DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengelolaan Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing- 2 masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
c.bahwa penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Wajo yang akan dicapai yaitu Wajo yang berkarakter Religius, Produktif, Unggul, Sejahtera dan Aman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Kosntruksi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346); 3
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kosntruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3851);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republk Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Prubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Peruabahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 95);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2011, tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 264); 6
21.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaaten Wajo tahun 2008 Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2010 Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah tahun 2012 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;
3.Bupati adalah Bupati Wajo; 7
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
5.Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat BPPTPM.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo.
8.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaanpekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,danlayananjasakonsultansipengawasanpekerjaan konstruksi.
9.Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemiliki pekerjaan/proyek yang memerlukan jasa konstruksi.
10.Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
11.Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
12.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing- masing beserta kelangkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14.Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 8
15.Swakelola adalah suatu pekerjaan konstruksi yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
16.Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
17.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18.Klasifikasi Usaha Jasa konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19.Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha,atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20.Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi ataskompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahliankerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atauketerampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu. 9
21.Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; ata . tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
22.LPJK adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
23.LPJKD adalah Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Daerah.
24.Akreditasi usaha dan profesi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK terhadap asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi jasa profesi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikat anggota asosiasi.
25.Bangunan publik adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan/atau beresiko tinggi.
26.Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
27.Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
28.Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang koperasi. 10
29.Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konstruksi yang memenuhi syarat.
30.Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan jumlah terbatas, yaitu penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi dan untuk pekerjaan yang kompleks.
31.Pemilihan langsung adalah metode penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan yang nilanya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
32.Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia jasa.
33.Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/ penunjukan langsung.
34.Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum.
35.Arbitarase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
36.Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
37.Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
38.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Daerah/Instansi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang/jasa secara elektronik. 11

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

AZAS Pengelolaan Jasa konstruksi berdasarkan pada nilai-nilai:

a.kejujuran;
b.keadilan;
c.manfaat;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.kemandirian;
g.keterbukaan;
h.kemitraan;
i.keamanan, dan atau
j.keselamatan;

Pasal 3

TUJUAN Tujuan Pengelolaan Jasa Konstruksi adalah;

a.meningkatkan pemahaman dam kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggeraan pekerjaan konstruksi;
b.meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
c.menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan. 12

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis, usaha bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi

1.Jenis Usaha;

a.Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
b.Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
c.Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
d.Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultansi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan. Rumah Susun
1. 2.Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dapat terdiri dari;
a.survei;
b.perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
c.studi kelayakan proyek, industri,
d.produksi; perencanaan teknik, operasi, pemeliharaan; dan atau
e.penelitian.
1. 3.Layanan pelaksanaan jasa konstruksi meliputi;
a.tepat waktu
b.tepat kualitas
c.tepat kuantitas 13
1. 4.Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa:
a.pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
b.pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan; dan/atau
c.hasil pekerjaan konstruksi.
1. 5.Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secaraterintegrasi.
2. 6.Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a.rancang bangun (design and build);
b.perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction);
c.penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau
d.penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
1. 7.Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup jasa:
a.manajemen proyek;
b.manajemen konstruksi;
c.penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
1. 8.Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

(1)Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing. Dan Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. 14
(2)Bidang usaha terdiri dari : hukum maupun bukan badan hukum.
1. a.bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;
2. b.bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu;
3. c.bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi;
4. d.bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain;
5. e.bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB V

PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Pemilihan penyedia jasa konstruksi dapat dilakukan dengan cara; a.pelelangan umum/seleksi umum; b.pelelangan terbatas/seleksi terbatas; c.pemilihan langsung; d.penunjukan langsun; atau e.pengadaan langsung. 15
(2)Pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan cara pelelangan umum/seleksi umum, pelelangan terbatas/seleksi sederhana dan pemilhan langsung dilakukan dengan syarat;
1. a.diumumkan secara luas melalui website atau LPSE, media massa, cetak maupun elektronik, sekurang- kurangnya 1 (satu) medi cetak, papan pengumuman setempat, dan papan pengumuman; b.dilakukan penilaian kualifikasi, baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi;
2. c.perserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasikan olej LPJKD; dan
3. d.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh Badan usaha atau usaha orang perorangan harus bersertifkat yang dikeluarkan oleh LPJKD.
(3)Tahapan pelelangan umum, pelelangan umum/seleksi umum, pelelangan terbatas/seleksi sederhana dan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a.pengumuman; b.pendaftaran untuk mengikuti pelelangan; c.penjelasan; d.pemasukan penawaran; e.evaluasi penawaran;
1. f.penetapan calon;
2. g.pengumuman calon pemenang; h.masa sanggah dan sanggah banding; dan i.penetapan pemenang.
(4)Pemilihan penyedia jasa konstruksi oleh pengguna jasa atas bangunan (publik) yang tergolong ke dalam klasifikasi berisiko tinggi dan menggunakan teknologi tinggi, wajib dilakukan sekurang-kurangnya melalui pelelangan terbatas. 16

