563 11.415 5 Ayam Ras 989.720 1.745.000 983.560 1.243.900 949.135 1.200.363 6 Ayam Buras 2.048.200 2.516.400 1.679.500 2.386.300 1.620.717 2.302.779 7 Telur Ayam 9.372.059 15.853.500 6.962.175 15.471.500 6.718.498 14.929.997 Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2024 Data tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang tren konsumsi produk peternakan dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Dengan memahami data ini, kita dapat mengevaluasi lebih baik bagaimana potensi peternakan dapat dimanfaatkan untuk 158 meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan lokal. T. Industri Pertumbuhan industri, khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Ini mencerminkan peningkatan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, terdapat 965 unit IKM, dan jumlah ini meningkat menjadi 979 unit pada tahun 2022. Peningkatan jumlah IKM tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor industri kecil dan menengah. Data terkait perkembangan IKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2019 hingga 2024 dapat ditemukan dalam Tabel 2.101 di bawah ini. Tabel 2.101. Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019-2024 Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Industri Kecil Menengah (IKM) / unit 616 960 965 979 979 979 sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2025 Secara rinci untuk data UMKM yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2023 data yang tercatat di Dinas KOPERINDAG dapat dilihat pada tabel 2.102 dibawah ini : Tabel 2.102. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pertahun Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 – 2024 No Jenis Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Usaha Mikro 3.151 6.870 7.521 7.551 7.561 7.561 2 Usaha Kecil 496 496 - 24 24 24 3 Usaha Menengah 59 59 - - - - UMKM 3.706 7.425 7.521 7.575 7.585 7.585 Sumber : Dinas Koperindag 2025 2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial A. Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi merupakan alat krusial untuk menilai kesehatan demokrasi suatu negara. Di Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berfungsi memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi demokrasi di seluruh negeri. IDI mencakup berbagai aspek penting seperti partisipasi politik, hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan pers serta ekspresi. 159 Melalui evaluasi ini, kita bisa memahami lebih dalam tentang keberlanjutan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Secara umum, Indeks Demokrasi Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung. Namun, antara tahun 2021 hingga 2022, Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang signifikan dan bahkan melampaui rata-rata IDI nasional. Pada tahun 2021, IDI Provinsi Lampung mencapai angka 80.18, yang lebih tinggi dibandingkan dengan IDI nasional yang sebesar 78.12. Data ini bisa dilihat lebih jelas pada Gambar 2.50 Gambar 2.53. Indeks Demokrasi Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 Sumber: BPS Provinsi Lampung 2023 Aspek yang dinilai oleh Indeks Demokrasi mencerminkan seberapa efektif pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan kebebasan berpendapat menjadi indikator utama dalam penilaian demokrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi dalam proses politik juga berperan positif terhadap hasil IDI, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat mendukung penguatan demokrasi. B. Indeks Rasa Aman Indeks demokrasi dan indeks rasa aman memainkan peran krusial dalam menciptakan iklim investasi yang menguntungkan di suatu wilayah. Khususnya, indeks rasa aman berhubungan langsung dengan daya saing investasi, karena tingkat keamanan yang tinggi dapat menjadi faktor kunci bagi para investor dalam menentukan lokasi investasi mereka. Dengan indeks rasa aman yang tinggi, lingkungan bisnis menjadi lebih kondusif dan memberikan kepastian lebih bagi pelaku usaha. Sebaliknya, indeks rasa aman yang rendah dapat menurunkan minat investasi karena investor mungkin merasa risiko keamanan terlalu tinggi. 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 2017 2018 2019 2020 2021 2022 72,01 68,67 72,56 72,79 80,18 78,32 72,11 72,39 74,92 73,66 78,12 78,12 Lampung Nasional 160 Angka kriminalitas di suatu daerah sering dijadikan indikator utama untuk menilai tingkat rasa aman masyarakat. Tingkat kriminalitas yang rendah umumnya dikaitkan dengan rasa aman yang tinggi di kalangan penduduk. Penurunan angka kejahatan, seperti tindak pidana jalanan, pencurian, dan kekerasan, dapat menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Namun, jika angka kriminalitas meningkat, masyarakat akan merasakan ancaman yang lebih besar terhadap keamanan pribadi dan harta benda mereka, yang berdampak negatif pada indeks rasa aman. Tingkat kriminalitas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memengaruhi iklim investasi di daerah tersebut. Pada tahun 2020, angka kriminalitas di daerah ini tercatat sebesar 290 kasus, tetapi menurun menjadi 225 kasus pada tahun 2021, menurut data BPS Lampung. Namun, data dari tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan, dengan 299 laporan kriminal diterima oleh Polres Tulang Bawang Barat. Angka kriminalitas pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,010% dari jumlah penduduk, menunjukkan fluktuasi yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan rasa aman dan mendukung daya saing investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. C. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Indeks ketentraman dan ketertiban memainkan peranan penting dalam menciptakan iklim investasi yang menguntungkan di suatu daerah. Tingkat ketentraman yang tinggi membangun fondasi yang solid untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas. Investor biasanya lebih memilih wilayah yang menunjukkan kestabilan sosial dan politik, karena ini memberikan kepastian yang dibutuhkan untuk perencanaan bisnis jangka panjang. Indeks ketentraman yang baik mencerminkan efektivitas pemerintah dalam mengelola ketertiban umum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Iklim investasi yang positif sering kali diperkuat oleh adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung ketertiban dan ketentraman. Kepastian hukum, penegakan aturan secara konsisten, serta lingkungan bisnis yang aman sangat dihargai oleh investor. Investasi untuk meningkatkan indeks ketentraman dapat melibatkan peningkatan keamanan fisik, penempatan polisi yang efektif, dan pelaksanaan program pencegahan konflik sosial. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi pengembangan bisnis. Wilayah yang berhasil mencapai tingkat ketentraman dan ketertiban yang optimal memiliki peluang besar untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing. Keamanan lingkungan bisnis merupakan salah satu pertimbangan utama bagi investor dalam memutuskan lokasi investasi. Dengan demikian, investasi dalam meningkatkan indeks ketentraman dan ketertiban tidak hanya bermanfaat bagi kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan investasi di wilayah tersebut. 161
44. 1.Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Polisi Pamong Praja Untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat, jumlah personil Satpol PP pada tahun 2022 mencapai 256 orang. Dengan jumlah tersebut, rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk adalah 8 orang. Namun, sebaran personil ini tidak merata, dengan sebagian besar personil terkonsentrasi di tiga kecamatan utama: Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Tumijajar. Dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, selama lima tahun terakhir telah dilakukan 21 kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini meliputi sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Selain itu, telah dilaksanakan juga 5 kegiatan pembinaan personil untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan mereka dalam menjalankan tugas. Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berusaha memastikan penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat wawasan kebangsaan di masyaraka
45. 2.Pelayanan, Penanggulangan bencana Kebakaran Saat ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki dua unit mobil pemadam kebakaran, sedangkan luas wilayah kabupaten tersebut mencapai 120.115 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 289.620 jiwa pada tahun 2022. Selama periode 2018 hingga 2022, terdapat delapan kejadian kebakaran yang tercatat. Dengan rasio mobil pemadam kebakaran terhadap luas wilayah sebesar 1:600,58, artinya setiap unit mobil pemadam kebakaran harus mencakup area seluas 600,58 hektar di kabupaten ini. Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran diatur dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub urusan Kebakaran Daerah, dengan fokus pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Gambaran menyeluruh mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk periode 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.103 Tabel 2.103. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran & Tingkat Waktu Tanggap Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024. No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit) 2 2 2 2 4 2 Jumlah Penduduk (jiwa) 273.215 286.162 287.707 289.620 295.481 310.637 3 LuasWilayah Kab.Tubaba (ha) 1.201,15 1.201,15 1.201,15 1.201,15 1.201,15 1.201,15 4 Jumlah Kejadian Kebakaran (kali) 4 3 11 8 104 20 162 No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5 Rasio Mobil Pemadam Kebakaran thd Luas Wil Kab Tubaba (Km2) 1:600,58 1:600,58 1:600,58 1:600,58 1:300,28 1:600,58 6 Persentase Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Tubaba 60% 50% 60% 60% 75% 75% 7 Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani dalam Waktu Tanggap 4 3 11 8 104 20 8 Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangka Waktu WMK 20-30 menit 20-30 menit 20-30 menit 20-30 menit 15 - 30 menit 15-30 menit 9 Tingkat Waktu Tanggap (ResponTimeRate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) 30-60 menit 30-60 menit 30-60 menit 30-60 menit 15 - 30 menit 15-30 menit 10 Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Km2) 20 – 40 20 – 40 20 – 40 20 – 40 20 – 40 20 – 40 11 Jumlah Luas Potensi Kebakaran (Km2) 101,97 101,97 101,97 101,97 101,97 101,97 12 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran(%) 10 – 20 % 10 – 20 % 10 – 20 % 10 – 20 % 75% 75% Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran 2025
46. 3.Bencana Daerah Tanggap bencana merupakan salah satu peran krusial dan rencana aksi yang diambil oleh pemerintah daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulang Bawang Barat telah mempersiapkan dan melaksanakan langkah-langkah antisipasi bencana, mencakup tahap pencegahan dan mitigasi. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk melakukan penanganan preventif guna meminimalkan kerusakan dan korban jiwa, termasuk tanggap darurat melalui upaya penyelamatan, pencarian, dan evakuasi korban bencana. Selain itu, BPBD juga memberikan bantuan berupa penampungan sementara, penanganan medis, penyediaan makanan, serta melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi perbaikan fisik dan nonfisik. Mitigasi bencana menjadi titik tolak utama dalam manajemen penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa kegiatan penataan ruang harus berbasis mitigasi bencana. Melalui mitigasi, berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi atau meringankan dampak dan korban yang disebabkan oleh bencana, baik yang termasuk bencana alam maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. 163 Usaha-usaha mitigasi ini bertujuan untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan dari dampak bencana. Dengan pendekatan berbasis mitigasi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mampu mengurangi risiko bencana, sehingga kerusakan yang terjadi dapat diminimalkan dan masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Gambar 2.54. Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011 - 2031 Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009–2029, Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung termasuk daerah yang rawan terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, kekeringan dengan tingkat bahaya tinggi, serta kebakaran hutan dan lahan dan cuaca ekstrem dengan tingkat bahaya sedang. Berdasarkan dokumen IRBI tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki nilai IRB sebesar 120,40 yang termasuk kategori sedang. Dalam hal perkembangan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlimas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan terkait. 164 2.1.5. Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengimplementasikannya dalam berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan. A. Capaian SPM Bidang Pendidikan Secara keseluruhan, pencapaian SPM di bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan dasar, kesetaraan, dan usia dini, mengalami kemajuan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dalam rata-rata pencapaian SPM bidang pendidikan, yang meningkat dari 72,10% pada tahun 2019 menjadi 94,32% pada tahun 2023. Capaian pelaksanaan SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mencakup periode 2019 hingga 2023, dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.104. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan dasar di wilayah tersebut. Tabel 2.104. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR CAPAIAN SPM (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Capaian Rata-rata SPM % 72,10 N/A 87,21 95,75 94,32 94,99 1. Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs) 97,15 N/A 93,26 96,25 94,83 95,57
47. 2.Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraaan 22,01 N/A 84,03 98,61 94,66 96,84
48. 3.Pendidikan Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD 97,15 N/A 84,36 92,40 93,47 92,56 Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat 2025 B. Capaian SPM Bidang Kesehatan Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan selama tahun 2020 hingga 2024 disajikan dalam bentuk matrik tabel, sebagai mana pada tebel 2.105 yaitu sebagai berikut. 165 Tabel 2.105. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2020 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR CAPAIAN SPM (%) 2020 2021 2022 2023 2024 BIDANG KESEHATAN Capaian rata-rata SPM % 71,32 72,94 93,71 88,76 93,71 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah semua ibu hamil yang Mendapatkan pelayanan kesehatan 76,78 86,40 96,81 89,67 91.87
49. 2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu yang bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan 79,36 85,51 98,74 93,98 94.04
50. 3.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun 79,36 82,0 99,64 92,73 93.96
51. 4.Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan 58,60 52,22 89,13 83,31 85.76
52. 5.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan 8,35 85,22 99,33 98,35 99.33
53. 6.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan 65,53 46,53 93,38 69,34 92.34
54. 7.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut JumlahWarga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 86,68 84,14 92,81 82,12 84.09
55. 8.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Estimasi penderita hypertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 64,52 50,72 85,10 88,96 95.41
56. 9.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM) Jumlah penyandang DM yang mendapatkan layanan Kesehatan 100 83,9 94,28 95,27 97.72
57. 10.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang terlayani Kesehatan 75,0 79,4 92,00 97,32 95.62
58. 11.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan Kesehatan 73,3 53,71 89,44 96,25 94.96
59. 12.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan Layanan Kesehatan 77,06 85,3 93,91 77,92 99.38 Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat Tahun 2025 166 Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas untuk pelaksanaan dan capain SPM bidang kesehatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya yaitu tahun 2020 rata-rata capain di 71,32 % yang meningkat menjadi 93,71% di tahun 2024. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat belum mencapai 100% disebabkan oleh sejumlah kendala, antara lain adanya kesenjangan antara data proyeksi dan sasaran riil, mobilitas penduduk yang tinggi, serta pelaporan yang belum tepat waktu. Selain itu, beberapa layanan terkendala oleh belum saatnya sasaran menerima pelayanan (seperti ibu hamil yang belum bersalin atau bayi yang belum waktunya imunisasi), serta adanya pelayanan yang dilakukan di luar wilayah sehingga tidak tercatat. Faktor lainnya termasuk kurangnya partisipasi masyarakat, terutama lansia dan usia produktif, serta adanya kasus aborsi yang mengurangi jumlah sasaran layanan. C. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan. Penerapan ini bertujuan untuk memastikan standar pelayanan minimal dapat dicapai dan dijalankan dengan baik di daerah. Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dari tahun 2019 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data tersebut memberikan gambaran tentang upaya dan pencapaian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tabel 2.106 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR CAPAIAN SPM (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 BIDANG PEKERJAAN UMUM Capaian rata-rata SPM % 33,55 36,61 38,67 49,81 60,92 91.23
60. 1.Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari Jumlah Warga Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari- hari 34,30 35,99 39,47 45,11 55,42 82.45
61. 2.Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limba Domestik 32,79 35,23 37,86 54,50 66,43 100.00 Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat Tahun, 2025. Selain pangan dan sandang, kebutuhan pokok lainnya adalah papan atau rumah sebagai tempat berlindung. Kualitas 167 perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu rumah tangga. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri mencapai 94,59 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 94,48 persen. Fasilitas tempat buang air besar milik sendiri pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari 85,82 persen pada tahun sebelumnya menjadi 86,56 persen. Selain itu, jenis kloset yang digunakan rumah tangga berupa kloset leher angsa pada tahun 2020 tercatat sebesar 88,39 persen, naik dari 84,59 persen pada tahun sebelumnya. Ketersediaan air bersih juga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumur bor atau pompa meningkat pada tahun 2020 menjadi 11,89 persen dibandingkan tahun 2019. Selain itu, persentase rumah tangga yang menggunakan sumur atau mata air terlindung untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan lainnya pada tahun 2020 sebesar 22,87 persen, sedangkan yang menggunakan sumur atau mata air tidak terlindung sebesar 65,24 persen. D. Capain SPM Bidang Sosial Untuk memantau perkembangan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur penerapan standar pelayanan minimal melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan. Implementasi SPM bertujuan untuk memastikan bahwa layanan sosial yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sosial. Data capaian SPM selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan pelaksanaan layanan dasar di bidang sosial. Dalam upaya memenuhi standar pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara aktif mengimplementasikan program-program yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial. Seluruh kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi ini juga mencerminkan upaya untuk memperbaiki kualitas layanan sosial yang diberikan. Dengan menerapkan program-program tersebut, diharapkan dampak positif bagi masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Informasi terkait capaian pelaksanaan SPM dapat diakses melalui tabel yang disediakan di bawah ini. Untuk informasi lebih detail mengenai capaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan. Tabel tersebut memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan dan pencapaian dalam pelayanan sosial selama periode tersebut. Dengan demikian, semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang diterapkan. Data tersebut penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan 168 perbaikan dan memastikan bahwa layanan sosial terus berkembang. Tabel 2.107 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR CAPAIAN SPM (%) 2020 2021 2022 2023 2024 BIDANG SOSIAL Capaian rata-rata SPM % 73,80 80,15 92,00 100 99.07
62. 1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitas Sosial di Luar Panti 73,33 56,49 96,82 100 100
63. 2.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial Jumlah anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 69,23 63,20 92,80 100 100
64. 3.Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 67,37 81,05 92,50 100 99.69
65. 4.Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial 59,05 100 85,87 100 99.67
66. 5.Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota. 100 100 92,00 100 96.00 Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat, 2025 E. Capai SPM Bidang Trantibumlinmas Capaian pelaksanaan SPM tahun 2019-2024 untuk urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibumlimas dapat dilihat pada tabel 2.108 di bawah ini. 169 Tabel 2.108. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlimas Kabupaten Tulang Bawang Barat NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR CAPAIAN SPM (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 BIDANG TRANTIBUMLIMAS Capaian rata-rata SPM % 76,67 80,00 87,00 89,84 100 100 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda (%) 100 100 75,00 87,89 100 100 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 100 100 90,00 100 100
67. 3.PelayananInformasi Rawan Bencana Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana NA NA 60,00 87,33 100 100 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase penduduk yang memperolehlayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 100 100 84,00 100 100 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 83,33 100 100 100 100 100 Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat 2025 2.1.6. Kerajasama Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Selama kurun waktu 2023-2025 Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan beberapa keja sama ada sebanyak 33 kerja sama, seperti kerjasama dengan pemerintah daerah lain yaitu dengan Kabupaten Sumedang melakukan kerjasama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Dimana pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan studi tiru terkait aplikasi SPBE guna meningkatkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. 170 Selain dengan daerah lain Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan milik pemerintah, hal ini dilaksasanakan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu bekerjasama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN dengan Program Pembibitan Calon Aparatur Sipil Negara Di Bidang Keuangan Negara Melalui Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Dan Program Studi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Angkatan 2024 di Politeknik Keuangan Negara STAN. 2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur Oleh APBN dan APBD Provinsi di Kabupaten Tulang Bawang Barat Rencana Pembangunan Infrastruktur tahun 2025-2029 adalah salah satu fokus utama dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029. RPJMN menetapkan prioritas nasional yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kunci utama. Rencana pembangunan infrastruktur dalam RPJMN tercantum pada arah pengembangan kewilayahan yang dibagi per wilayah bahkan Provinsi dengan lokus di beberapa kabupaten/kota, berdasarkan Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN di Provinsi Lampung yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dengan arah pengembangan dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu: 1)Kawasan Pertumbuhan; 2) Kawasan Komoditas Unggul; 3)Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi; 4)Kawasan Afirmasi serta 5)Kawasan Konservasi/Rawan Bencana dimana Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk ke dalam koridor kawasan sembada pangan air dan energi, sebagai mana tergambar pada Gambar 2.52 Dibawah ini. 171 Gambar 2.52 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Lampung yang tercantum dalam RPJMN tahun 2025-2029 Lokus Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumber : Lampiran IV RPJM Nasional 2025-2029 Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur yang melalui APBD Provinsi Lampung dalam Highlight Indikasi Intervensi pada RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029, bahwasanya Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk ke dalam Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi, dikawasan Mesuji – Tulang Bawang yang terdiri dari Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Utara dengan lokus pembangunan yang masuk ke Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah : Lokus Kabupaten Tulang Bawang Barat 172 1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Rawajitu, D.I. Way Rarem, D.I. Way Umpu, D.I. Rawapitu, dan D.I.R. Rawa Mesuji Atas. 2) Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi) 3) Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan perternakan) 4) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura 5) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 6) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu 7) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub- DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, Sub-DAS Way Umpu 8) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik. 9) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern /benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen 10) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama 11) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian Selanjutnya untuk pembangunan infratruktur berdasrkan potensi wilayah dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk dalam Koridor Ekonomi Wilayah II : Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism dengan rencana : 173 1) Kawasan industri Tulang Bawang Barat 2) Dermaga Gunung Terang di Kabupaten Tulang Bawang Barat 3) Pengembangan Dermaga Gunung Terang 4) Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Megow Pak yang melintasi sungai Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji Dari keseluruhan rencana pembangunan infrastruktur yang tercantum dalam RPJM Nasional tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 lokus Kabupaten/kota khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan mendukung melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. 2.1.8. BUMD Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Daerah Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen strategis yang digunakan dalam upaya tersebut adalah pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tidak hanya dirancang sebagai entitas bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja BUMD menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan BUMD telah mendirikan BUMD yang bergerak dalam bidang keuangan yaitu PT. BPR Syariah Tani didirikan berdasarkan akta notaris Hi. Akta Notaris H. Asvi Maphilindo volta, SH Nomor 51 tanggal 18 Agustus
68. 2015.Akta ini telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Keputusan No. AHU-2454149-AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 02September 2015.Pada Tahun 2019 terjadi perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dimuat dalam akta nomor 2 tanggal 13 desember 2019 dari Notaris Tubagus Lukman Suheru, Sh di Bandar Lampung, dam Telah Disahkan Oleh Kementerian Hukum dan Hak saksi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-024210.AH.01.11. Tahun 2019 Tanggal 16 Desember 2019. 174 2.2. Gambaran Keuangan Daerah Dalam pengelolaan keuangan daerah, ada perubahan besar yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diubah dua kali oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Komponen yang lebih adil, rasional, transparan, bepartisipasi, dan akuntabel termasuk dalam perubahan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dimiliki daerah, terkait dengan hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai elemen yang relevan termasuk dalam lingkup keuangan daerah, seperti:
a.Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c.Penerimaan Daerah;
d.Pengeluaran Daerah;
e.Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
f.Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Selain itu, semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan keuntungan bagi masyarakat. Jika program-program yang dicanangkan berhasil dilaksanakan, pengelolaan keuangan daerah akan dianggap baik. Pengawasan pendapatan daerah, pengeluaran, dan sumber pembiayaan adalah bagian dari pengelolaan keuangan. Jika sebuah daerah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah sambil meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk maju dan mandiri. Dan dengan melihat kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Dalam kerangka pengelolaan belanja daerah, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, 175 pemerintah daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, besaran Rekapitulasi Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan (Mandatory Spending) dengan rincian, yaitu Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa, serta Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. 2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penjabaran kuantitatif dari tujuan, sasaran, tugas pokok, dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan instrumen penting untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD disusun dengan memperhitungkan pendanaan untuk mencapai berbagai sasaran, tugas, dan fungsi sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat selama satu tahun. Untuk melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, kita harus melihat bagaimana APBD digunakan selama lima tahun terakhir. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah adalah tiga komponen utama APBD. Sebelum melakukan analisis, kita harus memahami pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan daerah. Dengan mempertimbangkan peluang dan kendala yang ada, hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan yang akan datang. Dalam kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2020, Perubahan APBD dilakukan sebagai respons terhadap wabah Covid-19. Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran guna menangani dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin dalam realisasi pendapatan daerah yang mengalami 176 fluktuasi setiap tahunnya. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang mencerminkan kondisi ekonomi yang dinamis. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.865.445.745.442,98, mengalami peningkatan menjadi Rp.879.766.152.580,43 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, realisasi pendapatan sedikit menurun menjadi Rp.866.042.392.192,69, dan terus menurun hingga Rp.857.646.848.248,65 pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2024 dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.919.969.246.990,91. Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang berkontribusi pada total pendapatan daerah. Pengelolaan sumber pendapatan asli daerah yang efektif serta upaya mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan keuangan daerah yang berkelanjutan, sebab komponen terbesara dari pendapatn daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terbesar adalah bersumber dari dana tranfer pemerintah pusat, yang apa bila ada kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dana transfer ke daerah maka akan sangat berpengaruh terhadap postur pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Komponen APBD terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah Lain yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pendapatan daerah secara umum mengalami peningkatan pada tahun-tahun awal, dengan kontribusi utama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja pendapatan yang menunjukan pendapatan terbesar bersumber dari dana transfer ini mencerminkan ketergantungan yang cukup tinggi pada pemerintah pusat, sementara PAD masih relatif rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan sendiri, meskipun masih terbatas dibandingkan dengan alokasi dana pusat. Secara keseluruhan, stabilitas pada sumber pendapatan ini membantu mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan. Pada bagian belanja daerah, kinerja pengeluaran APBD mencerminkan prioritas utama pada belanja pegawai dan belanja barang serta jasa, yang terus meningkat untuk menunjang layanan publik. Namun, belanja modal cenderung mengalami penurunan, yang dapat berdampak pada pengurangan alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur jangka panjang. Pergeseran prioritas ini menunjukkan adanya penekanan pada peningkatan kualitas layanan pemerintah, tetapi juga menandakan kebutuhan untuk strategi yang lebih seimbang antara belanja operasional dan belanja modal. Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan APBD ini memperlihatkan 177 bahwa pemerintah daerah berhasil menjaga stabilitas anggaran, meskipun perlu perhatian lebih pada optimalisasi belanja modal agar pembangunan infrastruktur dan layanan publik dapat berjalan secara berkesinambungan. Berikut gambaran perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada tabel 2.109 dibawah ini. 178 Tabel 2.109 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 s/d Tahun 2024 Kabupatten Tulang Bawang Barat (Dalam Rupiah) No AKUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pendapatan Daerah 1.1 Pendapatan Asli Daerah 41.093.467.361,98 46.579.011.595,43 51.532.994.618,69 51.184.782.701,65 54.654.930.261,91 1.2 Pendapatan Transfer 631.141.021.983,00 796.929.767.985,00 811.977.397.574,00 806.461.701.547,00 865.314.316.729,00 1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 193.211.256.098,00 36.257.373.000,00 2.532.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 865.445.745.442,98 879.766.152.580,43 866.042.392.192,69 857.646.848.248,65 919.969.246.990,91 2 Belanja Daerah 2.1 Belanja Operasi 666.672.931.374,00 549.807.397.920,00 563.899.096.735,10 554.652.058.884,07 627.740.608.621,62 2.2. Belanja Modal 255.234.628.495,48 243.451.011.536,40 148.356.337.176,00 104.552.276.694,00 130.847.881.637,00 2.3. Belanja Tidak Terduga 16.798.820.118,00 967.492.415,00 66.000.000,00 106.353.000,00 246.620.000,00 2.4. Belanja Transfer 857.977.440,00 142.707.055.774,00 128.462.147.244,00 130.561.172.723,00 138.864.780.275,00 Jumlah Belanja 938.706.379.987,48 936.932.957.645,40 840.783.581.155,10 789.871.861.301,07 897.699.890.533,62 Surplus/Defisit (74.118.611.984,50) (57.166.805.064,97) 25.258.811.037,59 67.774.622.947,58 22.269.356.457,29 3 Pembiayaan Daerah 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 137.922.726.986,92 103.840.436.610,42 10.062.419.217,68 (2.900.729.513,67) 15.616.217.175,91 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 12.955.079.172,00 37.068.877.328,00 38.229.966.258,00 49.557.676.258,00 12.466.058.328,00 Pembiayaan Netto 124.967.647.814,92 66.771.559.282,42 (28.167.547.040,32) (52.458.405.771,67) 3.150.158.847,91 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 50.849.035.830,42 9.604.754.217,45 (2.908.736.002,73) 15.316.217.175,91 25.419.515.305,20 Sumber : BKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat 179 Berdaarkan tabel diatas jika dilihat dari perspektif belanja daerah, total pengeluaran pada tahun 2020 berjumlah Rp938.706.379.987,48, kemudian terus mengalami penurunaan hingga menjadi sebesar Rp789.871.861.301,07 pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp.897.699.890.533,00. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan, efisiensi pengeluaran, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pembiayaan. 2.2.2. Neraca Daerah Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan ini memiliki peran penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah dengan efisien dan efektif. Neraca Daerah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, termasuk aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal laporan diterbitkan. Informasi ini membantu manajemen daerah dalam memahami likuiditas dan fleksibilitas keuangan mereka. Penyajian informasi tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan kekayaan daerah. Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis kinerja Neraca Daerah diperlukan untuk merumuskan perencanaan keuangan daerah yang komprehensif, mencakup rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban jangka pendek. Analisis solvabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Pada analisis neraca daerah sebagai mana data yang tersedia di kabupaten Tulang Bawang Barat yakni data tahun 2020-2024, yang disajikan pada Tabel 2.110 dimana menunjukkan rekapitulasi perkembangan, rasio liquiditas, dan solvabilitas neraca daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Tahun 2020-2024. 180 Tabel 2.110 Realisasi Neraca Daerah dari Tahun 2020 s/d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat (dalam rupiah) No. Uraian Akun Realisasi Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Aset 1.1 Aset Lancar 80.721.615.296,06 59.739.415.588,90 57.292.228.693,26 91.457.292.847,32 108.456.745.144,82 1.2 Investasi Jangka Panjang 16.984.782.971,62 16.601.715.338,75 17.972.788.537.84 18.101.328.502,79 17.304.051.051.118,79 1.3 Aset Tetap 1.894.321.367.729,62 1.829.951.907.589,65 1.772.421.166.514,67 1.751.950.245.199,68 1.828.000.416.577,50 1.4 Aset Lainnya 12.877.307.375,57 14.427.753.761,25 16.364.079.300,92 14.530.763.486,00 13.213.920.329,69 Jumlah Aset Daerah 2.004.905.073.372,82 1.920.720.792.278,55 1.864.050.263.046,69 1.876.039.630.035,79 1.966.957.133.170,80 2 Kewajiban 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 103.619.715.734,73 83.887.232.829,61 81.431.037.820,81 78.740.334.727,19 83.736.537.676,53 2.2 Kewajiban Jangka Panjang 98.415.872.915,00 112.160.674.494,57 62.704.080.438,33 51.276.860.096,00 38.810.801.987,00 Jumlah Kewajiban 202.035.588.649,00 196.047.907.324,18 144.135.118.259,14 130.017.194.823,19 122.547.339.663,53 3 Ekuitas 3.1 Ekuitas 1.802.869.484.723,14 1.724.672.884.954,37 1.719.915.144.787,54 1.746.022.435.212,60 1.844.427.793.507,27 Jumlah Ekuitas 1.802.869.484.723,14 1.724.672.884.954,37 1.719.915.144.787,54 1.746.022.435.212,60 1.844.427.793.507,27 Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas 2.004.905.073.372,87 1.920.720.792.278,55 1.864.050.263.046,69 1.876.039.630.035,79 1.966.975.133.170,80 Sumber : BKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat 181 Tabel diatas menunjukkan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama lima tahun terakhir, dengan fokus pada kategori aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pertumbuhan aset yang relatif stabil ini mencerminkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset secara efektif. Di sisi lain, total kewajiban justru menunjukkan pertumbuhan, kewajiban ini dapat mengindikasikan upaya daerah dalam peningkatan fasilitas untuk menunjang program kerja dan upaya untuk mencapai target. Ekuitas dana secara keseluruhan tumbuh, hal ini mengindikasikan adanya penguatan dalam ekuitas yang dimiliki daerah dan beberapa investasi mengalami peningkatan nilai. Kombinasi antara pengurangan kewajiban dan pertumbuhan ekuitas menunjukkan perbaikan kondisi finansial dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Pertumbuhan kewajiban dan ekuitas secara keseluruhan, menunjukkan kestabilan antara aset dan kewajiban yang dimiliki. Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan kondisi neraca keuangan yang relatif sehat dan stabil di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun terakhir. 2.2.3. Proyeksi Kerangka Pendanaan Hasil perhitungan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dari setiap komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Kinerja Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah selama lima tahun terakhir, dengan rata-rata sebesar 84,41%. Komponen utama dari Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat, dengan rata-rata kontribusi sebesar 91,70%. Pendapatan Transfer memiliki rata- rata kinerja sebesar 96,31%, yang masih di bawah target, tetapi memberikan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan daerah (91,07%), dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,30%. Oleh karena itu, dalam menentukan proyeksi angka pendapatan, perlu dilakukan penyesuaian agar proyeksi tersebut lebih realistis dan tidak terlalu optimis. Tujuannya adalah agar perencanaan keuangan lebih berpegang pada prinsip konservatif dan kehati-hatian. Apalagi, jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat berfluktuasi, bahkan beberapa pos pendapatan menunjukkan tren pertumbuhan negatif. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dalam melakukan proyeksi terhadap pendapatan maupun belanja daerah, dengan pendektan asumsi yang digunakan yakni rata-rata laju pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir dengan angka yang digunakan adalah 1% - 2,5%. Berdasarkan asumsi tersebut didapatkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah lainnya di kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2026-2030. Secara rinci dapat di lihat pada Tabel 2.111. 182 Tabel 2.111 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2026 s/d Tahun 2030 Kabupaten Tulang Bawang Barat No. Akun Base Laine

