Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp982.459.060.550,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp18.376.866.198,80) (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp964.082.194.351,20 (sembilan ratus enam puluh empat miliar delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh sen) dengan rincian:
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 10 September 2025 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, Ttd. NOVRIWAN JAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Budi Sugiyanto, S.H., M.H. NIP. 19780522 201001 1 009 Diundangkan di Panaragan pada tanggal 10 September 2025 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, Ttd. PERANA PUTERA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 194 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 09/1630/TBB/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 I. UMUM APBD merupakan salah satu instrumen pendanaan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, selain APBD dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah. APBD juga merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan APBD, Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Daerah, terutama dalam rangka mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi Daerah. Pada situasi tertentu APBD dapat memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pada situasi lainnya APBD dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian. Dalam upaya mewujudkan misi utama pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalamnya antara lain, meliputi: prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal-hal lainnya. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 900.1.1.1/08/I.01/NK/TUBABA/2025 dan Nomor: 900.1.1.1/02/I.11/NK/TUBABA/2025 pada tanggal 16 Juli 2025, berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. proses penyusunan APBD merupakan bagian dari proses politik antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman . . . Pedoman lain yang diterapkan juga mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu SKPD dan antar kegiatan antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional, sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi. APBD merupakan instrumen untuk menciptakan disiplin anggaran dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengelolaan anggaran, seperti pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan Daerah yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan dan mendasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Belanja Daerah. Dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD aspek penting yang harus kita perhatikan adalah penyelarasan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih dan sesuai peruntukannya, sehingga dapat menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan baik. bahwa untuk penyesuaian asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya tindak lanjut hasil pemeriksaan, perlu dilakukan perubahan terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2025. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu guna melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan . . . Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk rencana anggaran yang bersumber dari transfer pusat yang bersifat Block Grand maupun Spesifik Grand. Untuk itu, dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Bupati (Perbup)