DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Wajo;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Sumber Daya Alam, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo;
6.SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
8.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat;
9.Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian; 4
10.Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian;
11.Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik;
12.Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
13.Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;
14.Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;
15.Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
16.Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah;
17.Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah;
18.Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
19.Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik;
20.Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional; 5
21.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
22.Izin Operasi adalah Izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
23.Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
24.Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
25.Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah Izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik;
26.Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
27.Jasa Penunjang Tenaga listrik adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kompetensi untuk melakukan konsultasi, konstruksi, serta operasional dibidang ketenagalistrikan;
28.Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
29.Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.
30.Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
31.Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
32.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir. 6
33.Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
34.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
35.Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

BAB II

WEWENANG

Pasal 2

(1)Bupati memiliki kewenangan dan tanggung jawab dibidang usaha ketenagalistrikan daerah dan menunjuk Dinas PSDA, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai SKPD teknis dibidang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan;
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Menyusun dan menetapkan rencana umum ketenagalistrikan daerah;
2. b.Menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. c.Menerbitkan Izin Operasi;
4. d.Menerbitkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
5. e.Menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
6. f.Menetapkan Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik;
7. g.Menetapkan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi; 7
8. h.Menetapkan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik atau izin operasi;
9. i.Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha dibidang ketenagalistrikan yang memegang izin;
10. j.Mengangkat Inspektur ketenagalistrikan daerah;
11. k.Menetapkan sanksi administrative kepada badan usaha yang memegang izin yang melanggar ketentuan.

BAB III

JENIS IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 3

(1)Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di dalam wilayah Kabupaten yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional akan dikeluarkan oleh Bupati secara transparan dan akuntabel;
(2)Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas :
1. a.Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. b.Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
3. c.Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
4. d.Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
5. e.Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik;
6. f.Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
7. g.Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik. 8
(3)Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:
1. a.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
2. b.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
(4)Menurut sifat penggunaannya Usaha Ketenagalistrikan dibedakan atas :
1. a.penggunaan utama;
2. b.penggunaan cadangan;
3. c.penggunaan darurat;
4. d.penggunaan sementara.
(5)Menurut Kapasitas pembangkit Usaha Ketenagalistrikan digolongkan atas:
1. a.daya kapasitas terpasang kurang dari 20 kVA tidak wajib daftar;
2. b.daya total kapasitas pembangkit terpasang 20 kVA sampai dengan 50 kVA wajib daftar;
3. c.daya total kapasitas pembangkit diatas 50 kVA atau lebih wajib memiliki Izin.
(6)Izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam wilayah Kabupaten yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional.
(7)Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan Izin lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Operasi. 9
(2)Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah Kabupaten.
(3)Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam wilayah Kabupaten Wajo.

Pasal 5

(1)Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi jenis izin usaha :
1. a.konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
2. b.pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
3. c.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
4. d.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
5. e.penelitian dan pengembangan;
6. f.pendidikan dan pelatihan; dan
7. g.usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
(2)Industri Penunjang Tenaga Listrik meliputi jenis usaha :
1. a.industri peralatan tenaga listrik; dan
2. b.industri pemanfaatan tenaga listrik.
(3)Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki badan usaha.
(4)Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan Izin lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 10

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud meliputi :

a.keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
b.pengembangan usaha;
c.optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbaru;
d.aspek pelestarian lingkungan;
e.pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
f.pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknik;
g.keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
h.tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan teguran tertulis dalam hal menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin Usaha Ketenagalistrikan berdasarkan:
1. a.pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang ditentukan;
2. b.pengulangan pelanggaran atas persyaratan yang ditentukan, dan/atau;
3. c.tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. 11
(2)Sebelum melaksanakan pencabutan izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu 3 bulan kepada Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 8

(1)Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
(2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
2. b.melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
3. c.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; 12
4. d.menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
5. e.melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. f.menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenaga- listrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
7. g.mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan-nya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
(3)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan yang melakukan Usaha Ketenagalistrikan tanpa memiliki Izin usaha diancam pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
(2)Setiap orang atau badan yang melakukan Usaha Ketenagalistrikan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan diancam pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
(3)Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 10