(2024)Proyeksi Anggaran Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 Pendapatan Daerah 1.1 Pendapatan Asli Daerah 55.782.929.096,00 68.596.453.613,00 69.625.400.418,00 71.017.908.427,00 72.438.266.596,00 73.887.031.928,00 1.2 Pendapatan Transfer 892.264.509.441,00 833.047.175.937,00 845.542.883.576,00 862.453.741.249,00 879.702.816.075,00 897.296.872.399,00 1.3 Lain – lain pendapatan Daerah Yang Syah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 948.047.438.537,00 901.643.629.550,00 915.168.283.994,00 933.471.649.676,00 952.141.082.671,00 971.183.904.327,00 2 Belanja Daerah 2.1 Belanja Operasi 659.406.172.435,00 632.680.653.903,00 636.305.863.712,00 649.281.980.987,00 662.517.620.607,00 676.017.973.020,00 2.2. Belanja Modal 136.124.094.151,00 155.046.101.261,00 100.621.792.780,00 107.304.228.636,00 111.503.313.209,00 119.800.919.474,00 2.3. Belanja Tak Terduga 350.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.4. Belanja Transfer 158.960.610.126,00 154.916.874.386,00 157.240.627.502,00 160.385.440.053,00 163.593.148.855,00 166.865.011.833,00 Jumlah Belanja 954.840.876.712,00 943.643.629.550,00 895.168.283.994,00 917.971.649.676,00 938.641.082.671,00 963.683.904.327.00 Surplus / Devisit (6.793.438.175,00) (42.000.000.000,00) 20.000.000.000,00 15.500.000.000,00 13.500.000.000,00 7.500.000.000,00 3 Pembiayaan Daerah 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 19.293.438.175,00 55.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 12.500.000.000,00 13.000.000.000,00 25.000.000.000,00 20.500.000.000,00 18.500.000.000,00 12.500.000.000,00 Pembiayaan Netto 6.793.438.175,00 42.000.000.000,00 (20.000.000.000,00) (3.000.000.000,00) (13.500.000.000,00) (7.500.000.000,00) Sumber : BKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat 183 Dari sajian tabel proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun 2026 – 2030 menyajikan gambaran proyeksi untuk pendapatan daerah, belanja daerah, dan struktur pembiayan daerah.
1. a.Pendapatan Daerah, Pendapatan daerah merupakan salah satu bagian penting dan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Tahun 2026-2030 pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, serta mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan daerah, dimana komponen terbesar pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat masih diproyeksikan dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat, adapun untuk kebijakan sektor pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menekankan pentingnya penguatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perluasan basis pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta penguatan sinergi dalam pemanfaatan dana transfer. Selain itu, kebijakan fiskal daerah menyelaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat serta arah pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional. Dalam hal ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat akan menyelaraskan strategi pendapatan dengan prioritas Provinsi Lampung dan Nasional, seperti transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan investasi melalui kebijakan yang adaptif guna meningkatkan kapasitas fiskalnya daerah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, serta menciptakan tata kelola keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang lebih efisien dan tepat. Adapun untuk kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan diarahkan dan difokuskan pada: 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak. Melakukan penyesuaian regulasi daerah terkait tarif dan jenis retribusi agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal dan potensi yang dimiliki. Mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif dan legal untuk menghasilkan pendapatan tambahan, termasuk melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Peningkatan peran BUMD sebagai penyumbang pendapatan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan model bisnis. 2) Peningkatan Kualitas Pendapatan Transfer Mengoptimalkan penerimaan dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui pemenuhan indikator kinerja dan kelengkapan dokumen perencanaan. Memperkuat sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar 184 kebijakan fiskal nasional memberikan nilai tambah langsung bagi pendapatan daerah. Mendorong kinerja fiskal daerah agar memenuhi syarat penerimaan Dana Insentif Fiskal dan dana tambahan lainnya. 3) Pengembangan Sumber Pendapatan Alternatif Meningkatkan kapasitas penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti pendapatan dari hibah, bantuan keuangan, kerja sama pemerintah-swasta, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mendorong pelibatan CSR dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor sosial, pendidikan, dan lingkungan.
2. b.Belanja Daerah Belanja Daerah, merupakan instrumen dalam mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam periode 2026-2030 merancang kebijakan belanja daerah yang lebih efektif, efisien, dan berbasis kinerja, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan, kebijakan belanja daerah harus difokuskan pada:
  1. 1.Meningkatkan proporsi belanja produktif seperti belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
  2. 2.Mengoptimalkan belanja operasi agar lebih efisien, terutama dalam pengelolaan belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial.
  3. 3.Menjaga fleksibilitas anggaran dengan alokasi belanja tidak terduga yang memadai guna mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana alam dan krisis ekonomi. Seluruh kebijakan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini harus selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mendukung prioritas pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional, seperti peningkatan daya saing ekonomi, penguatan sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan pendekatan yang berbasis hasil (performance-based budgeting), diharapkan belanja daerah dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. c.Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah, merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menutupi defisit anggaran serta mendukung program pembangunan strategis tahun 2026-2030 merancang kebijakan pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal, optimalisasi sumber pembiayaan, serta efisiensi dalam pengelolaan utang daerah. 185 Dalam kerangka perencanaan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan daerah akan mempertimbangkan:
  1. 1.Optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memastikan anggaran yang tidak terserap dapat dimanfaatkan kembali secara efektif.
  2. 2.Kebijakan penerimaan pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk melakukan pinjaman daerah dan selektif dalam penggunaan pinjaman daerah untuk proyek strategis yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah.
  3. 3.Efisiensi dalam pengeluaran pembiayaan, terutama dalam pengelolaan cicilan pokok utang dan penyertaan modal daerah, agar tidak membebani APBD dan tetap menjaga keseimbangan fiskal.
  4. 4.Memperkuat peran pembiayaan kreatif, seperti kerja sama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan tradisional. Seluruh kebijakan pembiayaan daerah ini harus selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta mendukung kebijakan fiskal Provinsi Lampung dan Nasional, termasuk dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong kemandirian fiskal. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan akuntabel, pembiayaan daerah diharapkan dapat menjadi instrumen yang strategis dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis terhadap realisasi pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat diperlukan untuk menentukan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak bisa dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib, mengikat, dan menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Contoh belanja periodik yang wajib dan mengikat termasuk gaji dan tunjangan pegawai, anggota dewan, bunga, serta belanja sejenis lainnya. Dalam perkembangannya pendapatan daerah diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1% - 2,5% seiring dengan tumbuhnya perekonomian daerah. Saat ini porsi terbesar pendapatan daerah mayoritas berasal dari penerimaan pajak. Kedepan usaha-usaha lainnya yang legal sesuai peraturan perundang-undangan perlu dioptimalkan. 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan bagian penting untuk menyesuaikan Visi dan Misi Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Keadaan dan kondisi Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah digambarkan dan diuraikan pada bab sebelumnya yang menunjukkan fakta bahwa masih ada 186 persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis, sehingga dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan didaerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun kedepan. Untuk isu strategis pembangunan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data kondisi eksisting Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan yang disandingkan dengan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan lokal. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD yang mendasari perumusan program prioritas. 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah A. Tantangan Secara Global dan Nasional 1) Tantangan Secara Global Kondisi global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk lima tahun yang akan datang diantaranya adalah: Pertama, pemulihan perekonomian global yang diprediksikan mengalami pertumbuhan, meskipun bisa dikatakan belum pulih sepenuhnya atau ada perlambatan. Perekonomian negara-negara maju mulai ke arah tumbuh kembali walau terlihat lambat dan tidak lagi terseret permintaan negara-negara berkembang. Perekonomian di kawasan Eropa, Jepang, Cina, dan negara-negara emerging market lainnya diperkirakan akan tumbuh sekitar 2-5 persen. Demikian pula perekonomian Amerika Serikat yang mulai pulih, dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat. Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara sedang berkembang Eropa. Ditambah dengan gejolak harga minyak dunia dimana disatu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal. Kedua, pergeseran peran ekonomi Kawasan Asia Pasifik dalam perekonomian global. Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41 persen penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Tren ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahap, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang 187 dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Kerjasama tersebut antara lain Trans Pacific Partnerships (TPP), ASEAN Regional Forum (ARF), Shanghai Cooperation Organization (SCO), East Asia Summit (EAS), serta Expand ASEAN Maritime Forum (EAMF). Ketiga, stabilitas politik global yang dinamis. Kebijakan proteksi ekonomi Amerika Serikat dengan jargon America First, dan diikuti dengan penarikan diri AS dari komitmen Kemitraan Trans Pasifik/TPP, akan memberikan pengaruh pada inisiatif perdagangan dunia, termasuk Indonesia, karena AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor komoditas Indonesia. Selain itu, ketegangan politik di kawasan Korea Utara dan Timur Tengah saat ini, serta di negara Arab Saudi juga dapat mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi dan politik regional dan global. Gerakan radikalisme dan terorisme juga terus menjadi tantangan stabilitas politik nasional, serta merebaknya peredaran NAPZA lintas negara yang semakin tidak terbendung. Perkembangan transportasi dunia yang semakin cepat, berakibat pada terbukanya kemudahan akses distribusi barang dan jasa, serta pergerakan manusia lintas negara. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan, untuk bisa lebih pro aktif mengantisipasi perubahan dan pergerakan tersebut. Keempat, keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diimplementasikan sejak tahun
  5. 2016.Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Tulang Bawang Barat kedepan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipanya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA. Disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak. Kelima, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai- nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan 188 minuman dan industri olahan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Kabupaten Tulang Bawang Barat serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru. 2) Tantangan Secara Nasional Tantangan secara nasional juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tulang Bawang Barat lima tahun kedepan, antara lain: Pertama, kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa potensi kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa. Kedua, bonus demografi. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati manfaat bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan bergesernya struktur umur penduduk dimana penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Perubahan struktur tersebut memungkinkan meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply). Apabila dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (human capital), penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, serta didukung dengan kebijakan menjaga penurunan fertilitas, dan peningkatan literasi tentang tabungan (saving) maka manfaat adanya bonus demografi akan dapat terwujud. B. Permasalahan Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Mendasarkan pada kondisi yang tergambarkan pada Bab 2, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Tulang Bawang Barat yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan, identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan terhadap urusan yang bersifat makro (lintas sektor) dan seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut : 189 1) Permasalahan Makro (Lintas Sektor) a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat selama lima tahun terus mengalami peningkatkan dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 70,04 dengan Kategori Tinggi. Namun capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan capaian 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. b) Kemiskinan Presentase Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat selama lima tahun terus mengalami penurunan dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 7,22%. tetapi penurunan tersebut sangat kecil dan tidak sangat signifikan. c) Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 sebesar 4,55%, jika dilihat dari trend 3 tahun terkahir 2022 – 2024 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan capain tersebut dibawah Provinsi Lampung. d) Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan sebesar 0,23% dari tahun 2023 (3,89%) menjadi 4,12% pada tahun 2024. e) Gini Ratio Ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami kenaikan sebesar 0,023 point dari tahun 2023 (0,274) menjadi 0,297 pada tahun 2024. 2) Permasalahan sesuai bidang urusan pemerintahan a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1) Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Tulang Bawang Barat tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:
4. a.Harapan lama sekolah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 mencapai 12,12 setara dengan Usia Kelas 1 Sekolah Menengah Pertama dan masuk dalam katergori rendah.
5. b.Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024 mencapai 7,80 setara dengan kelas 1 Sekolah Menengah Pertam dan masih dalam kategori rendah, dikarenakan untuk pendidikan dasar dilaksankan 9 Tahun.
6. c.Berdasarkan data rasio guru dan murid jenjang pendidikan dasar tahun 2024 yaitu sebesar 13,24, jika dilihat dari data tersebut sudah cukup ideal karena 1 guru mendidik 20 murid, tetapi 190 dimungkinkan pemerataan penempatan tenaga pendidik pendidikan dasar antar wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. d.Perlu peningkatan aktivitas promosi budaya dengan memanfaatkan “Balai Adat Sesat Agung” yang sudah dibangun, sekaligus menjadi simbol penyatuan keberagaman budaya daerah lain yang ada dan berkembang di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bentuk penguatan nilai-nilai kebangsaan.
8. e.Perlunya pengembangan kesenian tradisonal lokal untuk mengurangi masuk dan berkembangnya seni budaya asing yang sering bertentangan dengan nilai- nilai moral bangsa.
9. f.Rendahnya minat generasi muda dalam kesenian lokal dan partisipasi pelestarian seni budaya 2) Kesehatan Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:
10. a.Jumlah Dokter Tenaga Medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi) belum pernah mencapai target ideal dalam pemberian pelayanan jika dibandingan dengan rasio 100.000 penduduk.
11. b.Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru mencapai 71,01%, meningkat menjadi 77,42% pada 2023. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan menjadi 87,23%, dan mencapai 88,00% pada tahun 2025. Meskipun tren ini menunjukkan arah positif, capaian tersebut masih belum mencapai target nasional UHC sebesar 98%.
12. c.Tingginya angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular.
13. d.Masih kurangnya infrastruktur kesehatan rujukan seperti Rumah Sakit Tulang Bawang Barat masih Tipe D. 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah dengan pusat-pusat pertumbuhan. Dalam pelaksanaanya, perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 191
14. a.Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B//II.03/HK/TUBABA/2023 untuk pajang jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sepanjang 596,29 KM dengan jumlah ruas jalan sebanyak 202 ruas, dan berdasarkan berita acara pemerikasaan hasil survei kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2025 yang telah disetujui oleh seksi keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional Provinsi Lampung untuk capaian persentase jalan mantap Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 sebesar 43,90%.
15. b.Perlu ada peningkatan status tipe jalan kabupaten terutama jalur utama penopang perekonomian Sumber Daya Air Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan lahan pertanian. Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:
16. a.Jaringan irigasi Kondisi baik 1487,04 Ha dari 3671,10 Ha sehingga presentasi jaringan irigasi dengan kondisi baik adalah 40,66%.
17. b.Proporsi kebutuhan air dengan ketersediaan air baku tidak seimbang.
18. c.Perawatan jaringan irigasi yang berfungsi dengan optimal belum maksimal. Air Minum dan Sanitasi Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu:
19. a.Masyarakat yang mendapatkan akses air minum sampai denga tahun 2024 penduduk 104.344 SR. persentase yang mendapat akses air minum baru sebesar 54,32 %
20. b.Masyarakat yang mendapat akses pengelolaan air limbah hingga tahun 2024 sebanyak 67.414 SR dari 104.344 SR dengan persentase 64,61 %. 4) Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:
21. a.Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni capainnya masih rendah, Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2024 sebanyak 3.726 (4,91%), jumlah yang tertangani sebanyak 1.627 (43,67%). 192
22. b.Luasnya kawasan Kumuh yang belum tertangani.
23. c.Kurang tertatanya ruang terbuka hijau.
24. d.Jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman, masih perlu ditingkatkan.
25. e.Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masih belum baik dan perlu ditingkatkan. 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka meningkatkan keadaan yang kondusiv di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas ketertiban umum, menjaga kerukunan antar umat beragama dan penanggulangan bencana. Namun demikian, masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut:
26. a.Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 sebesar 112,66, dengan indeks resiko bencana banjir sebesar 28,37 kategori tinggi, Kekeringan 18,91 kategori tinggi dan Kebakaran Hutan& lahan sebesar 18,91 kategori tinggi.
27. b.Belum optimalnya penegakan peraturan daerah terutama yang terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
28. c.Kasus kriminalitas di kabupaten tulang bawang barat pada tahun 2024 sebanyak 450 kasus dengan capaian rasio kriminalitas sebesar 150,65% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. 6) Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Tulang Bawang Barat senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain :
29. a.Penurunan angka kemiskinan yang tidak signifikan, dilihat dari trend penurunan kemiskinan tahun 2023 – 2024, penurunannya hanya 0,03%
30. b.Belum optimalnya penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
31. c.Keterbatasan program bantuan sosial yang tepat sasaran.
32. d.Kurangnya program perlindungan sosial yang komprehensif. 193 b) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. a.Ketimpangan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 sebesar 0,475 masih tinggi, jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung sebesar 0,399.
34. b.Upaya perlindungan perempuan dan anak, perlu lebih dioptimalkan.
35. c.Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
36. d.Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi yang dapat berperan dalam pengurangan kemiskinan, belum sepenuhnya optimal. 2) Pangan
37. a.Perlu peningkatan dan pemerataan ketersediaan pangan utama di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
38. b.Promosi diversifikasi pangan yang berkualitas perlu terus ditingkatkan untuk mencukupi ketersediaan energi dan protein per kapita, utamnya di wilayah rawan pangan. 3) Lingkungan Hidup
39. a.Capaian IKLH masih rendah dibandingkan capaian Provinsi
40. b.Pengelolaan persampahan secara terpadu dan berkualitas, masih belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
41. c.Masih kurangnya prasarana dan sarana, serta sistem pengelolaan persampahan.
42. d.Perlu peningkatan area lindung dan serapan air yang tersebar di wilayah kabupaten.
43. e.Perlu pengendalian penggunaan lahan di sempadan sungai Way Kiri dan Way Kanan sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, dan industri, dan diarahkan sebagai kawasan lindung dan ruang terbuka hijau (RTH) agar indeks tutupan lahan dapat meningkat. 4) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
44. a.Perlu peningkatan dokumen administrasi kepentdudukan dan pencatatan sipil, terutama KTP- elektronik dan akte kelahiran.
45. b.Perlu peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. 5) Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
46. a.Perlu peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun tiyuh dalam segala aspeknya. 194
47. b.Jumlah tiyuh yang berstatus berkembang dan mandiri harus lebih ditingkatkan. 6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
48. a.Perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
49. b.Perlu peningkatan pelayanan dan keikutsertaan masyarakat dalam Keluarga Berencana. 7) Perhubungan
50. a.Perlu peningkatan fungsi terminal dalam menunjang poerhubungan antar-titik di seluruh wilayah kabupaten dan antara wilayah kabupaten ke wilayah sekitarnya.
51. b.Perlu peningkatan jumlah dan jenis sarana dan prasarana perhubungan di seluruh wilayah kabupaten. 8) Komunikasi dan Informatika
52. a.Perlu peningkatan kualitas dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informartika milik pemerintah kabupaten seperti web-site resmi, untuk menunjang semua urusan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan para pihak yang memerlukan.
53. b.Perlu peningkatan kerjasama dan pembinaan terhadap masyarakat dan berbagai institusi media cetak dan elektronik yang ada dan berkembang dalam era teknologi informasi saat ini.
54. c.Perlu meningkatkan kinerja terus menerus dalam mencapai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government yang berkualitas. 9) Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
55. a.Perlu mengembangkan koperasi pada segala lini usaha, agar secara aktif dapat berperan penting dalam pembangunan ekonomi wilayah.
56. b.Perlu terus meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat menjadi penyokong perekonomian daerah dan sebagai penyedia lapangan kerja dan penyerap tenaga kerja.
57. c.Masih diperlukan peningkatan dan pengembangan sarana perdagangan dan infrastruktur perindustrian di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara merata.
58. d.Perlu pembinaan dan standarisasi yang dapat meningkatkan kinerja industri UMKM.
59. e.Rendahnya keterampilan tenaga kerja industri.
60. f.Persaingan dengan produk impor dan Regulasi yang rumit dan tidak mendukung. 195
61. g.Industri besar perlu dibina untuk mengelola isu lingkungan secara lebih baik. 10) Penanaman Modal
62. a.Informasi mengenai investasi yang telah berjalan dan pengelolaan data potensi untuk promosi dalam menunjang peningkatan jumlah investasi, harus lebih dioptimalkan.
63. b.Sistem pelayanan investasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi, masih perlu ditingkatkan. 11) Kepemudaan dan Olahraga
64. a.Fasilitas dan sarana prasarana ditingkat tiyuh untuk menunjang aktivitas kepemudaan dan olah raga, perlu ditingkatkan.
65. b.Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk.
66. c.Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan keolahragaan, terutama di kalangan pemuda. 12) Pariwisata
67. a.Belum banyak tersedia fasilitas penunjang pariwisata yang berstandar baik, di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang meliputi hotel dan restoran.
68. b.Promosi objek dan paket wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum optimal. 13) Perpustakaan dan Kearsipan
69. a.Perlu dibangun perpustakaan daerah dan penyediaan koleksi buku yang dapat diakses oleh masyarakat dan para pihak; baik secara fisik maupun virtual.
70. b.Perlu peningkatan persandian sebagai upaya pengamanan data dan informasi yang melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat; karena pada satu sisi dituntut adanya keterbukaan informasi, namun di sisi lain pengamanan informasi dalam kategori tertentu, menjadi sangat penting. c) Urusan Pilihan 1) Perikanan
71. a.Keberadaan ikan lokal seperti tapah, baung, lais, gabus, dan belida di perairan umum darat (PUD) meliputi sungai dan rawa (bawang) yang dahulu dikenal sebagai simbol (ikon) daerah Tulang Bawang Barat; sudah sangat menurun dan cenderung terancam punah, oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya perlindungan dan re-stocking ikan lokal dan perbaikan lingkungan perairannya. 196
72. b.Perlu peningkatan pembinaan usaha budidaya perikanan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dari ikan bagi wilayah kabupaten, bahkan untuk diekspor ke wilayah lain.
73. c.Rendahnya prasarana infrastruktur perikanan dab teknologi pascapanen dan pengolahan produk perikanan 2) Pertanian
74. a.Luas panen padi tahun 2024 menurun sebesar 17,98% dari tahun 2023.
75. b.Penurunan Produktivitas sektor Padi pada tahun 2024 sebesar 45,76% jika di bandingkan dengan tahun 2023 sebesar 49,40% dikarenakan suplay air yang kurang saat musim tanam dan kurang maksimalnya penanganan hama penyakit
76. c.Kekurangan infrastruktur irigasi dan suplay air untuk persawahan
77. d.Minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern dan akses permodalan serta pasar.
78. e.Kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk petani.
79. f.Kecenderungan peningkatan alih fungsi lahan pertanian
80. g.Intensifikasi pertanian belum dilakukan secara maksimal sehingga produktivitas lahan pertanian baik pangan, perkebunan, dan hortikultura masih rendah.
81. h.Perlu peningkatan dan pembinaan perkebunan dengan komoditas andalan yang meliputi karet, kelapa sawit, dan kelapa, untuk dapat menjadi pendukung perekonomian wilayah dan penyerap tenaga kerja yang besar.
82. i.Layanan sub-sistem penunjang pertanian seperti penyediaan pupuk dan pestisida masih sering terjadi keterlambatan pada saat musim tanam.
83. j.Harga hasil pertanian pada saat terjadi panen raya tidak stabil. 3) Peternakan
84. a.Masih diperlukan peningkatan dan pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai dengan potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan produk ternak; dan sebagai penyedia lapangan kerja.
85. b.Penyebaran penyakit ternak yang tinggi.
86. c.Keterbatasan pakan ternak berkualitas.
87. d.Rendahnya produktivitas ternak.
88. e.Kurangnya akses pasar untuk peternak.
89. f.Perlu pengembangan hilirisasi produk ternak untuk peningkatan nilai tambah. 197 4) Tenaga Kerja
90. a.Ketrampilan dan minat pemuda pada sektor pertanian dalam arti luas sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, perlu ditingkatkan.
91. b.Pembentukan wirausaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran, memerlukan fasilitasi yang lebih baik.
92. c.Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial, harus mulai dijalankan dan ditingkatkan.
93. d.Pelatihan berbasis kompetensi bagi calon tenaga kerja baru, dan penyaluran kerja, harus lebih difasilitasi. d) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
94. a.Unsur pendukung urusan pemerintahan diselenggarakan oleh perangkat daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Kondisi kinerja unsur pendukung saat ini yang perlu ditingkatkan meliputi peningkatan percepatan Reformasi Birokrasi; dan peningkatan percepatan penyelesaian peraturan daerah yang memiliki urgensi tinggi.
95. b.Meningkatkan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, agar pemanfaatan aset yang produktif dapat lebih ditingkatkan.
96. c.Menyelesaikan sertifikasi tanah adat secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat e) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 1) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
97. a.Kualitas dan kuantitas SDM perencanaan yang belum optimal
98. b.Belum maksimalnya jenis dan kualitas penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
99. c.Kinerja daerah dalam pengembangan inovasi, pengelolaan keuangan, dan daya saing daerah masih kurang. 2) Keuangan Daerah
100. a.Pendapatan asli daerah (PAD) tergolong rendah yaitu hanya sebesar 5,95% dari total pendapatan.
101. b.Adanya tren penurunan realisasi anggaran dalam lima tahun terakhir. 3) Statistik
102. a.Perlu pengembangan sistem informasi dan penyediaan data statistik daerah yang seragam, akurat, berkualitas, dan mudah diakses, (Portal Satu Data 198 Kabupaten Tulang Bawang Barat) untuk kebutuhan perencanaan pembangunan dan pengembangan
103. b.Perlu peningkatan pelayanan data statistik yang lebih beragam seperti data spasial. 4) Pertanahan
104. a.Masih adanya konflik status lahan yang melibatkan warga dan perusahaan.
105. b.Belum semua Aset pemda yang berupa tanah memiliki sertifikat 5) Kearsipan
106. a.Perlu pengembangan sistem kearsipan dan penyiapan SDM handal kearsipan secara terus menerus, karena kearsipan merupakan sistem penunjang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 6) Kepegawaian dan Diklat
107. a.Masih kurangnya tingkat pemahaman penggunaan jasa pelayanan kepegawaian terhadap peraturan perundangundangan kepegawaian;
108. b.Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi mengingat kompleksnya tugas dan tanggung jawab pelayanan kepegawaian baik yang dilakukan dengan propinsi maupun pusat f) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
109. a.Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada OPD dalam satu tahun belum bisa menjangkau secara keseluruhan OPD yang ada mengingat jumlah aparatur pengawas /auditor terbatas.
110. b.Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada sekolah SD dan SMP serta desa untuk prosentase cakupan pembinaan belum optimal mengingat keterbatasan aparatur pengawas yang ada g) Unsur Kewilayahan
111. a.Tingkat pemahaman tentang mekanisme perencanaan ditingkat Kecamatan dan Tiyuh/Kelurahan belum optimal.
112. b.Belum optimalnya pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan
113. c.Ada batas wilayah yang belum terselesaikan. h) Unsur Pemerintah Umum
114. a.Belum sumua organisasi kemasyarakatan terdata dan dan terpantau oleh kesbangpol sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan.
115. b.Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi kebangpol. 199
116. c.Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik serta proses demokrasi dapat menghambat partisipasi aktif dalam pembangunan 2.3.2. Isu Strategis Penentuan isu strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil evaluasi rencana pembangunan yang sudah lalu, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045; hasil dari proses partisipatori dalam bentuk diskusi terfokus (focus group discussion, FGD), dan selanjutnya telaah terhadap RPJMD Provinsi, RPJM Nasional tahun 2025 – 2029 dan isu strategis global, nasional, regional yang relevan untuk pembangunan daerah. Isu Strategis merupakan acuan yang mendasari dan sekaligus sebagai petunjuk arah yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan isu strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029. Berikut disajikan keselarasan isu strategis pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tabel 2.112 dibawah ini. 200 Tabel 2.112 Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Isu Global Isu RPJM Nasional Isu RPJMD Prov. Lampung Isu Kabupaten Tulang Bawang Barat
  1. 1.Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan
  2. 2.Krisis energi
  3. 3.Pemulihan ekonomi pasca covid-19
  4. 4.Perang dan ketegangan geopolitik
  5. 5.Isu kesehatan mental dan kesejahteraan
  6. 6.Krisis pengungsi dan migrasi
  7. 7.Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi
  8. 8.Transformasi digital dan keamanan siber
  9. 9.Krisis pangan global
  10. 1.Rendahnya produktivitas
  11. 2.Rendahnya kualitas sumber daya manusia
  12. 3.Pergeseran struktur kelas masyarakat
  13. 4.Kebutuhan hidup tingai pada usia produktif
  14. 5.Krisis lingkungan
  15. 6.Dinamika geopotitik dan geoekonomi
  16. 7.Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah
  17. 1.Belum optimalnya hilirisasi pada kinerja sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah
  18. 2.Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi
  19. 3.Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan
  20. 4.Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
  21. 5.Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
  22. 6.Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang terintegrasi dan berkelanjutan.
  23. 7.Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja secara optimal
  24. 8.Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi
  25. 9.Belum optimalnya pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sebagai modal
  26. 1.Optimalisasi Pengupayaan Sumber Ekonomi Unggulan, Potensial, dan Berdaya Ungkit
  27. 2.Pertumbuhan Ekonomi Belum Maksimal dan Melambat
  28. 3.Penurunan Angka Kemiskinan sangat kecil
  29. 4.Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
  30. 5.Penyediaan Infrastruktur yang Merata
  31. 6.Pengendalian Lingkungan Hidup
  32. 7.Tata Kelola Pemerintahan
  33. 8.Pembangunan Berkelanjutan
  34. 9.Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
  35. 10.Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya 201 sosial dalam mendukung stabilitas, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
  36. 10.Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup
  37. 11.Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal
  38. 12.Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlantar 202 Secara lebih lengkap, uraian masing-masing isu-isu strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat yang akan dilingkup dalam RPJMD 2025-2029, disajikan dalam bentuk uraian berikut.
(1)Optimalasasi Pengupayaan Sumber Ekonomi Unggulan, Potensial, dan Berdaya Ungkit Isu tentang pemanfaatan sumber ekonomi unggulan, potensial, dan berdaya ungkit berkaitan dengan optimalisasi pendukung perekonomian utama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu sektor pertanian dalam arti luas berikut industri atau hilirisasinya. Beberapa komoditas pertanian sangat efektif dalam pengendalian inflasi, utamanya komoditas pokok seperti beras, oleh karena itu peningkatan sektor pertanian menjadi sangat penting. Begitu juga halnya dengan perlunya peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas hasil pertanian, sebagai bentuk hilirisasi dari yang selama ini masih menghasilkan produk primer (yang sampai saat masih menjadi praktek umum di tingkat petani). Peran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dapat dilakukan melalui pembinaan sektoral dan lintas sektoral, serta meningkatkan kemudahan dan akses perizinan dan kemudahan berusaha. Kebijakan pemerintah daerah untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri dan produk lokal juga menjadi kunci keberhasilan dalam upaya peningkatan sumber ekonomi unggulan, potensial, dan berdaya ungkit. Sebab dengan optimalnya pengupayaan sumber ekonomi unggulan, potensial dan berdaya ungkit akan mempengaruhi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah mengalami perlambatan pertumbuhan di empat tahun terkhir pasca Pandemi Covid-19, yang hanya tumbuh rata -rata 0,55 % dan masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
(2)Pertumbuhan Ekonomi Belum Maksimal dan Melambat Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitatif change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDRB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dikatakan belum optimal hal ini terlihat dari pertumbuhannya dalam lima tahun terkahir masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan berada di urutan ke-12 dari Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yaitu sejak pasca pandemi covid-19 dimana sebelum adanya pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat selalu ada di atas 203 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, sebagai besar perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat ditopang dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan akan tetapi hasil dari sektor-sektor tersebut belum maksimal, hal ini terlihat dari produktivitas yang masih rendah, selain pertumbuhan belum optimal dalam lima tahun terkahir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat juga mengalami perlambatan yang hanya tumbuh rata – rata 0,03% dan hanya berada di angka 4,57 sedangka sebelum pandemi pertumbuahan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di angka 5,00.
(3)Penurunan Angka Kemiskinan Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendasar dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penangggulangan Kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam konteks Pembangunan Daerah kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan, penyelesaian permasalahan kemiskinan tentunya tidak mudah karena kemiskinan mempunyai sifat yang kompleks dan multidimensional. Dampak dari kemiskinan dapat menyebabkan beberapa hal seperti secara sosial ekonomi dapat menjadi beban pemerintah dan masyarakat, rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dengan mengalokasikan berbagai program unggulan sebagai bentuk komitmen bersama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 204 Pencapaian target penurunan angka kemiskinan tentu diperlukan upaya dan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, apalagi pasca pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang terjadi secara global sangat berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga seluruh sektor kehidupan manusia yang berpengaruh pada angka kemiskinan termasuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan yaitu dapat terlihat penurunan kemiskinan dari tahun 2022 – 2024 hanya mengalami penurunan rata – rata sebesar 0,34%.
(4)Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan tahun 2024, IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat terus menunjukan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,04 dan angka ini masih dibawah angka capaian Provinsi Lampung (73,17) dan nasional sebesar (75,02) dan jika dibandingakan dengan capaian dari masing – masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung capaian IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat ini berada di urutan ke-14 dari 15 Kabupaten/Kota. Kondisi ini diukur dari indikator angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan, adapun capaian harpan lama sekolah ditahun 2024 sebesar 12,12 tahun, dan rata- rata lama sekolah sebesar 7,80 tahun yang capaian ini masih dibawah capaian provinsi, sehingga gambaran tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi sektor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Isu pendidikan yang utama adalah bagaimana sistem pendidikan yang ada dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah yang memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Isu lain adalah terkait pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat, serta memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter. Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan lima tahun kedepan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Paska terjadinya bonus demografi yang diproyeksikan terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan sepuluh tahun kedepan adalah terjadinya penuaan penduduk (population ageing) dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk 205 memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial oleh pemerintah daerah secara sinergis perlu ditingkatkan antara lain melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, pelayanan penyakit ketuaan (senecsent diseases) dan degeneratif, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta pemberian literasi tentang pentingnya tabungan (savings) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari tua. Isu kesehatan juga masih menjadi hal penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia. Meskipun angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat terus menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi lebih baik, namun angka kesakitan dan angka kematian masih terjadi. Sehingga penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kedepan. Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang kedepan akan mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Apalagi dengan melihat gejala penuaan penduduk sebagai dampak bonus demografi, serta tren penyakit katastropik yang semakin meningkat dan berdampak pada beban pembiayaan jaminan kesehatan yang semakin tinggi, maka upaya-upaya kesehatan masyarakat mulai mengarah pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi “kebinekatunggalikaan”, serta banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang cenderung meningkat telah mengkawatirkan semuanya dan dapat mengancam kualitas sumber daya manusia. Ancaman peredaran NAPZA juga telah menjadi isu krusial secara nasional, bahkan Indonesia telah menetapkan “darurat narkoba” sebagai implikasi peredaran NAPZA yang semakin tak terkendali. Kelompok anak dan remaja merupakan salah satu yang menjadi sasaran korban penyalahgunaan NAPZA. Isu ini menjadi isu penting tersendiri yang harus tetap diperhatikan, mengingat bonus demografi yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bukan hanya pemahaman tentang budaya bangsa, namun isu pentingnya adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penguatan identitas dan bangunan nilai 206 masyarakat demikian penting ditegaskan untuk memastikan jalinan hubungan antar masyarakat untuk maju dan berkembang bersama, maupun sikap dalam menghadapi tantangan global yang pada satu sisi membuka ruang komunikasi dan informasi seluas- luasnya, pada sisi lain menghadirkan ancaman melunturnya identitas dan kekuatan budaya, sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme. Upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan menguatkan identitas kebudayaan lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui pengakuan keragaman budaya dan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hidup di masyarakat. Ekspresi kebudayaan dipahami dalam cakupan ekspresi kebudayaan materiil yang menunjuk pada hasil karya dan kerja produktif masyarakat berbasis potensi wilayah maupun ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal; maupun ekspresi kebudayaan non- materiil menyangkut hasil karya dan kreatifitas seni budaya maupun ekspresi upacara adat, kenduri dan perayaan. Keseluruhan ekspresi kebudayaan materiil dilandasi bangunan sistem nilai yang menjadi preferensi sikap, watak dan perilaku masyarakat.
(5)Penyediaan Infrastruktur yang Merata Isu infrastruktur yang merata merupakan bentuk koordinasi dan keterpaduan ideal yang harus dicapai dalam penataan ruang serta penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan dasar perlu dicapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang baik memperlihatkan bahwa daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maksimal. Infrastruktur yang berkualitas minimal dapat memfasilitasi kehidupan sosial dan lingkungan secara efektif, membantu mendorong ekonomi yang baik, dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Isu penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditunjukkan oleh pemenuhan kondisi jalan mantap, perencanaan dan penanganan pembangunan permukiman, pemenuhan sarana prasarana lingkungan perkotaan, dan pemenuhan kebutuhan irigasi dengan kondisi baik. Infrastruktur yang sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat dan menunjang pembangunan wilayah, antara lain adalah irigasi. Kabupaten Tulang Bawag Barat yang merupakan salah satu wilayah penghasil bahan pangan (padi) yang ada di Provinsi Lampung, untuk infrastruktur jaringan irigasi yang kondisi baik mengaliri sawah di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah seluas 822,48 Ha dari luas areal baku seluas 3.657,1 Ha atau baru sebesar 22,40%. Dengan adanya peningkatan prosentase jaringan irigasi yang kondisi baik di Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi 207 sehingga bisa lebih baik dari rata – rata produktivitas komoditas di Provinsi Lampung, yang mana produktivitas baru mencapai 4,83 ton/ha di tahun 2022, sedangkan rata – rata provinsi lampung 5,18 ton/ha.
(6)Pengendalian Lingkungan Hidup Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan permbangunan berkelanjutan. Target permbangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat jangka panjang. Manajemen kebencanaan, dan kualitas serta daya dukung lingkungan hidup menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah yang berpotensi rawan bencana banjir, gempa bumi, kekeringan dengan tingkat bahaya tinggi serta kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrim dengan tingkat bahaya sedang. Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam Kategori sedang. Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan, dan Way Kiri merupakan lokasi yang sering terjadi banjir. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu 1) Indeks Kualitas Udara (IKU); 2) Indeks Kualitas Air (IKA); dan 3) Indeks Tutupan Lahan (ITL). Komponen IKLH yang perlu diperhatikan di Tulang Bawang Barat adalah IKA dan ITL. Ekspolitasi lahan sempadan sungai way kiri dan way kanan sebagai lahan perkebunan menyebabkan peningkatan erosi dan sedimentasi pada sungai oleh karena itu diperlukan upaya konservasi pada sempadan sungai. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Tulang Bawang, dapat diidentifikasi isu-isu pada aspek pembangunan lingkungan hidup sebagai berikut: (1) Dampak Alih Fungsi Lahan; (2) Ancaman dampak perubahan iklim; (3) Belum optimal pelayanan persampahan; (4) Sanitasi tidak layak dan tercemarnya air bersih di masyarakat; (5) Dampak Pengembangan Infrastruktur dan sarana pendukungnya; dan (6) Pelayanan pendidikan anak dan masyarakat belum optimal karena belum meratanya sarana, prasarana, dan kualitas pengajar.
(7)Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih memerlukan optimalisasi. Terdapat tiga isu yang mendasari belum optimalnya tata kelola pemerintahan yaitu: 1) belum 208 optimalnya sumber daya aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat 2) rendahnya tingkat kedisiplinan aparatur dan 3) belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance
(2006)bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance terdiri dari 5 (lima) unsur tersebut yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen, Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness). Keberhasilan upaya pemerintah untuk mencapai Good Governance dinilai melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
(8)Pembangunan Berkelanjutan Isu strategis pembangunan berkelanjutan, terkait erat dengan isu Pengendalian lingkungan hidup dan kualitas perumahan dan permukiman. Pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai isu strategis, merupakan hal yang sejalan dengan isu internasional berupa tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals, SDGs). Beberapa komponen dari isu strategis pembangunan berkelanjutan, antara lain meliputi: (1) Penyediaan akses perumahan yang layak; (2) Penyediaan Akses air minum dan sanitasi; (3) Konektivitas antar wilayah; (4) Ketahanan Bencana; (5) Penyelesaian RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat; (6) Kualitas Lingkungan Hidup; dan (7) Pemanfaatan energi yang belum efisien.
(9)Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Isu strategis Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, merupakan isu yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan. Isu ini menghendaki perbaikan dan percepatan reformasi birokrasi, aspek pelayanan umum, profesionalitas ASN, akuntabilitas dan manajemen ASN, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Pengelolaan data pembangunan daerah (SIPD), Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), serta indikator penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik lainnya.
(10)Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya Isu strategis Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya, berkaitan erat dengan beberapa isu strategis lainnya. Isu strategis yang terkait meliputi: Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Untuk Semua; dan Penurunan Angka Kemiskinan. 209 Dengan demikian, perumusan kebijakan dalam pengelolaan isu ini akanberkaitan dengan pengelolaan isu lainnya.
(11)Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam menganalisis isu mengenai muatan lingkungan hidup, tahapan pertama yang dilakukan adalah menjaring isu-isu yang telah muncul dari dokumen perencanaan sebelumnya (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031, dan Dokumen Capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2005-2025, Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tulang Bawang Barat, RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, RPJMD Teknoratis Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025- 2029 dan konsultasi publik, dari hasil analisis dan kesepakatan konsultasi publik didapatkan 88 isu pembangunan berkelanjutan. Dari 88 longlist isu pembangunan berkelanjutan dapat dikelompokkan menjadi shortlis isu pembangunan berkelanjutan menjadi sebanyak 10 shortlist isu PB di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berdasarkan hasil Proses dan Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di ketahui rekapituasi isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 yaitu sebagi berikut :

1.Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi tantangan pendidikan yang belum optimal, termasuk keterbatasan tenaga pendidik, tingginya angka putus sekolah dan minat belajar di wilayah pedesaan.
2.Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadapi masalah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan an kesehatan masyarakat.
3.Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi isu akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang tidak memadai, dan pengelolaan limbah yang buruk yang berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat
4.Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi masalah infrastruktur dasar yang belum memadai, menghambat peningkatan kualitas hidup dan konektivitas wilayah.
5.Alih Fungsi lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat berpotensi menggangu ketahanan pangan
6.Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi isu perubahan iklim yang meningkatkan risiko bencana alam, yang dapat mempengaruhi ketahanan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya shortlist isu PB tersebut dilakukan analisis cross cutting dengan 6 muatan lingkungan hidup sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 210 Tahun 2016, yaitu: Karakteristik wilayah; Tingkat pentingnya potensi dampak; Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan; Keterkaitan dengan materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program; Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau Hasil KLHS dari kebijakan, rencana, dan/atau program pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung. Setelah dilakukannya Cross Cutting dan Analisis Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan, maka didapatkan 4 isu PB paling strategis yakni:
1.Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadapi masalah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
2.Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi isu akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang tidak memadai, dan pengelolaan limbah yang buruk yang berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat,
3.Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi masalah infrastruktur dasar yang belum memadai, menghambat peningkatan kualitas hidup dan konektivitas wilayah.
4.Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi isu perubahan iklim yang meningkatkan risiko bencana alam, yang dapat mempengaruhi ketahanan masyarakat dan lingkungan. 211 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3.1.1. Visi dan Misi A. RPJMD Tahun 2025 – 2029 Sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPD Tahun 2025-2045 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki cita – cita untuk mewujudkan “Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” di tahun 2045. Tulang Bawang Barat akan menjadi daerah dengan pendapatan perkapita sejajar dengan daerah lain yang disertai penurunan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta menjadi daerah yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2045 memiliki sasaran utama visi, yang akan dicapai di tahun 2045 adalah 1) Peningkatan Pendapatan Perkapita, 2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, 3) Daya Saing Daerah, 4) Peningkatan Daya Saing SDM, 5) Penurunan Emisi GRK menuju Net zero emission. Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2045 telah dirumuskan setrategi dengan 8 (delapan) misi agenda pembangunan, yang diturunkan menjadi 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama. (Gambar 3.1) 212 Gambar 3.1 Setrategi Pencapaian Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan (RPJPD 2025-2045) RPJMD tahun 2025-2029 merupakan implemetasi tahap pertama RPJPD tahun 2025-2045. Untuk itu didalam RPJMD tahun 2025-2029 merumuskan upaya – upaya transformative sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap I RPJPD tahun 2025 –
2029.(Gambar 3.2) 213 Gambar 3.2 Fokus Arah Kebijakan RPJPD tahun 2025 – 2045 (Tahap I) Selajutnya sesuia dengan peraturan perundang -undangan, bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 disusun dengan mengitegrasikan kebijakan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program kepala daerah. 214 B. Visi Visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2045 tahap pertma yang menitik beratkan kepada penguatan modal dasar dan merupakan bagian integral dari Visi RPJM Nasional dan Visi RPJMD Provinsi Lampung, sehingga dalam perumusan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat selain memperhatikan faktor internal dan ekternal, juga mengacu pada visi Presiden dan wakil Presiden dalam RPJM Nasional yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Lampung yaitu ”Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, serta mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang, sehingga sehingga dirumuskan visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 sebagai berikut: “Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju” Visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut mengandung 5 (lima) kata kunci yaitu Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif, dan Maju. Adapun penjelasan dari masing – masing kata kunci pada visi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut: Sejahtera. Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi. serta terjaminnya rasa aman dalam segala aktivitas Pada tahun 2029, kesejahteraan masyarakat Tulang Bawang Barat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dapat terwujud. Kondisi ini ditandai dengan tenaga kerja yang berkualitas, upah minimum dan perlindungan sosial yang terjamin, adanya perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat (gender, agama, budaya, lanjut usia), derajat kesehatan yang tinggi. Selain itu juga ditandai dengan terpenuhinya layanan infrastruktur secara kualitas, kuantitas, dan keterjangkauan. Merata. Konsep merata secara umum menunjukkan pembangunan yang mencakup seluruh daerah. Pembangunan yang merata diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan suatu wilayah. Selain itu, pemerataan Pembangunan juga mampu mendorong kesetaraan sosial dan ekonomi. Pada tahun 2029 diharapkan setiap desa dan kelurahan maupun masyarakat mendapatkan perhatian dan akses yang sama dalam hal infrastruktur, layanan publik, dan sumber daya. Selain itu, akses terhadap pembangunan bagi setiap masyarakat memiliki status yang sama. Pemerataan infrastruktur membuat semua daerah atau wilayah dapat terhubung satu dengan lainnya. Pemerataan layanan publik memberikan akses yang sama bagi seluruh masyarakat terutama pada layanan sosial dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, masyarakat ataupun daerah mudah dalam mengakses sumber daya yang ada. Dengan cara ini, 215 diharapkan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal dan luput dari perhatian pemerintah. Kreatif. Visi pembangunan daerah yang kreatif berfokus pada peningkatan daya saing melalui pemberdayaan kreativitas masyarakat. Pada Tahun 2029, diharapkan kreatifitas masyarakat meningkat dalam mengoptimalkan potensi lokal, baik di sektor ekonomi kreatif, seni, dan budaya maupun dalam pengembangan produk unggulan daerah. Dengan dukungan terhadap industri kreatif dan kolaborasi lintas sektor, visi ini diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun perekonomian lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan. Inovatif. Inovatif dalam visi pembangunan daerah berarti mengutamakan teknologi dan pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Pada tahun 2029, pemanfaatan teknologi digital diharapkan meningkat selaras dengan meningkatnya efisiensi administrasi, kemudahan dalam akses informasi, serta peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan warga dengan cepat dan tepat. Maju. Prinsip pembangunan yang berlandaskan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sumber daya manusia yang tangguh serta mendorong inovasi yang berdaya saing. Pada tahun 2029, pertumbuhan ekonomi, pemerataaan ekonomi dan menurunnya kesenjangan antar wilayah dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Tulang Bawang Barat dapat terwujud, ditandai dengan basis sektor unggulan yang kuat, berdaya saing, dan nilai tambah yang tinggi. Hal tersebut didorong dengan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, dan adopsi teknologi yang mendorong munculnya inovasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas. Adanya keselarasan antara visi dari RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional sangat penting hal ini dikerenakan untuk memastikan sinergi antara pembangunan di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional dalam mewujudkan tujuan Indonesia Emas 2045. Keselarasan dari visi tersebut digambarkan dalam tabel dibawah ini. 216 Tebel 3.1. Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 Unsur Visi RPJMD Tulang Bawang Barat RPJMD Provinsi Lampung RPJM Nasional Keselarasan Kata Kunci “Sejahtera dan Merata” Menekankan pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Fokus pada kemajuan daerah Lampung yang berkeadilan dan berkelanjutan Fokus pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia Ketiganya memiliki fokus pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan sebagai fondasi keadilan sosial Kata Kunci “Kreatif dan Inovatif” Mendorong tumbuhnya masyarakat dan pemerintahan yang kreatif dan inovatif dalam pembangunan Mengembangkan potensi SDM unggul, ekonomi kreatif, dan daya saing daerah Meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional berbasis teknologi dan SDM unggul Visi TUBABA sejalan dengan prioritas inovasi dan SDM yang menjadi target pembangunan daerah dan nasional Kata Kunci “Maju” Mengarah pada kemajuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan Mewujudkan “Lampung Maju” di segala sektor (ekonomi, infrastruktur, SDM, tata kelola) Mendukung visi “Indonesia Maju” dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 TUBABA menjadi bagian dari daerah kontributor dalam pencapaian visi nasional jangka panjang 217 Selanjutnya dalam rangka pengukuran ketercapain visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat akan digunakan indikator dalam visi RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Tulang Bawang Barat hal ini dikarenakan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 merupakan iplementasi tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2045 adapun indikator tersebut disajikan dalam bentuk matrik di tabel 3.2 dibawah ini : 218 Tabel 3.2. Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2045 Sasaran Visi Indikator Capaian Th. 2024 Target RPJPD (Tahap1) Th.2025-2029 Target Capain Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Peningkatan Pendapatan per Kapita Pendapatan per kapita (Rp Juta) 52,21 76,82-95,94 55,87 61,30 68,10 75,30 83.30 92,80 Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 4,55 5,5 – 8,0 4,88 5,18 5,43 5,68 5,88 6,08 Kontribusi Sektor Industri Dalam PDRB (%) 27,25 28,90 28,01 28,22 28,43 28,64 28,90 28,93 Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Tingkat Kemiskinan (%) 7,22 5,00 – 4,00 6,72 – 7,0 6,90-7,15 6,00-6,90 5,67-6,39 5,30-6,00 4,95-5,75 Rasio gini (Indeks) 0,297 0,266 0,292 0,219 – 0,269 0,273 – 0,284 0,270– 0,280 0,268 – 0,275 0,265 – 0,723 Persentase Desa Mandiri 18 23 23 26 29 34 39 43 Daya Saing Daerah Indeks Daya Saing Daerah (Indeks) 3,26 2,88 3,27 3,28 3,30 3,31 3,34 3,35 Kontribusi PDRB Provinsi Lampung Terhadap Nasional (Persentase) *) 3,20 2,25 3,18 3,18 3,18 3,17 3,17 3,17 Peningkatan daya saing Sumber daya manusia Indeks Modal Manusia *) == 0,57 – 0,59 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 0,55 Indeks Pembangunan Manusia 70,04 72,00 70,46 71,20 71,73 72,29 72,85 73,30 Penurunan emisi GRK menuju net zero emission Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton CO2e) (%) *) 9,52 55.964,58 40.657,30 43.947,44 47.596,35 51.701,54 55.964,58 60.601,45 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,89 67,81 66,80 67,05 67,31 67,56 67,81 68,06 *) Angka yang digunakan adalah angka Provinsi Lampung 219 C. Misi Misi merupakan landasan strategis yang menggambarkan tindakan, strategi, dan pendekatan yang diambil untuk mencapai tujuan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi. Faktor-faktor ini juga mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan wilayah. Selain itu, misi pembangunan merupakan penjabaran dari visi pembangunan. Berdasarkan visi pembangunan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 ”Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif, dan Maju” dirumuskan beberapa misi Pembangunan yakni : 1) Meningkatnya Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; 2) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif; 3) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif; 4) Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya; dan 5) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan. Adapun uraian dari misi (agenda) Pembangunan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut:
1.Meningkatknya Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (Transformasi Sosial) Misi ini merupakan upaya dalam membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing, sehingga mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, adaptif, kreatif dan inovatif. Dengan demikian Misi Pertama ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dengan upaya 1). Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan dasar hingga rujukan yang merata dan berkelanjutan. 2). Penguatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan. 3). Pengembangan pendidikan berbasis teknologi, kreativitas, dan kewirausahaan. 4). Penguatan sistem kesehatan masyarakat berbasis pencegahan dan promotif. 5). Peningkatan literasi digital dan inovasi lokal di kalangan generasi muda. 6). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan vokasi dan keterampilan kerja, dan 6). Mendorong perlindungan sosial yang optimal, dan menjunjung tinggi etika dan moral. Sejalan dengan misi ini ini denga misi RPJMD adalah pelaksanaan transformasi sosial yaitu dengan mendorong pembangunan manusia dan pengusaaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan ditempuh dengan melaksanakan arah kebijakan berupa peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada seluruh jenjang, mendorong pemerataan guru dan peningkatan kompetensi guru, mendorong integrasi kurikulum dengan penguatan karakter, 220 literasi digital, dan kewirausahaan lokal, memberikan dukungan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu, mengembangkan sekolah dan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), mengadakan sekolah non formal (kejar paket) yang berkolaborasi dengan dana desa. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas akses dan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pemerintah daerah mendorong tersedianya layanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat melalui kebijakan memperluas cakupan layanan kesehatan dasar melalui peningkatan kapasitas Puskesmas dan Posyandu, memperkuat program kesehatan ibu dan anak, gizi balita, dan imunisasi, meningkatkan kualitas SDM kesehatan dan penyebaran tenaga medis merata ke seluruh wilayah, meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan yang terjangkau dan responsive, dan mengembangkan sistem layanan kesehatan berbasis digital, penguatan layanan yang bersifat pencegahan, pengendalian penyakit dan dengan menerapkan 6 pilar pada transformasi kesehatan yaitu pilar layanan primer, pilar layanan tranformasi rujukan, pilar layanan transformasi sistem ketahanan kesehatan, pilar layanan tarnsformasi pembiayaan kesehatan, pilar layanan transformasi SDM kesehatan, dan pilar layanan transformasi teknologi kesehatan, serta memberikan pemahaman perilaku hidup sehat pada masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit yang responsif, serta fasilitas dan jaminan kesehatan nasional tertata dan berkelanjutan. Sedangkan terkait SDM yang kreatif dan inovatif pemerintah daerah melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan kewirausahaan, mendorong partisipasi pemuda dalam inkubasi usaha, riset, dan inovasi lokal, membangun kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan dunia industry, menyediakan ruang kreatif, laboratorium inovasi, dan program kompetisi inovasi daerah.
2.Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor- Sektor Ekonomi Produktif (Transformasi Ekonomi) Misi ini ditujukan pada peningkatan produktivitas melalui modernisasi pertanian, penyediaan bibit serta pupuk, obat dan pakan, meningkatkan nilai tambah produk, penguatan daya tarik wisata dan promosi daerah, pembinaan atlet, kemudahan perizinan, pelatihan ketenagakerjaan, serta pasar murah dan bantuan subsidi operasional. Misi ini juga beririsan pada agenda transformasi ekonomi yang diupayakan untuk mewujudkan perekonomian yang maju dan merata. Upaya ini penting dalam mendayagunakan potensi ekonomi lokal dan kemampuan berproduksi masyarakat dalam rangka mendorong masyarakat untuk mampu menciptakan nilai tambah berbagai kegiatan masyarakat perkotaan dan perdesaan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat melalui hilirisasi, penciptaan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga menguatkan perekonomian daerah. 221 Meningkatkan produktifitas dan daya saing sektor – sektor ekonomi produktif sebagai mana perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditopang oleh beberapa sektor yang membrikan konribusi terbesar yaitu Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sebagai sektor primer, memberikan kontribusi terbesar sebesar 32,81%. Berdasarkan nilai kontribusi tersebut dimana pertanian, kehutanan, dan perikanan masih meberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan konsen dalam mengebangkan sektor pertanian yang didalamnya ada peternakan serta sektor perikanan. Untuk sektor pertanian di fokuskan pada penekanan biaya produksi tanaman pangan yang mana diharpakan dengan adanya biaya produksi tanaman pangan menurun maka hasil tanaman pangan dapat bersaing harga dipasaran, adapun upaya yang akan dilaksanakan adalah dengan Diversifikasi Tanaman dan Pembuatan Pupuk Organik madiri melalui pelaksanaan SL-PTT (sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu). Selanjut pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga akan mendorong perkembangan UMKM dengan mengadakan fasilitasi pinjaman KUR bagi UMKM yang ada diKabupaten Tulang Bawang Barat dalam pengembangan usahanya, serta memfasilitasi pembetukan Koperasi Merah Putih di tiyuh – tiyuh dan memantau perkembangan BUMDES yang ada di tiyuh.
3.Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif (Transformasi Tatakelola) Misi ini ditujukan untuk membangun pemerintahan yang terintegrasi, taat azas, dan kolaboratif dengan berbagai pihak. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif, meliputi pemerintahan yang baik atau good governance dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam memberikan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat; meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem kelembagaan serta sarana parasana pemerintahan daerah. Pada dasarnya misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif, melalui pengembangan, penataan dan implementasi regulasi daerah yang berkualitas, akuntabel, dan sinergis dengan wilayah tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu juga mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sistem organisasi perangkat daerah melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah agar lebih optimal; peningkatan pengawasan terkait operasionalisasi sistem organisasi perangkat daerah; serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya lainnya adalah meningkatkan tata kelola regulasi daerah dan inovasi kebijakan seiring dengan perkembangan wilayah yang semakin dinamis. 222
4.Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya Misi ini mendorong penciptaan kondisi masyarakat yang aman dan harmonis dalam mencapai kesejahteraan. Melalui program- program yang mendorong keadilan sosial dan pelestarian serta pengembangan budaya lokal, diharapkan setiap individu merasa dihargai dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, misi ini juga mendukung dua misi (agenda) RPJPD 2025-2045 yakni dalam hal keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal, mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, akan ditempuh melalui pembangunan demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat dan etika politik lokal yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan meletakkan hukum di atas segala permasalahan yang timbul. Perwujudan masyarakat yang partisipatif, demokratis, menghargai keberagaman, akan memberikan rasa aman dan keamanan daerah yang tangguh. Serta terus berupaya untuk menekan kejadian kriminalitas di wilyah Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena dengan kecilnya kejadian kriminalitas secara simultan akan memberikan kondusifitas yang tinggi bagi pertumbuhan perekonomian wilayah, dan pada akhirnya mewujudkan ekonomi daerah yang stabil. Dalam hal mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, nilai-nilai pembangunan harus menjiwai pembangunan keluarga berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang religius dan berbudaya. Misi ini bertujuan meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat sebagai modal dasar dan modal sosial pembangunan. Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas berkaitan erat. Terbangunnya masyarakat kuat yang berbasis keluarga, akan sangat mendukung terwujudnya budaya yang humanis religius dan mengharhagai keberagaman, dan hal ini-lah sebagai bentuk hakiki dari ketahanan sosial budaya, dengan ketahanan sosial budaya yang kuat, tentu secara bersamaan akan memberikan ruang pertumbuhan bagi ketahanan ekologi yang berakar pada masyarakat secara utuh. Dengan demikian, penghargaan masyarakat terhadap kelestarian alam dan keberlanjutan pembangunan, yang diwujudkan dalam bentuk ekonomi hijau.
5.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, mencakup jalan, jembatan, serta sarana prasarana lainnya seperti layanan pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, jaringan internet, dan infrastruktur kebencanaan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan akan memudahkan akses antarwilayah, mendukung aktivitas ekonomi, serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Misi ini juga mencakup pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tulang Bawang Barat. Pembangunan infrastruktur tidak hanya 223 berfokus pada area perkotaan atau pusat ekonomi saja, melainkan juga menjangkau daerah-daerah terpencil agar tercipta kesetaraan dan inklusivitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berupaya untuk terus meningkatkan infarastruktur terutama jalan dengan melibatkan dunia usaha yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui dana CSR perusahaan. Pengembangan wilayah dirancang agar sesuai dengan prinsip- prinsip keberlanjutan. Ini meliputi pembangunan yang memperhatikan dampak lingkungan, mengedepankan pelestarian sumber daya alam, dan mendukung adaptasi perubahan iklim. Dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, selain penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk teknologi yang dimaksud adalah teknologi konstruksi berkelanjutan serta inovasi dalam sistem pengelolaan air, limbah, dan energi terbarukan. Misi ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pemeliharaan infrastruktur agar tercipta rasa memiliki, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan misi ini, diharapkan Tulang Bawang Barat dapat mewujudkan wilayah yang maju, adil, dan ramah lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. D. Misi Kepala Daerah sebagai Prioritas Pembangunan Dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 memuat prioritas pembangunan daerah untuk jangka menengah. Prioritas pembangunan daerah ini merupakan implementasi lansung dari misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat yang berisikan langkah – langkah startegis dalam mencapai pembangunan dalam jangka menengah tahun 2025 – 2029.(Gambar 3.3). 224 Gambar 3.3. Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas daerah adalah struktur pokok rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap prioritas daerah diterjemahkan dalam program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC) yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya oleh perangkat daerah. Prioritas daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran daerah tahunan yang diselaraskan dengan agenda RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2045 di tahap ke-1, keterkaitan yang erat antara prioritas daerah dan strategi RPJPD menjadi integrasi kebijakan yang kuat dan Tangguh untuk mewujudkan “Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” di tahun 2045. 225 Tabel 3.3 Keterkaitan RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan RPJPD Tahun 2025- 2045 Kabupaten Tulang Bawang Barat RPJMD 2025-2029 Arah Tujuan Pembangunan RPJPD 2025-2045 Agenda Pembangunan RPJPD 2025 – 2045 Prioritas Daerah (PD) 1 Kesehatan Untuk Semua Pendidikan Berkualitas Yang Merata Perlindungan Sosial yang Adaptif Transformasi Sosial Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi Transformasi Ekonomi Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Terwujudnya kehidupan masyarakat inklusif harmonis, dan berbudaya serta lingkungan hidup yang berkualitas. Prioritas Daerah (PD) 2 Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi Transformasi Digital Integrasi Ekonomi Domistik dan Global Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi Transformasi Ekonomi Stabilitas Ekonomi Makro Daya Saing Daerah Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah Prioritas Daerah (PD) 3 Regulasi dan Tata Kelola Yang berintegritas dan Adaptif Transformasi Tata Kelola Hukum Berkeadailan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah Berketahanan Energi Air, dan Kemandirian Pangan Terwujudnya kehidupan masyarakat inklusif harmonis, dan berbudaya serta lingkungan hidup yang berkualitas. Prioritas Daerah (PD) 4 Beragama Maslahat dan Berbudaya Maju Terwujudnya kehidupan masyarakat inklusif harmonis, dan berbudaya serta lingkungan hidup yang berkualitas. Prioritas Daerah (PD) 5 Lingkugan Hidup Berkualitas Berketahanan Energi Air, dan Kemandirian Pangan Resiliennsi terhadap bencana dan perubahan Iklim Terwujudnya kehidupan masyarakat inklusif harmonis, dan berbudaya serta lingkungan hidup yang berkualitas. 226 RPJMD 2025-2029 Arah Tujuan Pembangunan RPJPD 2025-2045 Agenda Pembangunan RPJPD 2025 – 2045 Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan Sarana dan Parsarana Yang Berkualitas dan Ramah Kesinambungan Pembangunan Selanjtnya dalam rangka mewujudkan visi dengan menjalankan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat maka dirumuskan Program Prioritas dan Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) yang mempedomani progam prioritas dan PHTC nasional yang ada pada RPJM Nasional tahun 2025 – 2029 serta mendukung program prioritas dan PHTC Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029. a) Program Prioritas dan Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) RPJM Nasional tahun 2025 – 2029 Visi Presiden periode 2025 – 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi terebut mengandung makna pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad dan berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju di tahun 204. Visi presiden akan dicapai dengan delapan misi presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. (Gambar 3.4) 227 Gambar 3.4 Visi dan misi Presiden Sumber : Lampiran 1 RPJMN tahun 2025-2029 Berdasarkan Asta Cita Presiden ada 17 program prioritas presiden yang termuat didalamnya yang mencakup pembangunan diberbagi sektor serta langkah – langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quik wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur, guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. 228 Gambar 3.5. 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat Sumber : Lampiran 1 RPJMN tahun 2025-2029 229 b) Program Prioritas dan Program Hasil Cepat Terbaiak (PHTC) RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025 – 2029 Visi Gubernur Lampung tahun 2025-2029 “Bersama Lampung Maju Indonesia Emas” dari visi Gubernur tersebut bahwasannya untuk mewujudkan Lampung Maju yaitu Daerah Lampung mengalami lompatan dalam pembangunan berkelanjutan meliputi perekonomian, pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan tidak dapat diwujudkan tanpa ada kebersamaan dari seluruh elemen dan pemangku kepentingan sehingga sinergi dan kolaborasi harus dilaksanakan sehingga dukungan untuk terwujudnya Indonesia Emas dapat terpenuhi. Visi Gubernur akan dicapai dengan misi yang dituangkan dalam tiga cita (Gambar 3.6.). Gambar 3.6 Visi dan Misi Gubernur Lampung Dari tiga cita gubernur diatas dirumuskan program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC) Gubernur Lampung dalam upaya mewujudkan visi dan misi (tiga cita), adapun program prioritas dan PHTC Gubernur yang akan dilaksanakan adalah untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan tepat dan cepat, guna 230 mendukung berbagai pembangunan di Provinsi Lampung lima tahun kedepan. (Gambar 3.7). Gambar 3.7. Program Unggulan dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Lampung Tahun 2025-2029 c) Program Prioritas dan Program Hasil Cepat Terbaiak (PHTC) RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 mengusung misi “Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju” dari visi tersebut telah dirumuskan lima misi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawag Barat lima tahun yang akan datang. (Gambar 3.8.) 231 Gambar 3.8. Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029. Berdasarkan visi dan misi kepala daerah dirumuskan program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 selain untuk mewujudkan visi dan misi, program prioritas dan PHTC Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas dan PHTC dari Presiden dan Gubernur Lampung. (Gambar 3.8) Gambar 3.9 Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025-2029 232 endidi an Kara ter Me a ui Kunjun an or o inda untu a e er a a i a di e o ah e o ah, Me etu e a hu u o ahra a e o ah enen ah erta a SM , Kerja a a den an e o ah edina an i i e erintah e a ui ja ur e i itan dan ea i a er re ta i , en ediaan endidi an non for a e a ui dana dan e a ti uh Me a ana an u a a ehat dan u un an untu e an unan S u an a an arat dan a inan Ke ehatan a iona Me a ti an er ediaan a an terna dan i it un u e a ui In e ina i uatan I ecara rati den an en anden o o n arit tu a a, Meja an an S o ah a an e uatan u u or anic dan enih n u eri anan den an te no o i I u a a erda a a i ita i K , endoron u de er e an en uran an Sa ah a ti den an Sede ah Sa ah, Me a ana an a a i uh onda er a a dan enja an an uda a edu en enda ian ar a a o tin ahan o o an entin ter edia di a aran Me anjut an ene o Mandiri an an dan K Ko a , Ke un, Kandan dan i ata , en e an an u o SI u ah Sehat, Indah dan rodu tif dan era an IM S, Me a ti an u a a er ur an teru enin at dan er e anjutan u un an ro ra e erian Ma anan er i i rati M , endirian Se o ah a at S dan e entu an Ko era i e a Merah utih, erta u un an e an unan uta u ah d) Keselarasan visi dan Misi serta Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Visi, Misi, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Lampung. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan maka visi, misi, program prioritas dan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat harus selaras dan mendukung visi, misi, program prioritas dan PHTC dari RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Lampung. RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional jangka menengah tahun 2025-2029 yang di jadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029. Keterhubungan yang digambarkan antara RPJM Nasional dan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah pada visi dan misi daerah yang mendukung Asta Cita Presiden sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. 233 Tabel 3.4 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. No RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 RPJM Nasional Tahun 2025-2029 Visi “Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju” ”Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Bekualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri disentra Produksi melalui peran aktif koperasi. 2 Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Bekualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri disentra Produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 3 Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 4 Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur 234 No RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 RPJM Nasional Tahun 2025-2029 5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Bekualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri disentra Produksi melalui peran aktif koperasi. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disebutkan bahwa Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2045, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia yang setara dengan negara maju di tahun 2045 dan mencapai-cita-cita Indonesia Emas 2045 dan jika dilihat visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat juga menyatakan hal yang akan dicapai adalah kemajuan dan kesejahteraan yang merata di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga dapat dikatakan jika kemajuan dan kesejahteraan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa terwujud makan akan mendukung ketercapaian dari visi RPJM Nasional. Selanjutnya Asta Cita atau 8 misi tersebut dielaborasi lebih rinci ke dalam 17 program prioritas dan 45 program hasil terbaik cepat (quick win) serta 320 program kerja. Asta Cita harus menjadi rujukan dan mewarnai dokumen-dokumen perencanaan di daerah. Program prioritas nasional mencakup swasembada pangan, energi dan air; system penerimaan negara; reformasi politik, hukum, dan birokrasi; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pelayanan Kesehatan; Pendidikan, sains dan teknologi; pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional; kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas; lingkungan hidup, saprodi pertanian langsung ke petani; hunian berkualitas dan terjangkau; pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM; hilirisasi dan industrialisasi; kerukunan antar umat bergama dan kebebasan beribadah; serta pelestarian seni-budaya, ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. Guna mendukung upaya rencana pembangunan Nasional dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 telah menetapkan misi sebagai mana yang tercantum pada tabel sandingan visi dan misi diatas. Pada RPJM Nasional tahun 2025 - 2029 untuk Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam Kawasan pengembangan perkotaan Menggala – Lampung yaitu Peningkatan tipe Rumah Sakit dari Tipe D ke Tipe C untuk RS. Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala) dan termasuk dalam Kawasan Swasembada Pangan dan Air, Mesuji – Tulang Bawang yaitu pada pelaksanaan : 235 • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub- DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; • Reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; • peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen Pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat siap mendukung pelaksanaan RPJM Nasional tahun 2025 – 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, hal ini dapat kita lihat dari program prioritas dan PHTC RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mendukung dari Program Prioritas dan PHTC dari RPJM Nasional tahun 2025 - 2029. (gambar 3.10.) 236 Gambar 3.10 Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Program Prioritas Nasional. rogram rioritas Kabupaten ulang Bawang Barat
1.Menjamin embangunan Infarstruktur dengan memperhatikan elestarian Lingkungan idup
2.Meningkatkan elayanan Kesehatan dan endidikan Bagi Seluruh Masyarakat ulang Bawang Barat
3.Mengembangkan eternakan menuju ulang Bawang Barat Lumbung ernak di rovinsi Lampung
4.Mengentaskan Kemiskinan dan engendalian Infalasi
5.enanggulangan Stunting
6.Melestarikan budaya, engembangan ekonomi kreatif dan Meningkatkan restasi Oleh Raga
7.Medorong eningkatan UMKM dan memastikan diverisifikasi anaman, dalam pengembangan hilirisasi Industri engolahan
8.Memastikan kerukunan antar umat beragama dan keamanan di tingkat tiyuh terjaga Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwasannya program prioritas yang ditetapkan oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mendukung apa yang menjadi program prioritas Nasional dalam RPJM Nasional tahun 2025-2029. Selain dari program prioritas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah merumuskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai dukungan terhadap PHTC RPJM Nasional, adapun dukungan yang dimaksud akan digambarkan pada gambar dibawah ini.(Gambar 3.11.) 237 Gambar 3.11 Dukungan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap PHTC RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029. Program Hasil Cepat Terbaik Kab. Tulang Bawang Barat
1.Pendidikan Karakter Melalui Kunjungan Forkopinda untuk apel bersama siswa di sekolah – sekolah, Membetuk kelas khusus olahraga sekolah menengah pertama (SMP), Kerjasama dengan sekolah kedinasan milik pemerintah melalui jalur pembibitan dan bea siswa berprestasi, Penyediaan Pendidikan non formal melalui dana APBD dan APBD Desa (tiyuh)
2.Melaksanakan Tubaba Q sehat dan Dukungan untuk Pembangunan RSUD Tulang Bawang Barat
3.Memastikan persediaan pakan ternak dan bibit unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) secara Gratis dengan menggandeng bolo ngarit tubaba, Mejalankan Skolah Lapang pembuatan pupuk organic dan Benih Unggul Perikanan dengan teknologi CBIB.
4.Tubaba Q Berdaya (Fasilitasi KUR), mendorong Bumdes berkembang
5.Pengurangan Sampah Plastik dengan Sedekah Sampah, Melaksanakan Jaga Tiyuh (Ronda Bersama) dan menjalankan Budaya Beduk
6.Pengendalian Harga Bapokting (Bahan Pokok Dan Penting} tersedia di pasaran
7.Melanjutkan Nenemo Mandiri Pangan dan K3W (Kolam, Kebun, Kandang dan Wisata), Pengembangan Nuwo SIP (Rumah Sehat, Indah dan Produktif) dan Gerakan LIMAS, Memastikan Tubaba Ber-Qurban terus meningkat dan berkelanjutan.
8.Dukungan program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), pendirian Sekolah Rakyat (SR) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serata Dukungan Pembangunan 3 Juta Rumah 238 Kemudian sebagai bentuk kesinambungan perencanaan dan pembangunan antara pusat dan daerah khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat, salah satunya dukungan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana disajikan dalam tabel 3.5 dibawah ini. Tabel 3.5 Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan URAIAN NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA Arah Kebijakan Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, Dan Berkelanjutan Serta Pemerintahan Yang Efektif Dan Berintegritas Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor- Sektor Ekonomi Produktif Tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan Sasaran Mempercepat Penurunan Kemiskinan Dan Peningkatan Pemerataan Pengentasan Kemiskinan Tepat Waktu Dan Tepat Sasaran Menurunnya Kemiskinan dan angka pengangguran Indikator Tingkat Kemiskinan: (7-8% Tahun 2025) (4,5-5% Tahun 2029) Tingkat Kemiskinan Ekstrem: (0,5-1 Tahun 2025) (0% Tahun 2029) Angka Kemiskinan: (9,5-10% Tahun 2025) (5,79-6-79% Tahun 2029) Tingkat Kemiskinan : (6,79-7,18 tahun 2025) (6,55 tahun 2030) Kemiskinan Ekstrim : (0,62 tahun 2025) (0,50 tahun 2029) Sasaran Pembangunan Kewilayahan Sumatera: Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi, Serta Kawasan Omoditas Unggulan Potensi : Kelapa Sawit: Sumatera Memiliki Perkebunan Sawit 15 Kabupaten Kota: Pertanian (Arti Luas): - Peningkatan ProduksiPertanian (Padi) - Hilirisasi Yang Dilakukan Petani - Peningkatan Kapasitas Sdm (Petani) - Peningkatan Kapasitas Kop erasi/Bumdes • Pemberian Bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Bantuan Maju Sejahtera (MANTRA) bersumber dari Dana APBD 239 URAIAN NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA Seluas 10,2 Juta Hektare Dan Menghasilkan 67 Persen Produksi Sawit Nasional. • Komoditas Perkebunan Potensial Lainnya: - Karet (70 Persen Produksi Nasional) - Kopi (62 Persen Produksi Nasional) - Tebu (36 Persen Produksi Nasional) - Kelapa (32 Persen Produksi Nasional) • Ketahanan Pangan: Sumatera Berkontribusi 27 Persen Dalam Produksi Beras Nasional, Serta Berkontribusi Sekitar 16 Persen Dalam Produksi Perikanan Nasional. • Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat yang kurang mampu yang bersumber dari Jamkesda dan yang bersumber dari Jamkes Prov dan dari APBN. • Memberikan bantuan kepada Siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah melalui Program Indonesia Pintar PIP • Memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi dan tidak mampu • Memberikan bantuan benih sayuran, pupuk dan pestisida • melaksanakan Pelatihan Usaha bagi Ibu- Ibu Selaku Kepala Keluarga • Akan memberikan bantuan Benih ikan • Bimtek perbibitan ternak sapi • Bimtek pengelolaan pakan ternak • Bimtek pengembangan usaha dan pasca panen Lokus (Kopi & Kelapa) Lampung Barat Lampung Selatan 500 Desa Unit Produksi Pupuk Organik Cair (Penduduk Dengan Kategori Kesejahteraan Desil 1) 24 Desa Penerima Bantuan Dryer Dan 500 KPM Penerima Melalui Program Maju dan Sejahtera Memberikan bantuan benih sayuran, pupuk dan pestisida, Benih ikan, bibit ternak sapi, 240 URAIAN NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA Mocaf Desa Dengan Kelembagaan Desa: (Koperasi/ Bumdes/ Gapoktan/ Pokdarwis, Dst) pengelolaan pakan ternak, Bimtek pengembangan usaha dan pasca panen kepada Kelompok Tani. Selain selaras dengan RPJM Nasional, Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, maka dalam menyusun RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 harus diselaraskan dan mendukung dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029. Sebagai bentuk keselarasan yang dimaksud adalah keselarasan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap RPJMD Provinsi Lampung sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.6 Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat No RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Visi “Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju” ”Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Memperkuat Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Produktif 2 Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif 3 Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradap, Berkeadilan dan Berkelanjutan 4 Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya 5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan 241 Berdasarkan tabel penyelasan yang telah disajikan diatasa dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan antara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dikatakan telah selaras dan saling mendukung dalam pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan oleh masing masing kepala daerah Selajutnya pelaksanaan program prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 sebagai dukungan terhadap program unggulan Gubernur Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025 – 2029 dapat terlihat pada gambar dibawah ini. Gambar 3.12 Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Program Unggulan Gubernur Provinsi Lampung. rogram rioritas Kabupaten ulang Bawang Barat
1.Menjamin embangunan Infarstruktur dengan memperhatikan elestarian Lingkungan idup
2.Meningkatkan elayanan Kesehatan dan endidikan Bagi Seluruh Masyarakat ulang Bawang Barat
3.Mengembangkan eternakan menuju ulang Bawang Barat Lumbung ernak di rovinsi Lampung
4.Mengentaskan Kemiskinan dan engendalian Infalasi
5.enanggulangan Stunting
6.Melestarikan budaya, engembangan ekonomi kreatif dan Meningkatkan restasi Olah Raga
7.Medorong eningkatan UMKM dan memastikan diverisifikasi anaman, dalam pengembangan hilirisasi Industri engolahan
8.Memastikan kerukunan antar umat beragama dan keamanan di tingkat tiyuh terjaga Selain program prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mendukung program unggulan RPJMD Provinsi Lampung pada gambar diatas, maka rumusan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 harus mendukung terhadap PHTC Provinsi Lampung tahun 2025-2029 sebagaimana gambar dibawah ini. 242 Gambar 3.13. Dukungan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap PHTC Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029 Program Hasil Cepat Terbaik Kab. Tulang Bawang Barat
1.Pendidikan Karakter Melalui Kunjungan Forkopinda untuk apel bersama siswa di sekolah – sekolah, Membetuk kelas khusus olahraga sekolah menengah pertama (SMP), Kerjasama dengan sekolah kedinasan milik pemerintah melalui jalur pembibitan dan bea siswa berprestasi, Penyediaan Pendidikan non formal melalui dana APBD dan APBD Desa (tiyuh)
2.Melaksanakan Tubaba Q sehat dan Dukungan untuk Pembangunan RSUD Tulang Bawang Barat
3.Memastikan persediaan pakan ternak dan bibit unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) secara Gratis dengan menggandeng bolo ngarit tubaba, Mejalankan Skolah Lapang pembuatan pupuk organic dan Benih Unggul Perikanan dengan teknologi CBIB.
4.Tubaba Q Berdaya (Fasilitasi KUR), mendorong Bumdes berkembang
5.Pengurangan Sampah Plastik dengan Sedekah Sampah, Melaksanakan Jaga Tiyuh (Ronda Bersama) dan menjalankan Budaya Beduk
6.Pengendalian Harga Bapokting (Bahan Pokok Dan Penting} tersedia di pasaran
7.Melanjutkan Nenemo Mandiri Pangan dan K3W (Kolam, Kebun, Kandang dan Wisata), Pengembangan Nuwo SIP (Rumah Sehat, Indah dan Produktif) dan Gerakan LIMAS, Memastikan Tubaba Ber-Qurban terus meningkat dan berkelanjutan.
8.Dukungan program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), pendirian Sekolah Rakyat (SR) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serta dukungan pembangunan 3 Juta Rumah Gambar 3.12 dan Gambar 3.13 menggambarkan dukungan dari program prioritas dan program hasil cepat terbaik Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat terhadap program unggulan dan program hasil terbaik cepat Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sedangkan untuk program – program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dapat mendukung dari program unggulan Provinsi Lampung 1). Dukungan Terhadap Makan Bergizi Gratis, 2). Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi, 3). Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional, 4). Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan 5). Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal 243 6). Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan, 7). Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan Desa, akan disajikan dalam bentuk matrik yaitu pada tabel dibawah ini. Tabel 3.7 Dukungan Program Perangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Terhadap Program Unggulan Provinsi Lampung No Program Unggulan Prov. Lampung Nama Program Dukungan Untuk Unggala Prov. Lampung Perangkat Daerah Pengampu 1 Dukungan Terhadap Makan Bergizi Gratis
1.Program Pengawasan Keamanan Pangan,
2.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,
3.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
4.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
5.Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan,
6.Program Pengembangan UMKM,
7.Program Administrasi Pemerintah Desa,
8.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,
9.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
1.Dinas Ketahanan Pangan
2.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.Dinas Perikanan
4.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
6.Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perekebunan 2 Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional
1.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,
2.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
3.Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian,
4.Program Penyuluhan Pertanian,
5.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
6.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
7.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri,
8.Program Pengelolaan Sumber Daya Air,
9.Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi,
10.Program Pengembangan UMKM,
11.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
1.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.Dinas Perikanan
3.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 244 No Program Unggulan Prov. Lampung Nama Program Dukungan Untuk Unggala Prov. Lampung Perangkat Daerah Pengampu 3 Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi
1.Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi,
2.Program pengunaan dan pemasaran produk dalam negeri,
3.Program perencanaan dan pembangunan industri,
4.Program Administrasi Desa,
5.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian,
6.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
7.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,
2.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
3.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
4.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 4 Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan Pengelolaan Energi Merupakan Kewenangan di Tingkat Provinsi 5 Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal
1.Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan,
2.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting,
3.Program Perekonomian dan Pembangunan,
4.Program Penyuluh Pertanian,
5.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
6.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
7.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
8.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
1.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,
2.Sekretariat Daerah
3.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
4.Dinas Perikanan
5.Dinas Perhubungan
6.Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan
1.Program Pengelolaan Pendidikan
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan Desa
1.Program Penyelenggaraan Jalan
2.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dari penjelasan diatas terkait penyelarasan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, dan penyelarasan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap Visi dan Misi Gubernur Lampung selajutnya dibawah ini disajikan matrik penyelasaran (sandingan) dari misi Bupati, Gubernur dan Priseden yaitu pada tabel dibawah ini. 245 Tebel 3.8 Penyelarasan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden No Misi Tulang Bawang Barat No Misi (Cita) Provinsi Lampung No Asta Cita Nasional Misi Kab. Ke-2 Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif Cita Ke-1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif ACN Ke-2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. ACN Ke-3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. ACN Ke-5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. ACN Ke-6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Misi Kab Ke-1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Cita Ke-2 Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif ACN Ke-3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. ACN Ke-4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, 246 No Misi Tulang Bawang Barat No Misi (Cita) Provinsi Lampung No Asta Cita Nasional kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Misi Kab Ke-4 Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya Cita Ke-3 Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas ACN Ke-1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Misi Kab Ke-5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan ACN Ke-2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Misi Kab Ke-3 Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif ACN Ke-7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. ACN Ke-8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur 247 3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2025 – 2029 Dalam rangka memberikan arah pembanunan dalam RPJMD, ditentukan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 – 2029. Tujuan dan sasaran pembangunan menuntun kepada pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode pembangunan 5 (lima) tahunan. A. Tujuan Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan hasil atau keadaan yang ingin dicapai dalam periode tertentu sebagai langkah menuju visi misi pembangunan daerah. Tujuan bersifat lebih luas dan tidak spesifik, namun menunjukkan arah dari keseluruhan rencana pembangunan. Biasanya, tujuan ini dikaitkan dengan prioritas pembangunan dan menggambarkan keadaan akhir yang diinginkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun. Adapun tujuan yang dirumuskan untuk visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 ada 5 (lima) tujuan yaitu sebagai berikut : 1) Sumber Daya Manusia Tulang Bawang Barat semakin berkualitas, Inovatif dan Berdaya Saing; 2) Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan; 3) Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transparan; 4) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, dan berbudaya; dan 5) Meningkatnya kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. B. Sasaran Sasaran adalah pernyataan yang lebih spesifik dan terukur terkait tujuan yang ingin dicapai. Sasaran mencerminkan langkah konkret dan memiliki indikator kinerja yang dapat dievaluasi. Sasaran berfungsi sebagai penjabaran lebih rinci dari tujuan untuk memastikan arah yang lebih jelas dalam mencapai visi pembangunan daerah, untuk sasaran dari misi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 dirumuskan kedalam 17 (tujuh belas) sasaran yaitu sebagai berikut : 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 2) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; 3) Meningkanya Iptek dan Inovasi Daerah; 4) Meningkatnya akses layanan keluarga berencana, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak serta kesetaraan gender; 5) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah; 6) Terjaganya stabilitas Ekonomi Makro Daerah; 7) Menurunnya Kemiskinan dan angka pengguran; 8) Meningkatnya produktivitas UMKM dan BUMD; 9) Meningatnya perkembangan desa (tiyuh); 10) Meningkatnya standar kehidupan layak masyarakat; 248 11) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 12) Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah; 13) Meningkatya ketentraman dan ketertiban masyarakat; 14) Meningkatnya pembangunan kebudayaan; 15) Meningkatnya Infrastruktur; 16) Meningkatnya akses dan kualitas layanan irigasi, air bersih dan permukiman; dan 17) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini. 249 Tabel 3.9 Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Terget Capaian Tulang Bawang Barat Kondisi AkhirBaseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Tulang Bawang Barat semakin berkualitas, Inovatif dan Berdaya Saing Indek Pembangunan Manusia (IPM) 70,04 70,85 71,35 71,90 72,35 72,95 73,25 73,25 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 74,23 74,37 74,74 75,11 75,15 75,27 75,60 75,60 Prevalensi Stunting 13,4 12,75 12,15 11,70 11,00 10,65 10,20 10,20 Cakupan kepesertaan JKN (%) 87,23 87,48 87,93 88,25 88,97 89,35 89,92 89,92 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 7,80 7,82 7,92 8,02 8,12 8,13 8,20 8,20 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,12 12,30 12,36 12,42 12,47 12,58 12,72 12,72 250 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Terget Capaian Tulang Bawang Barat Kondisi AkhirBaseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) NA 6,46 6,54 6,58 6,62 6,66 6,70 6,70 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 63,11 63,32 63,32 63,78 64,00 64,50 65,00 65,00 Meningkanya Iptek dan Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) 47,33 (Inovatif) 50,44 (Inovatif) 53,55 (Inovatif) 55,11 (Inovatif) 56,66 (Inovatif) 58,22 (Inovatif) 59,77 (Inovatif) 59,77 (Inovatif) Meningkatnya akses Layanan Keluarga Berencana, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak serta kesetaraan gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,72 89,97 90,21 90,46 90,70 90,95 91,19 91,19 Indeks Perlindungan anak 64,11

(2023)64,60 65,13 65,66 66,20 66,73 66,85 66,85 2 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor- Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,55 4,69 4,76 4,83 4,90 4,97 5,10 5,10 251 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Terget Capaian Tulang Bawang Barat Kondisi AkhirBaseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sektor Ekonomi Produktif menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah Persentase Peningkatan Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 4,1 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 Rasio PDRB Industri Pengolahan 27,25 28,01 28,22 28,43 28,64 28,90 28,93 28,93 Rasio PDRB Perdaganagan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,20 14,40 14,95 15,51 15,75 15,90 16,25 16,25 Pertumbuhan Investasi (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 25% Terjaganya stabilitas Ekonomi Makro Daerah Tingkat Inflasi *) 1,57 2,8-3,5 2,7-3,5 2,6-3,6 2,5-3,5 2,5-3,5 2,5-3,5 2,5-3,5 PDRB Perkapita 52.210 55,57 61,30 68,10 75,30 83,30 92,80 92,80 Rasio Gini 0,297 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 Menurunnya Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan 7,22 6,72- 7,00 6,90- 7,15 6,00- 6,90 5,67- 6,39 5,30- 6,00 4,95- 5,75 4,95- 5,75 252 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Terget Capaian Tulang Bawang Barat Kondisi AkhirBaseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 angka penganguran Kemiskinan Ekstrim 0,69
(2023)0,62 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 0,47 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,12 3,89 3,62 3,52 3,42 3,32 3,22 3,22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 52,05 54,50 55,14 55,79 56,43 57,08 57,75 57,75 Meningkatnya Produktivitas UMKM dan BUMD Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%) 90,36 90,36 90,34 90,33 90,31 90,30 90,29 90,29 Return on aset (ROA) BUMD (%) 3,83 3,89 4,08 4,26 4,52 4,78 5,04 5,04 Rasio Kewirausahaan Daerah 2,42
(2023)2,64 2,75 2,85 2,96 3,07 3,27 3,27 Meningatnya perkembangan Desa (Tiyuh) Persentase Desa Mandiri (%) 18 22 24 29 30 34 36 36 Meningkatnya Standar Kehidupan Layak Masyarakat Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan 9,646 9,852 9,995 10,115 10,345 10,678 10,958 10,958 253 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Terget Capaian Tulang Bawang Barat Kondisi AkhirBaseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3 Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transparan Indeks RB B (67,53) B (68,50) B (68,95) B (69,35) B (69,75) B (69,95) BB (70,15) BB (70,15) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Reformasi Hukum 45,36 60,24 67,68 75,12 82,56 90,00 90,10 90,10 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 64,42 65 67 69 72 75 76 76 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,49 (cukup) 2,66 (Baik) 2,83 (Baik) 3,00 (Baik) 3,17 (Baik) 3,34 (Baik) 3,51 (Sangat Baik) 3,51 (Sangat Baik) Indeks Pemerintahan Digital 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 Indeks Pelayanan Publik 3,42 (B-) 3,52 (B) 3,62 (B) 3,72 (B) 3,82 (B) 3,92 (B) 4,02 (A-) 4,02 (A-) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 3,26 3,27 3,28 3,30 3,31 3,34 3,35 3,35 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Nilai SAKIP B (60,19) B (60,79) B (61,39) B (61,99) B (62,59) B (63,19) B (63,79) B (63,79) Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Maturitas SPIP (3,036) 3,25 3,32 3,35 3,37 3,40 3,45 3,45 Indeks Kepuasan Masyarakat 76,74 (Baik) 76,97 (Baik) 77,20 (Baik) 77,43 (Baik) 77,66 (Baik) 77,89 (Baik) 78,12 (Baik) 78,12 (Baik) 254 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Terget Capaian Tulang Bawang Barat Kondisi AkhirBaseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah IKKD) NA NA 70 72 74 76 78 78 4 Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, dan berbudaya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 76,2
(2023)76,80 77,08 77,37 77,66 77,95 78,23 78,23 Meningkatya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kriminalitas (Rasio) 150,65 122,93 120,91 118,88 116,86 114,83 112,80 112,80 Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah) 40% 44% 48% 52% 56% 60% 60% Indeks Risiko Bencana (IRB) 120,28 119,91 118,8 117,69 116,58 114,36 113,25 113,25 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) 65% 65,50% 66% 66,50% 67% 67,50% 68% 68% 255 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Terget Capaian Tulang Bawang Barat Kondisi AkhirBaseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Persentase Kelompok Seni Yang Aktif Terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun Terakhir NA 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95% 5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) C (72,45) C (74,45) C (76,45) B (78,45) B (80,45) B (82,45) B (84,45) B (84,45) Meningkatnya Infrastruktur Persentase Jalan Mantap Kabupaten 43,90 43,90 44,34 44,79 45,23 45,69 46,69 46,69 Pesentase Panjang Jalan Yang Dilengkapi Fasilitas Keselamatan NA 79% 82,25% 85,50% 88,75% 92% 95% 95% Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Minum dan Permukiman Persentase Luas Areal Fungsi Irigasi Dalam Kondisi Baik 40,66 40,83 40,88 41,00 41,02 41,94 42,53 42,53 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses 2,28 2,31 2,38 2,45 2,53 2,62 2,62 256 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Terget Capaian Tulang Bawang Barat Kondisi AkhirBaseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Terhadap Air Minum Aman Persentase Rumah Layak Huni di Tangani 43,67 46,35 49,03 51,71 54,39 57,08 59,76 59,76 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,89 66,80 67,05 67,31 67,56 67,81 68,06 68,06 257 Perumusan tujuan dilakukan dengan beberapa tahapan. Dimulai dengan menganalisis visi dan misi kepala daerah, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan, lalu merumuskan arah pembangunan. Perumusan sasaran diawali dengan menentukan sasaran yang spesifik dan dapat diukur menggunakan indikator kuantitatif. Kemudian menentukan batas waktu pencapaian agar mudah dalam mengevaluasi pada akhir periode RPJMD. Tahap akhir dalam penentuan sasaran yakni memastikan bahwa sasaran dapat diterjemahkan ke dalam program kerja atau kegiatan yang real dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. 3.1.3.Keselarasan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. A. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Renstra PD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025- 2029 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya RPJMD adalah rencana induk pembangunan suatu daerah, sedangkan Renstra PD adalah rencana operasional masing- masing perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. B. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Keterkaitan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat ialah RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjabarkan perencanaan dari RPJMD pada setiap tahunnya, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain RPJMD dan RKPD sama-sama bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah dimana RPJMD merupakan peta besar yang menunjukkan tujuan dan arah perjalanan pembangunan daerah selama 5 tahun sedangkan RKPD merupakan rencana perjalanan tahunan yang lebih detail, berisi daftar kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam peta besar RPJMD. Keterkaitan antara dokumen Perencanaan Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat digambarkan pada gambar 3….. yaitu sebagai berikut. 258 Gambar 3.13 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya. C. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023- 2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mulai dari Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, merupakan dokumen perencanaan spasial dalam lingkup waktu 20 (dua puluh) tahun, yang sangat terkait erat dengan RPJMD untuk itu RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat disinkronka dengan RTRW tahun 2023 – 2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat, adapun keterhunungan antara dokumen tersebut disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini. Tabel 3.10 Sinkronisasi RPJMD tahun 2025-2029 dengan RTRW tahun 2023- 2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024) Visi Misi PROGRAM Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju

