DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 04 Tahun 2016

Nomor: 04
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Maksud dan tujuan 3. Ruang lingkup 4. Tim penetapan dan penegasan batas kampung 5. Tata cara pentapan dan penegasan batas kampung 6. Pengesahan batas kampung 7. Penyelesaian sengketa 8. Pembinaan dan pengawasan 9. Pembiayaan 10. Ketentuan lain-lain 11. Ketentuan peralihan 12. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanaka kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Kampung memiliki batas-batas wilayah territorial tertentu;
c.bahwa untuk mengantisipasi terjadinya sengketa Batas Kampung dan untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut dimaksud huruf b maka diperlukan adanya ketegasan Batas Kampung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kabupaten Tulang Bawang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat Daerah Tingkat II Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DAN BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG Dl KABUPATEN TULANG BAWANG BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mcmiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Tulang Bawang.
10.Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12.Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kampung.
13.Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kampung.
14.Batas Kampung adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kampung dengan Kampung lain.
15.Penetapan Batas Kampung adalah proses penetapan Batas Kampung secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16.Penegasan Batas Kampung adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Kampung berdasarkan hasil penetapan.
17.Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Kampung.
18.Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19.Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20.Peta Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kampung yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21.Peta Batas Kampung adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
22.Prinsip-prinsip Geodesi adalah sualu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.
23.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam Penetapan Batas Kampung maupun penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kampung sebagai bagian dari wilayah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

a.Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung;
b.Tata cara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung;
c.Pengesahan Batas Kampung;
d.Penyelesaian Sengketa Batas Kampung;
e.Pembinaan dan Pengawasan; dan
f.Pembiayaan.

BAB IV

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung oleh Bupati.
(2)Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
(3)Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
1. a.kecamatan;
2. b.Pemerintahan Kampung; dan
3. c.tokoh masyarakat dari Kampung-Kampung yang berbaLasan.
(4)Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), adalah instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang:
1. a.pemerintahan;
2. b.perencanaan daerah;
3. c.pertanahan;
4. d.pelayanan pajak bumi dan bangunan;
5. e.ketataruangan; dan
6. f.pekerjaan umum.
(5)Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hokum lainnya yang berkaitan dengan Batas Kampung;
b.melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
c.merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Kampung;
d.melakukan supervisi teknis/ lapangan dalam penegasan Batas Kampung;
e.melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Kampung;
f.mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Kampung;
g.melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
h.melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Kampung kepada Bupati.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 7

(1)Tata cara penetapan Batas Kampung dilakukan melalui tahapan:
1. a.penelitian dokumen;
2. b.penentuan peta dasar yang dipakai; dan
3. c.deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari Instansi yang berwenang.

Pasal 8

(1)Tata cara penegasan Batas Kampung dilakukan melalui tahapan:
1. a.penggunaan dokumen Pc-netapan batas;
2. b.pelacakan Batas Kampung; '
3. c.pemasangan pilar Batas Kampung;
4. d.Pengukuran garis Batas Kampuïig dan penentuan posisi pilar Batas Kampung; dan ; ' ii ,
5. e.Pembuatan Peta Batas Kampung.
(2)Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
(3)Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Kampung yang berbatasan.
(4)Dalam penegasan batas kampng, Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak ke-3.

Pasal 9

Tata cara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, tercanlum dalam Lam piran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGESAHAN BATAS KAMPUNG

Pasal 10

(1)Kampung yang telah melakukan penegasan Batas Kampung membuat berita acara kesepakatan bersama antar Kampung yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung.
(2)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta Batas Kampung dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(3)Pilar Batas dan Peta Batas Kampung yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
(4)Pengesahan penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati,

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…