DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2016

Nomor: 06
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Asas dan tujuan 3. Pengelolaan jalan daerah 4. Pengelolaan jalan desa 5. Peran dan bagian-bagian jalan daerah 6. Status jalan daerah 7. Penetapan kelas jalan 8. Pemberian nama jalan 9. Pengadaan tanah 10. Izin, dispensasi, rekomendasi dan pemanfaatan jalan 11. Analisis dampak lalu lintas 12. Peran masyarakat 13. Larangan 14. Sanksi administratif 15. Ketentuan pidana 16. Ketentuan penyidikan 17. Ketentuan peralihan 18. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan “Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antar kawasan”;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) dan (b) dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1244 Tahun 2014);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelen'ggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi jalan dan perhubungan;
9.Status jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa;
10.Fungsi jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan;
11.Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor;
12.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan- nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaann tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel;
13.Jalan nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
14.Jalan daerah adalah jalan lokal yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan antar daerah;
15.Jalan provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
16.Jalan kabupaten adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
17.Jalan desa adalah jalan lingkungan primer/ sekunder dan jalan lokal primer/ sekunder yang tidak termasuk dalam jalan daerah dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa;
18.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
19.Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan;
20.Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan;
21.Pembangunan jalan adalah kegiatan pemprograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;
22.Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan;
23.Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya;
24.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki;
25.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
26.Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
27.Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan;
28.Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan;
29.Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan;
30.Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya;
31.Jumlah Berat yang Diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
32.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk :

a.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
b.mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan daerah, serta antar daerah dan antar kawasan;
c.menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah dan desa;
d.mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dalam pembinaan jalan;
e.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
f.mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Lingkup pengaturan peraturan daerah ini mencakup :

a.pengelolaan jalan daerah;
b.pengelolaan jalan desa;
c.peran dan bagian-bagian jalan daerah;
d.status jalan daerah;
e.penetapan kelas jalan;
f.pemberian nama jalan;
g.pengadaan tanah;
h.izin, dispensasi, rekomendasi dan pemanfaatan jalan;
i.peran masyarakat;
j.larangan;
k.sanksi; dan
1. 1.ketentuan pidana.

BAB III

PENGELOLAAN JALAN DAERAH

Pasal 5

Penyelenggara jalan daerah adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

Pasal 7

Pengaturan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

a.perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
b.penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;
c.penetapan status jalan daerah; dan
d.penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah.

Pasal 8

(1)Pembina jalan daerah adalah Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
1. a.pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan daerah;
2. b.pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
3. c.pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah.

Pasal 9

Pembangunan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

a.perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah;
b.pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah; dan
c.pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah yang rusak.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah dari sumber dana lain kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGELOLAAN JALAN DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGELOLAAN JALAN DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004