1.Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif
2.Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi 259 RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024) Visi Misi PROGRAM – Sektor Ekonomi produktif inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; sosialisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Pengendalian secara ketat alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi kawasan tanaman pangan Penelitian dan pengembangan kawasan perkebunan pengembangan kawasan perkebunan berbasis agropolitan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikan dan pola tanam pengembangan agribisnis Tanaman Tangan pengembangan agribisnis Hortikultura pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Hortikultura Pengembangan kegiatan perkebunan pengembangan agribisnis Perkebunan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengembangan agribisnis di Kawasan Perikanan Budi Daya Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan peningkatan pengelolaan budi daya perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budidaya Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pengembangan dan peningkatan Kawasan Industri Lambu Kibang 260 RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024) Visi Misi PROGRAM pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri Program Perekonomian Dan Pembangunan pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pengembangan, penataan dan pemantapan kawasan pariwisata Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreati Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengendalian dan Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengembangan peternakan skala kecil di Kawasan Permukiman Perdesaan
3.Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif
4.Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya Program Penanggulangan Bencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana Program Penanganan Bencana Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; Pengembangan sistem pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.
5.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Panaragan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Panaragan Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Panaragan 261 RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024) Visi Misi PROGRAM Penyusunan Revisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Panaragan Perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Pusat Pelayanan Kawasan antara lain di: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Daya Murni Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Daya Murni Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Kibang Budi Jaya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Kibang Budi Jaya Perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain di: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya. Pengembangan dan Pemantapan Sistem Pusat Permukiman di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Kawasan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perumahan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya. Penetapan batas Kawasan Perlindungan Setempat penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai Pemetaan zona Kawasan Permukiman Perkotaan eksisiting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten Pengembangan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) 262 RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024) Visi Misi PROGRAM pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Program Pengembangan Permukiman Pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perkotaan Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan Pengembangan dan Pemantapan Sistem Pusat Permukiman Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Panaragan Pembangunan dan pengembangan kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik Pembangunan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Panaragan Pengembangan dan peningkatan kawasan agropolitan Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawsan permukiman di kawasan strategis Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan. perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan Pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada Kawasan Permukiman Perkotaan Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan Pemenuhan RTH 20% dalam Kawasan Permukiman Perdesaan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Kawasan di Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan Pengembangan dan Penataan Kawasan Perumahan di Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Panaragan. 263 RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024) Visi Misi PROGRAM Pengaturan dan Pemantapan Kegiatan Perdagangan dan Jasa di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Panaragan Peremajaan Kota dan Revitalisasi Fungsi Kawasan di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Panaragan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Pusat Pelayanan Kawasan antara lain: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya. Peremajaan Kota dan Revitalisasi Fungsi Kawasan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan embung/situ/danau/waduk Pembangunan dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan embung/situ/danau/waduk pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir Pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer Pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer Pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Sekunder Program penyelenggaraan jalan dan jembatan di Jalan Lokal Primer 264 RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024) Visi Misi PROGRAM Program penyelenggaraan jalan dan jembatan di Jalan Lingkungan Primer PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Unit Air Baku Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Unit Distribusi Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sumur Pompa Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengembangan layanan internet Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) pengembangan, pemeliharan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Program Pengelolaan Persampahan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan. Program Perencanaan Lingkungan hidup Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindugan dan pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Drainase Primer Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Drainase Sekunder Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Drainase Tersier 265 RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024) Visi Misi PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan embung/situ/danau/waduk Pembangunan dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan embung/situ/danau/waduk pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai Program Kawasan Permukiman Penyusunan Materi Teknis dan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Program Pengembangan Perumahan Pemetaan zona Kawasan Permukiman Perkotaan eksisiting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Pengembangan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh identifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan Pemenuhan RTH 20% dalam Kawasan Permukiman Perdesaan Program Pengelolaan Pelayaran Pengembangan dan pemantapan Alur- Pelayaran Kelas III antara lain: Pagar Dewa-arah menggala; dan Pagar Dewa-sungai Way Kanan. Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yakni Dermaga Pagar Dewa, Dermaga Karta, Dermaga Penumangan, dan Dermaga Panaragan Sumber : RT/RW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043 Selain disinkronkan dengan RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 – 2043, RPJMD tahun 2025 – 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat juga disinkronkan dengan RTRW Provinsi Lampung sebagaimana yang disajikan pada tabel dibwah ini. 266 Tabel 3.11 Sinkronisasi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RTRW Tahun 2023-2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat dan RTRW tahun 2023-2043 Provinsi Lampung RANWAL RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2029) INDIKASI PROGRAM PERDA NO 14 Tahun 2023 TTG RTRW PROV LAMPUNG 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2027) Visi Misi PROGRAM Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju
2.Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengendalian secara ketat alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kawasan Pertanian berupa Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi kawasan tanaman pangan Perwujudan Kawasan Pertanian, Kawasan Pertanian berupa Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan pengembangan kawasan perkebunan berbasis agropolitan Kawasan Pertanian berupa Pengembangan Kawasan Perkebunan Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Perwujudan Kawasan Perikanan,Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Tangkap, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan Pengembangan kawasan perikanan yang memperhatikan lingkungan peningkatan pengelolaan budi daya perikanan Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Budidaya, Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Pengembangan dan peningkatan Kawasan Industri Lambu Kibang Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri berupa Kawasan Industri Tulang Bawang Barat 267 RANWAL RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2029) INDIKASI PROGRAM PERDA NO 14 Tahun 2023 TTG RTRW PROV LAMPUNG 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2027) Visi Misi PROGRAM Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pengembangan, penataan dan pemantapan kawasan pariwisata Pengembangan kawasan pariwisata berupa destinasi pariwisata daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya, Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di Kabupaten lampung Timur dan KPPD di Kabupaten
5.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis Pembinaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan Perwujudan Kawasan Permukiman, Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Pemenuhan RTH 20% dalam Kawasan Permukiman Perdesaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Kawasan di Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 268 RANWAL RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2029) INDIKASI PROGRAM PERDA NO 14 Tahun 2023 TTG RTRW PROV LAMPUNG 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2027) Visi Misi PROGRAM Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer Perwujudan Sistem Jaringan Jalan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) SP. Bujung Tenuk - BTS. Kab. Lamteng/Kab.TL Bawang; Pemantapan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, Kolektor Primer Tiga (JKP-3), Panaragan Jaya - Sp. Panaragan; Penumangan - Tegal Mukti; Sp. Tujok - Panaragan Jaya; Bandar Sakti – Sp. Daya Murni; Sp. Daya Murni – Gunung Batin; aaaa. Adijaya – Tulang Randu; Penumangan – Unit VI; Sp. Unit VIII – Gedong Aji; Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Unit Distribusi Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Penyusunan dokumen perencanaan Jaringan, Rencana Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan Perwujudan Kawasan Permukiman, Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 269 RANWAL RPJMD 2025 - 2029 INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2029) INDIKASI PROGRAM PERDA NO 14 Tahun 2023 TTG RTRW PROV LAMPUNG 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2027) Visi Misi PROGRAM Dan Utilitas Umum (Psu) Pemenuhan RTH 20% dalam Kawasan Permukiman Perdesaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Program Pengelolaan Pelayaran Pengembangan dan pemantapan Alur- Pelayaran Kelas III antara lain: Pagar Dewa- arah menggala; dan Pagar Dewa-sungai Way Kanan. Pemanfaatan penggunaan pinggiran sungai untuk kegiatan kepelabuhan Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yakni Dermaga Pagar Dewa, Dermaga Karta, Dermaga Penumangan, dan Dermaga Panaragan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau, Pelabuhan Pagar Dewa; Pelabuhan Karta; Pelabuhan Panaragan; Pelabuhan Penumangan; Sumber : RTRW Tulang Bawang Barat dan RTRW Provinsi Lampung 270 3.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas 3.2.1. Arah Kebijakan Arah Kebijakan merupakan sesuatu yang ditetapkan sebagai panduan atau garis besar strategis dalam mencapai tujuan tertentu, hal ini adalah suartu prinsip-prinsip mendasar yang memandu suatu organisasi, pemerintah, atau individu dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan. Secara umum, arah kebijakan berfungsi sebagai petunjuk (Kompas). Ia tidak merinci setiap langkah yang harus diambil, tetapi memberikan kerangka kerja yang jelas tentang ke mana tujuan akhir dan bagaimana cara mencapainya secara umum. Arah kebijakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan rumusan perencanaan yang menyeluruh tentang bagaimana pemerintah daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, dan dirancang untuk menjawab tantangan serta peluang lima tahun ke depan yang disusun dalam rangkaian kerja untuk menjabarkan misi yang selaras dengan strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025–2029, adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025- 2029 disajikan dalam bentuk matrik tabel yang telah disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencaangna Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu pada tabel 3.12. dibawah ini. Tabel 3.12 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 No Misi Arah Kebijakan Ket 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pemdidikan serta Kesehatan Dalam Peningkatan Kualitas SDM 2 Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Ekonomi Produktif 3 Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Asas, dan Kolaboratif 4 Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya 5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang merata dengan memperhatikan keberlanjutan. 271 3.2.2. Strategi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, maka selain arah kebijakan disusun juga strategi yang selaras dengan arah kebijakan. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Strategi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawag Barat disusun dalam tahapan pembangunan, yaitu tahapan I (tahun 2026) hingga tahapan V (tahun 2030). Penahapan strategi pembangunan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan secara terukur dan konsisten. Dengan adanya pembangian tahap pembangunan menjadi 5 (lima) tahapan, maka strategi pembangunan lebih fokus pada pencapaian tujuan spesifik di setiap tahapan, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Setiap tahap pembangunan diarahkan untuk memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan daya saing ekonomi, menuntaskan pelayanan dasar, serta memastikan keberlanjutan pembangunan sosial dan lingkungan menuju perwujudan Tulang Bawang Barat yang Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju, adapun untuk penahapan strategi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026-2030 ditampilkan melalui tabel di bawah ini. 272 Tabel 3.13 Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)Visi : Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 1 Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pemdidikan serta Kesehatan Dalam Peningkatan Kualitas SDM Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat

1.Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan Dasar.
2.Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan
3.Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
4.Pengendalian penyakit tidak menular, gangguan
1.Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan Dasar.
2.Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan
3.Memperluas usaha pelayanan promotif- preventif dan membudayakan kebiasaan prilaku hidup sehat, dengan memenuhi ketersediaan air minum dan sanitasi, Kesehatan, ruang terbuka hijau, dan
1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan.
2.Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan Dasar.
3.Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan
4.Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan.
1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan.
2.Pendampigan peran lintas sektor dalam peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan
3.Meningkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan
4.Memberdayakan masyarakat local untuk menjadi tenaga Kesehatan yang siap ditempatkan di
1.Memastikan keberlanjutan dari program-program yang telah berjalan dalam pelayanan Masyarakat terutama Kesehatan
2.Memperkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang bertugas di pelayanan primer Kesehatan
3.Pengembangan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan 273 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)mental, dan penyakit menular melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya

5.Meningkatkan dan pemertaan akses pelayanan Kesehatan universal.
6.Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana -prasarana pelayanan Kesehatan rujukan yang memadai serta terjangkau (Rumah Sakit Umum Daerah) fasilitas koloboratif pendukung Kesehatan
4.Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
5.Miningkatkan dan pemerataan kompetensi tenaga Kesehatan
6.Peningkatan kualitas pelyanan Kesehatan berbasis teknologi serta distribusi tenaga Kesehatan yang merata
7.Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk.
8.Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana -
5.Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningaktan layanan kesehatan
6.Memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
7.Mendorong penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
8.Medorong pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Transformasi Kesehatan pelayanan Kesehatan primer
5.Memperkuat budaya hidup sehat di masyarakat serta pengembangan kualitas dan akses sanitasi
6.Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan.
7.Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan
8.Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan. bioteknologi untuk Kesehatan
4.Penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi, dan respon terutama untuk kedaruratan kesehatan dan dampak perubahan iklim.
5.Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan belanja strategis untuk mendukung pencapaian target 274 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)prasarana pelayanan Kesehatan rujukan yang memadai serta terjangkau (Rumah Sakit Umum Daerah)

9.Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk
9.Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningaktan layanan kesehatan
10.Memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
11.Mendorong penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
12.Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk pembangunan Kesehatan.
6.Memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
7.Mendorong penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
8.Medorong pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Transformasi Kesehatan
9.Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk 275 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

1.Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Pendididikan
2.Meningkatkan akses layanan untuk Pendidikan di daerah bukan perkotaan
3.Percepatan wajib belajar 13 tahun (satu tahun pra sekolah dan dua belas tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah/SD&SM P).
4.Pengembangan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
1.Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Pendididikan
2.Meningkatkan akses layanan untuk Pendidikan di daerah bukan perkotaan
3.Peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Usia Dini dan wajib belajar Sembilan tahun (SD&SMP).
4.Penguatan kurikulum Pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang berbasis pengembangan karakter, minat dan bakat siswa
5.Peningkatan kompetensi tenaga pendidik (guru) serta tenaga kependidikan
1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga pendidik,
2.Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas pendidikan.
3.Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningaktan layanan pendidikan.
4.Pemberdayaan masyarakat lokal yang diarahkan untuk menjadi guru dan tenaga kependidikan berkualitas
1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga pendidik.
2.Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas pendidikan.
3.Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningaktan layanan pendidikan.
4.Memperkuat Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan terutama untuk
1.Memastikan keberlanjutan dari program-program yang telah berjalan dalam pelayanan Masyarakat untuk Pendidikan
2.Memperkuat inovasi dalam peningkatan kualitas pendidikan.
3.Memperkuat pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningaktan layanan
4.Memperkuat program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket 276 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)(SD dan SMP) yang memenuhi standar serta aman dari bencana termasuk adanya transportasi khusus untuk peserta didik yang sesuai dengan karakter wilayah dan pemerataan akses.

5.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pendidikan dasar dan Menengah serta ketersediaan sarana prasaran Pendidikan yang memadai dan terjangkau
6.Memberikan bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik khusunya bagi
6.Peningkatan kualifikasi dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja
7.Meningkatkan program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
8.Mengadakan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan
9.Mendorong dan mendukung pendidikan anak usia
5.Memperluas program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
6.Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mengembangkan pembelajaran, dan memanfaatkan aplikasi edukasi untuk memperluas jangkauan pendidikan pendidikan dasar (SD & SMP)
5.Memperkuat program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
6.Memperluas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mengembangkan pembelajaran, dan A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
5.Memperkuat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mengembangkan pembelajaran, dan memanfaatkan aplikasi edukasi untuk memperluas jangkauan pendidikan 277 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)masyarakat yang berprestasi atau yang memiliki penghasilan rendah

7.Mendorong program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
8.Menyusun regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya
10.Mendorong penegakkan regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat
11.Mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan kebijakan yang tepat.
7.Mendorong dan mendukung pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya
8.Mendorong penegakkan regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat memanfaatkan aplikasi edukasi untuk memperluas jangkauan pendidikan
7.Mengadakan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan
8.Memperkuat dukungan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya
9.Memperkuat penegakkan
6.Melakukan evaluasi terhadap kualitas pendidikan dan akreditasi lembaga pendidikan untuk memastikan standar terpenuhi dan mendorong perbaikan berkelanjutan
7.Memperkuat dukungan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya
8.Memperkuat penegakkan regulasi serta kebijakan yang mendukung 278 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat

10.Mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan kebijakan yang tepat. tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat Meningkatkan Iptek dan Inovasi Daerah
1.Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah
2.Mendorong penelitian dan
1.Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah
2.Mendorong penelitian dan pengembangan
1.Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah
2.Mendorong penelitian dan
1.Mendorong penelitian dan pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga
1.Mendorong penelitian dan pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga 279 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga

3.Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah
4.Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset.
5.Penyusunan Kebijakan IPTEK dan Inovasi Daerah dengan merumuskan kebijakan dan strategi daerah yang (litbang) di perguruan tinggi, lembaga pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga
3.Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah
4.Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset.
5.Melibatkan generasi muda melalui kompetisi sains dan inovasi, program mentoring, dan dukungan terhadap startup berbasis teknologi. pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga
3.Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah
4.Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset.
5.Melibatkan generasi muda melalui kompetisi sains dan inovasi, program mentoring, dan pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga
2.Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah
3.Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset.
4.Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator dengan pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga
2.Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah
3.Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset.
4.Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator 280 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)jelas dan terarah untuk mendukung pengembangan IPTEK dan inovasi.

6.Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan komersialisasi inovasi.
7.Penguatan Sinergi Antar-Lembaga dalam perumusan dan implementasi kebijakan IPTEK dan inovasi.
6.Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator dengan calon investor atau pengguna teknologi.
7.Penyusunan Kebijakan IPTEK dan Inovasi Daerah dengan merumuskan kebijakan dan strategi daerah yang jelas dan terarah untuk mendukung pengembangan IPTEK dan inovasi.
8.Penguatan Sinergi Antar-Lembaga dalam perumusan dan implementasi kebijakan IPTEK dan inovasi. dukungan terhadap startup berbasis teknologi.
6.Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator dengan calon investor atau pengguna teknologi.
7.Edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan KI (paten, merek, hak cipta). Sediakan layanan konsultasi dan bantuan pendaftaran KI
8.Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang calon investor atau pengguna teknologi.
5.Edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan KI (paten, merek, hak cipta). Sediakan layanan konsultasi dan bantuan pendaftaran KI
6.Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan dengan calon investor atau pengguna teknologi.
5.Edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan KI (paten, merek, hak cipta). Sediakan layanan konsultasi dan bantuan pendaftaran KI
6.Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan 281 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan komersialisasi inovasi. komersialisasi inovasi. komersialisasi inovasi. Meningkatkan akses layanan keluarga berencana, kualitas hidup, dan perlindungan terhadap perempuan, anak serta kesetaraan gender

1.Memperkuat sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak.
2.Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak
3.Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko
4.Peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku
1.Memperkuat sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak.
2.Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak
3.Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko
4.Peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas
1.Optimalisasi sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak.
2.Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak
3.Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko
4.Penguatan pemahaman dan perubahan perilaku
1.Optimalisasi sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak.
2.Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak
3.Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko
4.Penguatan pemahaman dan
1.Evaluasi sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak.
2.Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak
3.Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko 282 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

5.Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
6.Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak
7.Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
5.Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
6.Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak
7.Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit.
8.Memperluas akses pendidikan yang berkualitas, dengan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
5.Penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
6.Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak
7.Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
5.Penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
6.Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak
7.Memberikan edukasi tentang pentingnya
4.Optimalisasi pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
5.Evaluasi Pelaksanan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
6.Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau 283 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

8.Memperluas akses pendidikan yang berkualitas, dengan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah bagi anak Perempuan.
9.Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa keterampilan digital, bagi perempuan.
10.Mendorong pembentukan dan penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat
11.Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu bagi anak Perempuan.
9.Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa keterampilan digital, bagi perempuan.
10.Mendorong pembentukan dan penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat
11.Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
8.Memperluas akses pendidikan yang berkualitas, dengan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah bagi anak Perempuan.
9.Mendorong pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih dan fasilitas sanitasi di fasilitas publik dan sekolah, dengan mempertimbangka n kebutuhan perempuan dan anak.
10.Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit.
8.Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa keterampilan digital, bagi perempuan.
9.Memberikan dukung perempuan dalam memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
10.Menghubungkan UMKM perempuan dengan pasar yang lebih luas, baik oleh perempuan dan anak
7.Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit.
8.Memberikan dukung perempuan dalam memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
9.Menghubungkan UMKM perempuan dengan pasar yang lebih luas, baik daring maupun luring.
10.Melaksanakan gerakan 284 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif

12.Bangun jejaring sistem rujukan antar lembaga agar korban Kekerasan perempuan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
13.Mengumpulkan dan menganalisis data secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia untuk (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif
12.Perkuat jejaring sistem rujukan antarlembaga agar korban Kekerasan perempuan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
13.Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan.
14.Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
15.Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, keterampilan digital, bagi perempuan.
11.Memberikan dukung perempuan dalam memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
12.Menghubungkan UMKM perempuan dengan pasar yang lebih luas, baik daring maupun luring.
13.Melaksanakan gerakan kampanye kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi, siber) dan cara pencegahan.
14.Mendorong pembentukan dan daring maupun luring.
11.Melaksanakan gerakan kampanye kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi, siber) dan cara pencegahan.
12.Penguatan unit- unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat
13.Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah kampanye kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi, siber) dan cara pencegahan.
11.Penguatan unit- unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat
12.Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 285 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)mengidentifikasi kesenjangan gender dan merumuskan kebijakan yang tepat.

14.Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan.
15.Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
16.Pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
17.Pemberdayaan perempuan, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan,
18.Peningkatan partisipasi Perempuan di berbagai bidang pembangunan penguatan unit- unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat
15.Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif
16.Optimaliassi jejaring sistem rujukan antarlembaga agar korban Kekerasan perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif
14.Optimasliasi jejaring sistem rujukan antar lembaga agar korban mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
15.Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses penanganan kasus kekerasan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif
13.Bangun dan perkuat jejaring sistem rujukan antarlembaga agar korban mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
14.Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses penanganan kasus kekerasan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi 286 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

17.Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan.
18.Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
16.Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan.
17.Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
15.Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan.
16.Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mendorong Terciptanya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga
1.Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan
2.Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian
3.Penyediaan sarana prasarana olahraga
1.Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan
2.Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian
3.Penyediaan sarana prasarana olahraga
1.Penguatan Sistem Pembinaan organisasi kepemudaan
2.Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian
3.Pengembangan sarana prasarana olahraga
1.Penguatan Sistem Pembinaan organisasi kepemudaan
2.Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian
1.Penguatan Sistem Pembinaan organisasi kepemudaan
2.Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian 287 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

4.Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga
5.Membangun sinergi organisas Olahraga
6.Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.
4.Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga
5.Membangun sinergi organisas Olahraga
6.Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.
4.Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga
5.Membangun sinergi organisas Olahraga
6.Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.
3.Pengembangan sarana prasarana olahraga
4.Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga
5.Membangun sinergi organisas Olahraga
6.Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.
3.Pengembangan sarana prasarana olahraga
4.Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga
5.Membangun sinergi organisas Olahraga
6.Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi. Mi i 2 “Menin at an rodu tivita dan a a Sain Se tor-Se tor E ono i rodu tif” Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Ekonomi Produktif Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan (Pertanian, Peternakan dan Perikanan)
1.identifikasi kebutuhan pelatihan bagi petani, peternak, dan perikanan.
2.Melaksanakan pelatihan secara intensif tentang praktik terbaik dalam budidaya, penggunaan
1.Membuat Pusat Pembelajaran Komunitas di tingkat desa yang dikelola oleh penyuluh.
2.Mempermudah akses pelaku usaha ke program kredit mikro atau pembiayaan dari perbankan
1.Mendorong pelaku usaha (pertanian, Peternakan dan Perikanan) untuk mengolah hasil mentah menjadi produk bernilai tambah
2.Jalin kemitraan strategis dengan sektor swasta guna
1.Fasilitasi pengurusan sertifikasi produk (misalnya, PIRT, BPOM) agar produk dapat masuk ke pasar yang lebih besar.
2.Mengembangkan "Agregator Lokal" yang dikelola oleh
1.Mendorong penggunaan teknologi Smart Farming atau Smart Fishery yang terjangkau untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi 288 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)teknologi sederhana dan manajemen keuangan dasar.

3.Petakan dan perbaiki infrastruktur dasar untuk pertanian, peternakan dan perikanan
4.Mengumpulkan data akurat mengenai potensi lahan, jumlah populasi ternak, dan hasil perikanan.
5.Mendorong penggunaan teknologi modern pertanian, Perikanan dan Peternakan dan penggunaan bibit unggul.
6.Mempermudah akses petani dengan bunga rendah
3.Perkenalkan aplikasi sederhana untuk pencatatan transaksi dan manajemen stok.
4.Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas
5.Mempermudah akses petani terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau,
6.Mendorong petani untuk asuransi pertanian dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen
7.Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan menjamin ketersediaan pasar yang stabil dan harga yang lebih baik
3.pelatihan tentang pemasaran digital, mulai dari cara membuat foto produk yang menarik, branding produk lokal, hingga penggunaan media sosial untuk promosi.
4.Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas
5.Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di daerah
6.Mempermudah akses petani komunitas atau BUMDes. Yang bertugas mengumpulkan produk dari para petani, peternak, dan nelayan, lalu mendis tribusikannya ke pasar yang lebih luas
3.Mengenbangkan platform penjualan online khusus untuk produk lokal atau bekerja sama dengan marketplace yang sudah ada untuk memperluas jangkauan pasar
4.Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas
2.Mendorong penggunaan model ekonomi sirkular yang memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai untuk mengurangi biaya produksi dan dampak lingkungan.
3.Membuat kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan bibit unggul, varietas tanaman yang tahan hama, atau teknik budidaya yang lebih efisien
4.Memperluas Pengembangan 289 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau,

7.Mengarahkan petani untuk asuransi pertanian dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen
8.Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau.
7.Membangun infrastruktur pemasaran dan memfasilitasi akses petani ke pemasaran online
8.Memperkuat kelompok tani, koperasi pertanian, atau badan usaha milik petani lainnya
9.Mengarahkan petani untuk asuransi pertanian dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen
10.Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif
5.Memperkuat Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di daerah
6.Memperluas Kemudahan akses petani terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau,
7.Memperkuat kelompok tani, koperasi pertanian, atau badan usaha milik petani lainnya
8.Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan industri pengolahan hasil pertanian di daerah
5.Memperluas Kemudahan akses petani terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau, 290 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)dari alih fungsi lahan Meningkatkan peran investasi terhadap ekonomi daerah

1.Penguatan dasar dan pondasi pelayanan perizinan dan Investasi
2.Pengembangan Kawasan Industri
3.Pembangunan infrastruktur dasar
4.Penataan kelembagaan dan konsolidas kebijakan
5.Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi
1.Diversifikasi investasi di sektor teknologi, dan pariwisata, melalui insentif dan kebijakan investasi
2.Membentuk kemitraan strategis untuk menarik investasi.
3.Pengembangan kawasan pariwisata guna meningkatkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif
4.Perluasan Promosi dan Fasilitasi Investasi
1.Peningkatan Realisasi Persebaran Investasi
2.Optimalisasi pengembangan sektor industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian dan Perikanan
3.Mendoron Implementasi industri yang mengadopsi teknologi canggih
4.Peningkatan pembangunan fasilitas konektifitas wilayah ditetapkan untuk industry
1.Peningkatan Realisasi dan Persebaran Investasi
2.mendorong investasi yang ramah lingkungan dan penerapan teknologi energi terbarukan
3.Transformasi ekonomi berkelanjutan
1.Penguatan regulasi kebijakan dan efektivitas strategi yang diterapkan
2.Pengembangan rencana investasi jangka panjang berdasarkan perubahan dinamika pasar
3.Pengembangan pusat inovasi dan riset di bidang teknologi informasi untuk mendukung investasi jangka panjang 291 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

5.Penguatan Inovasi Layanan dan Reformasi Birokrasi Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro
1.Mendorong tim pemantau untuk mematau harga secara berkala.
2.Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan.
3.Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain.
4.Melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna
1.Memperkuat tim pemantau untuk mematau harga secara berkala.
2.Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan.
3.Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain.
4.Memperkuat koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna
1.Memperkuat tim pemantau untuk mematau harga secara berkala.
2.Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan.
3.Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain.
4.Memperkuat koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna
1.Memaksimalkan tim pemantau untuk mematau harga secara berkala.
2.Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan.
3.Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain.
4.Memaksimalkan koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi
1.Memaksimalkan tim pemantau untuk mematau harga secara berkala.
2.Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan.
3.Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain.
4.Memaksimalkan koordinasi untuk mendapatkan 292 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)menyusun kebijakan.

5.Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan birokrasi
6.Mendorong Kemudahan dan kecepatan proses perizinan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha
7.Mendorong Kawasan transmigrasi dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru menyusun kebijakan.
5.Fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dan keunggulan komparatif di daerah.
6.Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah
7.Mendorong adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor
8.Mendorong masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal. menyusun kebijakan.
5.Memperluas Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah
6.Memperkuat adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor
7.Memperluas Jangkauan masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.
8.Memperluas akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pendampingan terkini guna menyusun kebijakan.
5.Memperkuat Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah
6.Memperkuat adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor
7.Memperluas Jangkauan masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.
8.Memperluas akses permodalan, pelatihan manajemen, dan informasi inflasi terkini guna menyusun kebijakan.
5.Memaksimalkan Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah
6.Memaksimalkan adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor
7.Memaksimalkan Jangkauan masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.
8.Memaksimalkan akses 293 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

9.Memberikan akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pendampingan pemasaran bagi UMKM
10.Penetapan Kawasan Transmigrasi
11.Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema transmigrasi yang lebih fleksibel
12.Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain
13.Melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna pemasaran bagi UMKM
9.Pembangunan Kawasan Transmigrasi
10.Memperluas Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema pendampingan pemasaran bagi UMKM
9.Pengembangan Kawasan Transmigras
10.Memperluas Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema permodalan, pelatihan manajemen, dan pendampingan pemasaran bagi UMKM
9.Memaksimlakan Pengembangan Kawasan Transmigras
10.Memperluas Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema 294 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)menyusun kebijakan. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Penganguran

1.Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasanan yang memadai dan guru yang kompeten.
2.Menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional.
3.Memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
4.Memastikan seluruh masyarakat,
1.Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasanan yang memadai dan guru yang kompeten.
2.Menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional.
3.Memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
4.Memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok
1.Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasanan yang memadai dan guru yang kompeten.
2.Memperluas pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional.
3.Memperluas beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
4.Memastikan seluruh masyarakat,
1.Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasanan yang memadai dan guru yang kompeten.
2.Memperluas pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional.
3.Memperluas beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
4.Memastikan seluruh
1.Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasanan yang memadai dan guru yang kompeten.
2.Memaksimalkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional.
3.Memperluas beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi 295 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

5.Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya.
6.Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin.
7.Mendorong pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
5.Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya.
6.Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin.
7.Memberikan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pendampingan bisnis, dan fasilitas terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
5.Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya.
6.Memperluas akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin.
7.Memperluas pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, masyarakat, terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
5.Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya.
6.Memperluas akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani anak-anak dari keluarga miskin.
4.Memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
5.Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya.
6.Memperkuat akses terhadap sanitasi layak 296 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM.

8.Mendorong Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin.
9.Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya pemasaran bagi UMKM.
8.Mendorong Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin.
9.Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas.
10.Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM.
8.Memperluas Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin.
9.Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya pengeluaran keluarga miskin.
7.Memperluas pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM.
8.Memperkuat Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin.
7.Meningkatkan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM.
8.Meningkatkan Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat 297 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)meningkatkan produktivitas.

10.Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi.
11.Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko.
12.Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi.
11.Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko.
12.Mendorong pertumbuhan sektor- sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.
13.Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan
14.Mengembangkan pusat informasi yang meningkatkan produktivitas.
10.Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi.
11.Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko.
12.Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam sebagai investasi pada SDM keluarga miskin.
9.Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas.
10.Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi.
11.Mendorong kepesertaan tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin.
9.Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas.
10.Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja 298 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)menyerap tenaga kerja.

13.Melatih kemampuan non- teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan
14.Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan.
15.Mengadakan bursa kerja dan pameran karir
16.Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru.
17.Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan.
15.Mengadakan bursa kerja dan pameran karir
16.Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru.
17.Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis
18.Mempermudah akses ke modal usaha
19.Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang.
20.Adanya regulasi yang melindungi hak-hak menyerap tenaga kerja.
13.Melatih kemampuan non- teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan
14.Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan.
15.Mengadakan bursa kerja dan pameran karir
16.Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru. dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko.
12.Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.
13.Melatih kemampuan non- teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi.
11.Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko.
12.Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. 299 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

18.Mempermudah akses ke modal usaha
19.Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang.
20.Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
17.Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis
18.Mempermudah akses ke modal usaha
19.Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang.
20.Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
14.Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan.
15.Mengadakan bursa kerja dan pameran karir
16.Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru.
17.Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis
18.Mempermudah akses ke modal usaha
13.Melatih kemampuan non- teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan
14.Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan.
15.Mengadakan bursa kerja dan pameran karir
16.Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru. 300 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

19.Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang.
20.Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
17.Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis
18.Mempermudah akses ke modal usaha
19.Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang.
20.Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Meningkatkan Produktivitas
1.Mendorong pemanfaatan
1.Mendorong pemanfaatan media
1.Memperkuat pemanfaatan
1.Memperkuat pemanfaatan
1.Mengoptimalkan pemanfaatan 301 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)UMKM dan BUMD media sosial, e- commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk.

2.Mendorong Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan.
3.Mendorong pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk.
2.Mendorong Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan.
3.Mendorong pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik.
4.Memperluas pelatihan media sosial, e- commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk.
2.Memperkuat Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan.
3.Memaksimalkan pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan membuat media sosial, e- commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk.
2.Memperkuat Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan.
3.Memaksimalkan pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan media sosial, e- commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk.
2.Memaksimalkan Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan.
3.Memaksimalkan pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku 302 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

4.Memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM.
5.Mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
6.Menyediakan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan bunga terjangkau.
7.Melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM.
5.Mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
6.Memperluas penyediaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan bunga terjangkau.
7.Memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik untuk UMKM.
8.Melanjutkan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan keputusan bisnis yang lebih baik.
4.Memperluas pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM.
5.Memperkuat pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
6.Memperluas Penyediaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan bunga terjangkau. membuat keputusan bisnis yang lebih baik.
4.Memaksimalkan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM.
5.Memperkuat pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
6.Memperkuat Penyediaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik.
4.Memaksimalkan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM.
5.Mengoptimalkan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
6.Mengoptimalkan skema pembiayaan yang mudah 303 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.

8.Mendorong strategi pemasaran yang kreatif dan efektif.
9.Mendorong kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi.
10.Menyediakan infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.
9.Memperkuat strategi pemasaran yang kreatif dan efektif.
10.Memperluas kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi.
11.Memperkuat infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk membantu UMKM meningkatkan
7.Mengoptimalkan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.
8.Memperkuat strategi pemasaran yang kreatif dan efektif.
9.Memperluas kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan bunga terjangkau.
7.Memperkuat riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.
8.Mengoptimalkan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif.
9.Memaksimalkan kemitraan dengan universitas, sektor industri, diakses dan dengan bunga terjangkau.
7.Mengoptimalkan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif.
8.Memaksimalkan kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi.
9.Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk 304 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)digital, untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar.

11.Melaksanakan deregulasi dan pengurangan birokrasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM.
12.Mendorong BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan.
13.Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja. efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar.
12.Memperkuat BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan.
13.Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja.
14.Mengikutsertakan tenaga operasional dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan BUMD.
15.BUMD dapat menjadi pusat pertumbuhan UMKM lokal melalui fasilitasi pembiayaan, kewirausahaan dan inovasi.
10.Memperluas infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar.
11.Melaksanakan deregulasi dan pengurangan birokrasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM.
12.Mendorong BUMD untuk fokus pada BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi.
10.Memperluas infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar.
11.Melakukan evaluasi menyeluruh dan Identifikasi hal- hal yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar.
10.Melaksanakan deregulasi dan pengurangan birokrasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM.
11.Melakukan evaluasi menyeluruh dan Identifikasi hal- hal yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar atau tidak memberikan 305 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

14.Mengikutsertakan tenaga operasional dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan BUMD.
15.BUMD dapat menjadi pusat pertumbuhan UMKM lokal melalui fasilitasi pembiayaan, pelatihan, dan integrasi dalam rantai pasok BUMD.
16.Mendukung kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki jaringan lebih luas atau pelatihan, dan integrasi dalam rantai pasok BUMD.
16.Memaksimalkan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki jaringan lebih luas atau keahlian yang dapat meningkatkan daya saing BUMD.
17.Optimalisasi potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah. produk atau layanan unggulan.
13.Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja.
14.Mengikutsertakan tenaga operasional dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan BUMD. atau tidak memberikan kontribusi nyata, lalu lakukan revitalisasi (perbaikan).
12.Memperkuat BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan.
13.Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja. kontribusi nyata, lalu lakukan revitalisasi (perbaikan).
12.Megoptimalkan BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan. 306 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)keahlian yang dapat meningkatkan daya saing BUMD.

17.Optimalisasi potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah. Meningkatkan Perkembangan Desa (Tiyuh)
1.Menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh.
2.Mendorong pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.
1.Memperluas pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh.
2.Memperkuat pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.
1.Memperluas pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh.
2.Memperluas pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.
1.Mengoptimalkan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh.
2.Memaksimalkan pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.
1.Mengoptimalkan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh.
2.Memaksimalkan pendidikan formal dan non- formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat. 307 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

3.Memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif.
4.Melakukan pemetaan potensi tiyuh dan mengembangkan produk unggulan tiyuh yang memiliki nilai jual tinggi dan daya saing.
5.Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil,
3.Memberikan pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh.
4.Memperkuat edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif.
5.Fasilitasi akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun
3.Memperluas pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh.
4.Mengotimalkan edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif.
3.Memperkuat pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh.
4.Mengoptimalkan edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif.
3.Memaksimalkan pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh.
4.Memaksimalkan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta 308 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta mendorong pembentukan kelompok usaha bersama.

6.Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh harus memadai, hal ini untuk mobilitas barang, jasa, dan masyarakat.
7.Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh. program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana desa.
6.Mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh
7.Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh.
8.Membangun atau memperbaiki fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh.
9.Memberikan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan,
5.Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta mendorong pembentukan kelompok usaha bersama.
6.Memperluas akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana desa.
5.Memaksimalkan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta mendorong pembentukan kelompok usaha bersama.
6.Memperluas akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha mendorong pembentukan kelompok usaha bersama.
5.Memperluas akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana desa.
6.Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh,
7.Memaksimalkan pembangunan 309 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

8.Membangun fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh.
9.Memberikan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air.
10.Memberikan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air.
10.Mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan.
11.Memperkuat pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik.
7.Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh harus memadai, hal ini untuk mobilitas barang, jasa, dan masyarakat.
8.Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh.
9.Pengembangan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh.
10.Memperkuat edukasi dan melibatkan Rakyat (KUR) atau dana desa.
7.Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh harus memadai, hal ini untuk mobilitas barang, jasa, dan masyarakat.
8.Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh.
9.Mengembangkan fasilitas penunjang fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh.
8.Mengoptimalkan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air.
9.Memperkuat promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga 310 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

11.Memberikan dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh.
12.Mendorong kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat.
13.Mempromosikan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antarwarga.
12.Memperkuat dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh.
13.Melestarikan nilai- nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas dan daya tarik tiyuh.
14.Memperkuat promosi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antar warga. masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air.
11.Memperluas Promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan.
12.Memperkuat pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola kegiatan ekonomi tiyuh.
10.Mengoptimalkan edukasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air.
11.Memperkuat promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan. kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan.
10.Mengoptimalkan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik.
11.Memperkuat dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor 311 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik.

13.Memberikan dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh.
14.Melestarikan nilai- nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas dan daya tarik tiyuh.
15.Mendorong kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat.
12.Mengoptimalkan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik.
13.Memperkuat dukungan dalam pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh.
14.Memperluas pelestaarian nilai- nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas penggerak ekonomi di tiyuh.
12.Memaksimalkan Pelestarian nilai- nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas dan daya tarik tiyuh.
13.Mengotimalkan kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat. 312 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

16.Memperkuat promosi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antarwarga dan daya tarik tiyuh. Meningkatkan Standar Kehidupan Layak Masyarakat
1.Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau
2.Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran
3.Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya.
4.Mengembangkan program pendidikan vokasi yang relevan
1.Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau
2.Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran
3.Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya.
4.Mengembangkan program pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan
1.Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau
2.Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran
3.Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya.
4.Mengembangkan program pendidikan vokasi
1.Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau
2.Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran
3.Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya.
4.Mengembangkan program pendidikan vokasi
1.Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau
2.Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran
3.Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya.
4.Mengembangkan program pendidikan vokasi 313 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.

5.Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital.
6.Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit.
7.Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional
8.Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan anak- anak balita, serta pasar kerja lokal dan nasional.
5.Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital.
6.Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit.
7.Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional
8.Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.
5.Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital.
6.Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit.
7.Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional
8.Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.
5.Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital.
6.Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit.
7.Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional
8.Melaksanakan peningkatan gizi, yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.
5.Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital.
6.Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit.
7.Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional 314 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

9.Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja.
10.Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
11.Memastikan hak- hak pekerja terpenuhi.
9.Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja.
10.Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
11.Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
12.Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
9.Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja.
10.Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
9.Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja.
10.Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan
8.Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
9.Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja.
10.Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi 315 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

12.Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
13.Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan.
14.Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan
15.Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta
13.Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan.
14.Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan
15.Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim.
16.Menerapkan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien.
17.Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan
11.Memastikan hak- hak pekerja terpenuhi.
12.Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
13.Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan.
14.Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan
15.Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur Menengah (UMKM).
11.Memastikan hak- hak pekerja terpenuhi.
12.Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
13.Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan.
14.Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
11.Memastikan hak- hak pekerja terpenuhi.
12.Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
13.Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan.
14.Memberikan program pemberdayaan 316 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)dampak perubahan iklim.

16.Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien.
17.Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
18.Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten. perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten. untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim.
16.Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien.
17.Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.
15.Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim.
16.Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien.
17.Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Memastikan penegakan hukum khusus bagi kelompok rentan
15.Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim.
16.Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien.
17.Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 317 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)yang adil dan konsisten. Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Misi 3 : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Asas, dan Kolaboratif Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

1.Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparatur sipil negara (ASN) dan petugas layanan publik mengenai standar pelayanan, etika pelayanan, komunikasi efektif, manajemen keluhan, dan penggunaan teknologi terbaru.
2.Menanamkan nilai- nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat
1.Pelatihan bagi petugas untuk memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan bidang layananya
2.Memperkuat penanaman nilai- nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran.
3.Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi
1.Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparatur sipil negara (ASN) dan petugas layanan publik mengenai standar pelayanan, etika pelayanan, komunikasi efektif, manajemen keluhan, dan penggunaan teknologi terbaru.
2.Memperkuat penanaman nilai- nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan
1.Pelatihan bagi petugas untuk memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan bidang layananya
2.Mengoptimalkan penanaman nilai- nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran.
3.Memberikan apresiasi bagi
1.Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparatur sipil negara (ASN) dan petugas layanan publik mengenai standar pelayanan, etika pelayanan, komunikasi efektif, manajemen keluhan, dan penggunaan teknologi terbaru.
2.Mengoptimalkan penanaman nilai-nilai 318 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran.

3.Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan
4.Penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status.
5.Mempergunakan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami peningkatan kualitas pelayanan
4.Memperluas penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status.
5.Memperkuat penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami kebutuhan masyarakat
6.Mengimplementasika n konsep e- government secara menyeluruh, mencakup semua internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran.
3.Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan
4.Memperluas penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status.
5.Memperkuat Penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan
4.Memaksimalkan penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status.
5.Menghubungkan berbagai sistem dan data antar instansi untuk mempermudah proses layanan, menghindari duplikasi data, dan mempercepat alur kerja integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran.
3.Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan
4.Memaksimalkan Penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk 319 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)kebutuhan masyarakat

6.Mendorong Implementasi konsep e- government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir,
7.Mengkaji ulang dan Menyederhanakan peraturan serta prosedur yang berbelit-belit atau tumpang tindih
8.Tersedianya SOP layanan yang mudah dipahami, dan dapat diakses oleh public
9.menyediakan berbagai saluran pengaduan yang aspek layanan publik dari hulu ke hilir,
7.Mengkaji ulang dan Menyederhanakan peraturan serta prosedur yang berbelit-belit atau tumpang tindih
8.Tersedianya SOP layanan yang mudah dipahami, dan dapat diakses oleh public
9.Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik) untuk berbagai jenis layanan
10.menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive
11.Melakukan survei kepuasan mengidentifikasi hambatan, dan memahami kebutuhan masyarakat
6.Mengimplementasi kan konsep e- government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir,
7.Mengkaji ulang dan Menyederhanakan peraturan serta prosedur yang berbelit-belit atau tumpang tindih
8.Tersedianya SOP layanan yang mudah, transparan, dan dapat diakses oleh public
6.Mengotimalkan penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami kebutuhan masyarakat
7.Memperluas implementasi konsep e- government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir,
8.Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik) pengajuan layanan, informasi, dan tracking status.
5.Memaksimalkan keterhubungan berbagai sistem dan data antar instansi untuk mempermudah proses layanan, menghindari duplikasi data, dan mempercepat alur kerja
6.Mengoptimalkan penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami 320 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)mudah diakses dan responsive

10.Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala
11.Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia
12.Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh masyarakat secara berkala
12.Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia
13.Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh
9.Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik) untuk berbagai jenis layanan
10.Memastikan semua informasi terkait layanan mudah diakses melalui berbagai media
11.menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive
12.Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala
13.Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah untuk berbagai jenis layanan
9.Memastikan semua informasi terkait layanan mudah diakses melalui berbagai media
10.menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive
11.Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala
12.Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia
13.Menjaga keamanan area kebutuhan masyarakat
7.Mengoptimalkan Implementasi konsep e- government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir,
8.Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik) untuk berbagai jenis layanan
9.Memastikan semua informasi terkait layanan mudah diakses 321 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)disabilitas dan lansia

14.Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh melalui berbagai media
10.menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive
11.Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala
12.Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia
13.Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh 322 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

1.Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah.
2.Mendorong keterbukaan rapat- rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public
3.Mendorong pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time
4.Memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat
5.Menyelenggarakan forum atau
1.Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah.
2.Mendorong keterbukaan rapat- rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public
3.Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time
4.memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat
5.Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat,
1.Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah.
2.Mendorong keterbukaan rapat- rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public
3.Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time
4.memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat
5.Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang
1.Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah.
2.Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public
3.Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time
4.memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat
1.Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah.
2.Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public
3.Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real- time
4.memfasilitasi interaksi dua arah antara 323 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan,

6.Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive
7.Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
8.Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam berpartisipasi dan mengawasi kinerja pemerintah daerah termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan,
6.Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive
7.Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
8.Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran
9.Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh aparatur pemerintah daerah mengenai manajemen keuangan publik, pengadaan barang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan,
6.Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive
7.Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
8.Meningkatkan kapasitas dan independensi Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal
9.Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam
5.Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan,
6.Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive
7.Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
8.Meningkatkan kapasitas dan independensi Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah dan masyarakat
5.Menyelenggaraka n forum atau musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan,
6.Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive
7.Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
8.Meningkatkan kapasitas dan independensi Inspektorat 324 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

9.Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran
10.Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh aparatur pemerintah daerah mengenai manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, etika pemerintahan, dan regulasi terkait akuntabilitas
11.Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan dan jasa, etika pemerintahan, dan regulasi terkait akuntabilitas
10.Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi.
11.Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi.
12.Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran
10.Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh aparatur pemerintah daerah mengenai manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, etika pemerintahan, dan regulasi terkait akuntabilitas
11.Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi.
9.Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran
10.Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi.
11.Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan Daerah sebagai pengawas internal
9.Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran
10.Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi.
11.Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi 325 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi.

12.Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi.
13.Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu.
14.Menerapkan sistem pengadaan barang keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu.
13.Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi.
14.Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen
12.Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi.
13.Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu.
14.Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan indikator yang dapat diverifikasi.
12.Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu.
13.Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi.
14.Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi.
12.Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu.
13.Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi 326 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi.

15.Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen meningkatkan efisiensi.
15.Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen eksternal yang independen potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi.
14.Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen Misi 4 “Me an un Kehidu an Ma ara at Yan an, ar oni , Keadi an dan er uda a” Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
1.Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling
2.Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum
1.Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling
2.Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum
1.Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling
2.Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari
1.Mengoptimalkan kegiatan Siskamling
2.Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari
1.Mengoptimalkan kegiatan Siskamling
2.Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta 327 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

3.Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang
4.Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini
5.Mendorong terbangunnya koordinasi yang erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh
3.Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang
4.Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini
5.Mengajak pihak keamanan untuk patroli rutin, sambang warga, di titik-titik rawan kejahatan
6.Membangun koordinasi yang erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pelanggaran hukum
3.Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang
4.Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini
5.Mengajak pihak keamanan untuk patroli rutin, sambang warga, di titik-titik rawan kejahatan
6.Meningkatkan koordinasi yang pelanggaran hukum
3.Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang
4.Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini
5.Mengajak pihak keamanan untuk patroli rutin, sambang warga, di titik-titik rawan kejahatan konsekuensi dari pelanggaran hukum
3.Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang
4.Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini
5.Mengoptimalkan koordinasi yang erat antara Polri, 328 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasik an kebijakan Kamtibmas

6.Mengatasi akar masalah kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial
7.Melakukan penataan kota dan lingkungan yang aman
8.Mendorong Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas
9.Mengembangkan sistem deteksi dini untuk pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasika n kebijakan Kamtibmas
7.Mengatasi akar masalah kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial
8.Melakukan penataan kota dan lingkungan yang aman
9.Pemerintah daerah membuat peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas
10.Mengembangkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementas ikan kebijakan Kamtibmas
7.Mengatasi akar masalah kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial
8.Melakukan penataan kota dan lingkungan yang aman
9.Menguatkan peraturan daerah
6.Mengoptimalkan koordinasi yang erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementa sikan kebijakan Kamtibmas
7.Menguatkan peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas
8.Meningkatkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi konflik TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementa sikan kebijakan Kamtibmas
6.mengoptimalkan peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas
7.Mengoptimalkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi konflik 329 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)mengidentifikasi potensi konflik sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu

10.Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat. potensi konflik sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu
11.Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat. (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas
10.Meningkatkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi konflik sosial berdasarkan indikator- indikator tertentu
11.Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat. sosial berdasarkan indikator- indikator tertentu
9.Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat. sosial berdasarkan indikator- indikator tertentu
8.Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat. Meningkat Kebudayaan di Masyarakat
1.Memastikan kebijakan di sektor lain selaras dan mendukung tujuan
1.Memastikan kebijakan di sektor lain selaras dan mendukung tujuan
1.Memastikan kebijakan di sektor lain selaras dan mendukung
1.Melakukan Revisi peraturan daerah terkait kebudayaan agar
1.Melakukan Revisi peraturan daerah terkait kebudayaan agar 330 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)pembangunan kebudayaan

2.Mengkaji undang- undang serta peraturan Daerah terkait kebudayaan
3.Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif
4.Melakukan pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi sistematis terhadap seluruh warisan budaya, baik benda maupun tak benda
5.Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal pembangunan kebudayaan
2.Mengkaji undang- undang serta peraturan daerah terkait kebudayaan
3.Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif
4.Melakukan pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi sistematis terhadap seluruh warisan budaya, baik benda maupun tak benda
5.Mengadakan pelatihan dan magang untuk generasi muda agar tujuan pembangunan kebudayaan
2.Mendorong Revisi peraturan Daerah terkait kebudayaan agar lebih relevan dengan tantangan
3.Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif
4.Melakukan pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi sistematis terhadap seluruh warisan budaya, lebih relevan dengan tantangan
2.Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif
3.Melakukan upaya konservasi dan restorasi terhadap situs- situs bersejarah, bangunan cagar budaya
4.Mengadakan pelatihan dan magang untuk generasi muda agar dapat mempelajari dan lebih relevan dengan tantangan
2.Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif
3.Melakukan upaya konservasi dan restorasi terhadap situs- situs bersejarah, bangunan cagar budaya
4.Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya 331 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)sebagai penjaga utama warisan budaya

6.Menyediakan ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi.
7.Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya- karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional dapat mempelajari dan mewarisi keterampilan tradisional
6.Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya
7.Menyediakan ruang- ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi.
8.Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya-karya kebudayaan dan baik benda maupun tak benda
5.Melakukan upaya konservasi dan restorasi terhadap situs-situs bersejarah, bangunan cagar budaya
6.Mengadakan pelatihan dan magang untuk generasi muda agar dapat mempelajari dan mewarisi keterampilan tradisional
7.Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya mewarisi keterampilan tradisional
5.Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya
6.Memelihara ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi.
7.Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan
5.Memelihara ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi.
6.Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya-karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional 332 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

8.Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif,
9.Mengembangkan program-program pendidikan kebudayaan melalui sanggar, komunitas, perpustakaan, museum, dan media massa
10.Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan
11.Mendukung adanya penelitian ilmiah di produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional
9.Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif,
10.Mengadakan festival budaya, pameran seni, pertunjukan, dan kampanye promosi yang efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya
11.Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan
8.Memelihara ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi.
9.Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya- karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional
10.Melakukan pelatihan dan pemasaran karya-karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional
8.Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif,
9.Mengadakan festival budaya, pameran seni, pertunjukan, dan kampanye promosi yang efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya
10.Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis
7.Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif,
8.Mengembangkan program- program pendidikan kebudayaan melalui sanggar, komunitas, perpustakaan, museum, dan media massa
9.Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan 333 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)bidang kebudayaan untuk menghasilkan pengetahuan baru

12.Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan
13.Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, komunitas (seniman, budayawan), swasta, dan media massa
14.Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas
12.Mendukung adanya penelitian ilmiah di bidang kebudayaan untuk menghasilkan pengetahuan baru
13.Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan
14.Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, komunitas (seniman, budayawan), swasta, dan media massa
15.Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif,
11.Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan
12.Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan
13.Membangun kemitraan digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan
11.Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas budaya di berbagai wilayah Kabupaten
10.Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas budaya di berbagai wilayah Kabupaten 334 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)budaya di berbagai wilayah Kabupaten budaya di berbagai wilayah Kabupaten strategis antara pemerintah, akademisi, komunitas (seniman, budayawan), swasta, dan media massa

14.Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas budaya di berbagai wilayah Kabupaten Misi Ke-5 “Menin at an e an unan Infra tru tur erta e an unan i a ah an erata dan er e anjutan” Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang merata dengan Meningkatkan Infrastruktur Daerah
1.Melakukan survei dan analisis kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah secara detail,
1.Melakukan survei dan analisis kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah secara detail, berdasarkan
1.Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi
1.Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi
1.Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi 335 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)memperhatikan keberlanjutan. berdasarkan data demografi, potensi ekonomi, dan kondisi geografis, unruk prioritaskan pembangunan yang paling mendesak dan berdampak luas

2.Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang daerah
3.Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) an dampak sosial
4.Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan data demografi, potensi ekonomi, dan kondisi geografis, untuk prioritaskan pembangunan yang paling mendesak dan berdampak luas
2.Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang daerah
3.Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) an dampak sosial
4.Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur
5.Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai dengan tata ruang daerah
2.Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) an dampak sosial
3.Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur
4.Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif
5.Memaksimalkan penyerapan dana dengan tata ruang daerah
2.Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur
3.Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif
4.Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk dengan tata ruang daerah
2.Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur
3.Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah
4.Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional, 336 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)pemeliharaan nfrastruktur

5.Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah
6.Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur.
7.Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif
6.Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah
7.Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur. transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah
6.Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional, organisasi nirlaba, untuk proyek- proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan.
7.Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait infrastruktur daerah
5.Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional, organisasi nirlaba, untuk proyek- proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan.
6.Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas
7.Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur
8.Memperkuat sistem pengawasan organisasi nirlaba, untuk proyek-proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan.
5.Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas
6.Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur
7.Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, 337 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)cepat, dan berkualitas

8.Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur
9.Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur.
10.Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil
8.Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas
9.Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur
10.Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur.
11.Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur.
8.Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas
9.Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur
10.Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur.
9.Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil
10.Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu- ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur.
8.Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil
9.Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial 338 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

11.Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur.
12.Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek- proyek infrastruktur daerah
13.Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya infrastruktur, cara memelihara, dan manfaatnya bagi perekonomian lokal
12.Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur.
13.Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek- proyek infrastruktur daerah
14.Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya infrastruktur, cara memelihara, dan manfaatnya bagi perekonomian lokal
15.Merancang dan membangun dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur.
11.Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil
12.Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur.
11.Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek- proyek infrastruktur daerah
12.Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
13.Prioritaskan pembangunan lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur.
10.Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek- proyek infrastruktur daerah
11.Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
12.Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan 339 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

14.Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
15.Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan
16.Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur. infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
16.Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan
17.Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur. dari pembangunan infrastruktur.
13.Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek- proyek infrastruktur daerah
14.Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
15.Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan
16.Tingkatkan ketersediaan infrastruktur digital (jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan
14.Tingkatkan ketersediaan infrastruktur digital (jaringan internet, fiber optic) untuk mendukung ekonomi dan konektivitas masyarakat.
15.Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.
13.Tingkatkan ketersediaan infrastruktur digital (jaringan internet, fiber optic) untuk mendukung ekonomi dan konektivitas masyarakat.
14.Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur. 340 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)internet, fiber optic) untuk mendukung ekonomi dan konektivitas masyarakat.

17.Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Bersih dan Permukiman
1.Melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jaringan irigasi yang ada (primer, sekunder, tersier)
2.Membangun Sistem Penyediaan Air
1.Melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jaringan irigasi yang ada (primer, sekunder, tersier)
2.Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada
1.Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada jaringan yang rusak khususnya di area potensial
2.Integrasikan pompa air bertenaga surya
1.Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada jaringan yang rusak khususnya di area potensial
2.Integrasikan pompa air bertenaga surya
1.Integrasikan pompa air bertenaga surya atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik 341 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada

3.Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri.
4.Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak.
5.Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan jaringan yang rusak khususnya di area potensial
3.Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada
4.Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri.
5.Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak.
6.Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik
3.Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada
4.Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah-daerah yang belum terlayani
5.Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri. atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik
3.Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada
4.Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah-daerah yang belum terlayani
5.Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan
2.Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada
3.Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah-daerah yang belum terlayani
4.Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak.
5.Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah 342 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh

6.Melaksanakan program penataan kawasan kumuh secara terpadu
7.Identifikasi dan menyediakan lahan yang terjangkau untuk pembangunan permukiman layak huni
8.Mendorong P3A untuk menyusun dan menegakkan aturan lokal tentang pembagian air yang adil dan berkelanjutan
9.Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh
7.Melaksanakan program penataan kawasan kumuh secara terpadu
8.Identifikasi dan menyediakan lahan yang terjangkau untuk pembangunan permukiman layak huni
9.Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan bertanggung jawab
6.Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak.
7.Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh
8.Melaksanakan program penataan sanitasi yang layak.
6.Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh
7.Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh
6.Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama.
7.Melaksanakan pelatihan manajemen, 343 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama.

10.Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang
11.Melakukan penanaman kembali hutan di daerah hulu dan tangkapan air
12.Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air.
10.Mendorong P3A untuk menyusun dan menegakkan aturan lokal tentang pembagian air yang adil dan berkelanjutan
11.Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama.
12.Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang
13.Melakukan penanaman kembali kawasan kumuh secara terpadu
9.Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan bertanggung jawab
10.Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama.
11.Melaksanakan pelatihan bertanggung jawab
8.Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama.
9.Melaksanakan pelatihan manajemen, operasional, dan keuangan
10.Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah operasional, dan keuangan
8.Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang
9.Melakukan penanaman kembali hutan di daerah hulu dan tangkapan air untuk menjaga ketersediaan air.
10.Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan 344 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

13.Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih.
14.Mendorong pembentukan komite atau kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih di tingkat lokal
15.Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses hutan di daerah hulu dan tangkapan air
14.Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan
15.Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air.
16.Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih.
17.Mendorong pembentukan komite atau kelompok manajemen, operasional, dan keuangan
12.Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang
13.Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan
14.Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat pelanggaran tata ruang
11.Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan
12.Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air.
13.Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan tanam dan penggunaan air.
11.Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih.
12.Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman. 345 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)dan kualitas layanan permukiman. masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih di tingkat lokal

18.Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman. untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air.
15.Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih.
16.Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman. pengawasan proyek air bersih.
14.Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman. 346 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

1.Meninjau ulang dan menyelaraskan peraturan perundang- undangan terkait lingkungan hidup agar lebih responsif terhadap isu-isu terkini, seperti perubahan iklim, polusi plastik, dan tata kelola sumber daya alam.
2.Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu
3.Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami
4.Melindungi daerah aliran sungai (DAS)
1.Meninjau ulang dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup agar lebih responsif terhadap isu-isu terkini, seperti perubahan iklim, polusi plastik, dan tata kelola sumber daya alam.
2.Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu
3.Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan
1.Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu
2.Mengoptimalkan sistem perizinan yang berbasis risiko untuk kegiatan usaha
3.Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan
4.Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami
1.Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu
2.Mengoptimalkan sistem perizinan yang berbasis risiko untuk kegiatan usaha
3.Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan
4.Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami
1.Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu
2.Mengoptimalkan sistem perizinan yang berbasis risiko untuk kegiatan usaha
3.Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan
4.Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami 347 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)dan mengendalikan pencemaran air.

5.Mendorong praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air.
6.Mendorong industri untuk mengadopsi teknologi bersih dan praktik produksi yang lebih efisien
7.Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif
8.Mendorong operasional bank sampah
9.Memperketat pengawasan
4.Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami
5.Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air.
6.Memperkuat praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air.
7.Mendorong industri untuk mengadopsi teknologi bersih dan praktik produksi yang lebih efisien
8.Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif
5.Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air.
6.Memperkuat praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air.
7.Mendorong industri untuk mengadopsi teknologi bersih dan praktik produksi yang lebih efisien
8.Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse,
5.Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air.
6.Optimalisasi praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air.
7.Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif
8.Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah modern
5.Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air.
6.Optimalisasi praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air.
7.Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif
8.Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah modern 348 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas kesehatan

10.Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui
11.Melakukan kampanye tentang isu-isu lingkungan, seperti bahaya sampah plastik, pentingnya konservasi, dan gaya hidup berkelanjutan, melalui berbagai media
12.Mendorong penggunaan energi terbarukan,
9.Mendorong operasional bank sampah
10.Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan
11.Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui
12.Melakukan kampanye tentang isu-isu lingkungan, seperti bahaya sampah plastik, pentingnya konservasi, dan gaya hidup berkelanjutan, melalui berbagai media
13.Meningkatkan pemahaman Recycle) secara massif
9.Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah modern
10.Memperkuat operasional bank sampah
11.Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan
12.Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui
9.Memperkuat operasional bank sampah
10.Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan
11.Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui
12.Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan
9.Mengotimalkan operasional bank sampah
10.Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan
11.Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui
12.Membangun dan mengoptimalkan sistem pemantauan kualitas lingkungan 349 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)teknologi pengolahan limbah, dan inovasi dalam efisiensi energi di berbagai sektor.

13.Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non- pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan. masyarakat tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pentingnya tindakan individu maupun kolektif.
14.Mendorong penggunaan energi terbarukan, teknologi pengolahan limbah, dan inovasi dalam efisiensi energi di berbagai sektor.
15.Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan.
13.Melakukan kampanye tentang isu-isu lingkungan, seperti bahaya sampah plastik, pentingnya konservasi, dan gaya hidup berkelanjutan, melalui berbagai media
14.Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pentingnya tindakan individu maupun kolektif.
15.Mendorong penggunaan energi terbarukan, teknologi pentingnya tindakan individu maupun kolektif.
13.Membangun dan mengoptimalkan sistem pemantauan kualitas lingkungan dengasn berbasis teknologi.
14.Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non- pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan dengasn berbasis teknologi.
13.Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non- pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan.
14.Mencari dan memanfaatkan bantuan teknis dan finansial dari negara atau lembaga donor 350 No Arah Kebijakan Program Kerja Bupati Strategi Pembangunan Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)

16.Mencari dan memanfaatkan bantuan teknis dan finansial dari negara atau lembaga donor untuk program lingkungan. pengolahan limbah, dan inovasi dalam efisiensi energi di berbagai sektor.
16.Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non- pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan. program lingkungan.
15.Mencari dan memanfaatkan bantuan teknis dan finansial dari negara atau lembaga donor untuk program lingkungan. untuk program lingkungan. 351 3.2.3. Program Prioritas Implementasi pelaksanaan dari strategi yang telah disusun secara bertahap adalah melalui Program Perangkat Daerah khususnya Program Prioritas yang mana Program Prioritas merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dijadikan instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025- 2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029, adapun untuk penjabaran tujuan, sasaran serta program prioritas ditampilkan melalui tabel di bawah ini: 352 Tabel 3.14 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Visi : Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Tulang Bawang Barat semakin berkualitas, Inovatif dan Berdaya Saing Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Prevalensi Stunting Cakupan Kepesertaan JKN (%) Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase ANC Minimal 6 Kali (K6) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Anti Gen Cakupan Penemuan Kasus TBC Angka Keberhasilan Pengobatan TBC 353 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Cakupan Keaktifan Kepesertaan JKN Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terkreditasi Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Jumlah angka kelahiran ternak sapi (ekor) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Meningkatnya kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Persntase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial 354 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang Tepenuhi Kebutuhan Dasarnya serta Meningkatn ya Fungsi Sosial Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Dirumuskan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Apk PAUD (%) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan KebudayaanAPK SD/MI/Paket A (%) APK SMP/MTs/PAKET B (%) APM SD/MI/Paket A (%) 355 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah APM SMP/MTs/PAKET B(%) Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan Indek pemerataan guru PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Meningkanya Iptek dan Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) Meningkatnya fasilitasi,pembinaan,bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dlan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 356 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya akses layanan keluarga berencana, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak serta kesetaraan gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Perlindungan anak Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran,perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Persetase Korban Kekerasan Pada Anak Yang Mendapat Pelayanan dan Pendampingan PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 357 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah KELUARGA SEJAHTERA (KS) Misi 2 : Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rasio PDRB Industri Pengolahan Rasio PDRB Perdaganagan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Pertumbuhan Investasi (%) Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Perkebunan Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Persentase 358 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Persentase kelompok yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna (%) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Persentase kelompok yang menerapkan manajemen pakan yang baik(%) Persentase kelompok yang mengalami peningkatan produksi dan produktivitas ternak (%) Jumlah angka kelahiran ternak sapi (ekor) Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Dinas Peternakana dan Kesehatan Hewan Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 359 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Persentase unit usaha pengolahan/ penjualan yang menghasilkan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH Meningkatnaya produksi perikanan budidaya Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Yang Diberdayakan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Jumlah Kelompok Pokmaswas Yang Di Bina PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Perikanan Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 360 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya kemudahan Berinvestasi Realisasi Total terhadap Target Investasi PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Terjaganya stabilitas Ekonomi Makro Daerah Tingkat Inflasi *) PDRB Perkapita Rasio Gini Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 361 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan Holtikutura dan Perkebunan Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Persentase unit usaha pengolahan/ penjualan yang menghasilkan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Kelompok Usaha Bersama Nelayan Yang di Berdayakan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Perikanan 362 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnaya produksi perikanan budidaya Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Yang Diberdayakan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Jumlah Poklahsar Yang Diberdayakan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Perikanan Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Dirumuskan PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Konektivitas Darat PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Dinas Perhubungan Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK. Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya kualitas Persentase Luas PROGRAM PEMBANGUNAN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 363 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah pembangunan kawasan transmigrasi Kawasan Transmigrasi yang Berkembang KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRAS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menurunnya Kemiskinan dan angka penganguran Tingkat Kemiskinan Kemiskinan Ekstrim Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Menigkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya daya saing UMKM Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 364 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Kelompok Usaha Bersama Nelayan Yang di Berdayakan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Perikanan Meningkatnaya produksi perikanan budidaya Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Yang Diberdayakan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Perikanan Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Dinas Ketahanan Pangan 365 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya penanganan kerawanan pangan Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Anti Gen PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan Cakupan Keaktifan Kepesertaan JKN Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Persentase Kemantapan Jalan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 366 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik dan bermanfaat bagi masyarakat TUBABA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya kualitas bangunan gedung Persentase Bangunan Gedung yang berizin sesuai dengan rencana tata ruang PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga Persentase Warga Negara Korban Bencana yang PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 367 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Memperoleh Rumah Layak Huni Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya pemberdayaan sosial Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial Meningkatnya rehabilitasi sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Persntase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepenuhi Kebutuhan Dasarnya PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial 368 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah serta Meningkatnya Fungsi Sosial Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana Persentase Korban Bencana Alam,Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian PROGRAM PENGENDALIAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 369 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya daya saing kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Meningkatnya Produktivitas UMKM dan BUMD Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kabupaten (%) Return on aset (ROA) BUMD (%) Rasio Kewirausahaan Daerah 370 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya daya saing UMKM Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NDUSTRI Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Meningkatanya hubungan pekerja dan perusahaan Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatnya tata kelola anggaran Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Keuangan dan Aset Daerah Meningatnya perkembangan Desa (Tiyuh) Persentase Desa Mandiri (%) Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Menigkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh 371 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah MASYARAKAT HUKUM ADAT Misi 3 : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transparan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Reformasi Hukum Indeks Integritas Nasional (hasil Survei Penilaian Integritas Oleh KPK) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Pelayanan Publik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Seluruh Perangkat Daerah Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah Cakupan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dirumuskan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat 372 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Pengurangan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (n-1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Inspektorat Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan aplikasi umum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Seluruh Kecamatan Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentase Kepemilikan Identitas dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Persentase Akta Kelahiran, Kematian, Pernikahan dan PROGRAM PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 373 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Pravelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Seluruh Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 374 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya tata kelola anggaran Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Badan Pendapatan Daerah Pengurangan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (n-1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Inspektorat Daerah Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya ManusiaPersentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya 375 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah Cakupan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dirumuskan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah Misi 4 : Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, dan berbudaya Meningkatya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kriminalitas (Rasio) Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah) Indeks Risiko Bencana (IRB) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Persentase berkurangnya gangguan ketenteraman masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Satuan Polisi Pamong Praja 376 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menigkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Persentase Kelompok Seni Yang Aktif Terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun Terakhir Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Dinas Pendidikan dan Kebiudayaan 377 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Persentase pertumbuhan kunjungan Wisatawan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Menigkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Meningkatnya Infrastruktur Persentase Jalan Mantap Kabupaten Pesentase Panjang Jalan Yang Dilengkapi Fasilitas Keselamata Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Persentase Kemantapan Jalan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Dinas Perhubungan 378 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Minum dan Permukiman Persentase Luas Sawah Beririgasi Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Aman Persentase Rumah Layak Huni di Tangani Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik dan bermanfaat bagi masyarakat TUBABA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Mayarakat PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 379 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Hidup (IKLH) Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 380 Visi/Misi/Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya tata kelola persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 381 3.2.4. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029. Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025–2029 secara substantif telah mengakomodasi arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional tahun 2025–2029. Keselarasan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung sasaran provinsi dan nasional melalui pendekatan pembangunan wilayah yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari koridor Sumatera dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan RPJMN, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Lampung, dimana provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan sentra pangan nasional, hilirisasi komoditas unggulan, serta konektivitas antar wilayah. Strategi pembangunan dalam RPJMD diarahkan untuk mendorong transformasi struktural di kawasan pedesaan dan pesisir, peningkatan nilai tambah komoditas berbasis sumber daya lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk. Di sisi lain, pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dalam RPJMD juga sejalan dengan prinsip RPJMN yaitu penguatan konektivitas untuk pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta percepatan pembangunan wilayah. Penataan ruang, pengembangan kawasan strategis provinsi di Kabupaten, serta integrasi pembangunan perkotaan dan perdesaan menjadi elemen utama dalam mewujudkan struktur wilayah yang produktif, inklusif, dan resilien. Secara teknokratik, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadopsi pendekatan tematik-holistik-integratif-spasial (THIS), serta memastikan bahwa program prioritas daerah memberikan kontribusi langsung terhadap target provinsi dan nasional, hal ini tercermin melalui penyelarasan target makro, peta kebijakan sektoral dan kewilayahan, serta sinergi lintas perangkat daerah dan lintas wilayah. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari orkestrasi pembangunan provinsi dan nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan wilayah Lampung sebagai wilayah yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global dan dinamika domestic yang didalamnya ada wilayah Kabuipaten Tulang Bawang Barat. Berikut Tabel Keselarasan Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 382 Tebel 3.15 Keselarasan Stratetgi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 dengan Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029. No RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Arah Kebijakan Strategi 1 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dengan Memperhatikan Keberlanjutan
1.Melakukan survei dan analisis kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah secara detail, berdasarkan data demografi, potensi ekonomi, dan kondisi geografis, kemudiam prioritaskan pembangunan yang paling mendesak dan berdampak luas.
2.Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang daerah (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW) untuk mencegah pembangunan yang tidak teratur dan memaksimalkan efisiensi lahan.
3.Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan dampak sosial, untuk meminimalkan risiko negatif dan memastikan keberlanjutan proyek.
4.Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta memastikan seefisien mungkin penggunaan anggaran.
5.Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif yang memiliki prospek pengembalian investasi.
6.Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah RPJMD Provinsi Lampung Klaster II diarahkan sebagai Koridor Wilayah 2 Wilayah Pengembangan (WP): Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji. Arahan Pembangunan: Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Mulya Asri 383 No RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Arah Kebijakan Strategi
7.Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional, organisasi nirlaba, untuk proyek-proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan.
8.Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur.
9.Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas
10.Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
11.Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur.
12.Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil, dan membangun rasa kepemilikan terhadap proyek.
13.Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur.
14.Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 384 No RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Arah Kebijakan Strategi 2 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dengan Memperhatikan Keberlanjutan
1.Melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jaringan irigasi yang ada (primer, sekunder, tersier) untuk mengidentifikasi kerusakan, kebocoran, atau inefisiensi.
2.Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada jaringan yang rusak khususnya di area potensial.
3.Integrasikan pompa air bertenaga surya atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik.
4.Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada.
5.Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah- daerah yang belum terlayani, termasuk permukiman padat penduduk dan daerah terpencil.
6.Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri.
7.Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak.
8.Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh.
9.Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan bertanggung jawab.
10.Mendorong P3A untuk menyusun dan menegakkan aturan lokal tentang pembagian air yang adil dan berkelanjutan. RPJM Nasional
1.Kawasan pengembangan perkotaan Menggala – Lampung yaitu Peningkatan tipe Rumah Sakit dari Tipe D ke Tipe C untuk RS. Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala)
2.Kawasan Swasembada Pangan dan Air, Mesuji – Tulang Bawang • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan / pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri. • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri. 385 No RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Arah Kebijakan Strategi
11.Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama.
12.Melaksanakan pelatihan manajemen, operasional, dan keuangan kepada pengelola air bersih (PDAM, BUMDes, atau kelompok masyarakat).
13.Sederhanakan proses perizinan untuk pembangunan dan pengelolaan SPAM.
14.Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang.
15.Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan merawat fasilitas umum.
16.Melakukan penanaman kembali hutan di daerah hulu dan tangkapan air untuk menjaga ketersediaan air.
17.Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan.
18.Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air.
19.Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih.
20.Mendorong pembentukan komite atau kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih di tingkat lokal. • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian. • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani 386 No RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Arah Kebijakan Strategi
21.Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman. 387 Selanjutnya dari penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembanguan kewilayahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tertera pada RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029 ada program – program yang diampu oleh perangkat daerah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan kewilayahan tersebut, sebagai mana disajikan dalam mastrik tabel 3.16 dibawah ini. Tebel 3.16 Program – Program Dalam Mendukung Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional. Pembangunan Kewilayah Program – Program Perangkat Daerah Pengampu RPJMD Provinsi Lampung Klaster II diarahkan sebagai Koridor Wilayah 2 Wilayah Pengembangan (WP): Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji. Arahan Pembangunan: Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Mulya Asri
1.Program Pengelolaan Sumberdaya Air
2.Program Penyelenggaraan Jalan
3.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4.Program Pengembangan UMKM
5.Proggram Perencanaan dan Pembangunan Industri
6.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
7.Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
8.Program Pengembangan Kesenian Tradisional
9.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
11.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
12.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
13.Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.Dinas Perhubungan
3.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
4.Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.Dinas Kesehatan
7.Dinas Ketahanan Pangan
8.Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan perkebunan
9.Dinas Peternakan dan Keshetan Hewan. RPJM Nasional
1.Kawasan pengembangan perkotaan Menggala – Lampung yaitu Peningkatan tipe Rumah Sakit dari Tipe D ke Tipe C untuk RS. Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala)
2.Kawasan Swasembada Pangan dan Air, Mesuji – Tulang Bawang 388 Pembangunan Kewilayah Program – Program Perangkat Daerah Pengampu
14.Program Penyuluhan Pertanian
15.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1.2.5. Penyelarasan Sasaram RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta memperkuat sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Keselarasan ini menjadi landasan strategis agar pembangunan di Tubaba mampu menjawab tantangan lokal sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Pada tingkat nasional arah kebijakan Pembangunan wilayah dalam RPJMN 2025 – 2029 dengan tujuan mengoptimalkan peran dan fungsi wilayah Lampung sebagai bagian dari Kawasan strategi nasional di Pulau Sumatera, yang diselerasakan oleh Provinsi Lampung dengan diwujudkan melalui dukungan terhadap pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, danintegrasi Kawasan hinterland dengan pusat kegiatan ekonomi nasional. Kedua Arah kebijakan tersebut diseleraskan oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mendukung Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi dengan strategi menjaga ketersedia pangan dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan peningkatan fungsi saluran irigasi. Dengan demikian, pembangunan kewilayahan Kabupaten Tubaba dalam RPJMD 2025–2029 tidak hanya bersifat lokal dan parsial, tetapi dirancang secara integratif agar selaras dan saling mendukung dengan kebijakan pembangunan Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Keselarasan ini diyakini akan memperkuat daya saing wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan visi pembangunan Tubaba sebagai kabupaten yang “Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif, dan Maju” berikut disajikan keselarasan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 pada tabel dibawah ini. 389 Tebel 3.17 Penyelarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG SASARAN RPJMN MISI 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan SASARAN : KET SASARAN : KET SASARAN : • Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat • Meningkatnya Standar Kehidupan Layak Masyarakat • Generasi sehat, serdas berakhlak dan berbudaya • MISI 2 • Terwujudnya Pendidkan berkualitas dan merata • Terwujudnya Masyarakat yang bebas dari pelyalahgunaan narkoba • PN 4 • PN 7 • Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat • Mendukung Prestasi Pemuda dan Olah Raga • MISI 2 • Meningkatnya Prestasi Olahraga Indinesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat • PN 4 • Meningkanya Iptek dan Inovasi Daerah • Lampung Pusat Tekhnologi terpadu • MISI 2 • Menguatnya Iptek, Inovasi dan Produktivitas tenagakerja • PN 4 390 RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG SASARAN RPJMN • Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraangender • Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat • MISI 2 • Terwujudnya Kesehatan untuk semua • PN 4 MISI 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif SASARAN : SASARAN : SASARAN : • Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah • Mendorong investasi dan hilirisasi industry • MISI 1 • Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan • Terwujudnya transformasi ekonomi hijau • Perkotaan sebgai pusat pertumbuhan ekonomi • Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan • PN 2 • PN 6 • PN 6 • PN 5 391 RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG SASARAN RPJMN • Lampung menjadi lumbung pangan nasioanal • MISI 1 • Terwujudnya peningkatan intyegrasi ekonomi domestic dan global • Meningkatnya total aset sector keuangan terhadap PDB • Tercapianya peniungkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiscal secara komprenhensif melelui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan • Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus) • PN 5 • PN 3 • PN 7 • PN 2 392 RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG SASARAN RPJMN • Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus) • PN 2 • Terjaganya stabilitas Ekonomi Makro Daerah • Mendorong investasi dan hilirisasi industry • MISI 1 • Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan • Terwujudnya transformasi ekonomi hijau • Perkotaan sebgai pusat pertumbuhan ekonomi • Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan • Terwujudnya peningkatan intyegrasi ekonomi domestic dan global • PN 2 • PN 6 • PN 6 • PN 5 393 RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG SASARAN RPJMN • Lampung menjadi lumbung pangan nasioanal • MISI 1 • Meningkatnya total aset sector keuangan terhadap PDB • Tercapianya peniungkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiscal secara komprenhensif melelui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan • Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus) • Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara • PN 5 • PN 3 • PN 7 • PN 2 394 RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG SASARAN RPJMN berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)s • PN 2 • Menurunnya Kemiskinan dan angka pengguran • Pengentasan kemiskinan tepat waktu dan tepat sasaran • MISI 3 • Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan • Meningktanya akses hunina layak, terjangkau dan berkelanjutan • PN 4 • PN 4 • Meningkatnya Produktivitas UMKM dan BUMD • Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai daya ungkit ekonomi daerah • MISI 1 • Meningkatan nilai tambah pariwisata • Meningktanya proprosi PDB ekonomi kreatif • PN 3 • PN 3 • Meningatnya perkembangan Desa (Tiyuh) • Mewujudkan system ekonomi berbasis Desa • MISI 1 • Mewujudkan pemngunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan • PN 6 395 RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG SASARAN RPJMN MISI 3 : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif SASARAN : SASARAN : SASARAN : • Meningkatnya kualitas pelayanan publik • Mewujudkan birokrasi berintegritas • MISI 3 • Terwujudnya supremasi hukum yang transparan adil dan tidak memihak serta system politik yang fungsional • Terwujudnya birokrasi Pemerintahan yang adftif dan melayani • PN 2 • PN 2 • Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan • Mewujudkan birokrasi berintegritas • MISI 3 • Terwujudnya birokrasi Pemerintahan yang adftif dan melayani • PN 2 MISI 4 : Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya SASARAN : SASARAN : SASARAN : 396 RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG SASARAN RPJMN • Meningkatya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat • Mewujudkan birokrasi berintegritas • MISI 3 • Terwujudnya supremasi hukum yang transparan adil dan tidak memihak serta system politik yang • Terjaganya kedaulayan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan • Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berenegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia • PN 2 • PN 1 • PN 4 • Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan • Membangun semangat Lampung bersama • Penguatan ketahanan keluarga • MISI 3 • MISI 3 • Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju • Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetarfaan gender, dan masyarakat inklusif • PN 8 • PN 4 • PN 4 397 RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG SASARAN RPJMN • Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok terlantar • MISI 3 • Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetarfaan gender, dan masyarakat inklusif MISI 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan SASARAN : SASARAN : SASARAN : • Meningkatnya Infrastruktur Jalan Kondisi Mantap Berkeselamatan • Pembangunan Aksesbilitas dan konektivitas infrastruktur berkelnjutan • Melanjutkan Kota Baru ‘Bandar Negara’ berbasis eco- city • MISI 1 • MISI 1 • Terwujudnya pengembangan infrastruktur berkelanjutan • Terwujudnya pengembangan infrastruktur berkelanjutan • PN 3 • PN 3 398 RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG SASARAN RPJMN • Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Bersih dan Permukiman • Pengentasan kemiskinan tepat waktu dan tepat sasaran • Lampung menjadi lumbung pangan nasioanal • MISI 3 • MISI 1 • Meningktanya akses hunina layak, terjangkau dan berkelanjutan • Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)s • PN 4 • PN 2 • Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup • Peningktan Kualitas Lingkungan Hidup • MISI 3 • Terwujidnya resiliensi terhadap berncan dan perubahan iklim • PN 7 399 1.2.6. Penyelarasan Indikator Makro Salah satu keselaran dari dari RPJMD tingkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lamoung dan RPJM Nasional dapat digambarkan dari penyelarasan indikator makro RPJMD sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 3.18 Penyelarsan Indikator Makro RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025- 2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. No Indikator Makro RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat RPJMD Provinsi Lampung (Lampiran IV RPJM N) RPJM Nasional 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 2 Tingkat Kemiskinan Tingkat Kemiskinan Penurunan Tingkat Kemiskinan 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Modal Manusia (IMM) Indeks Modal Manusia (IMM) 4 PDRB Perkapita PDRB Perkapita 5 Kontibusi PDRB Kabupaten Kontribusi PDRB Provinsi 6 Indeks Gini Rasio Gimi 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka 8 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif *) Penurunan Intensitas Emisi GRK 9 IKLH Daerah IKLH Daerah *) untuk angka target menggunakan angka dari Provisi Berdasarkan tabel yang disajikan untuk indikator makro RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat telah selaras dengan RPJM D Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional tahun 2025-2029 hanya satu indikator yang tidak selaras yaitu Indeks Modal Manusia (IMM), hal ini dikarenakan untuk Indeks Modal Manusia perhitunganya belum sampai di timgkat Kabupaten/Kota sehingga di kabupaten/kota masih menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 401 Gambaran kerangka pendanaan anggaran pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama lima (5) tahun ke depan disajikan dalam tabel berikut. 402 Tabel 4.1. Kerangka Pendaanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026-2030 No. Akun Base Laine