Semua Izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut. 14

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 30 Agustus 2014 BUPATI WAJO, TTD ANDI BURHANUDDIN UNRU Di Undangkan di Sengkang Pada tanggal 2 September 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH, TTD A. MADUKELLENG ODDANG Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kab. Wajo Kabag Hukum dan Per-UU Abd. Hamid, SH.MH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 11 NOREG : NOMOR 11 TAHUN 2014 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR TAHUN 2014 TENTANG IZIN DIBIDANG KETENAGALISTRIKAN I. UMUM Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha ketenagalistrikan. Penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi yang sehat dan transparan serta senantiasa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, konservasi energi dan diversifikasi energi sebagaimana digariskan dalam Kebijakan Energi Nasional, keselamatan umum dan tata ruang wilayah. Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Kabupaten Wajo perlu mengatur Usaha Ketenagalistrikan dalam suatu Peraturan Daerah. 16 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Wajo;
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Sumber Daya Alam, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo;
6.SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
8.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat;
9.Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian; 4
10.Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian;
11.Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik;
12.Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
13.Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;
14.Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;
15.Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
16.Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah;
17.Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah;
18.Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antarsistem pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
19.Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik;
20.Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional; 5
21.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
22.Izin Operasi adalah Izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
23.Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
24.Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
25.Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah Izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik;
26.Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
27.Jasa Penunjang Tenaga listrik adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kompetensi untuk melakukan konsultasi, konstruksi, serta operasional dibidang ketenagalistrikan;
28.Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
29.Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.
30.Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
31.Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
32.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir. 6
33.Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
34.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
35.Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

BAB II

WEWENANG

Pasal 2

(1)Bupati memiliki kewenangan dan tanggung jawab dibidang usaha ketenagalistrikan daerah dan menunjuk Dinas PSDA, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai SKPD teknis dibidang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan;
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Menyusun dan menetapkan rencana umum ketenagalistrikan daerah;
2. b.Menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. c.Menerbitkan Izin Operasi;
4. d.Menerbitkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
5. e.Menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
6. f.Menetapkan Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik;
7. g.Menetapkan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi; 7
8. h.Menetapkan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik atau izin operasi;
9. i.Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha dibidang ketenagalistrikan yang memegang izin;
10. j.Mengangkat Inspektur ketenagalistrikan daerah;
11. k.Menetapkan sanksi administrative kepada badan usaha yang memegang izin yang melanggar ketentuan.

BAB III

JENIS IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 3

(1)Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di dalam wilayah Kabupaten yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional akan dikeluarkan oleh Bupati secara transparan dan akuntabel;
(2)Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas :
1. a.Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. b.Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
3. c.Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
4. d.Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
5. e.Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik;
6. f.Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan
7. g.Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik. 8
(3)Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:
1. a.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
2. b.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
(4)Menurut sifat penggunaannya Usaha Ketenagalistrikan dibedakan atas :
1. a.penggunaan utama;
2. b.penggunaan cadangan;
3. c.penggunaan darurat;
4. d.penggunaan sementara.
(5)Menurut Kapasitas pembangkit Usaha Ketenagalistrikan digolongkan atas:
1. a.daya kapasitas terpasang kurang dari 20 kVA tidak wajib daftar;
2. b.daya total kapasitas pembangkit terpasang 20 kVA sampai dengan 50 kVA wajib daftar;
3. c.daya total kapasitas pembangkit diatas 50 kVA atau lebih wajib memiliki Izin.
(6)Izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam wilayah Kabupaten yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional.
(7)Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan Izin lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Operasi. 9
(2)Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah Kabupaten.
(3)Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam wilayah Kabupaten Wajo.

Pasal 5

(1)Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi jenis izin usaha :
1. a.konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
2. b.pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
3. c.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
4. d.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
5. e.penelitian dan pengembangan;
6. f.pendidikan dan pelatihan; dan
7. g.usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
(2)Industri Penunjang Tenaga Listrik meliputi jenis usaha :
1. a.industri peralatan tenaga listrik; dan
2. b.industri pemanfaatan tenaga listrik.
(3)Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki badan usaha.
(4)Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan Izin lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 10

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud meliputi :

a.keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
b.pengembangan usaha;
c.optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbaru;
d.aspek pelestarian lingkungan;
e.pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
f.pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknik;
g.keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
h.tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan teguran tertulis dalam hal menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin Usaha Ketenagalistrikan berdasarkan:
1. a.pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang ditentukan;
2. b.pengulangan pelanggaran atas persyaratan yang ditentukan, dan/atau;
3. c.tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. 11
(2)Sebelum melaksanakan pencabutan izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu 3 bulan kepada Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 8

(1)Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
(2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
2. b.melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
3. c.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; 12
4. d.menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
5. e.melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. f.menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenaga- listrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
7. g.mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan-nya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
(3)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan yang melakukan Usaha Ketenagalistrikan tanpa memiliki Izin usaha diancam pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
(2)Setiap orang atau badan yang melakukan Usaha Ketenagalistrikan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan diancam pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
(3)Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 10

Semua Izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut. 14