DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 03 Tahun 2015

Nomor: 03
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 376

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Penataan kampung 3. Kewenangan kampung 4. Penyelenggaraan pemerintahan kampung 5. Pemilihan kepala kampung 6. Penyusunan peraturan di kampung 7. Keuangan dan aset kampung 8. Pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan 9. Badan Usaha Milik Kampung 10. Kerjasama Kampung 11. Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung 12. Pembinaan dan Pengawasan Kampung oleh Camat 13. Ketentuan peralihan 14. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pemerintahan Kampung. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Desa;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604). 4 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
4.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6.Menteri adalah kementerian yang membidangi urusan kampung.
7.Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8.Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 5
10.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11.Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Tulang Bawang.
12.Penjabat Kepala Kampung adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal teijadi kekosongan jabatan kepala kampung untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kepala kampung dalam kurun waktu tertentu.
13.Perangkat Kampung adalah Perangkat Kampung di Kabupaten Tulang Bawang, dan merupakan unsur pembantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
14.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15.Kelurahan adalah wilayah keija lurah sebagai perangkat kecamatan.
16.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kampung berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung.
17.Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
18.Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19.Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
20.Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
22.Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMKampung, adalah badan usaha yang seluruh atau 6 sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Kampung.
23.Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24.Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25.Kawasan Kampung adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
26.Bakal Calon Kepala Kampung adalah penduduk kampung setempat dan atau kampung hasil pemekaran yang mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan kepala kampung untuk menjadi bakal calon kepala kampung.
27.Calon Kepala Kampung adalah bakal calon kepala kampung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala kampung sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala kampung.
28.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala kampung.
29.Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
30.Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati ditingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan kepala kampung.
31.Panitia Pemilihan Kepala Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala kampung.
32.Pemilih adalah Penduduk Kampung yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
33.Kepala Kampung Terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Kampung. 7
33.Kepala Kampung Terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Kampung.
34.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
35.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Kampung.
36.Pengawasan adalah tindakan melakukan supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Kampung.
37.Hari adalah hari kerja.
38.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang. BABU PENATAAN KAMPUNG

Pasal 2

(1). Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Kampung
(2). Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3). Dalam melakukan evaluasi dibentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4). Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
1. a.mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kampung;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung; dan
5. e.meningkatkan daya saing kampung.

Pasal 3

(1)Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan Kampung di kawasan yang dianggab bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional di Kabupaten Tulang Bawang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
(2)Pemerintah Daerah memprakarsai pembentukan Kampung berdasarkan atas basil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung di wilayahnya.
(3)Pembentukan Kampung ditetapkan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi social budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi Kampung.

Pasal 4

Pembentukan kampung, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

a.Pemekaran dart 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih; atau
b.Penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung atau penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru.

Pasal 5

Pemerintah dalam melakukan pembentukan Kampung melalui pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Kampung kepada Pemerintah Kampung induk dan masyarakat Kampung yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Rencana pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibahas oleh BPK induk dalam musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPK yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPK dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
(3)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditandatangani kepala kampung induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
(4)Hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Kampung.
(5)Hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati. 9

Pasal 7

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) membentuk tim Pembentukan Kampung persiapan.
(2)Tim pembentukan Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur pemerintah daerah yang membidangi Pemerintahan Kampung, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.Camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, hukum perundangan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Tim Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Tim Pembentukan Kampung persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Kampung persiapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Hasil tim pembentukan Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Kampung persiapan.
(6)Dalam hal rekomendasi Kampung persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan Kampung persiapan.

Pasal 8

Kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Kampung persiapan.

Pasal 9

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (6) menyampaikan kepada Gubemur.
(2)Berdasarkan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur menerbitkan Surat yang memuat kode register Kampung persiapan.
(3)Kode register Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Kode Kampung induknya. 10
(4)Surat Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kampung persiapan.
(5)Penjabat Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di kecamatan tempat kampung tersebut dimekarkan dengan jabatan sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (golongan Illb) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tabun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(6)Penjabat Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung induknya.
(7)Penjabat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Kampung persiapan meliputi:
1. a.penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Kampung persiapan yang bersumber dari APB Kampung induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan Perangkat Kampung;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kampung;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar-Kampung.
(8)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kampung mengikutsertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.

Isi peraturan

Teks376PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 03 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945