DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Tengah dan Kelurahan Menggala Kota dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dipandang peiiu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang;
b.bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang.

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); , 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Tengah dan Kelurahan Menggala Kota dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN Dl KABUPATEN TULANG BAWANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
2.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5.Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
6.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
8.Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
9.Kepala Lingkungan adalah Aparat Pemerintahan Kelurahan yang memimpin suatu wilayah tertentu dalam lingkup Kelurahan;
10.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang. BABU PEMILIHAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 2

1.Camat menetapkan Panitia Pengawas dengan Surat Keputusan Camat;
2.Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :

a.Sekretaris Camat sebagai Ketua;
b.Kasi Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
c.Para Lurah Se-Kecamatan sebagai Anggota;
d.Para Kasubbag di Kecamatan sebagai Anggota;
1. 3.Panitia Pengawas mempunyai tugas :
a.Memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepada Panitia Pemilihan;
b.Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan;
c.Menghadiri pelaksanaan pemilihan;
d.Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan;
e.Memediasi penyelesaian permasalahan Pemilihan.

Pasal 3

(1)Lurah mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan dengan Surat Keputusan Lurah;
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari : Unsur Perangkat Kelurahan dan RT dalam lingkungan setempat.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
1. a.Mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon;
2. b.Menerima pendaftaran dan memeriksa administrasi persyaratan bakal calon;
3. c.Menjaring dan menyaring bakal calon;
4. d.Menentukan tanda gambar dengan menampilkan foto diri calon dan nomor urut calon;
5. e.Mengumumkan daftar nama calon;
6. f.Menetapkan jadwal;
7. g.Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
8. h.Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan;
9. i.Melaksanakan pemungutan suara dan menghitung hasil pemungutan suara;
10. j.Membuat berita acara pelaksanaan pemilihan;
11. k.Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Lurah.
(4)Panitia pemilihan menetapkan calon dan menyampaikan nama-nama calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Lurah dan Camat.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 4

(1)Kepala Lingkungan dipilih langsung oleh Penduduk Lingkungan setempat;
(2)Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujurdan adil;

Pasal 5

Yang berhak memilih Kepala Lingkungan adalah penduduk lingkungan Warga Negara Republik Indonesia yang:

a.Terdaftar sebagai penduduk lingkungan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
b.Sudah mencapai usia 17 (Tujuh belas) tahun atau pemah menikah;
c.Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.Terdaftar dalam daftar pemilih.

BAB IV

PERSYARATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 6

a.Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan
c.Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
d.Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikarenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
e.Sehat jasmani dan rohani;
f.Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap dikelurahan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
g.Sekurang-kurangnya telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
h.Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan itu;
i.Izin tertulis dari atasan pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Lingkungan. BABV TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 7

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan :

(1)Penjaringan;
(2)Penyaringan;
(3)Penetapan calon;
(4)Penetapan tanda gambar;
(5)Pemilihan atau pemungutan suara;
(6)Penetapan calon terpilih.

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan melakukan kegiatan penjaringan bakal calon dengan mengumumkan secara tertulis penerimaan pendaftaran calon;
(2)Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) minggu;
(3)Jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
(4)Apabila setelah dibuka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon paling lama 1 (satu) kali 1 (satu) minggu.
(5)Apabila jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang maka dilakukan tes tertulis terhadap bakal calon yang ada;
(6)Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan setelah dilakukan pemeriksaan berkas bakal calon; at
(7)Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 7 beserta kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Lurah.

Pasal 9

(1)Penetapan calon dilakukan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Lingkungan untuk disampaikan oleh Lurah kepada Camat untuk disahkan;
(2)Calon yang telah disahkan oleh Camat tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali yang bersangkutan meninggal dunia;
(3)Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Setelah menerima keputusan pengesahan Kepala Lingkungan dari Camat maka Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan menetapkan tanda gambar dan nomor urut para calon setelah berkonsultasi dengan Lurahnya.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Tengah dan Kelurahan Menggala Kota dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dipandang peiiu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang;
b.bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang.

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); , 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Tengah dan Kelurahan Menggala Kota dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN Dl KABUPATEN TULANG BAWANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
2.Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5.Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
6.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
8.Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
9.Kepala Lingkungan adalah Aparat Pemerintahan Kelurahan yang memimpin suatu wilayah tertentu dalam lingkup Kelurahan;
10.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang. BABU PEMILIHAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 2

1.Camat menetapkan Panitia Pengawas dengan Surat Keputusan Camat;
2.Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :

a.Sekretaris Camat sebagai Ketua;
b.Kasi Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
c.Para Lurah Se-Kecamatan sebagai Anggota;
d.Para Kasubbag di Kecamatan sebagai Anggota;
1. 3.Panitia Pengawas mempunyai tugas :
a.Memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepada Panitia Pemilihan;
b.Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan;
c.Menghadiri pelaksanaan pemilihan;
d.Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan;
e.Memediasi penyelesaian permasalahan Pemilihan.

Pasal 3

(1)Lurah mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan dengan Surat Keputusan Lurah;
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari : Unsur Perangkat Kelurahan dan RT dalam lingkungan setempat.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
1. a.Mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon;
2. b.Menerima pendaftaran dan memeriksa administrasi persyaratan bakal calon;
3. c.Menjaring dan menyaring bakal calon;
4. d.Menentukan tanda gambar dengan menampilkan foto diri calon dan nomor urut calon;
5. e.Mengumumkan daftar nama calon;
6. f.Menetapkan jadwal;
7. g.Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
8. h.Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan;
9. i.Melaksanakan pemungutan suara dan menghitung hasil pemungutan suara;
10. j.Membuat berita acara pelaksanaan pemilihan;
11. k.Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Lurah.
(4)Panitia pemilihan menetapkan calon dan menyampaikan nama-nama calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Lurah dan Camat.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 4

(1)Kepala Lingkungan dipilih langsung oleh Penduduk Lingkungan setempat;
(2)Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujurdan adil;

Pasal 5

Yang berhak memilih Kepala Lingkungan adalah penduduk lingkungan Warga Negara Republik Indonesia yang:

a.Terdaftar sebagai penduduk lingkungan yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
b.Sudah mencapai usia 17 (Tujuh belas) tahun atau pemah menikah;
c.Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.Terdaftar dalam daftar pemilih.

BAB IV

PERSYARATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 6

a.Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan
c.Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
d.Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikarenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
e.Sehat jasmani dan rohani;
f.Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap dikelurahan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
g.Sekurang-kurangnya telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
h.Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan itu;
i.Izin tertulis dari atasan pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Lingkungan. BABV TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 7

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan :

(1)Penjaringan;
(2)Penyaringan;
(3)Penetapan calon;
(4)Penetapan tanda gambar;
(5)Pemilihan atau pemungutan suara;
(6)Penetapan calon terpilih.

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan melakukan kegiatan penjaringan bakal calon dengan mengumumkan secara tertulis penerimaan pendaftaran calon;
(2)Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) minggu;
(3)Jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
(4)Apabila setelah dibuka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon paling lama 1 (satu) kali 1 (satu) minggu.
(5)Apabila jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang maka dilakukan tes tertulis terhadap bakal calon yang ada;
(6)Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan setelah dilakukan pemeriksaan berkas bakal calon; at
(7)Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 7 beserta kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Lurah.

Pasal 9

(1)Penetapan calon dilakukan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Lingkungan untuk disampaikan oleh Lurah kepada Camat untuk disahkan;
(2)Calon yang telah disahkan oleh Camat tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali yang bersangkutan meninggal dunia;
(3)Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.