DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 07 Tahun 2016

Nomor: 07
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Pembinaan dan pengawasan 3. Inisiasi menyusui dini 4. Air Susu Ibu eksklusif 5. Rawat gabung 6. Donor Air Susu Ibu 7. Informasi, edukasi dan pendidikan 8. Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lain 9. Tempat kerja dan tempat sarana umum 10. Dukungan masyarakat 11. Penghargaan 12. Sanksi administratif 13. Ketentuan peralihan 14. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
7.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8.Air Susu Ibu Eksklusif adalah air susu ibu yang dibenkan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
9.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
10.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalan bayi setelah dipotong tali pusarnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam.
11.Pengertian indikasi medis Inisiasi Menyusu Dini adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.
12.Pengertian indikasi medis Air Susu Ibu adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pemberian Air Susu Ibu.
13.Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal mehputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah.
14.Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam gans lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15.Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
16.Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng. 17 Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemenntah Daerah dan/ atau masyarakat. . . .
18.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan din dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20.Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.
21.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk.

a.meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
b.meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
c.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
d.mengurangi pemakaian air, energi, sampah dan polusi atas pemakaian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lam.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk.

a.menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi,
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam membenkan AS Eksklusif kepada bayinya; dan
c.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang meliputi:
1. a.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program ASI Eksklusit,
2. b.membina, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di fasihtas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat,
3. c.memfasilitasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
4. d.mengembangkan kerja sama dengan pihak lam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mengupayakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
6. f.memfasilitasi pelatihan teknis konseling menyusur, dan
7. g.menyediakan tenaga konselor menyusui di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sedangkan untuk rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin dan bidan praktek swasta diwajibkan menyediakan tenaga konselor.
(2)ketentuan mengenai pedoman pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 5

(1)Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan kesempatan pada ibu untuk melakukan 1MD.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis IMD baik pada ibu maupun pada bayi.
(3)Penentuan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh dokter.
(4)Dokter dalam menentukan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
(5)Ketentuan mengenai tata cara IMD dan indikasi medis IMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BABIV AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.

Pasal 7

(1)Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis pemberian ASI baik pada ibu maupun pada bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Penentuan indikasi medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
(4)Dokter dalam menentukan indikasi medis pemberian - sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar, profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pemberian ASI dan indikasi medis pemberian ASI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RAWAT GABUNG

Pasal 8

(1)Rawat gabung dilakukan dengan menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan.
(2)Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan rawat gabung kecuali ada indikasi medis ASI yang ditctapkan oleh dokter.
(3)Rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

BAB VI

DONOR AIR SUSU IBU

Pasal 9

(1)Apabila ASI Eksklusif tidak dapat dilaksanakan oleh ibu kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
(2)Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI
(3)Ibu atau keluarga bayi penerima donor ASI bersama-sama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.
(4)Ketentuan mengenai pengelolaan donor ASI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

INFORMASI, EDUKASI DAN PENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada calon ibu, ibu dan /atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif sdcsai
(2)Ketentuan mengenai informasi dan edukasi ASI Eksklusif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pedoman program ASI Eksklusif berupa 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui, sebagai berikut:

a.membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dikomumkasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
b.melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
c.menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
d.membantu ibu untuk melakukan IMD;
e.membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu terpisah dari bayinya;
f.memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali indikasi medis; .
g.menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
h.menganjurkan menyusui sesuai pcrmintaan bayi;
i.tidak memberi dot kepada bayi;dan
j.mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…