Pasal 7

Dalam pelaksanaan evaluasi pemilihan penyedia jasa baik dengan prakualifikasi maupun dengan pasca kualifikasi, panitia pelelangan wajib mensyaratkan Sertfikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan sebagai acuan pemilihan jasa konstruksi kecuali untuk jasa perorangan.

Pasal 8

(1)Penentuan pemenang lelang didasarkan pada penawaran harga terendah wajar yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
(2)Harga terendah wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut;
1. a.telah dilakukan evaluasi tekhnis terhadap kewajaran harga pada pekerjaan utama untuk harga satuan, harga pabrik yang diajukan, harga bahan-bahan setempat, serta harga perhitungan sendiri;
2. b.telah dilakukan koreksi aritmatika terhadap perkalian dan penjumlahan antara volume dengan harga satuan, tanpa adanya perbahan harga satuan;
3. c.evaluasi penawaran dimulai dari penawaran yang terendah untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang terendah responsif;
4. d.apabila terdapat penawaran yang sama besar nilai penawarannya maka dilakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, peralatan dan tenaga tekhnis yang dimiliki.
(3)Pemerintah Daerah melalui SKPD/Unit Kerja, melakukan pengawasan atas proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. 17

Pasal 9

(1)Pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan cara pengadaan langsung dapat dilakukan pada:
1. a.penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilakukan tanpa menunggu pemerosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Perintah Mulai Kerja terlebih dahulu kepada penyedia jasa;
2. b.pekerjaan lanjutan yang secara tekhnis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dlaksanakan sebelumnya, kecuali pekerjaan tahun jamak (multi years contract) yang sudah diprogramkan.
3. c.pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), atau;
4. d.jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dilakukan melalui negosiasi tekhnis dan negosiasi biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dipertanggung jawabkan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengelolaan Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing- 2 masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
c.bahwa penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Wajo yang akan dicapai yaitu Wajo yang berkarakter Religius, Produktif, Unggul, Sejahtera dan Aman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Kosntruksi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346); 3
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kosntruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3851);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republk Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Prubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Peruabahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 95);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2011, tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 264); 6
21.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaaten Wajo tahun 2008 Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2010 Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah tahun 2012 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;
3.Bupati adalah Bupati Wajo; 7
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
5.Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat BPPTPM.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo.
8.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaanpekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,danlayananjasakonsultansipengawasanpekerjaan konstruksi.
9.Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemiliki pekerjaan/proyek yang memerlukan jasa konstruksi.
10.Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
11.Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
12.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing- masing beserta kelangkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14.Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 8
15.Swakelola adalah suatu pekerjaan konstruksi yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
16.Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
17.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18.Klasifikasi Usaha Jasa konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19.Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha,atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20.Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi ataskompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahliankerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atauketerampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu. 9
21.Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; ata . tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
22.LPJK adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
23.LPJKD adalah Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Daerah.
24.Akreditasi usaha dan profesi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK terhadap asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi jasa profesi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikat anggota asosiasi.
25.Bangunan publik adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan/atau beresiko tinggi.
26.Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
27.Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
28.Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang koperasi. 10
29.Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konstruksi yang memenuhi syarat.
30.Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan jumlah terbatas, yaitu penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi dan untuk pekerjaan yang kompleks.
31.Pemilihan langsung adalah metode penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan yang nilanya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
32.Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia jasa.
33.Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/ penunjukan langsung.
34.Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum.
35.Arbitarase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
36.Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
37.Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
38.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Daerah/Instansi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang/jasa secara elektronik. 11

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

AZAS Pengelolaan Jasa konstruksi berdasarkan pada nilai-nilai:

a.kejujuran;
b.keadilan;
c.manfaat;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.kemandirian;
g.keterbukaan;
h.kemitraan;
i.keamanan, dan atau
j.keselamatan;