(2024)Proyeksi Anggaran Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 Pendapatan Daerah 1.1 Pendapatan Asli Daerah 55.782.929.096,00 68.596.453.613,00 69.625.400.418,00 71.017.908.427,00 72.438.266.596,00 73.887.031.928,00 1.2 Pendapatan Transfer 892.264.509.441,00 833.047.175.937,00 845.542.883.576,00 862.453.741.249,00 879.702.816.075,00 897.296.872.399,00 1.3 Lain – lain pendapatan Daerah Yang Syah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 948.047.438.537,00 901.643.629.550,00 915.168.283.994,00 933.471.649.676,00 952.141.082.671,00 971.183.904.327,00 2 Belanja Daerah 2.1 Belanja Operasi 659.406.172.435,00 632.680.653.903,00 636.305.863.712,00 649.281.980.987,00 662.517.620.607,00 676.017.973.020,00 2.2. Belanja Modal 136.124.094.151,00 155.046.101.261,00 100.621.792.780,00 107.304.228.636,00 111.503.313.209,00 119.800.919.474,00 2.3. Belanja Tak Terduga 350.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.4. Belanja Transfer 158.960.610.126,00 154.916.874.386,00 157.240.627.502,00 160.385.440.053,00 163.593.148.855,00 166.865.011.833,00 Jumlah Belanja 954.840.876.712,00 943.643.629.550,00 895.168.283.994,00 917.971.649.676,00 938.641.082.671,00 963.683.904.327.00 Surplus / Devisit (6.793.438.175,00) (42.000.000.000,00) 20.000.000.000,00 15.500.000.000,00 13.500.000.000,00 7.500.000.000,00 3 Pembiayaan Daerah 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 19.293.438.175,00 55.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 12.500.000.000,00 13.000.000.000,00 25.000.000.000,00 20.500.000.000,00 18.500.000.000,00 12.500.000.000,00 Pembiayaan Netto 6.793.438.175,00 42.000.000.000,00 (20.000.000.000,00) (3.000.000.000,00) (13.500.000.000,00) (7.500.000.000,00) Sumber : BKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat 971 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) 1 URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 190.918.371.415 193.916.940.361 198.788.719.027 203.204.597.820 208.554.820.406 208.554.820.406 1 01 PENDIDIKAN APK SD/MI/Paket A (% ) 100 100 100 100 100 100 100 APK SMP/MTs/PAKET B (% ) 100 100 100 100 100 100 100 APM SD/MI/Paket A (% ) 100 100 100 100 100 100 100 APM SMP/MTs/PAKET B(% ) 100 100 100 100 100 100 100 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal 70 100 1.296.000.000 100 1.348.000.000 100 1.402.000.000 100 1.458.000.000 100 1.516.000.000 100 1.516.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Indek pemerataan guru 0,70 1,00 1,30 1,50 1,65 1,80 1,80 Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik 63 70 75 80 85 90 90 2 URUSAN PENUNJANG 2 22 KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Kebudayaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembaudayaan (% ) NA 2,00 121.223.959 2,50 121.223.959 2,70 121.223.959 2,90 121.223.959 3,00 121.223.959 3,00 121.223.959 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan 5 9 303.059.898 9 307.816.056 9 315.549.324 9 322.558.915 9 331.051.646 9 331.051.646 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan 1 123.126.422 2 126.219.730 3 129.023.566 4 132.420.658 4 132.420.658 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah 171.334.631.542 173.991.860.226 178.342.926.506 182.279.767.895 187.059.443.648 187.059.443.648 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.470.544.287 2.509.316.487 2.572.358.088 2.629.500.273 2.698.733.016 2.698.733.016 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan APM PAUD (% ) - 78 Tabel. 4.2 Program Perangkat Daerah dan Indikasi Pagu Perprogram RPJMD Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 16.695.947.478 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 90 90 15.392.911.728 15.515.597.210 15.908.441.421 16.264.523.211 16.695.947.478 B (63,79) B (63,79) B (63,19) B (62,59) B (61,99) 81 84 88 B (61,39) B (60,37) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 403 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)DINAS KESEHATAN 99.071.164.875 100.628.303.154 103.156.389.550 105.447.898.640 108.224.261.650 108.224.261.650 1 02 KESEHATAN Persentase ANC Minimal 6 Kali (K6) 80% 82% 86% 88% 89% 90% 90% Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Anti Gen 72% 76% 80% 84% 87% 90% 90% Cakupan Penemuan Kasus TBC 53% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Angka Keberhasilan Pengobatan TBC 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal 93,71% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis NA 20% 25% 30% 35% 40% 40% Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terkreditasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi,alat kesehatan,dan makanan minuman Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 57% 63% 60.000.000 66% 62.400.000 69% 64.896.000 70% 67.491.840 70% 67.491.840 70% 67.491.840 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 75 Persen Posyandu Siklus Hidup yang Aktif 70% 75% 467.779.534 75% 471.779.534 75% 505.950.344 75% 526.188.358 75% 526.188.358 75% 526.188.358 DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 132.967.271.690 84.271.678.869 86.388.837.836 88.307.873.362 90.632.952.537 90.632.952.537 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan 656.338.588 659.938.588 709.895.817 738.291.649 738.291.649 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM bidang Kesehatan 20% 25% 30% 35% 40% 45% 51.064.453.982 59.018.379.631 DINAS KESEHATAN 738.291.649 DINAS KESEHATAN 59.018.379.631 9.810.717.736 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8.729.018.904 9.075.538.697 9.435.920.805 9.808.717.090 9.810.717.7361 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 47.873.910.172 DINAS KESEHATAN46.822.592.771 46.878.249.574 47.638.254.120 56.242.244.467 B (68,45) B (68,45) B (66,95) B (65,45) B (64,10) B (62,32) B (60,85) Nilai SAKIP Perangkat Daerah BB (70,00) BB (70,00) B (67.00) B (65,00) B (63,00) B (62,00) B (61,91) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 80% 47.873.682.326 47.873.910.172 45% Cakupan Keaktifan Kepesertaan JKN 52.555.935.458 54.237.393.269 50,66% 80% 80% 80% 80% 80% 404 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik dan bermanfaat bagi masyarakat TUBABA 40,66 40,88 1.708.000.000 41,00 1.750.000.000 41,02 1.500.000.000 41,94 1.750.000.000 42,53 2.000.000.000 42,53 2.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman 2,28 2,38 12.061.288.786 2,45 7.911.740.337 2,53 8.776.209.951 2,62 9.155.258.349 2,70 7.549.468.681 2,70 7.549.468.681 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan 31,08 31.27 1.000.000.000 31,46 1.000.000.000 31,65 1.000.000.000 31,84 1.000.000.000 32,00 1.000.000.000 32,00 1.000.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman NA 0,19 4.550.000.000 0,285 4.097.047.835 0,375 4.550.000.000 0,474 4.550.000.000 0,574 4.550.000.000 0,574 4.550.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Meningkatnya Kualitas Sistem drainase Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi baik 15,09 15,69 1.600.000.000 15,74 1.600.000.000 15,77 1.600.000.000 15,84 1.600.000.000 15,92 1.600.000.000 15,92 1.600.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman Persentase Cakupan Infrastruktur dalam Kondisi Baik NA 10 3.900.000.000 10 3.900.000.000 10 3.900.000.000 10 3.900.000.000 10 1.900.000.000 10 1.900.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Meningkatnya kualitas bangunan gedung Persentase Bangunan Gedung yang berizin sesuai dengan rencana tata ruang NA 50 51.060.164.000 53 7.500.000.000 57 8.985.861.000 60 9.244.418.000 63 5.864.307.000 63 5.864.307.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata persentase kualitas bangunan gedung kabupaten yang sesuai standarnya 43 50 3.400.000.000 53 3.400.000.000 57 3.400.000.000 60 3.400.000.000 63 3.400.000.000 63 3.400.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman Persentase Kemantapan Jalan 43,90 44,34 42.330.000.000 44,79 41.888.200.000 45,23 41.449.728.000 45,69 42.214.717.120 46,69 50.308.305.805 46,69 50.308.305.805 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi Prosentase ketersediaan tenaga lokal jasa konstruksi yang bersertifikat. 22,33 31,17 1.528.800.000 32,93 1.049.152.000 34,11 1.091.118.080 34,95 1.134.762.803 35,58 2.200.153.315 35,58 2.200.153.315 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 405 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Persentase Penerbitan Perizinan Yang Sesuai dengan Perencanaan Penataan Ruang 78 80 1.100.000.000 82 1.100.000.000 84 700.000.000 86 550.000.000 88 450.000.000 88 450.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 6.012.225.525 6.054.415.852 6.196.471.828 6.325.234.262 6.481.241.176 6.481.241.176 1 04 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Meningkatnya kualitas kawasan Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (ha) 80,51 90 399.166.253 90 405.430.683 90 415.616.325 90 424.848.798 90 436.034.744 90 436.034.744 DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Meningkatnya Perumahan dan Berkurangnya Permukiman Kumuh Persentase Luas kawasan kumuh 10- 15 Ha Yang ditangani 80,51 90 12.122.396 90 12.312.642 90 12.621.973 90 12.902.357 90 13.242.066 90 13.242.066 DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Persentase RTH kawasan perumahan dan permukian yang tertangani 100 100 1.105.610.997 100 1.122.962.222 100 1.151.174.421 100 1.176.746.530 100 1.207.729.372 100 1.207.729.372 DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 2 2 10 PERTANAHAN 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Persentase terselsaikannya kasus tanah garapan belum bersirtifikat yang dilakukan melalui mediasi 100 100 30.216.284 100 30.690.492 100 31.461.530 100 32.160.414 100 33.007.173 100 33.007.173 DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 614.627.403 3.782.312.612 596.479.793 599.563.305 604.576.938 609.121.396 614.627.4031 04 02 Persentase Warga Negara Korban Bencana atau Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Layak Huni 90 90 90 90 90 90 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 90 B (67,04) B (67,04) B (65,29) B (64,04) B (62,54) B (61,19) 3.782.312.6123.507.680.615 3.516.842.659 3.605.196.347 3.685.281.940 Wajib bukan pelayanan dasar CC (59,94) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 406 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase penyelsaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 95 95 360.949.187 95 366.613.848 95 375.824.293 95 384.172.828 95 394.287.807 95 394.287.807 DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 8.693.597.437 8.832.369.255 9.054.265.007 9.255.395.835 9.499.083.371 9.499.083.371 1 05 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Persentase berkurangnya gangguan ketenteraman masyarakat 60 60 5.714.703.514 60 5.804.388.864 60 5.950.212.624 60 6.082.390.237 60 6.242.534.948 60 6.242.534.948 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.823.041.275 3.885.375.612 3.982.987.960 4.071.465.789 4.178.664.388 4.178.664.388 1 05 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 75 75,5 1.496.512.127 76,0 1.519.998.072 76,5 1.558.185.010 77,0 1.592.798.424 77,5 1.634.735.596 77,5 1.634.735.596 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 3.518.665.800 3.576.223.333 3.666.068.842 3.747.506.652 3.846.175.654 3.846.175.654 1 05 1 05 Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana 100 100 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.644.288.7401.644.288.7401.627.760.2891.614.118.307 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 2.978.893.923 3.027.980.390 1.928.854.264 1.977.155.419 2.051.950.535 2.119.746.363 2.201.886.91301 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 2.201.886.913 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.543.928.792 2.543.928.792 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN B (62,87) CC (58,75) NA Nilai SAKIP Perangkat Daerah CC (57,00) CC (57,00) CC (56,90) CC (56,70) CC (56,50) CC (56,30) CC (55,68) Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (65,97) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 05 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 2.326.529.148 2.365.377.539 2.424.802.950 2.478.667.365 3.104.052.383 3.173.005.598 3.256.548.424 B (62,87) B (61,85) B (60,73) CC (59,95) 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 1 B (65,97) B (63,89) B (61,35) CC (59,93) CC (58,77) 1.599.067.9141.589.811.536 100 100 3.256.548.424 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 100 100 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Nilai SAKIP Perangkat Daerah CC (56,55) KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 407 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)DINAS SOSIAL 7.608.775.846 7.730.522.703 7.924.736.746 8.100.776.310 8.314.063.593 8.314.063.593 1 06 SOSIAL 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya pemberdayaan sosial Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan pelayanan Sosial di Luar Panti 100 100 406.100.263 100 412.473.515 100 422.836.094 100 432.228.946 100 443.609.205 100 443.609.205 DINAS SOSIAL 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatnya rehabilitasi sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 100 100 3.042.721.374 100 3.090.473.201 100 3.168.115.211 100 3.238.491.504 100 3.323.758.523 100 3.323.758.523 DINAS SOSIAL 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Persntase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepenuhi Kebutuhan Dasarnya serta Meningkatn ya Fungsi Sosial 100 100 84.856.771 100 86.188.496 100 88.353.811 100 90.316.496 100 92.694.461 100 92.694.461 DINAS SOSIAL 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana Persentase Korban Bencana Alam,Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 100 10 115.162.761 100 116.970.101 100 119.908.743 100 122.572.388 100 125.799.625 100 125.799.625 DINAS SOSIAL 1 06 07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan Baik 0 0 0 0 0 0 0 100 100.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 DINAS SOSIAL B (68,62) B (66,89) B (65,21) B (63,92) B (62,33) B (60,22) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 4.024.417.390 4.125.522.887 4.117.166.9771 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 4.178.201.778 4.178.201.778 DINAS SOSIALB (68,62)3.959.934.677 408 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)3.504.721.266 3.553.801.760 3.643.083.982 3.724.011.198 3.822.061.582 3.822.061.582 2 08 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100 100 15.341.852 100 15.582.624 100 15.974.106 100 16.328.954 100 16.758.883 100 16.758.883 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Persetase Tingkat Partisipasi dan Keterlibatan Perempuan Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga 100 100 335.095.445 100 340.354.363 100 348.905.091 100 356.655.645 100 366.046.117 100 366.046.117 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Indeks Pemenuhan Hak Anak - 61,98 175.501.183 62,48 178.255.461 62,78 182.733.776 63,20 186.793.012 63,90 191.711.130 63,90 191.711.130 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN 3.299.560.715 3.351.343.324 3.435.539.179 3.511.856.009 3.604.320.508 3.604.320.508 2 09 PANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 66.032.970 67.069.278 68.754.260 100 2 09 2 2.810.743.945 2.873.181.616 2.948.830.304 2.948.830.304 DINAS KETAHANAN PANGAN 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 2.699.494.844 2.741.860.146 100100 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak 30.343.662 CC (58,65) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 100 100 100 100 72.132.023 Persetase Korban Kekerasan Pada Anak Yang Mendapat Pelayanan dan Pendampingan 100 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 3.142.267.113 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Nilai SAKIP Perangkat Daerah CC (56,28) 2.882.406.153 2.921.720.166 33.146.31730.819.869 31.594.158 32.295.988 33.146.317 2.995.122.591 3.061.656.037 3.142.267.113 72.132.023 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK B (62,97) B (61,33) B (66,27) B (63,74) Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 100 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR B (66,27) B (64,55) 100 100 CC (59,96) B (60,15) B (60,87) B (61,25) B (62,50) B (63,74) 100 100 100 70.281.563 409 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) 87,25 89,70 521.263.024 90,25 529.443.616 91,30 542.744.837 92,90 554.801.333 92,90 569.408.831 92,90 569.408.831 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Meningkatnya penanganan kerawanan pangan Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan 82,00 83,00 48.496.857 84,00 49.257.957 85,00 50.495.465 86,00 51.617.168 87,00 52.976.209 87,00 52.976.209 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan Persentase pengawasan keamanan pangan dilaksanakan 82,40 90,20 30.305.990 92,70 30.781.606 94,50 31.554.932 95,00 32.255.891 95,50 33.105.165 95,50 33.105.165 DINAS KETAHANAN PANGAN 6.493.435.675 6.595.342.283 6.761.037.179 6.911.226.392 7.093.193.729 7.093.193.729 2 11 LINGKUNGAN HIDUP 2 11 2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti NA 100 275.000.000 100 275.000.000 100 275.000.000 100 275.000.000 100 275.000.000 100 275.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air 64,29 67,34 67,54 67,74 67,94 67,94 67,94 Indeks Kualitas Udara 91,95 71,91 72,31 72,71 73,11 73,11 73,11 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Persentase RTH 3 5 160.015.626 7 162.526.877 10 166.610.043 12 170.311.107 15 174.795.269 15 174.795.269 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Limbah B3 yang Terkelola3 55 100 24.244.792 100 24.625.284 100 25.243.946 100 25.804.713 100 26.484.132 100 26.484.132 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH 100 100 88.493.490 100 89.882.288 100 92.140.403 100 94.187.203 100 96.667.081 100 96.667.081 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya 100 100 99.009.669 100 100.563.505 100 103.089.964 100 105.379.997 100 108.154.573 100 108.154.573 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 3.852.912.136 3.917.694.717 4.234.181.571 DINAS LINGKUNGAN HIDUP B (60,12) CC (59,12) 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan 165.014.679 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 151.062.024 153.432.760 157.287.454 160.781.426 165.014.679 4.234.181.571 B (60,62) Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (61,62) B (61,12) B (62,12)4.023.027.857 4.118.503.952 DINAS LINGKUNGAN HIDUP B (62,12) 410 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima masyarakat 100 100 6.061.198 100 6.156.321 100 6.310.986 100 6.451.178 100 6.621.033 100 6.621.033 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup (% ) 100 100 6.061.198 100 6.156.321 100 6.310.986 100 6.451.178 100 6.621.033 100 6.621.033 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya tata kelola persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 41,32 42,50 1.830.575.542 43 1.859.304.208 45 1.906.015.539 47 1.948.355.637 50 1.999.654.360 50 1.999.654.360 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.070.180.903 5.149.751.251 5.279.128.539 5.396.398.736 5.538.481.813 5.538.481.813 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2,03 30 35 40 45 50 50 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 70 70 72 74 77 80 82 Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 99,79 99,85 99,88 99,90 99,95 100 100 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan 100 100 100 100 100 100 100 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan 98 98 163.652.345 98 166.220.670 98 170.396.635 98 174.181.814 98 178.767.889 98 178.767.889 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 113.597.757 116.121.209 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil 109.101.563 110.813.780 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.743.957.863 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 4.342.837.148 4.410.992.717 4.521.810.162 4.622.257.3412 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk 436.406.253 443.255.120 454.391.026 464.484.837 12 119.178.592 01 119.178.592 476.714.370 476.714.370 BB (75,29) BB (75,29) BB (73,93) BB (72,55) B (70,97) B (69,75) B (68,20) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 4.743.957.863 411 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Meningkatnya kualitas profil kependudukan Persentase Pengelolaan Profile Kependudukan 98 98 18.183.594 98 18.468.963 98 18.932.959 98 19.353.535 98 19.863.099 98 19.863.099 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.840.656.986 4.916.625.235 5.040.145.694 5.152.107.142 5.287.758.207 5.287.758.207 2 13 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Meningkatnya Kualitas Penataan Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa 100 45 60.000.000 45 60.000.000 45 80.000.000 45 90.000.000 45 90.000.000 45 90.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Meningkatnya Efektifitas Kerja Sama Desa Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa 20 20 30.000.000 20 30.000.000 20 50.000.000 0 0 0 0 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 3.659.105.869 3.716.531.104 3.809.901.578 3.894.534.469 3.997.074.600 3.997.074.600 2 14 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) 2,1 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 Angka Kelahiran Remaja Umnur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 24,4 23,20 22,40 22,10 19,50 19,30 19,30 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 60 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa 70707070707070 60 463.226.407 473.516.487 485.983.816 485.983.816 60606060 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD) 752.195.387 602 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Menigkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan. 680.984.380 693.084.046 672.757.480 730.589.879 B (60,76) B (60,26) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2 14 01 126.219.730 129.023.566 132.420.658 132.420.658 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk 121.223.959 CC (59,30) Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (63,80) B (63,80) B (63,70) B (63,60) B (63,50) B (63,40) 2 14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.877.211.333 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 2.922.365.680 2.995.784.322 3.142.961.354 123.126.422 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 3.624.780.676 3.681.667.218 3.774.161.806 3.858.000.776 3.959.579.004 3.959.579.004 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 752.195.387 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH 444.891.930 451.873.970 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA B (62,76) B (62,76) B (62,26) B (61,76) B (61,26) 3.062.332.468 3.142.961.354 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 412 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR) 73,1 74,10 75,10 76,10 77,10 78,10 78,10 Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) 9,6 9,40 9,00 8,80 8,50 8,00 8,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 100 100 539.446.618 100 547.912.579 100 561.677.796 100 574.154.868 100 589.271.929 100 589.271.929 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERHUBUNGAN 6.451.284.117 6.552.529.208 6.717.148.510 6.866.362.784 7.047.148.896 7.047.148.896 2 15 PERHUBUNGAN Konektivitas Darat 0,83 0,841 (84,1% ) 0,848 (84,8% ) 0,852 (85,2% ) 0,857 (85,7% ) 0,860 (86,0% ) 0,860 (86,0% ) Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal 79 62% 67% 72% 76% 82% 82% 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Meningkatnya kualitas layanan transportasi Laut Rasio Konektivitas perain sungai 3,75 5 Unit 14.546.875 6,25 Unit 14.775.171 6,25 Unit 15.146.368 7,5 Unit 15.482.828 7,5 Unit 15.890.479 7,5 Unit 15.890.479 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.016.807.995 14.267.566.426 14.626.010.739 14.950.911.932 15.344.558.078 15.344.558.078 2 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) 76 76 5.762.251.910 77 5.938.668.192 77 6.082.977.834 78 6.044.922.323 78 6.358.653.628 78 6.358.653.628 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.487.498.562 3.542.230.628 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 123.126.422 126.219.730 129.023.566 132.420.658 DINAS PERHUBUNGAN 2.525.167.119 1.666.037.270 DINAS PERHUBUNGAN 132.420.658 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BB (70,04) BB (70,04) 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 3.911.570.123 3.988.651.267 4.113.981.238 4.227.582.864 4.365.221.147 5.365.221.147 BB (70,04) Sangat Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat 2 15 02 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) 4.002.616.999 2 3.691.222.148 3.991.885.866 4.002.616.9992 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14 Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (61,99) B (61,99) B (61,75) B (61,50) B (61,25) B (61,00) B (60,58) Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (67,75) 2.549.102.770 2.588.020.905 2.623.297.092 2.666.037.270 B (60,31) 121.223.959 B (65,23) B (63,91) 413 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan aplikasi umum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah 81 82,00 4.551.751.534 83,00 4.576.104.395 84,00 4.615.700.892 85,00 4.651.591.960 85,00 4.695.077.121 85,00 4.695.077.121 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Tercapainya kolaborasi, integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik 60 63,00 185.000.000 63,00 210.563.211 63,00 236.109.865 65,00 262.511.783 65,00 288.210.329 65,00 288.210.329 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase Sistem Elektronil yang telah menerapkan prinsip - prinsip keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian 0,1 1,00 30.305.990 1,00 70.781.606 1,00 91.554.932 1,00 112.255.891 1,00 120.105.165 1,00 120.105.165 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7.154.561.240 7.266.843.413 7.449.408.443 7.614.889.088 7.815.383.329 7.815.383.329 2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Meningkatnya Kualitas Layanan izin Usaha Sinpan Pinjam Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 40 45 50.000.000 50 75.000.000 60 90.000.000 65 110.000.000 70 130.000.000 70 130.000.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi 57 64 51.931.343 71 52.746.342 86 54.071.490 93 55.272.630 100 56.727.916 100 56.727.916 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi Persentase Koperasi Aktif 54 57 50.000.000 59 70.000.000 61 95.000.000 63 115.000.000 65 135.000.000 65 135.000.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4.469.638.552 4.323.120.004 4.305.848.957 4.326.092.068 4.281.875.3952 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah B (67,53) B (68,33) B (68,33) B (68,00) 4.281.875.395 B (67,53) B (66,03) Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (67,03) 414 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Perlatihan 11 13 115.000.000 15 114.000.000 17 144.000.000 20 174.000.000 22 204.000.000 22 204.000.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Produktivitas Koperasi Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas 11 13 50.000.000 15 70.000.000 17 90.000.000 20 110.000.000 22 130.000.000 110 130.000.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Peresentase Usaha Kecil Bertransformasi dari Informal ke Formal 11 13 75.000.000 15 233.000.000 17 283.000.000 20 333.000.000 22 393.000.000 22 393.000.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya daya saing UMKM Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor 135 137 51.931.343 140 52.746.342 145 54.071.490 147 55.272.630 150 56.727.916 150 56.727.916 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PILIHAN 3 30 PERDAGANGAN 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi 22 24 275.635.100 26 317.445.985 28 360.521.232 30 404.899.974 31 351.899.074 31 351.899.074 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya 36 45 378.950.427 55 384.897.595 55 394.567.383 64 403.332.276 64 413.951.708 64 413.951.708 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 36 36 89.025.159 45 90.422.301 45 92.693.982 55 94.753.080 55 97.247.856 55 97.247.856 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor Nilai Ekspor Barang 5 5 50.000.000 7 50.000.000 7 50.000.000 9 50.000.000 9 50.000.000 9 50.000.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 30 100 44.512.579 100 45.211.151 100 46.346.991 100 47.376.540 100 48.623.928 100 48.623.928 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan 35 40 691.876.325 45 703.519.175 50 722.449.850 55 690.608.998 60 760.398.202 60 760.398.202 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 415 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)3 31 PERINDUSTRIAN 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri 30 40 587.060.412 45 520.734.518 50 462.837.068 55 401.280.893 60 441.931.333 60 441.931.333 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Persentase Izin Usaha Industri Yang Diterbitkan 100 100 62.000.000 100 82.000.000 100 102.000.000 100 122.000.000 100 132.000.000 100 132.000.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri Jumlah Informasi Industri Yang Tersaji Pada Sistem 979 984 62.000.000 987 82.000.000 990 102.000.000 992 122.000.000 995 132.000.000 995 132.000.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6.451.734.510 6.552.986.670 6.717.617.465 6.866.842.155 7.047.640.889 7.047.640.889 2 18 PENANAMAN MODAL 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Meningkatnya kemudahan Berinvestasi Realisasi Total terhadap Target Investasi 100 100 42.428.386 100 43.094.248 100 44.176.905 100 45.158.248 100 46.347.230 100 46.347.230 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi 100 100 60.611.980 100 61.563.211 100 63.109.865 100 64.511.783 100 66.210.329 100 66.210.329 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan 100 100 912.816.412 100 927.141.960 100 950.434.563 100 971.547.451 100 997.127.557 100 997.127.557 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 100 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 100 100 48.489.584 100 49.250.569 100 50.487.892 100 51.609.426 100 52.968.263 100 52.968.263 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 5.784.987.509 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 5.287.388.149 5.371.936.681 5.509.408.239 5.634.015.247 5.784.987.5092 Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (69,64) BB (70,02) BB (70,15) BB (70,25) BB (70,45) BB (70,98) BB (70,98) 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 416 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)8.225.097.034 8.354.179.970 8.564.062.175 8.754.303.661 8.984.797.822 8.984.797.822 2 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatnya daya saing kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda 70 90.917.969 70 92.344.817 70 94.664.797 70 96.767.674 70 99.315.494 70 99.315.494 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas 10 1.836.542.981 15 1.865.365.299 20 1.912.228.903 20 1.954.707.023 20 2.006.172.973 20 2.006.172.973 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Meningkatnya kualitas kepramukaan Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 70 242.447.918 70 246.252.845 70 252.439.459 75 258.047.132 75 264.841.317 75 264.841.317 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 URUSAN PILIHAN 3 26 PARIWISATA 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Domestik NA 3 2.301.453.870 3 2.338.357.090 3 2.388.027.984 3 2.440.002.406 3 2.503.388.041 3 2.503.388.041 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Meningkatnya Kualita Ekosistem Kreatif Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intlektual NA 70 50.000.000 70 50.000.000 70 60.331.842 70 62.745.116 70 65.254.921 70 65.254.921 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Terfalidasi NA 100 133.346.355 100 135.439.065 100 138.841.702 100 141.925.922 100 145.662.724 100 145.662.724 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3.932.163.913 3.993.874.464 4.094.212.639 4.235.161.196 4.295.353.309 4.295.353.309 2 23 PERPUSTAKAAN 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 63 63,32 412.161.461 63,78 418.629.836 64,00 429.147.080 64,50 438.680.124 65 450.230.238 65 450.230.238 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Mingkatnya Pelestarian Koleksi Naskah Kuno Persentase Koleksi Naskah Kuno Yang Dimiliki NA 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2 24 KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Tingkat Ketersediaan Arsip 85 86 72.734.375 87 73.875.853 88 75.731.838 89 77.414.140 90 79.452.395 90 79.452.395 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 3.800.108.387 3.900.162.352 3.900.162.352 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.715.670.676 Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 3.570.387.941 3.626.420.856 3.717.527.488 3.397.268.077 3.451.368.774 3.539.333.721 3.669.066.933 3.715.670.6762 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah B (64,17) B (64,17) B (66,78) B (62,77) B (61,37) B (60,82) CC (59,42) Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (66,78) B (65,29) B (63,98) B (62,79) B (61,37) B (60,19) Nilai SAKIP Perangkat Daerah DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA B (63,95) 417 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)URUSAN PILIHAN DINAS PERIKANAN 3.343.443.667 3.395.914.966 3.481.230.595 3.558.562.411 3.652.256.654 3.652.256.654 3 25 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Kelompok Usaha Bersama Nelayan Yang di Berdayakan 3 5 181.835.939 5 184.689.634 3 189.329.594 5 193.535.349 5 198.630.987 5 198.630.987 DINAS PERIKANAN 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Meningkatnaya produksi perikanan budidaya Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Yang Diberdayakan NA 5 212.141.928 5 215.471.239 5 220.884.527 5 225.791.240 5 231.736.152 5 231.736.152 DINAS PERIKANAN 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Jumlah Kelompok Pokmaswas Yang Di Bina NA 6 60.611.980 6 61.563.211 6 63.109.865 6 64.511.783 6 66.210.329 6 66.210.329 DINAS PERIKANAN 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Jumlah Poklahsar Yang Diberdayakan NA 2 90.917.969 2 92.344.817 2 94.664.797 2 96.767.674 2 99.315.494 2 99.315.494 DINAS PERIKANAN 7.006.299.913 7.116.255.304 7.295.037.108 7.407.088.557 7.653.428.031 7.653.428.031 3 27 PERTANIAN Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton) 4,5 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 5,1 Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) 0,88 0,92 0,96 1 1,05 1,1 1,15 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B 9983 Ha 9983 Ha 61.096.875 9983 Ha 62.055.717 9983 Ha 63.614.744 9983 Ha 65.027.877 9983 Ha 66.740.012 9983 Ha 66.740.012 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase Penanganan Bencana Pertanian 90 90 90 90 90 90 90 Persentase Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian 90 90 90 90 90 90 90 5.693.732.060 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN B (68,97) B (63,69) 74.315.494 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PERIKANAN 90.917.969 5.212.304.117 5.294.104.917 5.427.108.805 5.497.666.225 5.693.732.0603 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.056.363.692 71.767.674 74.315.494 B (60,08) CC (60,31) 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian B (61,93) Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (68,97) 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 2.797.935.851 2.841.846.065 2.913.241.812 2.977.956.364 3.056.363.692CC (58,10) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian B (61,53) B (61,53) B (61,22) B (60,91) B (60,61) B (64,23) 1.161.934.073 1.180.169.221 1.209.818.632 1.236.693.460 KELAUTAN DAN PPERIKANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 1.269.254.658 Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 92.344.817 69.664.798 B (66,79) 1.269.254.658 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 418 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 10 10 10 10 10 10 10 Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi 5 5 5 5 5 5 5 4.620.320.400 4.692.830.733 4.810.728.799 4.917.593.997 5.047.070.508 5.047.070.508 3 27 PERTANIAN Persentase kelompok yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna (% ) 34 38 40 42 44 46 46 Persentase kelompok yang menerapkan manajemen pakan yang baik(% ) 36 40 42 44 46 48 48 Persentase kelompok yang mengalami peningkatan produksi dan produktivitas ternak (% ) 60 68 71 75 80 84 84 Jumlah angka kelahiran ternak sapi (ekor) 6497 7.413 7.636 7.865 8.022 8.134 8.134 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Persentase Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang termanfaatkan (% ) 100 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 524.385.807 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 3.337.159.400 3.217.830.733 3.190.728.799 1.392.500.00027 02 3.277.593.997 3.304.570.508 3.304.570.508 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.392.500.0001.320.000.000 3 3 27 3 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian CC (62,00) CC (58,35) Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (63,50) B (63,50) B (63,50) B (63,00) B (62,50) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 1.310.000.0001.063.652.000 1.230.000.000 480.046.878 487.580.632 499.830.129 510.933.321 524.385.807 419 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis 83 85 86 87 88 89 89 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 8 10 11 12 13 14 14 Persentase unit usaha pengolahan/ penjualan yang menghasilkan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH 84 86 87 88 89 90 90 Prosentase kelompok yang memiliki akses permodalan (% ) 28 32 34 36 38 40 40 Prosentase kelompok dan unit usaha yang menerapkan teknologi pasca panen (% ) 24 26 27 28 29 30 30 Prosentase kelompok yang menerapkan pola budidaya ternak yang baik (% ) 30 34 36 38 40 42 42 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.767.885.453 2.811.324.063 2.881.953.005 2.945.972.511 3.023.537.727 3.023.537.727 2 07 TENAGA KERJA 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya 100 100 75.700.000 100 76.500.000 100 77.400.000 100 78.850.000 100 79.450.000 100 79.450.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Meningkatnya penempatan tenaga kerja Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri 100 100 48.400.000 100 49.250.000 100 50.450.000 100 51.600.000 100 52.900.000 100 52.900.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Meningkatanya pekerja yang terlindungi Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan 100 100 94.550.000 100 96.000.000 100 98.450.000 100 100.600.000 100 103.200.000 100 103.200.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.181.987.727 2.181.987.727 285.000.000 B (64,19) B (64,19) B (62,89) 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian 07 01 60.000.000 3 285.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 27 2.043.235.453 Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 2.058.574.063 169.609.000 190.000.000 B (61,29) CC (57,99) CC (56,89) CC (55,32) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 250.000.000 260.000.000 2.099.653.005 2.133.922.511 60.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 44.900.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 420 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)3 URUSAN PILIHAN 3 32 TRANSMIGRASI 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRAS Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan 100 100 450.000.000 100 475.000.000 100 500.000.000 100 525.000.000 100 550.000.000 100 550.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi Persentase Kawasan Transmigrasi yang Mandiri 25 36.000.000 26 36.000.000 27 36.000.000 28 36.000.000 29 36.000.000 29 36.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRAS Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan 100 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 45.050.783.641 45.757.801.128 46.907.375.141 47.949.372.334 49.211.842.857 49.211.842.857 4 01 SEKRETARIAT DAERAH Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Dirumuskan NA 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Dirumuskan NA 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa NA 66,50 67,00 67,25 68,00 68,50 68,50 38.752.796.851 SEKRETARIAT DAERAHB (60,30) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2.028.713.618 SEKRETARIAT DAERAH 7.717.513.883 7.838.630.916 8.035.560.973 8.214.062.370 8.430.332.388 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan B (64,00) B (64,00) B (63,50) B (63,00) B (62,50) B (62,00) 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 35.476.092.035 36.032.846.333 36.938.100.1434 37.758.640.549 8.430.332.388 SEKRETARIAT DAERAH 38.752.796.851 2.028.713.618 Cakupan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dirumuskan NA 100 100 100 100 100 1.933.714.025 1.976.669.415 Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan 100 100 100 100 100 100 100 1.857.177.723 1.886.323.878 100 421 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 40.791.016.484 41.431.182.084 42.472.058.374 43.415.529.747 44.558.627.641 44.558.627.641 4 02 SEKRETARIAT DPRD Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 100 100 100 100 100 100 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 12.569.862.473 12.775.745.091 13.106.759.549 13.406.797.782 13.770.320.272 13.770.320.272 5 01 PERENCANAAN Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 100 - - - - - 100 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 100 100 100 100 100 100 100 8.868.430.608 8.868.430.608 30.071.344.435 2.328.961.570 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 1.421.952.192 1.444.268.009 1.553.289.0255 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.132.038.503 2.165.498.266 2.219.902.115 2.269.214.868 2.328.961.570 4 02 29.606.703.087 B (64,89) B (65,97) B (65,97) 1.553.289.025 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah B (65,77) B (65,77) B (64,58) B (62,43) B (61,38) B (60,27) CC (59,81) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 8.217.905.364 1.480.552.379 1.513.441.267 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 8.082.447.293 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 30.826.827.331 31.511.612.345 32.341.289.1434 11.645.231.043 11.903.917.402 12.217.338.498 12.217.338.498 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan 11.184.313.397 11.359.837.650 32.341.289.143 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH B (63,73) 8.434.413.137 8.630.660.190 Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (60,54) B (61,67) B (62,55) 422 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 243.304.978.022 234.625.691.311 240.834.234.233 246.461.783.437 253.280.050.334 253.280.050.334 5 02 KEUANGAN 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan serta akuntasi dan pelaporan Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah 98 98 206.147.016.541 98 196.882.244.294 98 202.142.557.966 98 206.910.612.932 98 212.687.527.576 98 212.687.527.576 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Meningkatnya tata kelola aset daerah Persentase Capaian Pengelolaan BMD 98 98 1.626.520.047 98 1.652.046.309 98 1.693.550.697 98 1.731.171.115 98 1.776.751.534 98 1.776.751.534 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 7.962.973.371 8.087.942.594 8.291.136.113 8.475.314.838 8.698.463.435 8.698.463.435 5 02 KEUANGAN 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 5,94 7,50 1.006.158.861 8,00 1.021.949.305 8,50 1.047.623.755 9,00 1.070.895.597 10,00 1.099.091.464 10,00 1.099.091.464 BADAN PENDAPATAN DAERAH 369.639.069 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 0305 5 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 100 95 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 02 650.000.000 90 650.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 100100100100 620.000.000 630.000.000 90 5 Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah NA 78 600.000.000 80 Meningkatnya fasilitasi,pembinaan,bi mbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah NA 82 85 87 90 92 95 85 05 5 02 35.531.441.434 36.091.400.708 36.998.125.570 37.819.999.390 38.815.771.2245 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 38.815.771.224 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH B (63,97) B (63,39) B (62,89) B (62,25) B (61,54) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 7.243.512.358 7.404.419.241 7.599.371.971 7.599.371.971 BADAN PENDAPATAN DAERAH 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 6.956.814.511 7.065.993.289 B (64,59) 369.639.069 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 333.424.485 348.073.452 351.891.917 363.481.457100NA Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dlan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah B (64,59) 600.000.000 B (63,95) B (63,95) B (63,17) B (62,85) B (62,25) B (61,98) B (60,64) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 423 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8.473.018.078 8.605.991.835 8.822.200.314 9.018.176.063 9.255.617.783 9.255.617.783 5 03 KEPEGAWAIAN Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 21,60% 22% 22,40% 22,90% 23,40% 23,90% 23,90% Meningkatnya tata Kelola pengembangan karir Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya 21,80% 22,20% 22,60% 23,10% 23,60% 24% 24% Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik 83% 85% 87% 89% 91% 93% 93% 5 04 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi ASN Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional 21,6% 22% 2.784.453.729 22,40% 2.828.152.358 22,90% 2.899.204.078 23,40% 2.963.606.797 23,90% 3.041.636.311 23,90% 3.041.636.311 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH 15.413.900.729 15.655.803.232 16.049.124.242 16.405.638.380 16.837.586.368 16.837.586.368 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Pengurangan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (n- 1) 80 82 1.423.968.090 82 1.446.315.544 82 1.482.651.354 82 1.515.586.869 82 1.555.491.119 82 1.555.491.119 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi Persentase Capaian Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 76 82 7.306.328.417 83 7.420.992.393 85 7.607.430.110 85 7.776.421.038 85 7.981.168.292 85 7.981.168.292 INSPEKTORAT DAERAH 6.683.604.222 6.788.495.295 6.959.042.778 7.113.630.474 7.300.926.9566 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah B (67,79) B (67,79) B (66,59) B (65,39) B (65,27) B (63,97) B (62,93) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 5 03 01 Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 4.648.341.556 4.721.291.647 4.839.904.737 4.947.418.047 5.077.679.803 5.077.679.803 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.040.222.7935 03 02 7.300.926.956 INSPEKTORAT DAERAH B (65,49) B (64,37) B (63,17) B (61,99) B (60,98) 1.136.301.669 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai SAKIP Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA B (66,67) B (66,67) 1.056.547.830 1.083.091.499 1.107.151.219 1.136.301.669 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 424 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)7 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 4.323.785.803 4.391.642.384 4.501.973.690 4.601.980.223 4.723.146.864 4.723.146.864 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah B (77,03) B (77,47) 57.288.477 B (77,54) 58.187.550 B (77,57) 59.649.397 B (77,59) 60.974.444 B (77,60) 62.579.855 B (77,60) 62.579.855 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 100 24.552.204 100 24.937.521 100 25.564.027 100 26.131.905 100 26.819.938 100 26.819.938 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 126.777.762 100 128.767.386 100 132.002.411 100 134.934.703 100 138.487.431 100 138.487.431 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 2.065.585.836 2.098.002.704 2.150.710.861 2.198.486.604 2.256.371.085 2.256.371.085 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah B (83,52) B (84,12) 20.000.000 B (84,22) 20.000.000 B (84,27) 20.000.000 B (84,30) 20.000.000 B (84,31) 20.000.000 B (84,31 20.000.000 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 100 18.183.594 100 18.468.963 100 18.932.959 100 19.353.535 100 19.863.099 100 19.863.099 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 54.550.782 100 55.406.890 100 56.798.878 100 58.060.605 100 59.589.296 100 59.589.296 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 2.156.918.690 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK 1.972.851.461 2.004.126.851 2.054.979.024 2.101.072.465 2.156.918.6907 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah CC (58,12) 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 4.115.167.359 4.179.749.927 4.284.757.855 4.379.939.171 4.495.259.639 4.495.259.639 KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH CC (59,89) B (62,25) CC (58,12) CC (58,03) CC (57,86) CC (57,53) CC (56,85) NA Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (62,25) B (61,06) B (61,46) CC (56,75) NA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 425 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)KECAMATAN GUNUNG TERANG 1.710.979.278 1.737.831.025 1.781.490.584 1.821.064.493 1.869.011.736 1.869.011.736 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah B (77,92) B (79,12) 24.244.792 B (79,27) 24.625.284 B (79,35) 25.243.946 B (79,38) 25.804.713 B (79,40) 26.484.132 B (79,40) 26.484.132 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 100 20.431.086 100 20.751.727 100 21.273.073 100 21.745.632 100 22.318.178 100 22.318.178 KECAMATAN GUNUNG TERANG 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 54.550.782 100 55.406.890 100 56.798.878 100 58.060.605 100 59.589.296 100 59.589.296 KECAMATAN GUNUNG TERANG KECAMATAN GUNUNG AGUNG 1.821.726.104 1.850.315.888 1.896.801.406 1.938.936.821 1.989.987.554 1.989.987.554 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah C (70,81) C (72,00) 24.244.792 C (72,19) 24.625.284 C (72,29) 25.243.946 C (72,34) 25.804.713 C (72,37) 26.484.132 C (72,37) 26.484.132 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 100 18.183.594 100 18.468.963 100 18.932.959 100 19.353.535 100 19.863.099 100 19.863.099 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 54.550.782 100 55.406.890 100 56.798.878 100 58.060.605 100 59.589.296 100 59.589.296 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 1.884.051.027 KECAMATAN GUNUNG AGUNG 1.724.746.936 1.751.814.750 1.795.825.622 1.835.717.969 1.884.051.0277 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 1.611.752.618 1.637.047.124 1.678.174.686 1.715.453.543 1.760.620.131 1.760.620.131 KECAMATAN GUNUNG TERANG CC (56,84) CC (57,73) CC (57,73) CC (57,60) CC (57,35) B (60,53) B (60,45) B (60,24) B (60,53) CC (59,94) CC (59,25) NA Nilai SAKIP Perangkat Daerah CC (55,81) NA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 426 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)KECAMATAN LAMBU KIBANG 1.779.683.673 1.807.613.653 1.853.026.361 1.894.189.361 1.944.061.927 1.944.061.927 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah B (78,44) B (78,54) 24.327.646 B (79,72) 24.709.439 B (80,31) 25.330.215 B (80,61) 25.892.899 B (80,75) 26.574.639 B (80,75) 26.574.639 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 100 13.202.614 100 13.409.813 100 13.746.708 100 14.052.076 100 14.422.056 100 14.422.056 KECAMATAN LAMBU KIBANG 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 54.737.204 100 55.596.238 100 56.992.983 100 58.259.022 100 59.792.937 100 59.792.937 KECAMATAN LAMBU KIBANG KECAMATAN WAY KENANGA 1.873.005.641 1.902.400.196 1.950.194.228 1.993.515.708 2.046.003.461 2.046.003.461 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah B (78,34) B (79,06) 24.244.792 B (79,18) 24.625.284 B (79,24) 25.243.946 B (79,27) 25.804.713 B (79,29) 26.484.132 B (79,29) 26.484.132 KECAMATAN WAY KENANGA 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 100 18.183.594 100 18.468.963 100 18.932.959 100 19.353.535 100 19.863.099 100 19.863.099 KECAMATAN WAY KENANGA 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 54.550.782 100 55.406.890 100 56.798.878 100 58.060.605 100 59.589.296 100 59.589.296 KECAMATAN WAY KENANGA KECAMATAN WAY KENANGA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 1.803.899.058 1.849.218.445 1.890.296.856 1.940.066.935 1.940.066.9357 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.776.026.474 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 1.687.416.209 1.713.898.163 1.756.956.455 1.795.985.365 1.843.272.294 1.843.272.294 KECAMATAN LAMBU KIBANG CC (59,71) CC (59,71) CC (59,62) CC (59,44) CC (59,08) CC (58,35) NA Nilai SAKIP Perangkat Daerah B (60,64) B (60,64) B (60,58) B (60,46) B (60,23) CC (59,75) NA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 427 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)KECAMATAN TUMIJAJAR 3.517.161.870 3.572.359.465 3.662.107.913 3.743.457.725 3.842.020.121 3.842.020.121 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah B (80,62) B (80,75) 28.812.957 B (81,10) 29.265.141 B (81,28) 30.000.370 B (81,36) 30.666.796 B (81,41) 31.474.229 B (81,41) 31.474.229 KECAMATAN TUMIJAJAR 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 100 21.609.717 100 21.948.856 100 22.500.277 100 23.000.097 100 23.605.672 100 23.605.672 KECAMATAN TUMIJAJAR 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 64.829.152 100 65.846.567 100 67.500.832 100 69.000.291 100 70.817.016 100 70.817.016 KECAMATAN TUMIJAJAR KECAMATAN PAGAR DEWA 1.629.823.285 1.655.401.387 1.696.990.064 1.734.686.885 1.780.359.872 1.780.359.872 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah C (69,99) C (72,50) 24.244.792 C (72,91) 24.625.284 C (73,12) 25.243.946 C (73,23) 25.804.713 C (73,28) 26.484.132 C (73,28) 26.484.132 KECAMATAN PAGAR DEWA 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 100 19.097.623 100 19.397.337 100 19.884.656 100 20.326.373 100 20.861.551 100 20.861.551 KECAMATAN PAGAR DEWA 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 54.550.782 100 55.406.890 100 56.798.878 100 58.060.605 100 59.589.296 100 59.589.296 KECAMATAN PAGAR DEWA 1.673.424.893 KECAMATAN PAGAR DEWA 1.531.930.089 1.555.971.876 1.595.062.5847 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah NA 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 3.401.910.043 3.455.298.901 3.542.106.434 3.620.790.542 3.716.123.204 3.716.123.204 KECAMATAN TUMIJAJAR B (61,06) B (61,06) B (60,62) B (60,05) CC (58,89) NA Nilai SAKIP Perangkat Daerah CC (56,50) B (60,91) CC (57,55) CC (58,08) CC (58,34) CC (58,47) CC (58,47) 1.630.495.194 1.673.424.893 428 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)KECAMATAN BATU PUTIH 1.714.764.429 1.741.675.580 1.785.431.725 1.825.093.182 1.873.146.498 1.873.146.498 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya Pelayanan Publik Nilai IKM Perangkat Daerah C (74,31) C (75,05) 24.244.792 C (75,17) 24.625.284 C (75,23) 25.243.946 C (75,26) 25.804.713 C (75,27) 26.484.132 C (75,27) 26.484.132 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 100 18.183.594 100 18.468.963 100 18.932.959 100 19.353.535 100 19.863.099 100 19.863.099 KECAMATAN BATU PUTIH 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 54.550.782 100 55.406.890 100 56.798.878 100 58.060.605 100 59.589.296 100 59.589.296 KECAMATAN BATU PUTIH 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 6.190.207.317 6.287.355.123 6.445.312.453 6.588.488.179 6.761.958.064 6.761.958.064 8 01 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 55 60 672.792.973 65 683.351.644 70 700.519.499 75 716.080.791 75 734.934.654 75 734.934.654 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 100 100 666.731.775 100 677.195.323 100 694.208.512 100 709.629.612 100 728.313.621 100 728.313.621 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 50 65 218.203.126 75 221.627.560 80 227.195.513 85 232.242.419 95 238.357.185 95 238.357.185 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 1.617.785.262 1.643.174.442 1.684.455.942 1.721.874.330 1.767.209.972 1.767.209.972 KECAMATAN BATU PUTIH 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah 2.915.137.940 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH B (61,95) B (61,95) B (61,05) B (60,11) CC (59,35) CC (58,99) CC (58,32) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2.668.651.304 2.710.532.554 2.778.629.310 2.840.353.589 2.915.137.940 Nilai SAKIP Perangkat Daerah NA CC (58,25) CC (59,75) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH CC (59,05) CC (59,45) CC (59,65) CC (59,75) 429 Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu) Target Rp (Dalam Ribu)
(2)(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (14) (17) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)
(1)Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMDKode Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator OutcomeOutcome
(3)8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya ketahanan ekonomi,sosial,dan budaya masyarakat Persentase Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 100 100 157.591.147 100 160.064.349 100 164.085.648 100 167.730.636 100 172.146.856 100 172.146.856 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 100 100 1.806.236.991 100 1.834.583.693 100 1.880.673.970 100 1.922.451.132 100 1.973.067.809 100 1.973.067.809 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 943.643.629.550 895.168.283.994 917.971.649.676 938.641.082.671 963.683.904.327 963.683.904.327 943.643.629.550 895.168.283.994 917.971.649.676 938.641.082.671 963.683.904.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.465.655 8.653.720 8.881.566 TOTAL 430 431 4.1.2.Keselarasan Program Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Program Prioritas Nasional Dalam melaksanakan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan dengan program – peogram yang di ampu oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana program – program tersebut selaras dalam mendukung program prioritas nasional. Adapun keselarasan program pembangunan daerah dengan program prioritas nasional disajikan dalam bentuk matrik tabel dibawah ini. 432 Tabel 4.3 Keselarasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi dengan Program Prioritas Nasional. No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM). 01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah 01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi ➢ Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ➢ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD ➢ Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ➢ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

