DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM, RUMAH MAKAN, RESTORAN, JASABOGA DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan pertumbuhan kuantitas pelaku usaha makanan dan minuman, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Rumah Makan, Restoran,Jasa Boga dan Industri Rumah Tangga Pangan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan GiziPangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 5
14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
16.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2015 tantang Penggunaan Sumber Daya Air;
18.Peraturan Menteri; Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/ VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 / MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga; 6
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi DAM;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 01/PRT/14/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber daya Air;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo, (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 24); 7
28.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM, RUMAH MAKAN, RESTORAN, JASA BOGA DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan iniyang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati;
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Wajo; 8
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo;
7.Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen;
8.Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
9.Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum;
10.Mobil tangki air adalah mobil tangki untuk mengangkut air minum dari penyelenggara air minum dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan ke terminal air dan/atau Depot Air Minum yang memenuhi syarat tara pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11.Sanitasi adalahsuatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia;
12.Sanitarian adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. 9
13.Higiene adalah bagaimana cara orang memelihara dan juga melindungi diri agar tetap sehat;
14.Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatandan penjamah terhadap Air Minum dan makanan baik yang berasal dari bahan makanan agar aman dikonsumsi;
15.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yangmenerangkanbahwaDepot Air Minum, Rumah Makan, Restoran, Jasaboga dan Industri Rumah Tangga Pangan telahmemenuhistandar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi;
16.Higiene Perorangan adalah upaya personal atau perorangan untuk menjaga kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan dan kerapian diri.
17.Penjamah makanan dan minuman adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan minuman serta peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian;
18.Tandon adalahtangki penampungan dan/atau pengangkut air.
19.Asosiasi Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat ASDAM adalah Organisasi yang dibentuk oleh pengusaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen di Kabupaten Wajo. 10
20.Tim Pemeriksa dan/atau Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha, pembinaan dan pengawasan pada Depot Air Minum, Rumah Makan, Restoran, Jasaboga dan Industri Rumah Tangga Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
21.Tim Pengendali adalah tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari SKPD terkait
22.Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisiksarana dan kualitasAirMinum.
23.Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
24.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapidengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya;
25.Peralatan adalah segala macam alat yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan;
26.Persyaratan Higiene Sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran, personel, dan perlengkapannya yang memenuhi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisik; 11
27.Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (locker), peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus, dan hewan lainnya serta peralatan kebersihan;
28.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
29.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan;
30.Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis;
31.Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel; 12
32.Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan;
33.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;
34.Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi;
35.Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak;
36.Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan;
37.Kemasan Pangan Sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, yang tidak bersentuhan langsung dengan pangan;
38.Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut PKP adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten; 13
39.Pengawas Pangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebutDistrict Food Inspector/DFI adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten;
40.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP;
41.Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT;
42.Jasaboga adalah usaha makanan dan minuman yang dikelola secaraprofesional yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha;
43.Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak yang digunakan dalam pengolahan makanan, termasuk bahan tambahan makanan;
44.Bahan Tambahan Pangan adalahBahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan, yang dikategorikan menjadi antioksidan, antikempal, pengatur keasaman, pemanis buatan, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pemantap, dan 14 pengental, pengawet, pengeras, pewarna, penyedap rasa dan aroma, penguat rasa, sekuestran;
45.Kemananan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tercemar secara biologis, kimiawi dan oleh benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
46.Makanan dan minuman jadi adalah makanan dan minuman yang telah diolah dan siap dihidangkan/disajikan oleh jasa boga, restoran dan usaha makan minum lainnya.
47.Pengelolaan Makanan dan minuman adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan dan penyajian;
48.Aman untuk dikonsumsi adalah pangan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia misalnya bahan yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan;
49.Layak untuk dikonsumsi adalah pangan yang diproduksi dalam kondisi normal dan tidak mengalami kerusakan, berbau busuk, menjijikkan, kotor, tercemar atau terurai, sehingga dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya;
50.Cara Produksi Pangan Yang Baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi;
51.Desinfeksi/penyucihamaan adalah tindakan/usaha yang dilakukan dengan cara fisik atau kimia untuk mengurangi jumlah jasad renik yang terdapat dalam makanan atau minuman atau benda (peralatan, meja, lantai dan lain-lain) yang digunakan dalam produksi sampai batas yang tidak membahayakan, tanpa mempengaruhi mutu produk dan 15 keamanan konsumen;
52.Peralatan produksi adalah semua peralatan yang digunakan untuk memproduksi pangan, mulai dari tahap penerimaan bahan baku hingga pengemasan dan penyimpanan;
53.Komposisi adalah bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
54.Ketidaksesuaian adalah : penyimpangan terhadap seperangkat persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);
55.Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan terhadap persyaratan “dapat” di dalam CPPB-IRT yang mempunyai potensi mempengaruhimutu (wholesomeness) produk pangan IRTP;
56.Ketidaksesuaian Major adalah penyimpangan terhadap persyaratan "sebaiknya" di dalam CPPB-IRT yang mempunyai potensimempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan produk panganIRTP;
57.Ketidaksesuaian Serius adalah penyimpangan terhadap persyaratan "seharusnya" di dalam CPPB-IRT yang mempunyai potensimempengaruhi keamanan produk pangan IRTP;
58.Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan terhadap persyaratan "harus" di dalam CPPB-IRT yang akan mempengaruhi keamanan produk pangan IRTP secara langsung dan/atau merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. 16

