DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 01 Tahun 2015

Nomor: 01
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Asas, maksud dan tujuan 3. Ruang lingkup 4. Penataan pasar tradisional dan minimarket 5. Pembinaan pasar tradisional dan minimarket 6. Kemitraan 7. Kewajiban dan larangan 8. Perizinan 9. Pelaporan, pengawasan dan pengendalian 10. Sanksi admnistrasi 11. Ketentuan peralihan 12. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran skala kecil, menengah, besar dan pasar tradisional perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pasar Tradisional dan Minimarket;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Minimarket; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pn4insi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/ M- DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M- DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengedalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1l/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/ M- DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengedalian Minuman Beralkohol;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DAN MINI MARKET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang .
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mail, piasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau . koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9.Minimarket adalah bangunan gedung dengan luas kurang dari 400 m2, dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang secara eceran dan hanya terdiri dari satu penjual dengan sistem pelayanan mandiri.
10.Outlet/ gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha inimarket.
11.Surat Persetujuan Perubahan Waktu Operasional adalah surat yang berisikan persetujuan perubahan waktu operasional Minimarket.
12.Izin Usaha Minimarket, selanjutnya disingkat IUM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Minimarket yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
13.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
14.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15.Pengelola Bangunan Gedung adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan pengelolaan terhadap bangunan gedung pusat perbelanjaan dan/atau toko modern termasuk melakukan perawatan dan pemeliharaan.
16.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17.Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
18.Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
19.Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
20.Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
21.Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
22.Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
23.Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
24.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
25.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengupayakan pemberdayaan, dan mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern.
26.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Minimarket dilaksanakan berdasarkan asas :
1. a.kesempatan berusaha;
2. b.kemitraan;
3. c.ketertiban dan kepastian hukum;
4. d.kejujuran usaha; dan
5. e.persaingan sehat (fairness).
(2)Maksud dari peraturan ini adalah untuk memberikan acuan kepada para Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi di masyarakat.
(3)Peraturan ini bertujuan :
1. a.terciptanya kondisi perdagangan yang aman dan nyaman bagi konsumen dan Pelaku Usaha; dan
2. b.memberikan dorongan dan tambahan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha ritel tradisional agar dapat bersaing dengan pelaku usaha ritel modern.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi :

a.penataan Pasar Tradisional dan Minimarket;
b.Minimarket untuk jenis usaha Toko Modern;
c.pembinaan Pasar Tradisional dan Minimarket;
d.kewajiban dan larangan;
e.perizinan;
f.pelaporan, pengawasan dan pengendalian; dan
g.sanksi administrasi.

BAB IV

PENATAAN PASAR TRADISIONAL DAN MINIMARKET

Pasal 4

(1)Setiap pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian pasar tradisional wajib melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
(3)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga independen yang berkompeten, meliputi :
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
6. f.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.
(4)Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan pendirian Pasar Tradisional.

Pasal 5

(1)Setiap pendirian dan/atau penggunaan ruang bangunan oleh dan Minimarket mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Minimarket dan/atau penggunaan ruang bangunan oleh Minimarket, wajib melakukan analisa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan keberadaan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.
(3)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan UMKM lokal;
6. f.penyerapan tenaga kerja lokal;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
9. i.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Minimarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
10. j.tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR).
(4)Penentuan jarak antara Minimarket dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan :
1. a.lokasi pendirian Minimarket dengan Pasar Tradisional dan warung tradisional yang sudah ada;
2. b.iklim usaha kegiatan perdagangan setempat;
3. c.arus lalu lintas;
4. d.dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
5. e.perkembangan pemukiman baru.
(5)Pendirian dan/atau penggunaan ruang bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Minimarket untuk diberikan kepada Pelaku Usaha yang berdomisili di Daerah.

Pasal 6

(1)Pendirian Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses Sistem Jaringan Jalan Arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
(2)Pendirian Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan Jalan Lingkungan.
(3)Pendirian Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan Jalan Lokal atau Jalan Lingkungan.

Pasal 7

(1)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk Minimarket dilakukan oleh Dinas.
(2)Hasil kajian Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
(3)Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan pendirian Minimarket.

Pasal 8

Penentuan jarak antara Minimarket dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sebagai berikut :

a.Minimarket berjarak minimal 1000 meter (seribu meter) dari Pasar Tradisional dan 100 meter (seratus meter) dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir Jalan Kolektor/Arteri;
b.penempatan Pedagang Tradisional dalam rangka Kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan;
c.pengaturan jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Bangunan Gedung pada Minimarket dapat melakukan kegiatan usaha setiap hari.
(2)Kegiatan usaha setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
1. a.hari Senin sampai dengan hari Jumat, waktu operasional Minimarket, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
2. b.hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur lainnya operasional Minimarket, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
(3)Pengaturan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan sebagai berikut :
1. a.Minimarket yang berlokasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di dalam area wisata, dan/atau rest area; atau
2. b.pada saat hari besar keagamaan dan libur nasional.

Pasal 10

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Minimarket sebagai berikut :

a.Minimarket menjual secara eceran dengan jenis barang dagangan konsumsi terutama makanan dan perlengkapan rumah tangga;
b.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi;

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…