DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2018

Nomor: 01
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Asas, maksud dan tujuan 3. Hak dan kewajiban masyarakat 4. Wewenang dan tanggung jawab 5. Penyelenggaraan keluarga sehat 6. Peran serta masyarakat 7. Pembinaan dan pengawasan 8. Pendanaan 9. Penyidikan 10. Ketentuan sanksi 11. Ketentuan peralihan 12. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup keluarga sehat dan lingkungan sehat di Kabupaten Tulang Bawang maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan keluarga sehat dengan Peraturan Daerah;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keluarga Sehat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4456); £
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223), dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG Dan BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KELUARGA SEHAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suarni, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Sehat adalah suatu kondisi dimana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya.
8.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9.Keluarga Sehat adalah keluarga yang mempunyai pengetahuan, kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
10.Penyelenggaraan Keluarga Sehat adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berperilaku hidup bersih dan sehat. 4
11.Perilaku Hidup Sehat adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia.
12.Perilaku Hidup Bersih adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara kesehatan lingkungan dengan penyediaan jamban keluarga, pengelolaan limbah rumah tangga dan pengelolaan air minum rumah tangga.
13.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
14.Derajat kesehatan adalah sesuatu yang yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan.
15.Derajat kesehatan keluarga dan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
16.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.
17.Pembangunan berwawasan kesehatan adalah pembangunan yang berorientasi mengedapankan upaya promotif dan preventif pada masalah kesehatan, dengan melibatkan partisipasi aktif balk yang berupa kegiatan individu, keluarga, kelompok masyarakat, instansi pemerintah ataupun swasta.
18.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
19.Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
20.Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
21.Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
22.Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
23.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
24.Remaja adalah seseorang yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun dan belum kawin.
25.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabu paten Tulang Bawang

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan keluarga sehat dilaksanakan berasaskan norma agama, perikemanusian, keseimbangan dan manfaat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keluarga Sehat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keluarga Sehat mempunyai tujuan:

a.Meningkatkan perilaku sehat;
b.Meningkatkan lingkungan sehat; dan
c.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Setiap anggota keluarga berhak:

a.Mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau;
b.Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggungjawab;
c.Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi tercapainya derajat kesehatan;
d.Mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan; dan
e.Mendapatkan informasi tentang data Kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang akan diterima dari tenaga kesehatan.

Pasal 5

(1)Setiap anggota keluarga berkewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat yang setinggi- tingginya.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perilaku hidup sehat;
2. b.Perilaku hidup bersih; dan
3. c.Pembangunan yang berwawasan kesehatan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.Menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan keluarga sehat;
2. b.Menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan keluarga sehat;
3. c.Menetapkan pedoman penyelenggaraan keluarga sehat;
(2)Menyediakan fasilitas kesehatan di semua tingkatan;
(3)Menyediakan tenaga kesehatan yang memadai;
(4)Menyediakan aparat PPNS bidang kesehatan
(5)Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan keluarga sehat di daerah;
(6)Memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan keluarga sehat kepada pemerintah kampung;
(7)Pedoman penyelenggaraan keluarga sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kampung meliputi:
1. a.Menfasilitasi penyelenggaraan keluarga sehat di wilayah kampung; dan
2. b.Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggara keluarga sehat di wilayah kampung.
(2)Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggara Keluarga Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Kampung.

BAB V

PENYELENGGARAAN KELUARGA SEHAT

Pasal 8

(1)Setiap ibu hamil wajib memeriksakan kesehatan (antennal care) yang berkualitas pada bidan atau tenaga medis.
(2)Pemeriksaan kesehatan (antennal care) yang berkualitas sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Posyandu atau di sarana kesehatan.
(3)Pemeriksaan kesehatan (antennal care) yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pelayanan 10 T dan pemeriksaan paling sedikit 4 (empat) kali selama kehamilan

Pasal 9

(1)Ibu hamil dan suaminya harus mengikuti pelatihan peningkatan pengetahuan.
(2)Pelatihan peningkatan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan dan nifas, personal (hygiene), manfaat gizi, perawatan payudara dan ANC.
(3)Pelatihan peningkatan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelas ibu hamil.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…