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Depot Air Minum;
b.Rumah Makan dan Restoran;
c.Jasa Boga;
d.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
e.Pembinaan dan Pengawasan;
f.Peran Serta Masyarakat;
g.Masa Berlaku; dan
h.Sanksi.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DANTUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga Dan Industri Rumah Tangga Pangan berasaskan :

a.Perikemanusiaan;
b.Perikeadilan;
c.Manfaat;
d.Perlindungan. 17

Pasal 4

Maksud dari peraturan ini adalah melindungi masyarakat yang mengkonsumsi air minum dari Depot Air Minum, penyajian, penjualan makanan dan minuman dari bahaya tercemarnya oleh bakteri coliform dan Escherichia Coliserta bahaya kimia lainnya yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit serta untuk memberikan jaminan kepada masyarakat akan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

Pasal 5

Tujuan dari peraturan ini adalah mengatur terhadap pemilik usaha, untuk mengutamakan Higiene dan sanitasi produksi melalui :

a.pemeliharaan peralatan yang digunakan;
b.pengecekan kualitas air, makanan dan minuman yang diproduksi agar aman bagi kesehatan;
c.tenaga penjamah air minum dan makanan yang dipekerjakan berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular;
d.memenuhi fasilitas sanitasi pada sarana bangunan untuk kegiatan usaha, peralatan yang digunakan dan personalHigiene tenaga kerja.
e.pemberian prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi IRTP dalam menerapkan CPPB-IRT agar menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai tuntutan konsumen;
f.pemberian panduan bagi penyelenggaranSPP-IRT guna memperlancar operasional pelaksanaan kegiatannya. 18

BAB IV

DEPOT AIR MINUM

Pasal 6

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 7

(1)Air minum yang aman bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 apabila memenuhi persyaratan fisika, mikro biologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat sebagai parameter wajib dan parameter tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan pengujian parameter wajib kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium pemeriksaan kualitas air, untuk parameter fisika dan kimiawi dilakukan paling singkat1 (satu) kali dalam setahun dan untuk mikro biologis setiap bulan.
(3)Parameter persyaratan kualitas air minum wajib diikuti dan ditaati oleh penyelenggara air minum dibuktikan dengan hasil pemeriksaan. 19

Pasal 8

(1)Air untuk produksi air minum isi ulang adalah air yang berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah, mata air pegunungan atau sumber air bersih yang terlindungi, jauh dari sumber atau bahan pencemar.
(2)Air dari mata air pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.air jernih dari mata air pegunungan yang terbebas dari pencemaran;
2. b.disekitar mata air tidak terdapat kegiatan industri atau area pertambangan.
(3)Dalam hal perolehan air melalui sarana pengangkutan wajib menggunakan transportasi mobil tangkikhusus pengangkut air bersih.

Pasal 9

(1)Setiap penjamah yang melakukan pekerjaan pengisian air minum isi ulang wajib menjaga Higiene perorangan.
(2)Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelatihan dan ujian Sertifikat Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Higiene penjamah Depot Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati. 20

Pasal 10

(1)Dalam rangka menjamin kualitas produksi dan persaingan usaha yang sehat Dinas Kesehatan memfasilitasi terbentuknya ASDAM.
(2)Pembentukan ASDAM dilakukan secara musyawarah mufakat dengan memilih ketua dan membentuk perangkat lainnya sesuai kebutuhan.
(3)ASDAM berkewajiban secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun melakukan pertemuan untuk laik sehat air minum isi ulang dan mengetengahkan berbagai solusi dan keamanan konsumsi air minum bagi masyarakat.
(4)ASDAM berhak mengarahkan, membina dan memberikan teguran kepada pengusaha DAM.
(5)ASDAM tidak dapat terlibat dalam persoalan pemberian izin dan pencabutan izin yang dilakukan oleh Bupati.
(1)Setiap DAM wajib memiliki Sertifikat Higiene dan sanitasi DAM dari Dinas Kesehatan. 21
(2)Syarat mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Higiene dan sanitasi DAM, meliputi :
1. a.fotocopy identitas kependudukan penanggungjawab usaha yang masih berlaku;
2. b.fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. c.melampirkan keterangan tentang : 1) asal bahan baku air bersih yang akan diproduksi; 2) peralatan dan surat dukungan dari penyedia peralatan; 3) bangunan; dan 4) identitas penjamah/pekerja yang melaksanakan usaha.
(3)Setiap permohonan dilakukan verifikasi dan uji fisik sarana fisik dan uji laboratorium kelayakan air minum hasil produksi.
(4)Penilaian dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
(5)Pemohon yang dinyatakan memenuhi ketentuan persyaratan diberikan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAM.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…