Pasal 3

TUJUAN Tujuan Pengelolaan Jasa Konstruksi adalah;

a.meningkatkan pemahaman dam kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggeraan pekerjaan konstruksi;
b.meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
c.menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan. 12

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis, usaha bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi

1.Jenis Usaha;

a.Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
b.Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
c.Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
d.Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultansi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan. Rumah Susun
1. 2.Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dapat terdiri dari;
a.survei;
b.perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
c.studi kelayakan proyek, industri,
d.produksi; perencanaan teknik, operasi, pemeliharaan; dan atau
e.penelitian.
1. 3.Layanan pelaksanaan jasa konstruksi meliputi;
a.tepat waktu
b.tepat kualitas
c.tepat kuantitas 13
1. 4.Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa:
a.pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
b.pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan; dan/atau
c.hasil pekerjaan konstruksi.
1. 5.Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secaraterintegrasi.
2. 6.Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a.rancang bangun (design and build);
b.perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction);
c.penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau
d.penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
1. 7.Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup jasa:
a.manajemen proyek;
b.manajemen konstruksi;
c.penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
1. 8.Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

(1)Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing. Dan Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. 14
(2)Bidang usaha terdiri dari : hukum maupun bukan badan hukum.
1. a.bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;
2. b.bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu;
3. c.bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi;
4. d.bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain;
5. e.bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB V

PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Pemilihan penyedia jasa konstruksi dapat dilakukan dengan cara; a.pelelangan umum/seleksi umum; b.pelelangan terbatas/seleksi terbatas; c.pemilihan langsung; d.penunjukan langsun; atau e.pengadaan langsung. 15
(2)Pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan cara pelelangan umum/seleksi umum, pelelangan terbatas/seleksi sederhana dan pemilhan langsung dilakukan dengan syarat;
1. a.diumumkan secara luas melalui website atau LPSE, media massa, cetak maupun elektronik, sekurang- kurangnya 1 (satu) medi cetak, papan pengumuman setempat, dan papan pengumuman; b.dilakukan penilaian kualifikasi, baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi;
2. c.perserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasikan olej LPJKD; dan
3. d.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh Badan usaha atau usaha orang perorangan harus bersertifkat yang dikeluarkan oleh LPJKD.
(3)Tahapan pelelangan umum, pelelangan umum/seleksi umum, pelelangan terbatas/seleksi sederhana dan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a.pengumuman; b.pendaftaran untuk mengikuti pelelangan; c.penjelasan; d.pemasukan penawaran; e.evaluasi penawaran;
1. f.penetapan calon;
2. g.pengumuman calon pemenang; h.masa sanggah dan sanggah banding; dan i.penetapan pemenang.
(4)Pemilihan penyedia jasa konstruksi oleh pengguna jasa atas bangunan (publik) yang tergolong ke dalam klasifikasi berisiko tinggi dan menggunakan teknologi tinggi, wajib dilakukan sekurang-kurangnya melalui pelelangan terbatas. 16

Pasal 7

Pasal 8

(1)Penentuan pemenang lelang didasarkan pada penawaran harga terendah wajar yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
(2)Harga terendah wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut;
1. a.telah dilakukan evaluasi tekhnis terhadap kewajaran harga pada pekerjaan utama untuk harga satuan, harga pabrik yang diajukan, harga bahan-bahan setempat, serta harga perhitungan sendiri;
2. b.telah dilakukan koreksi aritmatika terhadap perkalian dan penjumlahan antara volume dengan harga satuan, tanpa adanya perbahan harga satuan;
3. c.evaluasi penawaran dimulai dari penawaran yang terendah untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang terendah responsif;
4. d.apabila terdapat penawaran yang sama besar nilai penawarannya maka dilakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, peralatan dan tenaga tekhnis yang dimiliki.
(3)Pemerintah Daerah melalui SKPD/Unit Kerja, melakukan pengawasan atas proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. 17

Pasal 9

(1)Pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan cara pengadaan langsung dapat dilakukan pada:
1. a.penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilakukan tanpa menunggu pemerosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Perintah Mulai Kerja terlebih dahulu kepada penyedia jasa;
2. b.pekerjaan lanjutan yang secara tekhnis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dlaksanakan sebelumnya, kecuali pekerjaan tahun jamak (multi years contract) yang sudah diprogramkan.
3. c.pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), atau;
4. d.jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dilakukan melalui negosiasi tekhnis dan negosiasi biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dipertanggung jawabkan.