DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang No. 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Maksud, tujuan, asas dan prinsip 3. Jenis pelayanan publik 4. Pembina dan penyelenggara 5. Hak, kewajiban dan larangan 6. Penyelenggaraan pelayanan publik 7. Evaluasi pelayanan publik 8. Peran serta masyarakat 9. Pengawasan 10. Sanksi administratif 11. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas;
c.bahwa untuk menjamin kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka diperlukan norma hukum yang mengatur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai¬ mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang pelayanan publik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang baik bentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
7.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Kepala SKPD dan Direksi BUMD yang membawahkan Pelaksana pelayanan publik.
9.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada SKPD yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
10.Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga independen, dan Badan Hukum Lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
11.Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD dan BUMD sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi SKPD dan BUMD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13.Korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.
14.Badan Hukum Lain adalah perusahaan atau badan usaha yang dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan publik.
15.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, korban bencana sosial, dan kelompok rentan lainnya guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek Pelayanan Publik.
17.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji penyelenggara dan pelaksana yang terdapat dalam standar pelayanan.
18.Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tertulis, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, media audio, video, bahasa isyarat dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
19.Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 1KM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Penyelenggara dan/atau Pelaksana Pelayanan Publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
20.Pengaduan adalah penyampaian keluhan dari pengguna layanan terhadap ketidaksesuaian, pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan terhadap Standar Pelayanan yang telah ditentukan.
21.Ombudsman adalah lembaga independen yang ada di daerah yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
23.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk:

a.mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
b.mewujudkan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
c.mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/ non diskriminatif;
h.transparansi;
i.akuntabilitas;
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.ketepatan waktu;
1. 1.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kesederhanaan;
b.kejelasan;
c.kepastian waktu;
d.akurasi;
e.keamanan;
f.tanggung jawab;
g.kelengkapan sarana dan prasarana;
h.kemudahan akses;
i.kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
j.kenyamanan.

BAB III

JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

(1)Jenis Pelayanan Publik meliputi:
1. a.pelayanan barang publik;
2. b.pelayanan jasa publik; dan
3. c.pelayanan administratif.
(2)Sektor Pelayanan Publik pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.pengajaran;
3. c.pekerjaan dan usaha;
4. d.tempat tinggal;
5. e.komunikasi dan informasi;
6. f.lingkungan hidup;
7. g.kesehatan;
8. h.jaminan sosial;
9. i.energi;
10. j.perbankan;
11. k.perhubungan;
  1. 1.sumber daya alam;
12. m.pariwisata; dan
13. n.sektor lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf a merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelarasan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BUMD.
(2)Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh SKPD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD;
2. b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
3. c.pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b, meliputi pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
(2)Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan jasa publik oleh Pemerintah Daerah dan Pemcrintah Desa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. b.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah, dan/ atau Desa yang dipisahkan; dan
3. c.penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah, dan/atau Desa yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf c, meliputi pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
(2)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
1. a.tindakan administratif Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan
2. b.tindakan administratif oleh instansi non Pemerintah Daerah dan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan prinsip layanan prima dan menjunjung tinggi kode etik layanan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jcnis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…