Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Jenis retribusi jasa usaha 3. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 4. Golongan retribusi 5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
BAB I
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
(l)Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis pemakaian kekayaan daerah. Pasal 33F
: Cukupjelas Pasal 33B ayat (1) huruf a : Pemakaian tanah adalah penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang oleh setiap orang atau badan. huruf b : Pemakaian Gedung Musyawarah Mufakat (GMM) adalah penggunaan bangunan Gedung Musyawarah Mufakat yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. huruf c : Pemakaian Gedung Islamic Center adalah penggunaan bangunan Gedung Islamic Center yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. huruf d : Pemakaian kendaraan/alat-alat berat adalah penggunaan kendaraan/alat-alat berat yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Pasal 33B ayat (2) : Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, atara lain, pemancangan tiang listrik /telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum.
: Cukupjelas Pasal 33D : Cukupjelas Pasal 33E : Cukupjelas Pasal 33F ayat (1) : Cukupjelas ayat (2) : Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang lelah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tariff Retribusi ayat (3) : Cukupjelas ayat (4) : Cukupjelas Pasal II : Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : )5 TAHUN 2016 TANGGAL: 9 2016 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)