DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018

Nomor: 04
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 200^-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Ketja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Seri E Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
19.Peraturan Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017-2022

BAB I

Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program¬ program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
10.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
11.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dart visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Bupati tahun 2017;
(2)RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
(3)RPJMD berfungsi sebagai:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. b.bahan penyusunan dan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran daerah;
3. c.pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RKPD; dan
4. d.acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(4)RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
(5)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Penjabaran visi, misi dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

BAB IX

PENUTUP okumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN. Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat Tulang Bawang, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dukungan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kepedulian semua pihak Kabupaten Tulang Bawang akan lebih baik dari hari kemarin.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah;
(2)Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.teijadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan Kebijakan Nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 8

Seluruh perencanaan pembangunan Daerah dan perangkat Daerah 5 (lima) tahunan dan tahunan yang disusun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Diundangkan di Menggala pada tanggal 1 Sf P 018 SEKRETARIS DAERAH BUPATI TULANG BAWAN Ditetapkan di pada tanggal|3 p V* fa?2 18 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG NOMOR ƒ^2[ PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 0^ TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017-2022 I. Penjelasan Umum Sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan teknisnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah sesuai periode jabatannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 menggunakan pendekatan perencanaan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2017. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 disusun dengan berdasar pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015- 2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah pusat. II. Penjelasan Pasal demi Pasal

BAB IX

PENUTUP okumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN. Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat Tulang Bawang, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dukungan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kepedulian semua pihak Kabupaten Tulang Bawang akan lebih baik dari hari kemarin.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 200^-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Ketja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Seri E Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
19.Peraturan Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017-2022

BAB I

Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program¬ program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
10.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
11.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dart visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Bupati tahun 2017;
(2)RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
(3)RPJMD berfungsi sebagai:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. b.bahan penyusunan dan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran daerah;
3. c.pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RKPD; dan
4. d.acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(4)RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
(5)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Penjabaran visi, misi dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

BAB IX

PENUTUP okumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN. Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat Tulang Bawang, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dukungan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kepedulian semua pihak Kabupaten Tulang Bawang akan lebih baik dari hari kemarin.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah;
(2)Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.teijadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan Kebijakan Nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 8

Pasal 9

BAB IX

PENUTUP okumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN. Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat Tulang Bawang, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dukungan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kepedulian semua pihak Kabupaten Tulang Bawang akan lebih baik dari hari kemarin.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas