DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan DaerahtentangPerubahan AnggaranPendapatan danBelanjaDaerahyangdiajukan merupakan perwujudan dari PerubahanRencanaKeija PemerintahDaerah Tahun2024 yangdijabarkanke dalam PerubahanKebijakan UmumAPBDserta Perubahan PrioritasDanPlafonAnggaran Sementara yang telahdisepakati antaraPemerintah Daerah dengan DPRDpada tanggal2bulan Agustustahun2024;dan c.bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud hurufa dan huruf bdiatas,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024. Mengingat:1. Undang-UndangNomor 2Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TingkatIITulang Bawang dan Kabupaten Daerah TingkatIITanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); 2.Undang-UndangNomor28Tahun1999tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebasdari Korupsi,KolusidanNepotisme(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun1999Nomor75,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3851);

3.Undang-UndangNomor17 Tahun 2003tentang KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2003Nomor47,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4286; 4.Undang-UndangNomor20Tahun2003tentang Sistem PendidikanNasional(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor78,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4301); 5.Undang-UndangNomor1 Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4355); 6.Undang-UndangNomor15 Tahun2004tentangSistem PemeriksaanpengelolaandanTanggungjawab Keuangan Negara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2004Nomor66,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4400); 7.Undang-UndangNomor25 Tahun2004tentangSistem Perencanaan PembangunanNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4421); 8.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir dengan Undang- UndangNomor 06Tahun2023(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2023Nomor41,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6856);
9.Undang-UndangNomor1 Tahun2022tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757); 10.Undang-UndangNomor4 Tahun 2023tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6845); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23.Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Negara 27.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengeloaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 28.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909) ; 29.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 38.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 39.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekeijaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006); 40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 41.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 42.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21l / PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1354); 43.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kineija Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) ;
44.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229); 45.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); 46 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2022; 47.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang ( Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2) ; 48.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 8); 49.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 Nomor 06) ; 50.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 03) ; dan 51.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG dan BUPATI TULANG BAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Kepala Daerah bagi Daerah kabupaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan , dan menyejahterakan masyarakat.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wsyib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10.Penerimaan Daerah adalah uangyang masuk ke kas Daerah.
11.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18.Belanja Daerah adalah semua keweyiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, peijanjian, atau berdasarkan sebab lainnyayang sah.
22.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu ) tahun anggaran.
24.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat peijanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
25.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
26.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula beijumlah Rp.1.343.691.029.230,00 (Satu triliun tiga ratus empatpuluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.53.160.771.965,00 ( Lima puluh tiga milyar seratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.1.396.851.801.195,00 (Satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut : 1.PendapatanDaerah a.Semula b.Bertambah/(Berkurang) JumlahPendapatanDaerah setelahPerubahan Rp.1.322.042.614.563,00 Rp.54.450.011.992.00 Rp.1.376.492.626.555,00 2.Belanja Daerah a.Semula b.Bertambah/(Berkurang) Rp.1.340.191.029.230,00 Rp.55.160.771.965.00 JumlahBelanjaDaerah setelahPerubahan Jumlah Surplus/(Defisit)Setelah PerubahanRp.(18.859.174.640,00) 3.Pembiayaan a.Penerimaan Pembiayaan 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Rp.1.395.351.801.195.00 Rp.21.648.414.667,00 Rp.(1.289.240,027.001 JumlahPenerimaan Pembiayaan setelah PerubahanRp.20.359.174.640,00 b.PengeluaranPembiayaan 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan JumlahPembiayaannettosetelah PerubahanRp.18.859.174.640,00 Sisalebihpembiayaananggaran setelahperubahan Rp.3.500.000.000,00 Rp.(2.000.000.000.001 Rp.1.500.000.000.00 Rp0,00 Pasal 3 AnggaranPendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumberdari: a.PendapatanAsliDaerah 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Jumlah PendapatanAsliDaerah setelah Perubahan b.Pendapatan Transfer 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Jumlah PendapatanTransfer setelah Perubahan Rp.167.676.006.027,00 Rp.19.243.961.403.00 Rp.186.919.967.430,00 Rp.1.154.366.608.536,00 Rp.35.206.050.589.00 Rp.1.189.572.659.125,00 Pasal 4

(1)Pendapatanaslidaerah sebagaimanadimaksuddalam Pasal3huruf a, bersumberdari : a.Pajak Daerah 1}Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahPajak Daerah setelah Perubahan b.Retrebusi Daerah 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Rp.54.896.702.496,00 0.00Rp. Rp.54.896.702.496,00 Rp.84.244.280.420,00 Rp.19.181.330.138.00 JumlahRetrebusiDaerah setelahPerubahan c.Hasil Pengelolaan KekayaanDaerahyang dipisahkan 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahHasilPengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan d.Lain-lainPendapatanAsliDaerahyangSah 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang)Rp. JumlahLain-lainPendapatanAsli DaerahyangSah setelahPerubahan Rp.24.882.242.640,00 Rp.103.425.610.558,00 Rp.3.652.780.471,00 Rp.62.631.265.00 Rp.3.715.411.736,00 Rp.24.882.242.640,00 0.00
(2)Pendapatan transfersebagaimana dimaksuddalam Pasal3hurufb, bersumber dari : a.Pendapatantransferpemerintah pusat 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusatsetelah Perubahan b.Pendapatan transfer antar daerah 1)Semula 2)Bertambah /(Berkurang) Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah Perubahan Rp.1.035.225.954.000,00 Rp.4.684.354.010.00 Rp.1.039.910.308.010,00 Rp.119.140.654.536,00 Rp.30.521.696.579,00 Rp.149.662.351.115,00 Pasal 5 Anggaran belanjadaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal2bersumber dari: a.Belanjaoperasional; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahBelanjaOperasional setelah Perubahan b.Belanjamodal; IjSemula 2)Bertambah/(Berkurang) Rp.990.477.984.783,00 Rp. 50.028.343.152.00 Rp.1.040.506.327.935,00 Rp.137.474.706.212,00 Rp.6.527.352.403.00 JumlahBelanjaModal setelahPerubahan
1. c.Belanja tidakterduga; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Rp.144.002.058.615,00 Rp.6.200.000.000,00 Rp.(2.080.038.600,001 JumlahBelanjatidak terduga setelah Perubahan d.Belanja transfer IjSemula 2)Bertambah/(Berkurang) Rp.4.119.961.400,00 Rp.206.038.338.235,00 Rp,685.115.010.00 JumlahBelanjatransfer setelah PerubahanRp.206.723.453.245,00 Pasal 6
(1)Anggaran belanja operasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal5huruf a,terdiriatas: a.Belanjapegawai; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang)Rp.6.722.352.785,00 Rp.558.264.084.421,00 Jumlah BelanjaPegawai setelah Perubahan b.Belanja barang dan jasa; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang)Rp.44.631.709.234,00 Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan c.Belanja bunga; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp.564.986.437.206,00 Rp.352.004.627.676,00 Rp.396.636.336.910,00 Rp0,00 Rp 0,00 Rp.0,00 d.Belanjasubsidi; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang)Rp. Rp.1.000.000.000,00 0.00 JumlahBelanjaSubsidi setelahPerubahanRp.1.000.000.000,00 e.Belanjahibah; 1)SemulaRp.75.918.972.686,00 2)Bertambah/(Berkurang)Rp.(681.118.867.001 JumlahBelanja Hibah setelahPerubahanRp.75.237.853.819,00
1. f.Belanjabantuansosial. 1)SemulaRp.3.290.300.000,00 2)Bertambah/(Berkurang)Rp.(644.600.000.001 JumlahBelanja Bantuan Sosial setelah PerubahanRp.2.645.700.000,00
(2)Anggaranbelanjamodal sebagaimana dimaksud dalamPasal5huruf b, terdiriatas : a.Belanja modaltanah; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang)Rp0,00 Rp0,00 Jumlah Belanja modaltanah setelah PerubahanRp.0,00 b.Belanja modalperalatan danmesin; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang)Rp.4.638.907.123.00 Jumlah Belanjamodalperalatan danmesin setelah Perubahan Rp.15.252.615.661,00 Rp.19.891.522.784,00 c.Belanja modal Gedungdan Bangunan; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang)Rp.(4.097.842.800,001 JumlahBelanja modal bangunan dangedung setelah Perubahan Rp.43.044.366.830,00 Rp.38.946.524.030,00 d.Belanja modal jalan,jaringan danirigasi; 1)SemulaRp.74.126.816.341,00 2)Bertambah/(Berkurang)Rp. 5.592.153.050.00 Jumlah Belanja modaljalan,jaringan dan irigasi setelah Perubahan e.Belanja modal aset tetap lainnya; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang)Rp. Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp.79.718.969.391,00 Rp.5.040.907.380,00 394.135.030.00 Rp.5.435.042.410,00 f.Belanjamodalaset lainnya. 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahBelanjamodalaset lainnya setelahPerubahan Rp.10.000.000,00 Rp.0.00 Rp.10.000.000,00
