DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang memimpin Kecamatan.
6.Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah kerja kecamatan.
8.Kampung atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
10.Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang tertib Administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11.Kepala Seksi adalah merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
12.Kepala Urusan adalah merupakan unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
13.Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
14.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung adalah satu sistem di kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
15.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

(1)Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.
(2)Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Sekretaris Kampung;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(3)Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Kampung.

Pasal 3

(1)Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampung dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kampung, luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, dan jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Kepala Kampung berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
(2)Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kampung memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. a.Menyelenggarakan pemerintahan kampung, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kampung, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perkampungan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. c.Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. d.Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. e.Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

(1)Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Kampung.
(2)Sekretaris Kampung bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi :
1. a.Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. b.Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
3. c.Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK dan Lembaga Pemerintahan Kampung lainnya.
4. d.Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

(1)Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf seketariat.
(2)Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :
1. a.Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
2. b.Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK dan Lembaga Pemerintahan Kampung lainnya.
3. c.Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

(1)Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
(3)Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
1. a.Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil kampung.
2. b.Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perkampungan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
3. c.Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
(2)Kepala Kewilayahan bertugas membantu Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan memiliki fungsi :
1. a.Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. c.Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. d.Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV

ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 11

(1)Susunan organisasi Pemerintah Kampung berdasarkan dengan tingkat perkembangan kampung yaitu :
1. a.Kampung Swasembada;
2. b.Kampung Swakaiya;dan
3. c.Kampung Swadaya.
(2)Kampung Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi.
(3)Kampung Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi.
(4)Kampung Swadaya memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
(5)Tingkat perkembangan masing-masing kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang memimpin Kecamatan.
6.Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah kerja kecamatan.
8.Kampung atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
10.Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang tertib Administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11.Kepala Seksi adalah merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
12.Kepala Urusan adalah merupakan unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
13.Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
14.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung adalah satu sistem di kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
15.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

(1)Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.
(2)Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Sekretaris Kampung;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(3)Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Kampung.

Pasal 3

(1)Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampung dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kampung, luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, dan jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Kepala Kampung berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
(2)Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kampung memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. a.Menyelenggarakan pemerintahan kampung, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kampung, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perkampungan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. c.Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. d.Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. e.Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

(1)Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Kampung.
(2)Sekretaris Kampung bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi :
1. a.Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. b.Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
3. c.Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK dan Lembaga Pemerintahan Kampung lainnya.
4. d.Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

(1)Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf seketariat.
(2)Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :
1. a.Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
2. b.Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK dan Lembaga Pemerintahan Kampung lainnya.
3. c.Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

(1)Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
(3)Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
1. a.Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil kampung.
2. b.Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perkampungan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
3. c.Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
(2)Kepala Kewilayahan bertugas membantu Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan memiliki fungsi :
1. a.Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. c.Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. d.Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV

ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 11

(1)Susunan organisasi Pemerintah Kampung berdasarkan dengan tingkat perkembangan kampung yaitu :
1. a.Kampung Swasembada;
2. b.Kampung Swakaiya;dan
3. c.Kampung Swadaya.
(2)Kampung Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi.
(3)Kampung Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi.
(4)Kampung Swadaya memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
(5)Tingkat perkembangan masing-masing kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.