1.Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
2.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 01.04 PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah 01.05 Program Peningkatan Program Peningkatan Satuan Polisi Pamong Praja 433 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM Ketentraman Dan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru. 02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah 02.02 PP: Pembangunan dan Industri Pertahanan ➢ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya ➢ Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri ➢ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya ➢ Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri
1.Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
2.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 02.03 PP: Komponen Cadangan dan Pendukung == == == 434 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program 02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah 02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi Program Pengaturan Pertahanan Di Wilayah Pesisir , Laut Dan Pulau == == 02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja 02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian == == == 02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi == == == 02.10 PP: Swasembada Pangan ➢ Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan ➢ Program Penanganan ➢ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ➢ Program Penanganan
1.Dinas Ketahanan Pangan
2.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan 435 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program Kerawanan Pangan ➢ Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ➢ Program Penyuluhan Pertanian ➢ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kerawanan Pangan ➢ Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ➢ Program Penyuluhan Pertanian ➢ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air Perkebunan
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 02.12 PP: Swasembada Air ➢ Program Pengelolaan Aspek Kegeologian ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air ➢ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ➢ Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air ➢ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 02.13 PP: Ekonomi Syariah ➢ Program Perekonomian Dan Pembangunan ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ➢ Program Perekonomian Dan Pembangunan ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
2.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 02.14 ➢ Program Pengelolaan ➢ Program Pengelolaan 1. Badan Pendpatan 436 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program PP: Ekonomi Digital Pendapatan Daerah ➢ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ➢ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) ➢ Program Pengembangan Umkm Pendapatan Daerah ➢ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ➢ Program Pengembangan UMKM Daerah
2.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular ➢ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ➢ Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) ➢ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ➢ Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.Dinas Lingkungan Hidup 02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik ➢ Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ➢ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan ➢ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil ➢ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ➢ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan ➢ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.Dinas Lingkungan Hidup 02.17 ➢ Program Perencanaan ➢ Program Perencanaan 1. Dinas Lingkungan Hidup 437 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Lingkungan Hidup ➢ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Lingkungan Hidup ➢ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) ➢ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup 02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon ➢ Program Perencanaan Lingkungan Hidup ➢ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) ➢ Program Perencanaan Lingkungan Hidup ➢ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Dinas Lingkungan Hidup 02.20 PP: Pekerjaan Hijau / Green Jobs ➢ Program Pengelolaan Persampahan ➢ Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup 02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari ➢ Program Pengelolaan Hutan ➢ Program Pengelolaan Hutan Adat == == 438 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru ➢ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ➢ Pengelolaan Perikanan Tangkap ➢ Pengelolaan Perikanan Budidaya == == 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. 03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimedia ➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLAJ) ➢ Program Pengelolaan Pelayaran ➢ Program Pengelolaan Perkeretaapian ➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLAJ) ➢ Program Pengelolaan Pelayaran Program Pengelolaan Dinas Perhubungan 03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan == == 03.03 ➢ Program Pemberdayaan Usaha ➢ Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil 439 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) ➢ Program Pengembangan UMKM ➢ Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi ➢ Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan ➢ Program Pengelolaan Keuangan Daerah ➢ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ➢ Program Pengelolaan Keuangan Daerah ➢ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.Badan Keuangan dan Asat Daerah
2.Badan Pendapatan Daerah 03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas. 440 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program 04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran ➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas ➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Kesejahteraan Rakyat ➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
2.Serkretariat Daerah 04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 441 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM) 04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Penempatan Tenaga Kerja ➢ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) ➢ Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian ➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Penempatan Tenaga Kerja
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 04.08 PP: Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional ➢ Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah ➢ Program Riset Dan Inovasi Daerah ➢ Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah ➢ Program Riset Dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) ➢ Program Kepegawaian Daerah ➢ Program Penataan Organisasi Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi ➢ Program Pengembangan Kurikulum ➢ Program Pengembangan Kebudayaan ➢ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ➢ Program Pembinaan
1.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 442 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program ➢ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ➢ Program Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan ➢ Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya
3.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat ➢ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➢ Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) ➢ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➢ Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
1.Dinas Kesehatan
2.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi ➢ Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat ➢ Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan ➢ Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat ➢ Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1.Dinas Ketahanan Pengan
2.Dinas Perikanan 04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan ➢ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ➢ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ➢ Program Pemberdayaan ➢ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ➢ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ➢ Program Pemberdayaan Dinas Kesehatan 443 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan 04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan == == 04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga ➢ Program Peningkatan Kualitas Keluarga ➢ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat ➢ Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) ➢ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
1.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh 04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan ➢ Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan ➢ Program Perlindungan Perempuan ➢ Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan ➢ Program Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan ➢ Program Rehabilitasi Sosial ➢ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial ➢ Program Rehabilitasi Sosial ➢ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial ➢ Program Penempatan
1.Dinas Sosial
2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 444 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program Lanjut Usia ➢ Program Penempatan Tenaga Kerja Tenaga Kerja 04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 5 Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri. 05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan ➢ Program Pengembangan Ekspor ➢ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ➢ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ➢ Program Penyediaan Dan ➢ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ➢ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
1.Dinas Perikanan
2.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 445 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program Pengembangan Sarana Pertanian ➢ Program Mineral dan Batubara 05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ➢ Program Pengembangan Jasa Konstruksi ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya ➢ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ➢ Program Pengembangan Jasa Konstruksi ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya ➢ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1.Badan Perencanan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) ➢ Program Pengelolaan Pelayaran ➢ Program Pengelolaan Perkeretaapian ➢ Program Peningkatan Sarana ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) ➢ Program Pengelolaan Pelayaran ➢ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1.Badan Perencanan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.Dinas Perhubungan
4.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 446 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program Distribusi Perdagangan 05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ➢ Program Pengendalian Izin Usaha Industri ➢ Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ➢ Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan ➢ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global ➢ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ➢ Program Pengembangan Ekspor ➢ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ➢ Program Pelayanan Penanaman Modal ➢ Program Kerja Sama Penanaman Modal ➢ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ➢ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ➢ Program Pelayanan Penanaman Modal
1.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Negara ➢ Program Kerja Sama Penanaman Modal ➢ Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 6 Membangun Dari Desa Dan Dari 447 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan. 06.01 PP: Sistem Pendapatan Sosial Ekonomi Terintegrasi ➢ Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ➢ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ➢ Program Pendaftaran Penduduk ➢ Program Pengelolaan Profil Kependudukan ➢ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial ➢ Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ➢ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ➢ Program Pendaftaran Penduduk ➢ Program Pengelolaan Profil Kependudukan ➢ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2.Dinas Komunikasi dan Informastika
3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.Dinas Sosial 06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif ➢ Program Pemberdayaan Sosial ➢ Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ➢ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➢ Program Hubungan Industrial ➢ Program Pengawasan Ketenagakerjaan ➢ Program Pemberdayaan Sosial ➢ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➢ Program Hubungan Industrial
1.Dinas Sosial
2.Dinas Kesehatan
3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 448 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program 06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi ➢ Program Perencanaan Tenaga Kerja ➢ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Penempatan Tenaga Kerja ➢ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ➢ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) ➢ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Penempatan Tenaga Kerja ➢ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ➢ Program Pengembangan UMKM
1.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan ➢ Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) ➢ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase ➢ Program Penataan Bangunan Gedung ➢ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ➢ Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) ➢ Program Penataan Bangunan Gedung ➢ Program Penataan Bangunan Gedung ➢ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ➢ Program Pengembangan Jasa
1.Dinas Permuahan Permukiman dan Pertanahan
2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 449 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program ➢ Program Pengembangan Jasa Konstruksi ➢ Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Konstruksi ➢ Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Bukan Kewenangan Provinsi dan Kabiupaten / Kota 06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman ➢ Program Pengembangan Perumahan ➢ Program Pengembangan Permukiman ➢ Program Kawasan Permukiman ➢ Program Pengembangan Perumahan ➢ Program Kawasan Permukiman Dinas Permuahan Permukiman dan Pertanahan 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan. 07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 450 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 07.02 PP: Reformasi Hukum ➢ Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum ➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan ➢ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi ➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan ➢ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Inspektorat Kabupaten 07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum ➢ Program Penataan Organisasi ➢ Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum ➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kabupaten 07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum == == 07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan ➢ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi ➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan ➢ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Inspektorat Kabupaten 07.06 PP: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba (P4GN) ➢ Program Pemberdayaan Sosial ➢ Program Rehabilitasi Sosial ➢ Program Pemberdayaan Sosial ➢ Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 451 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program 07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN Program Kepegawaian Daerah Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan Program Penataan Organisasi == == 07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah == == 07.10 PP: Pemerintah Digital Program Penataan Organisasi == == 07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah 07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah 07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negera Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah 07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan ➢ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ➢ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ➢ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ➢ Prgram Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.Badan Pendapatan Daerah
2.Badan Keuangan dan Aset Daerah 07.15 Program Stabilisasi Harga Barang ➢ Program Perekonomian Dan 1. Sekretariat Daerah 452 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program PP: Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pembangunan ➢ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
2.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 07.16 PP: Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan == == 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur. 08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah 08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan ➢ Program Pengembangan Kebudayaan ➢ Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 453 No Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung) Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat) Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa ➢ Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya ➢ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya ➢ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
2.Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah 08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim ➢ Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ➢ Program Penanggulangan Bencana ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air ➢ Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ➢ Program Penanggulangan Bencana ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air
1.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumber : Bappeda Provinsi Lampung dan Bapperida Tulang Bawang Barat , 2025 454 4.1.3. Program RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Dukungan Untuk Kegiatan Prioritas Utama (Lapiran 1) RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029. Pada RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu dalam Lampiran 1 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan staftehotders lainnya. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan bagian dari RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional sebagi bentuk keselarasan maka RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan dukungan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang tertera pada Lampiran 1 RPJM Nasional Tahun 2025- 2029 dengan program – program yang diampu perangkat daerah pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel 4.4 Dukungan Program RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Dengan Kegiatan Prioritas Utama Pada Lampiran 1 RPJM Nasional Tahun 2025 - 2029 No Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029 Program Pendukung Perangkat Daerah 1 Pengembangan Pangan Hewani Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas peternakan dan kesehatan Hewan 2 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan 3 Konservasi Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR 4 Pengernbangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Program Pengelolaan Pengembangan Penyediaan Air Minum Dinas PUPR 5 Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Program Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 455 No Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029 Program Pendukung Perangkat Daerah 6 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemroaeaan Residu di TPA/LUR Program Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 7 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperindag 8 Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10 Penurunan Kematian Ibu dan Anak Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 11 Pencegahan dan Penurunan Stunting Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 12 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 13 Penuntasan TBC Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 14 Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 15 Etiminasi Penyakit Kusta & Schisrosomiasis Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 16 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit 17 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 18 Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Dinas Kesehatan 19 Penguatan Pres dan Media Masa Yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 456 No Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029 Program Pendukung Perangkat Daerah 20 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 21 Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya. 22 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 23 Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi Program Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 24 Pengembangan Managemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi 25 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Program Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan 4.1.4. Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029 Dalam upaya mensinergi perencanaan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota), Pemerintah Daerak Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan integrasi program-program perangkat daerah yang secara langsung mendukung tematik pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–
2029.Tematik pembangunan tersebut meliputi antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Stabilitas Harga Pangan, dan Penyediaan Cadangan Pangan. Setiap perangkat daerah telah merumuskan program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas capaian pembangunan serta memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Dukungan program ini juga menunjukkan komitmen Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil. Berikut disampaikan tabel keselarasan Tematik, program perangkat daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan. 457 Tabel 4.5 Program Perangkat Daerah Pendukung Tematik Pembangunan NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN 1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, trantibum, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ) Program pengelolaan pendidikan Program pengelolaan pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Program pendidik dan tenaga kependidikan Program pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat === ==== Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan === === Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Program Penangan Bencana Program Penangan Bencana Dinas Sosial 458 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Pol PP Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program penataan bangunan gedung Program penataan bangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program penataan bangunan dan lingkungannya Program penataan bangunan dan lingkungannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program penyelenggaraan penataan ruang Program penyelenggaraan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program pengembangan perumahan Program pengembangan perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program kawasan permukiman Program kawasan permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program peningkatan Program peningkatan prasarana, Dinas Perumahan, Kawasan 459 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) sarana dan utilitas umum (psu) Permukiman dan Pertanahan 2 Pengendalian Inflasi Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Program pengembangan ekspor === == Program standardisasi dan perlindungan konsumen === == Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 460 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program penyuluhan pertanian Program penyuluhan pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan 461 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Program Perekonomian dan Pembangunan Program Perekonomian dan Pembangunan Bagian Prekonomian Sekretariat Daerah Program penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Program penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Program Pembinaan, pengawalan dan pemantauan harga Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Satuan Polisi Pamong Praja 3 Penurunan Stunting Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan 462 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyaraka Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyaraka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Program Pengelolaan sampah Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Perikana Tangkap Program Pengelolaan Perikana Tangkap Dinas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program Kawasan Pemukiman Program Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 463 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program rehabilitasi sosial Program rehabilitasi sosial Dinas Sosial Program pengendalian penduduk Program pengendalian penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program pembinaan keluarga berencana (KB) Program pembinaan keluarga berencana (KB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 4 Penurunan Angka Kemiskinan Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Program pembangunan kawasan transmigrasi Program pembangunan kawasan transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 464 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program pendidikan dan latihan perkoperasian Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) Program pengembangan umkm Program pengembangan umkm Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau- pulau kecil Program pengelolaan perikanan tangkap Program pengelolaan perikanan tangkap Dinas Perikanan Program pengelolaan perikanan budidaya Program pengelolaan perikanan budidaya Dinas Perikanan Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Program pemasaran pariwisata Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 465 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Dinas Ketahanan Pangan, Program penanganan kerawanan pangan Program penanganan kerawanan pangan Dinas Ketahanan Pangan, Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan Program pengelolaan ketenagalistrikan Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Program perencanaan dan pembangunan industri Program perencanaan dan pembangunan industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Program fasilitasi dan koordinasi hukum 466 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Program penyelenggaraan jalan Program penyelenggaraan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Program pengelolaan sumber daya air (sda) Program pengelolaan sumber daya air (sda) Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Program penataan bangunan gedung Program penataan bangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Program pengembangan perumahan Program pengembangan perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 467 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program pemberdayaan sosial Program pemberdayaan sosial Dinas Sosial Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Program rehabilitasi sosial Program rehabilitasi sosial Dinas Sosial Program perlindungan dan jaminan sosial Program perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Program penanganan bencana Program penanganan bencana Dinas Sosial Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian provinsi Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan 5 Ketahanan Pangan Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 468 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Program penanganan kerawanan pangan Program penanganan kerawanan pangan Dinas Ketahanan Pangan, Program pengawasan keamanan pangan Program pengawasan keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan, Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Dinas Ketahanan Pangan, Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Program penyuluhan pertanian Program penyuluhan pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 469 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 6 Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 470 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil Program Pengelolaan Energi Terbarukan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian 471 NO TEMATIK PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN Program Penyuluhan PertaniaN Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPERIDA Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan DINAS KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 472 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Tulang Bawang Barat selama 5 (lima) tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil - hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia/Indeks Modal Manusia. Disamping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Tulang Bawang Barat diupayakan mampu menjaga keselarasan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3. 473 Tabel 4.6. Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Satuan Target Tahunan Formula Sumber Data Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 70,85 71,35 71,90 72,35 72,95 73,25 𝐼𝑃𝑀 = √𝐼. 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝐼. 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑥 𝐼. 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑥 3 100 Keterangan : I.Kesehatan : Angka Harapan Hidup I. Pendidikan : Harapan Lama Sekolah & Rata – Rata Lama sekolah. I. Pengeluaran : Pengeluran Perkapita Disesuaikan BPS Tulang Bawang Barat 2 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 74,37 74,74 75,11 75,15 75,27 75,60 𝑈𝐻𝐻 = ∑ 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑖 ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑖 BPS Tulang Bawang Barat 3 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Tahun 7,82 7,92 8,02 8,12 8,13 8,20 𝑅𝐿𝑆 = 1 𝑛 𝑥 ∑ 𝑥 𝑖 𝑛 𝑖=1 Keterangan : RLS = Rata – Rata Lama Sekolah Xi = Lama Sekolah Penduduk Ke I Berusia 25 Tahun N = Jumlah Penduduk Usia > 25 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BPS Tulang Bawang Barat 474 No Indikator Satuan Target Tahunan Formula Sumber Data Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,30 12,36 12,42 12,47 12,58 12,72 𝐻𝐿𝑆 = 𝐹𝐾 𝑥 ∑ 𝐸𝑖 𝑡 𝑃 𝑖 𝑡 𝑛 𝑖 =𝑎 Keterangan : HLS = Harapan Lama Sekolah E = Penduduk Usia I Yang Bersekolah pada tahun c P = Jumlah Penduduk Usia I Pada Tahun t I = Usia ( a, a+1,……… n) FK = Faktor Koreksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BPS Tulang Bawang Barat 5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 89,97 90,21 90,46 90,70 90,95 91,19 IPG = 𝐼𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝐼𝑃𝑀 𝐿𝑎𝑘𝑖−𝐿𝑎𝑘𝑖 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 Indeks Perlindungan anak Angka 64,60 65,13 65,66 66,20 66,73 66,85 𝐼𝑃𝐴 = ∑ ( 𝑊 𝑗 5 𝑗=1 𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾 𝑗 ) Keterangan : IPA adalah Indeks Perlindungan Anak Wj adalah Bobot Kluster Kj Kj adalah nilai indeks kluster ke-j Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 475 No Indikator Satuan Target Tahunan Formula Sumber Data Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Dimana untuk mendapatkan nilai Kj melalui persamaan berikut : 𝐴 = ( ∑ 𝑆𝑋 𝑛 𝑖=1 𝑗𝑖 𝑛𝑗 ) 𝑥 100 Keterangan : SXJi adalah nilai indikator i pada kluster Ke-j yang sudah di normalisasi nj adalah banyaknya indikator kluster ke-j Indeks Kj adalah kluster ke-j Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen (%) 4,69 4,76 4,83 4,90 4,97 5,10 𝑃𝐸 = ( 𝑃𝐷𝐵𝑇 − 𝑃𝐷𝐵𝑇−1 𝑃𝐷𝐵𝑇−1 ) 𝑥 100 % Keterangan : PE = Pertumbuhan Ekonomi PDB = Produk Domestik Bruto T = Priode Terttentu t-1 = Periode Sebelumnya BPS Tulang Bawang Barat 8 Tingkat Inflasi Persen (%) 2,8-3,5 2,7-3,5 2,6-3,6 2,5-3,5 2,5-3,5 2,5-3,5 𝐿𝑖 = [({ 1 + ∆𝐼𝑛𝑓1} { 1 + ∆𝐼𝑛𝑓2 } { 1 + ∆𝐼𝑛𝑓3 })1/𝑡] − 1 Keterangan : Li = Laju Inflasi ∆𝐼𝑛𝑓1 = Perubahan Inflasi dari tahun sebelumnya t = Periode Pengamatan Perubahan Inflasi Sekretariat Daerah BPS 476 No Indikator Satuan Target Tahunan Formula Sumber Data Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 9 Rasio Gini Persen (%) 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 0,219 – 0,269 Rumus Gini Ratio: GR = 1 - ∑fi [Yi + Yi-1] Ket : fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0 artinya : ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR = 1 artinya : ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja BPS Tulang Bawang Barat 10 Tingkat Kemiskinan Persen (%) 7,18 7,15 6,95 6,75 6,55 6,35 𝐴𝐾 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 < 𝐺𝐾 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100 % Keterangan : AK = Angka Kemiskinan GK = Garis Kemiskinan BPS Tulang Bawang Barat 477 No Indikator Satuan Target Tahunan Formula Sumber Data Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 11 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen (%) 3,89 3,62 3,52 3,42 3,32 3,22 𝑇𝑃𝑇 = 𝑃𝑃 𝑃𝐴𝐾 𝑥 100% Keterangan : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran ( Orang ) PAK = Jumlah Angkatn Kerja ( Orang ) BPS Tulang Bawang Barat 12 Indeks RB Skor B (68,50) B (68,95) B (69,35) B (69,75) B (69,95) BB (70,15) Hasil Perhitungan Indesk Reformasi Birokrasi Kementerian RB Sekretariat Daerah Tulang Bawang Barat 13 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka 2,66 (Baik) 2,83 (Baik) 3,00 (Baik) 3,17 (Baik) 3,34 (Baik) 3,51 (Sangat Baik) Hasil Penilaian SPBE / IPD Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indeks Pemerintahan Digital Angka 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 14 Nilai SAKIP Angka B (60,79) B (61,39) B (61,99) B (62,59) B (63,19) B (63,79) Nilai Hasil Penilaian Dari Kemenpan RB Republik Indonesia Sekretariat Daerah Tulang Bawang Barat 15 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP Penilaian BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah 16 Maturitas SPIP Angka 3,25 3,32 3,35 3,37 3,40 3,40 Nilai Maturitas SPIP Inspektorat 17 Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 76,97 (Baik) 77,20 (Baik) 77,43 (Baik) 77,66 (Baik) 77,89 (Baik) 78,12 (Baik) Hasil Survei IKM Bapperida / Sekretariat Daerah 478 No Indikator Satuan Target Tahunan Formula Sumber Data Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 18 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Angka 76,80 77,08 77,37 77,66 77,95 78,23 𝑛0 = ( 𝑍𝜇 + 𝑍𝛽 0,5 𝐿𝑛[(1 + 𝑟)(1 − 𝑟)] ) + 3 Keterangan : Z = nilai z pada interval kepercayaan r = nilai korelasi pengukuran sesuai teori n = jumlah populasi untuk mendapatkan nilai indeks kerukunan umat beragama yaitu : 𝑛 = 𝑛𝑜 1 + ( 𝑛𝑜 −1 ) 𝑁 Sekretariat Daerah 19 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Persen (%) C (74,45) C (76,45) B (78,45) B (80,45) B (82,45) B (84,45) Hasil Servei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) BAPPERIDA 20 Persentase Jalan Mantap Kabupaten Persen (%) 43,90 44,34 44,79 45,23 45,69 46,69 𝑃𝑃𝐽𝑀 = 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑎𝑝 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑥 100% Keterangan : PPJM = Persentase Panjang Jalan Mantap Dinas PUPR BPS Tulang Bawang Barat 479 No Indikator Satuan Target Tahunan Formula Sumber Data Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 21 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 66,80 67,05 67,31 67,56 67,81 68,06 IKLH Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%) IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan Dinas Lingkungan Hidup 480 Selain dari Indikator Kinerja Utama ( IKU ) kinerja daerah dilakukan pengukuran dengan indikator kinerja daerah (IKD) yang dalam dokumen RPJMD tahun 2025 – 2029 disajikan pada tabel 4.7 yang terdiri dari IKD dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) serta indikator Makkro Daerah tahun 2025-2029 sebagai mana dibawah ini. 481 Tabel 4.7 Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD tahun 2025 -2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat No Indikator Satuan Target Tahunan Produsen Data 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I. Indikator Kinerja Makro 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 4,88 5,18 5,43 5,68 5,88 6,08 BPS 2 Tingkat Kemiskinan % 6,72-7,00 6,90-7,15 6,00-6,90 5,67-6,39 5,30-6,00 4,95-5,75 BPS 3 PDRB Perkapita Rp. Juta 55,57 61,30 68,10 75,30 83,30 92,80 BPS 4. Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,90-4,06 3,62 3,62-3,78 3,52-3,68 3,42-3,58 3,32-3,48 BPS 5 Indeks Gini Angka 0,292 0,219- 0,269 0,273- 0,284 0,270- 0,280 0,268- 0,275 0,265- 0,273 BPS 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 70,46 71,20 71,73 72,29 72,85 73,30 BPS 7 Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Provinsi % 3,18 3,18 3,18 3,17 3,17 3,17 BPS 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 66,80 67,05 67,31 67,56 67,81 68,06 BPS 9 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif *) Ton CO2e 40.657,30 43.947,44 47.596,35 51.701,54 55.964,58 60.601,45 PROVINSI II. IKD Aspek Geografi dan Demografi 1 Indeks Ketahanan Pangan Angka 85,23 85,84 86,46 87,07 87,69 88,30 DKP 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan % 7,39 7,05 6,72 6,38 6,05 5,71 DKP 3 Konsumsi Listrik Per Kapita Kwh/Kapita 750 750 750 750 750 750 PLN 482 No Indikator Satuan Target Tahunan Produsen Data 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Persentase Rumah Tannga Dengan Akses Sumber Air Minum Aman % 2,28 2,31 2,38 2,45 2,53 2,62 Dinas PUPR 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 66,80 67,05 67,31 67,56 67,81 68,06 DLH 6 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman % 0,095 0,19 0,285 0,375 0,474 0,574 Dinas PUPR 7 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah % 31,08 35,81 40,54 45,27 50 52 DLH 8 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % 32,00 32,21 32,42 32,63 32,84 33,05 DLH 9 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif *) Ton CO2e 40.657,30 43.947,44 47.596,35 51.701,54 55.964,58 60.601,45 DLH Provinsi 10 Indeks Resiko Bencana Angka 119,91 118,8 117,69 116,58 114,36 113,25 BPBD 12 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 BPS/Disdukcapil 13 Koefisiensi Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten *) Angka 5,15 5,08 5,02 4,95 4,87 4,82 Data Provinsi III. IKD Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1 Prevalensi Stunting Persen 12,75 12,15 11,70 11,00 10,65 10,20 (SKI/SSGI) / Dinas Kesehatan 2 Cakupan Kepesertaan JKN (%) Persen 87,48 87,93 88,25 88,97 89,35 89,92 DINAS KESEHATAN/DINAS SOSIOAL 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,88 5,18 5,43 5,68 5,88 6,08 BPS 483 No Indikator Satuan Target Tahunan Produsen Data 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Tingkat Kemiskinan Persen 6,72-7,00 6,90-7,15 6,00-6,90 5,67-6,39 5,30-6,00 4,95-5,75 BPS,Dinsos 5 Kemiskinan Ekstrim Persen 0,62 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47 BPS/Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI 6 PDRB Perkapita Rp. Juta 55,57 61,30 68,10 75,30 83,30 92,80 BPS 7 Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Persen 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 BPS/Dinas TPHP/Dinas Peternakan/Dinas Perikanan 8 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2,44 2,51 2,57 2,63 2,70 2,73 OJK, BI & BPS 9 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,90-4,06 3,62 3,62-3,78 3,52-3,68 3,42-3,58 3,32-3,48 BPS 10 Indeks Gini Angka 0,292 0,219- 0,269 0,273- 0,284 0,270- 0,280 0,268- 0,275 0,265- 0,273 BPS 11 Indeks Modal Manusia *) 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 0,55 12 Kontribusi Sektor Industri Dalam PDRB Persen 28,01 28,22 28,43 28,64 28,90 28,93 BPS / Dinas KOPERINDAG 13 Usia Harapan Hidup Tahun 74,37 74,74 75,11 75,15 75,27 75,60 BPS 14 Prevalensi Stunting Persen 9,85 9,25 8,80 8,10 7,75 7,30 BPS 15 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Persen 6,46 6,54 6,58 6,62 6.66 6,70 BPS / Dinas Pendidikan 16 Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun Tahun 7,82 7,92 8,02 8,12 8,13 8,20 BPS/Dinas Pendidikan 484 No Indikator Satuan Target Tahunan Produsen Data 2025 2026 2027 2028 2029 2030 17 Angka Literasi Numerasi Skor 38,62 40,46 42,31 44,15 46,00 47,84 Disdikbud 18 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Angka 63,32 63,32 63,78 64,00 64,50 65,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 19 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja % 36,46 38,11 39,76 41,41 43,07 44,72 Disnaker 20 Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka 76,80 77,08 77,37 77,66 77,95 78,23 Kemenag 21 Indeks Pembangunan Kebudayaan *) Angka 59,1 59,82 60,55 61,27 62,00 62,72 Kemendikbud 22 Indeks Perlindungan Anak Angka 64,60 65,13 65,66 66,20 66,73 66,85 DPPA 23 Indeks Ketimpangan Gender Angka 0,479 0,446 0,414 0,382 0,350 0,310 BPS/DPPA 24 Indeks Pembangunan Gender Angka 89,97 90,21 90,46 90,70 90,95 91,19 BPS/DPPA 25 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%) Persen 32,98 33,65 34,9 36,15 37,41 38,66 BPS / NAKERTRANS 26 Persentase Rumah Layak Huni Ditangani Persen 46,35 49,03 51,71 54,39 57,08 59,76 PERKIMTA 27 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Kabupaten Persen 90,36 90,34 90,33 90,31 90,30 90,29 Dinas KOPERINDAG 28 Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Ribu Rupiah 9,852 9,999 10,115 10,345 10,678 10,958 BPS 29 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Persen 1,39 1,59 1,79 1,99 2,19 2,39 2,39 485 No Indikator Satuan Target Tahunan Produsen Data 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Level Kabupaten 30 Indeks Pembangunan Pemuda *) Indeks 49,53 60,53 62,53 63,53 64,00 65,00 Data Provinsi 31 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Persen 0,095 0,19 0,285 0,375 0,474 0,574 Dinas PUPR 32 Timbulan Sampah Terolah di Fasiltas Pengelolaan Sampah Persen 31,08 35 40 45 50 55 Dinas LINGKUNGAN HIDUP 33 Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Persen 32,00 32,25 32,55 32,75 32,84 33,00 Dinas LINGKUNGAN HIDUP 34 Konsumsi Listrik Per Kapita Kwh 750 750 750 750 750 750 PLN 35 Kapasitas Air Baku *) (M3/Detik) 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 Data Provinsi 36 Persentase Rumah Tangga Aksas air Minum aman (layak) Persen 2,28 2,31 2,38 2,45 2,53 2,62 Dinas PUPR IV. IKD Aspek Daya Saing Daerah 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 28,01 28,22 28,43 28,64 28,90 28,93 BPS 2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum % 1,17 1,23 1,30 1,36 1,43 1,49 BPS 3 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif % 1,82 1,91 2,01 2,10 2,20 2,29 BPS/DISPORPAR 4 Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil Persen 14,40 14,95 15,51 15,75 15,90 16,25 BPS / KOPERINDAK 5 Rasio Kewirausahaan Persen 2,64 2,75 2,85 2,96 3,07 3,27 Data Provinsi 6 Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persen 54,50 55,14 55,79 56,43 57,08 57,72 486 No Indikator Satuan Target Tahunan Produsen Data 2025 2026 2027 2028 2029 2030 7 Pertumbuhan Investasi Persen 5 5 5 5 5 5 Dinas PMPTSP 8 Indeks Ekonomi Biru Indonesia *) Angka 23,43 27,57 31,71 35,85 40 42 Data Provinsi 9 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer *) Persen 36 36,45 36,9 37,35 37,80 39,80 Data Provinsi 10 Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen 29,94 29,99 30,04 30,09 30,15 32,15 BKAD 11 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Angka C (74,45) C (76,45) B (78,45) B (80,45) B (82,45) B (84,45) PUPR,DISHUB,BAPPERIDA 12 Persentase Rumah Layak Huni di Tangani Persen 46,35 49,03 51,71 54,39 57,08 59,76 PUPR 13 Persentase Desa Mandiri Persen 22 24 29 30 34 36 PMT 14 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Persen 0,35 0,41 0,48 0,54 0,61 0,67 BAPENDA 15 Tingkat Inflasi *) Persen 2,8-3,5 2,7-3,5 2,6-3,6 2,5-3,5 2,5-3,5 2,5-3,5 BPS 16 Return On Aset (ROA) BUMD Persen 3,89 4,08 4,26 4,52 4,78 5,04 BKAD / BUMD TUBABA 17 Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) Angka NA 70 72 74 76 78 BAPPERIDA/SEKRETARIAT DAERAH 18 Tingkat Kriminalitas (Rasio) Angka 122,93 120,91 118,88 116,86 114,83 112,80 BPS / SAT POL PP 19 Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah) Persen 40 44 48 52 56 60 SAT POL PP 20 Persentase Kelompok Seni Yang Aktif Terlibat / Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam Satu Tahun Terakhir Persen 70 75 80 85 90 95 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 487 No Indikator Satuan Target Tahunan Produsen Data 2025 2026 2027 2028 2029 2030 21 Persentase Panjang Jalan Yang Dilengkapi Fasilitas Keselamatan Persen 79 82,25 85,50 88,75 92 95 Dinas Perhubungan 22 Persentase Luas Areal Fungsi Irigasi Dalam Kondisi Baik Persen 40,83 40,88 41 41,02 41,94 42,53 42,53 23 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Persen 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 Dinas KOPERINDAG 24 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Angka 3,27 3,28 3,30 3,31 3,34 3,35 BRIN/BAPPERIDA V. IKD Aspek Pelayanan Umum 1 Indeks Reformasi Hukum Angka B (68,50) B (68,95) B (69,35) B (69,75) B (69,95) BB (70,15)
100.000 Penduduk 39,1 Per
100.000 Penduduk 39,1 Per
100.000 Penduduk 19,5 Per
100.000 Penduduk 19,5 Per
100.000 Penduduk 19,5 Per
100.000 Penduduk 19,5 Per 100. 000 Penduduk

b.Angka Kematian Bayi Per 1000 kelahiran hidup 3 Per 1000 kelahiran hidup 3 Per 1000 kelahiran hidup 2,8 Per 1000 kelahiran hidup 2,8 Per 1000 kelahiran hidup 2,8 Per 1000 kelahiran hidup 2,6 Per 1000 kelahiran hidup 2,6 Per 1000 kelahiran hidup c Prevalensi Wasting Persen 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,9 4,9 d Cakupan Keaktifan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Persen 80 80 80 80 80 80 80 e Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka B (62,60) B (62,60) B (64,10) B (65,45) B (66,95) B (68,45) B (68,45) f Persentase ANC Minimal 6 Kali (K6) (%) Persen 80 82 85 88 89 90 90 491 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 g Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen(%) Persen 72 76 80 84 87 90 90 h Cakupan Penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC) Persen 90 90 90 90 90 90 90 i Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis Persen 90 90 90 90 90 90 90 j Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal Persen 100 100 100 100 100 100 100 k Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Persen 15 20 25 30 35 40 40 l Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Persen 100 100 100 100 100 100 100 n Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Persen 20 22 25 25 25 30 30 O Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif Persen 75 75 75 75 75 75 75 P Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persen 57 60 63 66 69 70 70 3 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a Persentase Jalan Mantap Persen 43,90 44,34 44,79 45,23 45,69 46,69 46,69 b Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air Minum aman Persen 2,28 2,31 2,38 2,45 2,53 2,62 2,62 c Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sanitasi aman Persen 0,095 0,19 0,285 0,375 0,474 0,574 0,574 d Persentase Luas Areal Fungsi Irigasi Dalam Kondisi Baik Persen 40,83 40,88 41 41,02 41,94 42,53 42.53 492 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 e Persentase Penerbitan Perizinan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang Persen 80 82 84 86 88 90 90
f.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Score 62 63 65 66 67 70 70
g.Persentase Jembatan Kondisi baik Persen 82,38 83,2 83,61 84,02 84,43 84,43 84,43 h. Persentase ketersediaan tenaga lokal jasa konstruksi yang bersertifikat. Persen 22,33 31,17 32,93 34,11 34,95 35,58 35,58 i. Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi baik Persen 15,50 15,69 15,74 15,77 15,84 15,92 15,92 j. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Persen 31,08 31,27 31,26 31,65 31,84 31,84 31,84 k. Persentase Bangunan Gedung yang berizin sesuai dengan rencana tata ruang Persen 46 50 53 57 60 63 63 4 Urusan Permintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman a Persentase warga negara korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni Persen 90 90 90 90 90 90 90 b Persentase kebutuhan tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya Persen 95 95 95 95 95 95 95 c. Persentase Luas kawasana permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Persen 90 90 90 90 90 90 90 d Persentase RTH kawasan perumahan dan permukian yang tertangani Persen 100 100 100 100 100 100 100 493 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan a. Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas Bidang Pemadam Kebakaran Angka 40 42 45 47 49 50 50 b. Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen 65,50 66,00 66,50 67,00 67,50 68,00 68,00 c. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persen 75 75,5 76 76,5 77 77,5 77,5 d. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nilai 56,1 56,3 56,5 56,7 56,9 57 57 e Respon Time Kebakaran Menit 15 15 15 15 15 15 15 f Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Persen 41,2 42,5 43,2 43,5 44,2 44,5 44,5 g Prosentase Penanggulangan Kebakaran Persen 100 100 100 100 100 100 100 h Jumlah Aparatur yang Tersertifikasi Orang 10 15 15 15 15 15 15 Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) a Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen 34,14 39,02 43,9 48,78 53,65 58,53 58,53 b Persentase Penyelanggaraan Tibumtranmas Persen 75 75 75 75 75 80 80 c Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Orang 60 65 65 70 70 75 75 d Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya Persen 50 50 50 50 50 50 50 494 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 e Nilai SAKIP Perangkat Daerah ( Satuan Polisi Pamomg Praja) Angka 57,98 58,75 59,95 60,73 61,85 62,87 62,87 f Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan perda 9 12 14 16 18 20 20 g Jumlah Operasi Penegakan Perda yang dilaksanakan kali 12 14 16 18 20 22 22 h Jumlah Penertiban yang dilaksanakan kali 12 12 12 12 12 12 12 i Jumlah Kegiatan Pengamanan Ketertiban Umum kali 30 30 30 30 30 30 30 j Jumlah Pengawalan Pejabat yang dilaksanakan kali 252 252 252 252 252 252 252 k Persentase pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani persen 100 100 100 100 100 100 100 l Persentase aparatur Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional persen 40 40 40 40 40 40 40 m Jumlah anggota Linmas yang dilatih/diberikan pembinaan orang 100 100 100 100 100 100 100 n Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS orang 2 3 4 5 6 7 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) a Indeks Ketahanan Daerah Indeks 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.68 b Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai CC (56,55) CC (58,77) CC (59,93) B (61,35) B (63,89) B (65,97) B (65,97) c Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen 31,97 31,97 31,97 31,97 31,97 31,97 31,97 d Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Orang 100 100 100 100 100 100 100 495 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 bencana e Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/lega Persen 43 71 71 86 86 71 71 f Persentase penanganan pra bencana Persen 100 100 100 100 100 100 100 g Persentase penanganan pasca bencana Persen 100 100 100 100 100 100 100 6 Urusan Pemerintah Bidang Sosial a Indeks Kesejahteraan Sosial b Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persen 97,96% 97,99% 98,00% 98,02% 98,04% 98,06% 98,06% c Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitas Sosial di Luar Panti Persen 100 100 100 100 100 100 100 d Jumlah anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Persen 100 100 100 100 100 100 100 e Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Persen 100 100 100 100 100 100 100 f Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Persen 100 100 100 100 100 100 100 g Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Persen 100 100 100 100 100 100 100 496 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota. B. URUSAN PEMERINTAH WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja a Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja 1,74 1,76 1,77 1,79 1,80 1,81 1,81 b Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,89 3,62 3,52 3,42 3,32 3,22 3,22 c Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persen 54,21 54,93 55,65 56,36 57,08 57,65 57,65 d Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka B (60,79) B (61,39) B (61,99) B (62,59) B (63,19) B (63,79) B (63,79) e Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Persen 85 87 88 89 90 92 92 f Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Persen 80 81 83 85 87 90 90 g Besaran Pekerja/buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek Persen 69 70 73 75 76 78 78 h Angka Sengkaeta Pengusaha-Pekerja Pertahun Persen 25 20 16 12 8 4 4 2 Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak a Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 89,97 90,21 90,46 90,70 90,95 91,19 91,19 b Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Angka 0,475 0,475 0,452 0,429 0.406 0,383 0,383 c Indeks Perlindungan Anak (IPA) Angka 64,60 65,13 65,66 66,20 66,73 66,85 66,85 d Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 58,89 59,97 61,25 63,75 65,94 65,94 65,94 497 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 e Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Persen 100 100 100 100 100 100 100 f Skor Kabupaten Layak Anak Angka 650 650 650 650 650 650 650 g Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG ) Persen 100 100 100 100 100 100 100 h Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100 100 100 100 100 100 100 100 i Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar 100 100 100 100 100 100 100 100 j Tingkat Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan,evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan 100 100 100 100 100 100 100 100 k Persetase Korban Kekerasan Pada Anak Yang Mendapat Pelayanan dan Pendampingan 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Urusan Pemerintah Bidang Pangan a Skor Pola Pangan Harapan Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Persen 88,10 89,70 90,25 91,30 92,90 93,40 93,40 b Persentase Jumlah Cadangan Pangan Persen 31 41 49 58 64 70 70 c Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Persen 82 83 84 85 86 87 87 d Nilai Sakib Perangkat Daerah Angka CC (58,65) CC (58,65) CC (59,96) B (61,33) B (62,97) B (64,55) B (64,55) 498 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 e Indeks Ketahanan Pangan Angka 85,23 85,84 86,46 87,07 87,69 88,3 88,3 f Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Persen 85,7 90,2 92,7 94,5 95 95,5 95,5 g Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Persen 7,39 7,05 6,72 6,38 6,05 5,71 5,71 4 Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 66,80 67,05 67,31 67,56 67,81 68,06 68,06
b.Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Persen 42,50 43,00 45,00 47,00 50,00 50,00 50,00
c.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Score CC (59,62) B (60,12) B (60,62) B (61,12) B (61,62) B (62,12) B (62,12) d Indeks Kualitas Udara (IKU) Poin 71,51 71,91 72,31 72,71 73,11 73,11 73,11 e Indeks Kualitas Air (IKA) Poin 67,14 67,34 67,54 67,74 67,94 67,94 67,94 f Indeks Kualitas Lahan (IKL) Poin 57,51 57,58 57,65 57,72 57,79 57,79 57,79 g Persentase Titik Pantau Kualitas Lingkungan (Air dan Udara) yang dipantau % 100 100 100 100 100 100 100 h Persentase Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang buat % 100 100 100 100 100 100 100 i Jumlah bank sampah aktif yang beroperasi. % 30 40 50 60 70 70 70 j Persentase tonase sampah yang dikurangi dan ditangani sesuai target kegiatan % 42,50 43,00 45,00 47,00 50,00 50,00 50,00 499 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 k Persentase Laporan SIPSN yang tervalidasi % 100 100 100 100 100 100 100 l Jumlah perusahaan dan kegiatan usaha yang diawasi dan dibina terkait perizinan dan kepatuhan lingkungan Usaha/ Kegiatan 20 20 20 20 20 20 20 m Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang di evaluasi dan diterbitkan persetujuan lingkungannya Usaha/ kegiatan 10 10 10 10 10 10 10 n Persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi dan ditindaklanjuti, serta kecepatan waktu respons. % 100 100 100 100 100 100 100 o Luas RTH yang diinventarisasi Ha 1500 1700 2000 2200 2500 2500 2500 5 Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Angka (B) 84,00 (B) 84,50 (B) 85,00 (B) 85,50 (B) 86,00 (B) 86,50 (B) 86,50 b Nilai Sakip Perangkat Daerah Angka (B) 60,79 (B) 61,39 (B) 61,99 (B) 62,59 (B) 63,19 (B) 63,79 (B) 63,79 c Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk Persen 0,99 0,9915 0,9925 0,9945 0,9960 0,9975 0,9975 d Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persen 70 72 74 77 80 82 82 e Persentase AKta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 99,85 99,88 99,90 99,93 99,95 100 100 f Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persen 30 35 40 45 50 51 51 g Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 500 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 h Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 i Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 j Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan Persen 70 72 73 75 76 77 77 k Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Persen 100 100 100 100 100 100 100 6 Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh a Persentase Desa Mandiri Persen 22 24 29 30 34 36 36 b Persentase Desa Maju Persen 55 56 58 60 64 68 68 c Persentase Desa Berkembang Persen 23 20 18 16 12 08 08 d Jumlah Badan Usaha Milik Desa Berkembang Persen 69 71 73 75 77 80 80 e Jumlah Badan Usaha Milik Desa Maju Persen 0 2 5 10 15 20 20 f. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh) Angka B (60,50) B (60,76) B (61,26) B (61,76) B (62,26) B (62,76) B (62,76) g Persentase Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Yang Memiliki Kompetensi dan Tata Kelola Pemerintah Persen 100 100 100 100 100 100 100 h Persentase Kelembagaan Desa yang ditata sesuia standar Persen 100 100 100 100 100 100 100 i Persentase Sistem Pelayanan Adaministrasi Kelembagaan Desa Yang Ditata Sesuai Standar Persen 100 100 100 100 100 100 100 7 Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 501 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a Indek Pembangunan Keluarga (i Bangga) Persen 63,08 63,2 63,8 64,5 65,1 63,08 63,08 b Total Fertility Rate (TFR) Permil 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 c Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19) Permil 24,4 23,2 22,4 20,1 19,5 19,3 19,3 d Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persen 63,3 63,4 63,5 63,6 63,7 63,8 63,8 e Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Persen 75,4 76,8 77,7 78,6 79,2 80,2 80,2 f Indeks Lansia Berdaya Persen 59,9 60,3 60,8 61,6 62,2 62,9 62,9 g Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja Persen 83,4 83,9 84,2 84,7 85,2 85,5 85,5 h Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Persen 16,5 17,8 18,2 19,9 21,8 24 24 8 Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan a Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) Angka B (61,57) B (63,91) B (65,23) B (67,75) BB (70,04) BB (70,04) BB (70,04) b Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportsi Indeks B (78,55) Baik B (80,23) Baik B (83,78) Baik B (85,91) Baik A (86,73) Sangat Baik A (88,61) Sangat Baik A (88,61) Sangat Baik c Konektivitas Darat/ Kabupaten/ Kota Rasio 0.836 (83,6%) 0,841 (84,1%) 0,848 (84,8%) 0,852 (85,2%) 0,857 (85,7%) 0,860 (86,0%) 0,860 (86,0%) d Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Persen 55% 62% 67% 72% 76% 82% 82% e Konektivitas Laut/ Sungai Unit 5 5 6,25 6,25 7,5 7,5 7,5 f Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja Persen 7,03% 6,74% 6,30% 6,11% 5,96% 5,82% 5,82% 502 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 dalam APBD tahun sebelumnya g Penggunanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien Secara Transparan dan Akuntabel Persen 93,20% 93,50% 93,80% 94,00% 94,20% 94,20% 94,20% h Meningkatnya Persentase PAD Retribusi Parkir Persen 4,29% 4,62% 4,87% 5,11% 5,35% 5,60% 5,60% i Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berintegritas Profesionalisme, dan Berorientasi Pelayanan Persen 93,00% 93,20% 93,40% 93,60% 93,80% 94,00% 94,00% k Persentase Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang melakukan Uji Berkala Persen 48% 50% 53% 57% 62% 65% 65% l Penurunan Angka Rasio Derajat Kejenuhan Lalu Lintas di Ruas Jalan Protokol Persen 0,46 0,45 0,43 0,42 0,40 0,40 0,40 m Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan Rasio 0,011 0,011 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009 n Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Bus Sekolah Gratis Orang /tahun 12.000 orang/ tahun 14.000 orang/ tahun 16.000 orang/ tahun 18.000 orang/ tahun 20.000 orang/ tahun 20.000 orang/ tahun 20.000 orang/ tahun o Jumlah pelabuhan/ dermaga Sungai/ Penyeberangan Unit 0 Unit 0 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 9 Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka 2,60 (Baik) Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Angka 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5
b.Indeks Keterbukaan Infromasi Publik Angka 2,50 2,80 3,00 3,30 3,60 3,60 3,60 c Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 60,98 61,00 61,25 61,50 61,75 61,99 61,99 503 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 d. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persen 60 61 62 63 64 64 64 e Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Persen 60 61 62 63 64 64 64 f Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Sistem Elektronik 32 33 34 35 36 36 36 g Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 Persen 81 82 83 84 85 85 85 h Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar Persen 10 10 15 15 15 15 15 i Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Persen 81 82 83 84 85 85 85 504 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 j Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Persen 81 82 83 84 85 85 85 k Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Persen 5 5 5 5 5 5 5 l Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Persen 81 82 83 84 85 85 85 m Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Persen 81 82 83 84 85 85 85 n Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persen 21 22 23 24 25 25 25 o Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Persen 10 10 15 15 15 15 15 q Persentase data yang dapat berbagi pakai Persen 10 10 15 15 15 15 15 t Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government Peraturan 1 1 1 1 1 1 1 u Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota Persen 81 82 83 84 85 85 85 505 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 v Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Persen 81 82 83 84 85 85 85 w Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan Persen 81 82 83 84 85 85 85 x Tersedianya buku profil daerah Buku 1 1 1 1 1 1 1 10 Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah a Persentase Pertumbuhan UMKM Persen 11% 13% 15% 17% 20% 22% 22% b Persentase Koperasi yang berkualitas Persen 11% 13% 15% 17% 20% 22% 22% c Nilai Sakib Perangkat Daerah Angka 66.03 66.53 67.03 67.55 68.03 68.53 68.53 d Persentase Koperasi yang Sehat Persen 54% 57% 59% 61% 63% 65% 65% 11 Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal a Persentase Peningkatan Investasi Persen 5 5 5 5 5 5 5 b Nilai realisasi investasi pada sektor unggulan daerah (Juta) Rupiah 105.000 115.500 127.050 139.755 153.730 164.230 164.230 c Nilai SAKIP Peerangkat Daerah Nilai 69,64 70,02 70,15 70,25 70,45 70,98 70,98 d IKM pada pelayanan perizinan Nilai 83,00 84,00 85.00 86,00 86,50 86,60 86,60 506 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 12 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga a Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Persen 20 22 24 26 28 30 30 b Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi Persen 10 10 10 10 10 10 10 c Pesentase Atlet Masuk Platnas Dari Jumlah Atlet Yang Terbina Persen 10 10 10 15 20 20 20 d Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Persen 10 12 14 16 18 20 20 e Persentase Pertumbuhan Atlet Terbina Dalam KKO Persen NA 5 5 5 5 5 5 f Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persen B (60,69) B (61,37) B (62,79) B (63,98) B (65,29) B (66,78) B (66,78) 13 Urusan Pemerintah Bidang Statistik a Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Angka 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,20 c b Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan Survei 3 4 4 4 4 4 4 c Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan Kompilasi 20 20 21 21 22 22 22 d Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS Survei 3 4 4 4 4 4 4 e Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS Kompilasi 15 15 15 15 15 15 15 f Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik Sektoral Persen 81 82 83 84 85 85 85 g Persentase kelengkapan metadata indicator sektoral Persen 68 69 69 70 70 70 70 507 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 14 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan a Persentase Kelompok Seni Yang Aktif Terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun Terakhir Persen 70 75 80 85 90 95 95 b Penyelenggaraan Kegiatan Seni (Kali) Tahun 1 1 1 1 1 1 1 c Registrasi Kelompok Seni Tahun 21 22 23 24 25 26 26 15 Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan a Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Persen 63,32 63,32 63,78 64 64,50 65 65
b.Tingkat Kegemaran Membeca Persen 64.11 64.50 65.00 65.50 66.00 66.50 66.50 c Nilai SAKIP Perangkat Daerah ( Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah) Angka CC (59,42) B (60,82) B (61,37) B (62,77) B (63,95) B (64,17) B (64,17) d Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan Persen 25 30 40 50 60 65 65 16 Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan
a.Tingkat Ketersediaan Arsip OPD 50 51 52 53 54 55 55 17 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian a Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Angka 1,0 1,10 1,20 1,30 1,40 1,40 1,40 b Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan Persen 68 69 69 70 70 70 70 508 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 c Persentase system elektronik yang Telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah Persen 10 10 15 15 15 15 15 d Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Persen 10 10 15 15 15 15 15 e Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan Persen 10 10 15 15 15 15 15 f Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan Persen 10 10 15 15 15 15 15 g Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan Persen 68 69 69 70 70 70 70 C. URUSAN PEMERINTAH PILIHAN 509 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Urusan Pemerintah Bidang Perikanan a Persentase Produksi Perikanan Persen 100 100 100 100 100 100 100 b Produksi Perikanan Budidaya Ton 4582,14 4641,71 4715,97 4805,58 4906,49 5024,25 5024,25 C Produksi Perikanan Tangkap Ton 632,55 637,21 644,85 655,17 688,27 684,31 684,31 d Angka Konsumsi Ikan Kg/Kap/Thn 35,07 35,29 35,60 36,03 36,57 37,23 37,23 e Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka B (60,01) B (60,31) B (60,61) B (60,91) B (61,22) B (61,53) B (61,53) f Kelompok Usaha Bersama Nelayan Yang Diberdayakan Kelompok 3 5 5 3 3 5 5 g Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Yang Diberdayakan Kelompok 5 5 5 5 5 5 5 h Kelompok Pokmaswas Yang Dibina Kelompok 6 6 6 6 6 6 6 i Poklahsar Yang Diberdayakan Kelompok 2 2 2 2 2 2 2 j Sarana/Prasarana Budidaya Yang Difasilitasi Unit 2 2 2 2 2 2 2 2 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata a Persentase Kunjungan Wisatawan Domestik Persen 3 3 3 3 3 3 3 b Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Persen 2 2 2 2 2 2 2 c Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Persen 1,17 1,23 1,30 1,36 1,43 1,49 1,49 3 Urusan Pemerintah Bidang Partanian dan Peternakan 510 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan a Persentase Peningkatan Produksi Komuditas Pertanian Persen 3 3 3 3 3 3 3 b Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 60,95 61,93 63,69 64,23 66,79 68,97 68,97 c Produksi Padi Ton 68.280 75.108 82.618 90.879 99.966 109.962 109.962 d Produksi Jangung Ton 15.010 16.511 18.162 19.978 21.175 23.292 23.292 e Produksi Ubi Kayu Ton 561.948 590.045 619.547 650.524 683.050 717.202 717.202 f Produksi Cabe Ton 1.118 1.229 1.351 1.486 1.634 1.797 1.797 g Produksi Karet Ton 21.070 21.702 22.353 23.023 23.713 24.424 24.424 h Produksi Kepala Sawit Ton 3.544 3.650 3.759 3.871 3.987 4.106 4.106 i Produksi Tebu Ton 17.885 18.420 18.972 19.541 20.127 20.730 20.730 j Luas LP2B Hektar 8893 8893 8893 8893 8893 8893 8893 k Penangangan Bencana Pertanian Persen 90 90 90 90 90 90 90 l Penanganan Terhadap Dampak Perubahan Iklim Persen 90 90 90 90 90 90 90 m SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan Persen 10 10 10 10 10 10 10 n Kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi Unit 5 5 5 5 5 5 5 Dinas Peternakan dan Kesehata Hewan a Persentase Peningkatan Produksi Ternak Persen 1,36 1,72 2,12 2,77 3,16 3,60 3,60 511 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 b Populasi Sapi Ekor 35.451 36.515 37.610 38.362 38.745 39.520 39.520 c Populasi Kambing Ekor 175.629 187.923 201.078 211.131 223.790 229.832 229.832 d Populasi Ayam Buras Ekor 716.107 726.849 737.752 748.818 751.813 766.849 766.849 e Produksi Daging Ternak Ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba) Ton 379,36 392,67 406,28 420,01 434,68 446,42 446,42 f Produksi Daging Ternak Unggas (ayam buras & ayam ras) Ton 1.979,09 2.018,67 2.038,90 2.059,28 2.079,88 2.121,48 2.121,48 g Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) Angka 61,50 62,00 62,50 63,00 63,50 64,00 64,00 h Prosentase kelompok yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna Persen 36 38 40 42 44 46 46 i Prosentase kelompok yang menerapkan manajemen pakan yang baik Persen 38 40 42 44 46 48 48 j Prosentase kelompok yang mengalami peningkatan produksi dan produktivitas ternak Persen 65 68 71 75 80 84 84 k Jumlah angka kelahiran ternak sapi Ekor 7.000 7.413 7.636 7.865 8.022 8.134 8.134 l Prosentase Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang termanfaatkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 m Prosentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Persen 84 85 86 87 88 89 89 n Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persen 9 10 11 12 13 14 14 o Prosentase unit usaha pengolahan/ penjualan yang menghasilkan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH Persen 85 86 87 88 89 90 90 512 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 p Prosentase kelompok yang memiliki akses permodalan Persen 30 32 34 36 38 40 40 q Prosentase kelompok dan unit usaha yang menerapkan teknologi pasca panen Persen 25 26 27 28 29 30 30 r Prosentase kelompok yang menerapkan pola budidaya ternak yang baik Persen 32 34 36 38 40 42 42 4 Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan a Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Persen 36 45 55 55 64 64 64 b Persentase Pertumbuhan Perdagangan terhadap PDRB Persen 36 36 45 45 55 55 55 5 Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian a Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian Persen 35% 40% 45% 50% 55% 60% 60% b Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB Persen 80% 82% 85% 87% 88% 100% 100% 6 Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi a Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Mandiri Persen 23 25 26 27 28 29 29 b Persentase Kawasan Transmigrasi YangBerkembang Persen 41,3 40,2 39,1 38,0 36,9 35,8 35,8 D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1 Sekretariat Daerah a Nilai SAKIP Perangkat Derah (Sekretariat Daerah Tulang Bawang Barat) Angka B (61,50) B (62,00) B (62,50) B (63,00) B (63,50) BB (70,15) BB (70,15) 513 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 b Indeks Pelayanan Publik Skor 3,52 (B) 3,62 (B) 3,72 (B) 3,82 (B) 3,92 (B) 4,02 (A-) 4,02 (A-) c Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Persentase 100 100 100 100 100 100 100 d Nilai LPPD Angka 3,45 3,50 3,52 3,55 3,59 3,75 3,75 e Persentase Kebijakan Kesejahteran Rakyat yang terealisasi Persentase 100 100 100 100 100 100 100 f Indeks Reformasi Hukum Angka 60,24 67,68 75,12 82,56 90,00 90,10 90,10 g Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa Angka 66,00 66,50 67,00 67,25 68,00 68,50 68,50 2 Sekretariat DPRD a. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Persen 95 96 97 98 99 99 99 b. Persentase Perda APBD ditetapkan tepat waktu Persen 100 100 100 100 100 100 100 c. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Ranperda Persen 100 100 100 100 100 100 100 d Persetase penggunaan anggaran yang efektif dan efisien Persen 98.59 98.65 98.85 98.86 98.87 98.88 98.88 e Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah (Sekretariat DPRD Angka 59.85 59.90 59.95 60.00 60.25 60.50 60.50 E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 PERENCANAAN a Persentase perencanaan kinerja Persen 21,3 21,5 21,8 22,1 22,3 22,5 b Persentase perencanaan yang tepat waktu Persen 100 100 100 100 100 100 514 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 c Persentase keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. (RPJMD terhadap RPJPD) Persen 100 100 100 100 100 100 d Pelaporan evaluasi pelaksanaan pembangunan tepat waktu Persen 100 100 100 100 100 100 e Nilai Sakip Perangkat Daerah Angka 61,00 61,67 62,55 63,73 64,89 65,97 f Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD persen 100 - - - - 100 g Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia persen 100 100 100 100 100 100 h Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan kewilayahan persen 100 100 100 100 100 100 i Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA persen 100 100 100 100 100 100 2 KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH a Opini BPK atas laporan keuangan daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP b Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Angka 75,08 75,68 76,28 76,88 77,48 77,48 77,48 c. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Kualitas Dokumen Perencanaan Persen 98 98 98 98 98 98 98 d. Persentase Penyerapan Anggaran Sesuai Target dan Penurunan SILPA Persen 98 98 98 98 98 98 98 515 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 e. Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Persen 98 98 98 98 98 98 98
e.Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persen 98 98 98 98 98 98 98 f Bagi Hasil Kabupaten/Kota Kepada Desa Persen 10 10 10 10 10 10 10 g Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BKAD) Persen 61,97 62,25 62,89 63,39 63,97 64,59 64,59 BADAN PENDAPATAN DAERAH a Persentase Peningkatan PAD Persen 5 6 7 8 9 10 10 b Persentase PAD terhadap Pendapatam Daerah Persen 7 7,5 8 8,5 9 10 10 c Persentase Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital Persen 80 82 84 86 88 90 90 d Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BAPPENDA) Angka 61,15 61,98 62,25 62,85 63,17 63,95 63,95 3 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
a.Indeks Inovasi Daerah Indeks 50,44 53,55 55,11 56,66 58,22 59,77 59,77 b Persentase kajian/ inovasi yang masuk dalam kebijakan Persen 70 75 78 80 85 90 90 c Persentase kajian/ inovasi yang dimanfaatkan Persen 60 62 65 70 75 80 80 516 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 d Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persen 85 87 90 92 95 95 e Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persen 78 80 82 85 90 90 f Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dlan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 4 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a.Indeks Profesionalitas ASN Angka 68 70 71 73 75 77 77 b. Indeks Profesionalitas ASN dimensi Kompetensi Angka 21,67 21,78 21,85 21,96 22,04 22,16 22,16 c. Persentase Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Persentase 100 100 100 100 100 100 100 d. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Persentase 21,6 22 22,4 22,9 23,4 23,9 23,9 e. Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya Persentase 21,8 22,2 22,6 23,1 23,6 24 24 f. Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik Persentase 83 85 87 89 91 93 93 g. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional Persentase 21,6 22 22,4 22,9 23,4 23,9 23,9 517 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 h. Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi Persentase 21,6 22 22,4 22,9 23,4 23,9 23,9 F. UNSUR PENGAWSAN URUSAN PEMERINTAHAN 1 INSPEKTORAT DAERAH
a.Maturitas SPIP Nilai 3,25 3,32 3,35 3,37 3,40 3,45 3,45
b.Nilai Kapabilitas APIP Nilai 3,37 3,40 3,45 3,50 3,57 3,70 3,70
c.Tindak Lanjut BPK Tahun Anggaran N-1 Persen 98 100 100 100 100 100 100
d.Nilai MRI (Manajemen Risiko Indeks) Nilai 3,10 3,30 3,38 3,40 3,50 3,70 3,70 e. Nilai IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) Nilai 3,10 3,30 3,38 3,40 3,50 3,70 3,70 f. Persentase Nilai Evaluasi Internal SAKIP OPD Dengan Nilai 61 Persen 52 55 60 62 64 65 65 g. Persentase Nilai Evaluasi Internal PMPRB OPD Dengan Nilai 61 Persen 45 48 50 55 60 62 62
h.Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Nilai 65 67 69 72 73 75 75 i. Persentase Tingkat Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalain Intern Pemerintah) Persen 63 64 66 68 70 71 71
j.Persentase Peningkatan Kapabilitas APIP Persen 62 63 65 68 69 71 71 K- Persentase Tingkat Pelaksanaan Manajemen Risiko Persen 60 62 64 65 67 70 70 L Persentase Penurunan Temuan BPK Persen 50 55 60 65 70 75 75 518 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 m Persentase Peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Persen 65 67 69 72 73 75 75 G. UNSUR KEWILAYAHAN
1. 1.Kecamatan Tulang Bawang Tengah a Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan Angka B (77,32) B (77,47) B (77,54) B (77,57) B (77,59) B (77,60) B (77,60)
b.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka CC (50,47) CC (56,75) CC (59,89) B (61,46) B (62,25) B (62,64) B (62,64) c. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 d. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh 2 Kelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100
1. 2.Kecamatan Tulang Bawang Udik a Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan Angka B (83,92) B (84,12) B (84,22) B (84,27) B (84,30) B (84,31) B (84,31)
b.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka CC (55,50) CC (56,85) CC (57,53) CC (57,86) CC (58,03) CC (58,12) CC (58,12) c. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 d. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh Persen 100 100 100 100 100 100 100
1. 3.Kecamatan Gunung Terang a Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan Angka B (78,82) B (79,12) B (79,27) B (79,35) B (79,38) B (79,40) B (79,40)
b.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka CC (57,76) CC (55,81) CC (56,84) CC (57,35) CC (57,60) CC (57,73) CC (57,73) 519 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 c. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 d. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh Persen 100 100 100 100 100 100 100
1. 4.Kecamatan Gunung Agung a Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan Angka C (71,60) C (72,00) C (72,19) C (72,29) C (72,34) C (72,37) C (72,37)
b.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka CC (57,88) CC (59,25) CC (59,94) B (60,24) B (60,45) B (60,53) B (60,53) c. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 d. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 13 Tiyuh Persen 100 100 100 100 100 100 100
1. 5.Kecamatan Lambu Kibang a Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan Angka B (77,18) B (78,54) B (79,72) B (80,31) B (80,61) B (80,75) B (80,75)
b.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka CC (58,80) CC (59,75) B (60,23) B (60,46) B (60,58) B (60,64) B (60,64) c. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 d. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh Persen 100 100 100 100 100 100 100
1. 6.Kecamatan Way Kenanga a Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan Angka B (78,82) B (79,06) B (79,18) B (79,24) B (79,27) B (79,29) B (79,29)
b.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka CC (56,90) CC (58,35) CC (59,08) CC (59,44) CC (59,62) CC (59,71) CC (59,71) 520 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 c. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 d. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 10 Tiyuh Persen 100 100 100 100 100 100 100
1. 7.Kecamatan Tumijajar a Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan Angka B (80,05) B (80,75) B (81,10) B (81,28) B (81,36) B (81,41) B (81,41)
b.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka CC (56,58) CC (58,89) B (60,05) B (60,62) B (60,91) B (61,06) B (61,06) c. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 d. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh 1 Kelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100
1. 8.Kecamatan Pagar Dewa a Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan Angka C (71,66) C (72,50) C (72,91) C (73,12) C (73,23) C (73,28) C (73,28)
b.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka CC (54,50) CC (56,50) CC (57,55) CC (58,08) CC (58,34) CC (58,47) CC (58,47) c. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 d. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh 2 Kelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100
1. 9.Kecamatan Batu Putih a Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan Angka C (74,80) C (75,05) C (75,17) C (75,23) C (75,26) C (75,27) C (75,27) 521 No INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR 2030 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
b.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka CC (56,65) CC (58,25) CC (59,05) CC (59,45) CC (59,65) CC (59,75) CC (59,75) c. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 d. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh 2 Kelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesatuan Bangsa dan Politik
a.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka CC (58,99) CC (59,35) B (60,11) B (61,05) B (61,95) B (61,95) B (61,95) b Persentase Penurunan Konflik Sosial Persen 80 78 75 71 67 60 60 c Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih Persen 0 0 0 0 78 0 0 d Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persen 55 60 65 70 75 75 75 e Presentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik Persen 100 100 100 100 100 100 100 f Presentase Organisasi Kemasnyarakatan Yang Aktif Persen 65 75 80 85 95 95 95 518 RPJMD ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan panduan strategis bagi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun ke depan, dengan memperhatikan Visi bupati dan wakil bupati yaitu “ Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju” sehingga diharapkan dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, melalui program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, Mendorong Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan, mengadopsi prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan berbasis kearifan lokal, Meningkatkan Daya Saing Daerah, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan iklim investasi yang kondusif dan Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Keberhasilan implementasi Dokumen RPJMD ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, swasta, akademisi, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dokumen ini juga akan menjadi bahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan bagi perangkat daerah dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). 5.1. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan ini menjadi landasan bagi implementasi RPJMD Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029. Komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi daerah. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang transparan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau progres, mengidentifikasi kendala, dan memastikan akuntabilitas kinerja. - Pengendalian Dan Evaluasi Keberhasilan pencapaian visi RPJMD ini sangat bergantung pada sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara periodik untuk mengukur tingkat pencapaian 519 indikator, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Hasil evaluasi ini akan menjadi instrumen penting untuk pengambilan keputusan strategis dan peningkatan berkelanjutan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, meliputi: 1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; 2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan 3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah; yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Pendanaan Pembangunan Yang Sejalan Dengan Rencana Pembangunan Pendanaan pembangunan daerah akan diselaraskan sepenuhnya dengan prioritas dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, memastikan alokasi sumber daya yang efektif untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan akan diupayakan secara efisien dan akuntabel, berpedoman pada rencana strategis RPJMD. Hal ini mencakup optimalisasi APBD, sinergi dengan APBN, serta mendorong partisipasi investasi swasta dan kerja sama yang sah lainnya, demi mendukung percepatan capaian pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber- sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang inovatif, hingga optimalisasi peran sektor keuangan pemerintah maupun non pemerintah. - Mekanisme Perubahan RPJMD Perubahan atas dokumen RPJMD ini dapat dilakukan jika terjadi perubahan kebijakan mendasar di tingkat nasional/provinsi, bencana alam, krisis ekonomi, atau hasil evaluasi yang signifikan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata cara perubahan RPJMD. Mengacu Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mekanisme Perubahan RPJMD dilaksanakan sebagai berikut :

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan; dan terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 520 5.2. Tata Kelola Data Pembangunan Dalam era pembangunan berbasis digital, Tata kelola data pembangunan dilakukan agar menjadi dasar dan tolak ukur kinerja pembangunan, sehingga dapat difungsikan oleh pemerintah untuk merespon setiap dampak dari kebijakan yang telah dilakukan sekaligus merancang strategi yang lebih kuat dampaknya. Arah kebijakan kunci dari tata kelola data pembangunan adalah perkuatan kebijakan dan ekosistem satu data dengan melalui strategi antara lain; harmonisasi kebijakan yang konsisten, penetapan dan penerapan pedoman proses bisnis Satu Data Indonesia diseluruh level kebijakan, serta pembangunan ekosistem kolaborasi melalui infrastruktur interoperabilitas dan sumber daya manusia. Untuk memastikan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan perluasan kolaborasi, dibutuhkan tindakan terarah sebagai upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang Barat baik dengan dukungan dan pendampingan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan kolaborasi di tingkat Daerah, intervensi kebijakan maupun komitmen dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah penyelenggara Satu Data Indonesia itu sendiri. Selain itu, guna memastikan keselarasan dan kesesuaian antara regulasi dan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia, dirumuskan bahwa penyelenggaraan SDI sesuai kaidah kebijakan tata kelola data melalui koordinasi yang komprehensif di dalam Forum SDI secara konkrit dan berkesinambungan. Sumber Daya Manusia atau talenta di Instansi Pemerintah menjadi unsur operasional yang sangat krusial dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data sebagai kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik juga akan sangat membutuhkan pemahaman dan partisipasi dari berbagai pihak. Penguatan sumber daya manusia dilaksanakan mulai dari tataran kebijakan sampai dengan pembinaan kapasitas dengan tujuan memperkokoh operasional penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk itu Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu meningkatkan pendampingan, pembinaan, dan penyajian pedoman pengelolaan, serta pemberian insentif terhadap produksi data yang sesuai standar dan metadata kepada seluruh produsen data di Provinsi Lampung terkait agenda strategis dan prioritas dalam pembangunan daerah 5.3. Manajemen Resiko Perencanaan Perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak luput dari berbagai potensi ketidakpastian dan tantangan. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi instrumen krusial dalam seluruh tahapan penyusunan dan pelaksanaan RPJMD. Secara proaktif, proses perencanaan RPJMD harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko yang mungkin menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Risiko- risiko ini bisa berasal dari berbagai aspek, mulai dari perubahan kondisi ekonomi makro, fluktuasi kebijakan nasional, bencana alam, dinamika sosial dan politik, hingga tantangan kapasitas internal pemerintah daerah dalam implementasi program. Terkait resiko perkembangan ekonomi yang tidak pasti yang akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah, sehingga memungkinkan akan mempengaruhi kapisitas fiskal dalam pembiayaan program – program yang 521 telah di tetapkan maka Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah sebagai mana yang telah termasuk dalam proyeksi anggaran RPJMD 2025 – 2029 dalam pembiayaan daerah dan akan dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) ditahun berkenaan dengan pengajuan hutang daerah. untuk memenuhi kapasitas fiskal yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program – program yang telah ditetapkan. Identifikasi risiko bukanlah sekadar daftar ancaman, melainkan juga kesempatan untuk merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Misalnya, jika ada risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global, RPJMD harus memiliki skema kebijakan untuk memperkuat ekonomi lokal atau mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Demikian pula, risiko bencana alam harus diimbangi dengan perencanaan infrastruktur yang tangguh dan sistem peringatan dini yang efektif. Lebih jauh, manajemen risiko dalam RPJMD juga mencakup penetapan indikator risiko (risk indicators) yang dapat dipantau secara berkala. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif sebelum risiko tersebut berdampak luas. Kapasitas adaptasi dan responsivitas pemerintah daerah terhadap perubahan kondisi akan sangat ditentukan oleh seberapa baik sistem manajemen risiko ini terinternalisasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Merujuk pada Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang dimaksud Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Entitas MRPN (Kementrian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan lainnya) sehubungan adanya Risiko Pembangunan Nasional. Risiko Pembangunan Nasional adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional yang juga dikontribusikan oleh daerah, sekaligus menjamin terkendalinya Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional. Sebagaimana MRPN, perencanaan atas pelaksanaan Pembangunan di daerah juga harus didukung penerapan Manajemen Risiko Pembangunan guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Daerah dalam setiap periode Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan secara kolaboratif konstruktif, lintas sektoral dan berkesinambungan oleh Entitas MRPN yang berada di daerah. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan tujuan : ❖ Meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah; ❖ Mengurangi deviasi terhadap perwujudan Visi, serta pencapaian Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di daerah; ❖ Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah; ❖ Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Sebagai upaya memperkuat substansi dan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan di Daerah maka RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 perlu juga diperkuat dengan kerangka regulasi dan kebijakan daerah yang mengacu pada MRPN. Hal ini dilakukan guna menjamin perwujudan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah ditetapkan untuk periode 5 tahun mendatang, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian RPJMN 2025-2029. 522 Berkenaan hal tersebut, Manajemen Risiko untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 akan ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko pada setiap tahapan perencanaan pembangunan secara tahunan; yang tentunya akan menjadi instrumen pendukung dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan yang juga dilaksanakan secara berkala. Pada akhirnya, integrasi manajemen risiko dalam perencanaan RPJMD adalah bentuk komitmen terhadap pembangunan yang lebih resilien, adaptif, dan berkelanjutan. Ini memastikan bahwa RPJMD tidak hanya menjadi dokumen statis, melainkan sebuah peta jalan yang hidup dan mampu menghadapi berbagai ketidakpastian, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat secara optimal. Bupati Tulang Bawang Barat, ttd. NOVRIWAN JAYA