(3)Anggaran belanjatidakterduga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 hurufc,terdiriatasbelanja tidakterduga,yaitu: 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahBelanja tidakterduga setelahPerubahan Rp.6.200.000.000,00 Rp.(2.080.038.600.001 Rp.4.119.961.400,00
(4)Anggaranbelanja transfer sebagaimana dimaksuddalamPasal5huruf d, terdiriatas: a.Belanjabagihasil; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahBelanja bagihasil setelah Perubahan Rp.5.767.356.250,00 Rp.2.958.344.718.00 Rp.8.725.700.968,00 b.Belanjabantuan keuangan. 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahBelanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp.200.270.981.985,00 Rp. (2.273.229.708.001 Rp.197.997.752.277,00 Pasal 7 Anggaranpembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,terdiri atas: a.Penerimaan Pembiayaan 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahPenerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.21.648.414.667,00 Rp.(1.289.240.027.001 Rp.20.359.174.640,00 b.Pengeluaran Pembiayaan 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Rp.3.500.000.000,00 Rp.(2.000.000.000.001 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah PerubahanRp.1.500.000.000,00 Pasal 8
(1)Penerimaan pembiayaansebagaimanadimaksuddalamPasal7hurufa, terdiriatas: a.Sisalebihperhitungan anggaran tahunanggaransebelumnya; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahSisalebihperhitungananggaran tahunanggaransebelumnya setelahPerubahan b.Pencairandanacadangan; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahPencairandanacadangan setelah Perubahan Rp.21.648.414.667,00 Rp.fl.289.240.027.001 Rp.20.359.174.640,00 Rp.0,00 Rp.0.00 Rp.0,00 c.Hasilpenjualan kekayaan daerahyangdipisahkan; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00 Rp.0.00 JumlahHasilpenjualan kekayaan daerahyangdipisahkan setelah PerubahanRp.0,00 d.Penerimaanpinjaman daerah; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahPenerimaan pinjaman daerah setelahPerubahan Rp.0,00 Rp.0.00 Rp.0,00 e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahPenerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan
(2)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas : a.Pembentukan dana cadangan; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.0,00 Rp.0.00 Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0.00 Rp.0,00 •b.Penyertaanmodaldaerah; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahPenyertaan modaldaerah setelahPerubahan Rp.3.500.000.000,00 Rp.<2.000,000.000,001 Rp.1.500.000.000,00 c.Pembayaraancicilan pokokutangyangjatuhtempo; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahPembayaraancicilanpokok utangyangjatuhtempo setelah Perubahan Rp.0,00 Rp.0,00Rp .0,00 d.Pemberian pinjamandaerah; 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahPemberianpinjamandaerah setelahPerubahan Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 e.Pengeluaran pembiayaan lainnyasesuai denganketentuanperaturan perundang-undangan. 1)Semula 2)Bertambah/(Berkurang) JumlahPengeluaran pembiayaan lainnya sesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan setelahPerubahan Rp.0,00 Rp.0,00 Rp.0,00 Pasal 9
(1)Dalamkeadaandarurattermasuk keperluan mendesak, denganPeraturan Bupati,Pemerintah Daerahdapatmelakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannyadan/atau pengeluaranmelebihipagu yang ditetapkandalamperaturandaerahini,yang selanjutnyadimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerahTahun Anggaran 2024.
(2)Keadaandarurat sebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi: a.Bencana alam,bencananon-alam,bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
1. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan/atau c.Kerusakan sarana/ prasarana yangdapatmengganggukegiatan pelayananpublik.
(3)Keperluan mendesaksebagaimanadimaksud pada ayat(1)meliputi: a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakatyang anggarannya belum tersedia dalamtahun anggaran beijalan; b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

