DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 03 Tahun 2016

Nomor: 03
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Pembangunan menara bersama 4. Penggunaan menara bersama 5. Prinsip-prinsip pembangunan menara bersama 6. Perizinan 7. Kewajiban, hak, dan larangan 8. Sanksi administrasi 9. Pembinaan, pengawasan, pengendalian 10. Ketentuan penyidikan 11. Ketentuan pidana 12. Ketentuan peralihan 13. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruklur dalam pembangunan daerah yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
b.bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pcnataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/209, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/ 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13.Peraturan Daerah Kabupaaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawaang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup.
6.Dinas adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi, dan informatika.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. ll. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
15.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16.Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
17.Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station/ BTS).
18.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
19.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20.Cell Plan adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona - zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler. Disamping itu juga dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dan keindahan lingkungan yang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RUTRW (rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kabupaten Tulang Bawang.
21.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
22.Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara; dan
b.mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Pasal 4

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

a.rencana tata ruang wilayah kabupaten;
b.rencana detail tata ruang wilayahkabupaten; dan
c.rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 5

(1). Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berlaku di daerah.
(2). Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan peraturan bupati

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifïtas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan paling banyak tiap menara digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
(2)Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan Standar Baku tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara,antara lain:
1. a.tempat/ space penempatan antena danperangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
2. b.ketinggian menara;
3. c.struktur menara;
4. d.rangka struktur menara;
5. e.pondasi menara; dan
6. f.kekuatan angin.
(4)Pembangunan Menara Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
(5)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
1. a.pentanahan (grounding)-,
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
5. e.marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
6. f.pagar pengaman.
(6)Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
1. a.nama pemilik/pengelola menara;
2. b.alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
3. c.lokasi dan koordinat menara ;
4. d.nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
5. e.alamat penyelenggara telekomunikasi;
6. f.model menara;
7. g.tinggi menara;
8. h.nomor Izin Gangguan dan 1MB Menara;
9. i.tahun pembuatan/ pemasangan menara;
10. j.penyediajasa konstruksi; dan
11. k.beban maksimal menara.

Pasal 7

(1)Menara disediakan oleh penyedia menara.
(2)Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.penyelenggara telekomunikasi; atau
2. b.bukan penyelenggara telekomunikasi
(3)Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
(4)Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
(5)Untuk mewujudkan pembangunan Menara Bersama dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(6)Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dari Bupati atau pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
(8)Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Bersama

Pasal 8

(1)Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh:
1. a.Penyedia menara; atau
2. b.Pengelola menara.
(2)Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
(3)Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi risiko adanya menara.
(4)Hasil Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan setiap tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Jika ditemukan kerusakan-kerusakan baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah laporan disampaikan.

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan Pembangunan Menara Bersama ini untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, wireless, televisi, radio siaran, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/ swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone).

Pasal 10

Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di dalam zona maupun di luar zona harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…