DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2016;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19.Peraturan Menteri Desa.Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian,penyaluran,penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
22.Peraturan Menteri Desa.Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1934);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
25.Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 314); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEDOMAN TEKINS PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.
5.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
7.Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.
8.Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran Pemerintahan, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
9.Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10.Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
11.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
13.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.
14.Badan Hippun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
15.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Kepala Pekon untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.
16.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
17.Juru Tulis Pekon adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
18.Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19.Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
20.Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
21.Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
22.Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tabun.
23.Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program , kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan perioritas kebutuhan Masyarakat Pekon.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
27.Rencana Anggaran biaya dan kegiatan yang selanjutnya disingkat RAB Dana Pekon, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon.
28.Sisa lebih perhitungan anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29.Bendahara Pekon adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
30.Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
31.Penerimaan Pekon adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas pekon.
32.Pengeluaran Pekon adalah Uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas pekon.
33.Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dengan belanja pekon.
34.Defisit Anggaran pekon adalah selisih kurang antara pedapatan pekon dengan belanja pekon.
35.Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun Pemekonan.
36.Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersipat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
37.Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersipat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan kepala Pekon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Pekon adalah acuan bagi Pekon dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asai Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon yang dibiayai oleh Dana Pekon.

Pasal 3

(1)Prioritas penggunaan Dana Pekon didasarkan pada prinsip-prinsip:
1. a.Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Pekon tanpa membeda-bedakan;
2. b.Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Pekon yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Pekon; dan
3. c.Tipologi Pekon, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Pekon.
(2)Tipologi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
1. a.Kekerabatan Pekon;
2. b.hamparan;
3. c.pola permukiman;
4. d.mata pencaharian; dan/atau
5. e.tingkat perkembangan kemajuan Pekon. (3 Ketentuan lebih lanjut tentang prinsip tipologi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Lampiran Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Pekon Tahun 2016 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PERBITUNGAN ALOKASI DANA PEKON DAN BAGIAN BASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asai Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon dan penggunaan Dana Pekon, Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Pekon bidang Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

Pasal 5

(1)Penggunaan Dana Pekon untuk prioritas bidang Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Pekon yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Pekon;
(2)Hasil keputusan Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Keija Pemerintah Pekon dan APB Pekon;
(3)Rencana Keija Pemerintah Pekon dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pekon.

Pasal 6

(1)Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Pekon diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Pekon, meliputi:
1. a.pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. b.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. c.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. d.pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
5. e.pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
(2)Pemerintah Pekon bersama-sama dengan Badan Hippun Pemekonan dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asai Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon yang ditetapkan dalam Peraturan Pekon.
(3)Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asai Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pekon dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Pekon serta pemberdayaan masyarakat Pekon, harus mempertimbangkan tipologi Pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Pekon, meliputi:

a.Pekon tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Pekon;
b.Pekon berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Pekon untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Pekon;
c.Pekon maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Pekon, termasuk prakarsa Pekon dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Pekon.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Pekon untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Pekon dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Pekon, antara lain melalui:

a.Peningkatan investasi ekonomi Pekon melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
b.Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya;
c.Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Pekon;
d.Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Pekon, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Pekon (Community Centre)-,
e.Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Pekon;
f.Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/ Pantai Pekon dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
g.Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
h.Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Pekon dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Pekon.

Pasal 9

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Pekon, yaitu:

a.Pekon tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Pekon;
b.Pekon berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
c.Pekon maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Pekon sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Pekon dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Pekon secara berkelanjutan.

Pasal 10

Dalam hal pemetaan tipologi Pekon berdasarkan tingkat kemajuan pekon untuk penyusunan prioritas penggunaan dana Pekon, Pemerintah Pekon dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11

(1)Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Pekon untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Teknis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pemerintah Pekon harus mempedomani Peraturan Bupati dan Lampiran Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Pekon;

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2016;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19.Peraturan Menteri Desa.Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian,penyaluran,penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
22.Peraturan Menteri Desa.Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1934);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
25.Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 314); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEDOMAN TEKINS PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.
5.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
7.Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.
8.Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran Pemerintahan, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
9.Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10.Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
11.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
13.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.
14.Badan Hippun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
15.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Kepala Pekon untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.
16.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
17.Juru Tulis Pekon adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
18.Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19.Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
20.Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
21.Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
22.Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKPekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tabun.
23.Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program , kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan perioritas kebutuhan Masyarakat Pekon.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
27.Rencana Anggaran biaya dan kegiatan yang selanjutnya disingkat RAB Dana Pekon, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon.
28.Sisa lebih perhitungan anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29.Bendahara Pekon adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
30.Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
31.Penerimaan Pekon adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas pekon.
32.Pengeluaran Pekon adalah Uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas pekon.
33.Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dengan belanja pekon.
34.Defisit Anggaran pekon adalah selisih kurang antara pedapatan pekon dengan belanja pekon.
35.Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun Pemekonan.
36.Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersipat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
37.Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersipat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan kepala Pekon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

(1)Prioritas penggunaan Dana Pekon didasarkan pada prinsip-prinsip:
1. a.Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Pekon tanpa membeda-bedakan;
2. b.Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Pekon yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Pekon; dan
3. c.Tipologi Pekon, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Pekon.
(2)Tipologi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
1. a.Kekerabatan Pekon;
2. b.hamparan;
3. c.pola permukiman;
4. d.mata pencaharian; dan/atau
5. e.tingkat perkembangan kemajuan Pekon. (3 Ketentuan lebih lanjut tentang prinsip tipologi Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Lampiran Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Pekon Tahun 2016 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PERBITUNGAN ALOKASI DANA PEKON DAN BAGIAN BASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pasal 5

(1)Penggunaan Dana Pekon untuk prioritas bidang Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Pekon yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Pekon;
(2)Hasil keputusan Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Keija Pemerintah Pekon dan APB Pekon;
(3)Rencana Keija Pemerintah Pekon dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pekon.

Pasal 6

(1)Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Pekon diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Pekon, meliputi:
1. a.pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. b.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. c.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. d.pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
5. e.pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
(2)Pemerintah Pekon bersama-sama dengan Badan Hippun Pemekonan dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asai Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon yang ditetapkan dalam Peraturan Pekon.
(3)Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asai Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pekon dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Pekon serta pemberdayaan masyarakat Pekon, harus mempertimbangkan tipologi Pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Pekon, meliputi:

a.Pekon tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Pekon;
b.Pekon berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Pekon untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Pekon;
c.Pekon maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Pekon, termasuk prakarsa Pekon dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Pekon.

Pasal 8

a.Peningkatan investasi ekonomi Pekon melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
b.Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Pekon lainnya;
c.Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Pekon;
d.Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Pekon, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Pekon (Community Centre)-,
e.Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Pekon;
f.Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/ Pantai Pekon dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
g.Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
h.Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Pekon dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Pekon.

Pasal 9

a.Pekon tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Pekon;
b.Pekon berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
c.Pekon maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Pekon sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Pekon dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Pekon secara berkelanjutan.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Pekon untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Teknis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pemerintah Pekon harus mempedomani Peraturan Bupati dan Lampiran Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Pekon;