UraianlebihlanjutanggaranpendapatandanBelanja Daerahsebagaimana dimaksud dalampasal2,tercantumdalamLampiranyangmerupakanbagian tidakterpisahkandariPeraturanDaerahKabupatenTulangBawang ini terdiri dari: LampiranIRingkasanPerubahanAPBDyang DiklasifikasiMenurutKelompokdanJenis Pendapatan,Belanja,danPembiayaan; RingkasanPerubahanAPBDyang DiklasifikasiMenurut UrusanPemerintahan Daerahdan Organisasi; RincianPerubahanAPBDmenurutUrusan PemerintahanDaerah,Organisasi,Program, Kegiatan,Subkegiatan,Akun,Kelompok, JenisPendapatan,Belanja,danPembiayaan; RekapitulasiPerubahanBelanjadan KesesuaianMenurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi,Program,Kegiatan,dan SubkegiatanBesertaIndikatordanTarget Kineijanya; RekapitulasiPerubahanBelanja Daerah UntukKeselarasandanKeterpaduan Urusan PemerintahDaerahdanFungsiDalam Kerangka Pengelolaan KeuanganNegara; RekapitulasiPerubahanBelanjaUntuk PemenuhanSPM; Sinkronisasi ProgrampadaRPDdengan Rancangan PerubahanAPBD; Sinkronisasi Program,Kegiatan Dan SubkegiatanPada PerubahanRKPDDan PerubahanPPASdengan Rancangan PerubahanAPBD; Sikronisasi Program PrioritasdanKegiatan Prioritas NasionaldenganProgramPrioritas Daerah; Daftar jumlah Pegawai Per GolongandanPer Jabatan; Daftar Piutang Daerah DaftarPenyertaanModalDaerahdan InvestasiDaerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; Daftar Subkegiatan Tahun Jamak(Multi Years); Daftar Dana Cadangan;dan Daftar Pinjaman Daerah. 1. 2.LampiranII 3.LampiranIII 4.LampiranIV 5.LampiranV 6.LampiranVI 7.LampiranVII 8.LampiranVIII

9.LampiranIX
10.LampiranX
11.LampiranXI 12.LampiranXII 13.LampiranXIII
14.LampiranXIV 15.LampiranXV 16.LampiranXVI Pasal 11 Bupati TulangBawangmenetapkanPeraturantentangPenjabaran Perubahan AnggaranPendapatan danBelanjaDaerahsebagai landasanoperasional pelaksanaan PerubahanAPBD.

Pasal 12

Peraturandaerahinimulaiberlaku padatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturan Daerahinidenganpenempatannyadalam Lembaran DaerahKabupaten Tulang Bawang. Ditetapkan diMenggala padatanggal, 10 CBptyMb&f 2024 Pj.BUPATITULANG BAWANG, ttd FERLI YULEDI Diundangkan diMenggala padatanggal2024 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTULANG BAWANG, ttd HARYANTO LEMBARAN DAERAHKABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN2024 NOMOR.£.2. NOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATENTULANG BAWANG PROVINSILAMPUNGNOMOR:05/1554/TB/2024 SALINAN SESUAI DENGANASLINYA KEPALABAGIANHUKUM, ANUARJ ^ lVMH.M .Si e ^ TBINAJjRI/ IV.B 197801998031003

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…