DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2020

Nomor: 01
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum; maksud, tujuan, asas dan prinsip; hak dan kewajiban anak; ruang lingkup penyelenggaraan KLA; kelembagaan KLA; pemenuhan hak-hak anak; kewajiban dan tanggung jawab; peran serta masyarakat; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak;
c.bahwa Konvensi tentang hak-hak anak telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5606);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor4967);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor5063);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor5332);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
15.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor254);
17.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
18.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Bekebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor168);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor169);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomorl70);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang atau dengan sebutan lainnya yang memiliki tugas dalam bidang perlindungan anak.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organiasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7.Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah/kepala kampung dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan.
8.Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
11.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
13.Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
14.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
15.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
16.Hak sipil dan kebebasan adalah hak anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
17.Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah hak asasi khusus anak untuk diasuh oleh orangtuanya atau hak anak untuk mendapatkan keluarga/ pengasuh pengganti.
18.Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah semua anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
19.Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah semua anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
20.Hak perlindungan khusus adalah hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang berkonflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak dari pribumi dan minoritas.
21.Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi.dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
22.Rumah Aman Anak adalah tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan
23.Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
24.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta pendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
25.Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah,penelantaran, dan tindak kekerasan.
26.Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
27.Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
28.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasikemasyarakatan.
30.Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan KLA.
31.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
32.Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
33.Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
34.Rumah Sakit Ramah Anak adalah rumah sakit yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
35.Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
36.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhanhidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. 37.Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjunya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
38.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fïsik dan psikologi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan KLA.

Pasal 3

KLA bertujuan untuk :

a.menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
b.menjamin pemenuhan hak kemerdekaan anak dan eksploitasi untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
c.melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
d.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagianak;
f.membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
g.memastikan dalam pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak; dan
h.menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

a.tata kelola pemerintahan yang baik;
b.non diskriminasi;
c.budaya dan kearifan lokal;
d.kepentingan terbaik bagi anakjdan
e.penghargaan terhadap pandangan anak;
f.inklusif;dan
g.multikultural. BAB HI HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

(1)Hak asasi anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.
(2)Hak asasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
3. c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
4. d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.hak perlindungan khusus.

Pasal 7

(1)Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.hak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkanpendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, danberagama;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secaradamai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupanpribadi;
7. g.hak akses informasi yang layakjdan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(2)Hak atas identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.
(3)Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b untuk mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
(4)Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
(5)Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
(6)Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
(7)Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.
(8)Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.
(9)Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 8

(1)Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Altematif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
1. a.hak mendapatkan bimbingan dari orang tua;
2. b.hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
3. c.hak reunifïkasi;
4. d.hak tidak dipindahkan secara illegal;
5. e.hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
6. f.hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. h.hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala; dan
9. i.hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.
(2)Hak mendapatkan bimbingan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.
(3)Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
(4)Hak reunifïkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan.
(5)Hak tidak dipindahkan secara illegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
(6)Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.
(7)Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan altematif atas tanggungan negara.
(8)Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g dimaksudkan untuk memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
(9)Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
(10)Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 9

(1)Hak Kesehatan Dasardan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.anak berkebutuhan khusus;
2. b.kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.standar hidup.
(2)Hak anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
(3)Hak kesehatan dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
(4)Hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.
(5)Hak standar hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 10

(1)Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.tujuan pendidikan; dan
3. c.kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olahraga.
(2)Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
(3)Tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
(4)Kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olah raga dan aktivitas lainnya.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…