DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 05 Tahun 2016

Nomor: 05
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Asas, maksud dan tujuan 3. Jenis dan karakteristik 4. Wewenang pemerintah daerah 5. Pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun 6. Perizinan 7. Pembinaan dan pengawasan 8. Penanggulangan dan pemulihan 9. Sanksi administratif 10. Penyidikan 11. Ketentuan pidana 12. Ketentuan peralihan 13. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun perlu dikendalikan guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); yang sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); lO.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah; 17.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; 18.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang .
6.SKPD yang Berwenang adalah SKPD yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang.
7.SKPD Perizinan adalah SKPD yang berwenang di bidang perizinan di Kabupaten Tulang Bawang.
8.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
9.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya; ll.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
12.Pengendalian pengelolaan limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3.
13.Pengelola Limbah B3 adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengelolaan limbah B3.
14.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
15.Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
16.Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
17.Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengangkutan limbah B3.
18.Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3.
19.Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
20.Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penimbunan limbah B3.
21.Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan mcnyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
22.TPS adalah Tempat Penyimpanan Sementara.
23.Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
24.Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
25.Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.
26.Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) dan/atau perolehan kembali (recovery) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
27.Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
28.Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
29.Izin adalah izin pengelolaan limbah B3 yang meliputi izin penyimpanan sementara dan/atau izin pengumpulan skala kabupaten dan/atau izin dumping.
30.Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.
31.Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
32.Dokumen limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil limbah B3 dan pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.
33.Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
34.Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
35.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang memuat ketentuan pidana.
37.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kelestarian dan keberlanjutan;
b.keserasian dan keseimbangan;
c.keterpaduan;
d.kemanfaatan;
e.kehati-hatian;
f.keanekaragaman hayati;
g.pencemar membayar; dan
h.otonomi daerah.

Pasal 3

(1)Pengaturan pengelolaan B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
(2)Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III

JENIS DAN KARAKTERISTIK

Pasal 4

(1)Jenis limbah B3 menurut sumbernya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
3. c.Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
(2)Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Mudah meledak;
2. b.Mudah terbakar;
3. c.Bersifat reaktif;
4. d.Beracun;
5. e.Menyebabkan infeksi; dan
6. f.Bersifat korosif.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan B3 dan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.izin penyimpanan sementara limbah B3 skala kabupaten;
2. b.izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas;
3. c.pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
4. d.pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten;

Pasal 6

(1)Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang berwenang. 1
(2)Wewenang dan tanggungjawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan. • ‘

BAB V

PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 7

(1)Subjek pengendalian pengelolaan B3 adalah orang dan/atau badan hukum yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan B3.
(2)Objek pengendalian pengelolaan B3 adalah kegiatan pengelolaan B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas skala kabupaten.

Pasal 8

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil B3 atau penghasil B3 menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izih.
(3)Dalam hal B3 telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.

Pasal 9

(1)Pengelolaan B3 dalam Peraturan Daerah ini tcrdiri dari penyimpanan sementara B3 dan pengumpulan B3 skala Kabupaten.
(2)Persyaratan lokasi, bangunan dan tatacara penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. , Bagian Ketiga ' Pemantauan

Pasal 10

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
(2)Apabila terjadi perubahan' kegiatan dan/atau proses dan/atau bahan baku yang mengakibatkah berubahnya sifat dan/atau karakteristik B3 yang dihasilkan, maka penghasil B3 wajib melakukan pengujian kembali.
(3)Pengujian B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang dapat melaksanakan pengujian B3.
(4)Hasil pengujian B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang dan instansi vertikal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…