DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2018

Nomor: 02
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 155

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Asas, maksud dan tujuan 3. Hak dan kewajiban masyarakat 4. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 5. Tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai dan perparkiran 6. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum 7. Tertib kebersihan 8. Tertib lingkungan 9. Tertib sungai, saluran air, situ/danau, dan kolam 10. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu 11. Tertib tanah dan bangunan 12. Tertib kesehatan 13. Tertib kawasan tanpa rokok 14. Tertib tempat hiburan dan keramaian 15. Tertib kependudukan 16. Tertib sosial 17. Tertib peran serta masyarakat 18. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan 19. Kerjasama dan koordinasi 20. Sanksi administrasi 21. Penyidikan 22. Ketentuan pidana 23. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667)
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);
15.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
17.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
18.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
21.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
22.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
24.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
28.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
39.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
40.Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
41.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan;
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seragam Satuan Polisi Pamong Praja;
46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan
47.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
6.Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur
7.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8.Izin adalah keputusan Pejabat Pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10.Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana tata ruang yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah
11.Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
12.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
13.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau;
15.Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, gedung perkantoran umum, dan pusat perbelanjaan.
17.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
18.Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
19.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran
20.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
21.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau kompanen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
23.Orang adalah orang perseorang maupun badan sebagai subjek hukum penganggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.
24.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
26.Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
27.Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
28.Orang terlantar adalah orang yang karena suatu sebab mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
29.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
30.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
32.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
33.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
(2)Pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(2)Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

(1)Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketenteraman.
(2)Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 6

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.tertib jalan, angkutan jalan; angkutan sungai dan perparkiran;
b.tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
c.tertib kebersihan;
d.tertib sungai, saluran air, situ/danau dan kolam;
e.tertib lingkungan;
f.tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
g.tertib tanah dan bangunan;
h.tertib pemilik dan penghuni bangunan;
i.tertib kesehatan;
j.tertib kependudukan;
k.tertib sosial;
1. 1.Tertib kawasan tanpa rokok;
m.Tertib tempat hiburan dan keramaian, dan
n.Tertib peran serta masyarakat

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
(3)Setiap orang yang akan menggunakan/ menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan.
(4)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
(5)Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
(6)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
(7)Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan.
(8)Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, dan wajib menyediakan tempat untuk parkir dan kegiatan bongkar muat barang.
(9)Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek.
(10)Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
(11)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, harus berjalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.
(12)Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda tiga dan roda empat yang bermesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak.
(13)Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan moda angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
(14)Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, perahu, dan angkutan penyeberang sungai, kecuali telah mendapat izin.

BAB V

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, ANGKUTAN SUNGAI DAN PERPARKIRAN Untuk menciptakan ketertiban penggunaan jalan, maka:

Pasal 8

Kecuali dengan izin, setiap orang atau badan dilarang untuk;

a.menutup jalan;
b.menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat dikawasan pengembang;
c.membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
d.membuat atau memasang tanggul jalan;
e.membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
f.membuka/ menutup terobosan atau putaran jalan;
g.membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
h.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
i.membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
j.membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu- rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;
k.membuat atau memasang tanggul pengaman dan/atau pita penggaduh jalan (rumble strips);
1. 1.merusak bahu jalan atau trotoar.
m.menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
n.melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas, dan
o.menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan dilingkungan permukiman.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang:

a.mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
b.Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
c.melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan/atau dari luar daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang, dan
d.Melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.

Pasal 11

(1)Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
1. a.membuang sampah;
2. b.membuang sisa makanan;
3. c.meludah;
4. d.merokok;
5. e.mengeluarkan anggota badan;
(2)Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Isi peraturan

Teks155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…