DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 163

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635); 4
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17.Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudangan- undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 6
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):
20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436); 7
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
24.Perutaran Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
25.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pertunjukan dan Tempat Hiburan serta Sarana Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 2);
26.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 5);
27.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 23);
28.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2011 Nomor 39); 8
29.Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah) Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42);
30.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelololaan Sumber Daya Perikanan (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 58);
31.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 63);
32.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 9

BAB I

55 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wajo.
7.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
8.Pejabat yang berwenang adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. 10
10.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11.Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
12.Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
13.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14.Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Pekerja jalanan, Anak Jalanan dan Tuna Susila.
15.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
16.Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang beruapa bak /bin/tong/kantong/keranjang sampah. 11
17.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntuhkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah,dibawah permukaan tanah dan /atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
18.Ruang Milik jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang di batasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang di maksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalulintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
19.Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lintas yang berfungsi sebagai ambang pengamanan jalan.
20.Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.
21.Ruang Terbuka hijau adalah area memanjang /jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
23.Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 12
24.Taman adalah Sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
25.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada diatas dan /atau didalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
26.Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkingan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah. 13

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di laksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:

a.Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman; dan
b.Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

BAB III

ASASDAN TUJUAN

Pasal 4

Untuk menciptakan ketertiban penggunaan jalan,maka :

a.Setiap pemakai jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
b.Setiap orang dilarang menggunakan jalan/ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang ;
c.Setiap orang dilarang menggunakan trotoar, badan jalan untuk berusaha/berdagang, meletakkan benda- benda/barang-barang, atau untuk kegiatan lain; 14
d.Setiap orang dilarang membongkar, menggali, dan /atau melobangi jalan /trotoar dan tempat-tempat lain tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
e.Setiap orang dilarang membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup roil, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa- pipa air,gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya;
f.Setiap orang dilarang memasang portal penghalang jalan dan pita penggaduh/pita kejut;
g.Pejalan kaki harus menggunakan trotoar sebagai tempat berjalan atau melewati marka penyeberangan (zebra cross) untuk menyeberang jalan;
h.Dilarang memasang spanduk melintang dijalan umum,kecuali telah di izinkan oleh pejabat yang berwenang;
i.Dilarang mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dibadan jalan umum; dan /atau
j.Dilarang menjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum dibahu jalan.

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

a.Mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; 15
b.Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan /atau baha-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
c.Melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan /atau dari luar daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
d.Melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/ atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendididkan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.

Pasal 7

Seti

(1)Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang :
1. a.Membuang sampah;
2. b.Membuang sisa makanan;
3. c.Meludah;
4. d.Merokok; dan
5. e.Mengeluarkan anggota badan. 16
(2)Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah didalam kendaraan.

Pasal 8

(1)Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau pengaturan, dan memungut uang parkir di jalan-jalan, ditepi jalan, ataupun ditempat- tempat umum.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

(1)Dalam rangka kertertiban penggunaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau maka setiap orang:
1. a.Wajib mematuhi ketentuan pengumuman dan /atau larangan dan /atau perintah disetiap kawasan yang ditetapkan sebagai jalur hijau;
2. b.mendirikan bangunan pada ruang terbuka hijau tanpa izin dari dan ruang terbuka hijau;
3. c.Dilarang menggunakan jalur hijau dan ruang terbuka hijau secara bertentangan dengan fungsinya; 17
4. d.Dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan /atau pencemaran dijalur hijau dan ruang terbuka hijau;
5. e.Dilarang mengubah, mengganggu, merusak, mencabut, atau memangkas pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya;
6. f.Dilarang memangkas atau menebang pohon milik pemerintah daerah tanpa izin; dan
7. g.Dilarang pejabat yang berwenang.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak di perlukan dalam hal :
1. a.Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawata; atau
2. b.Penebangan pohon yang dilakukan karena menggangu atau membahayakan keselamatan umum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 10

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah setiap orang dilarang:

a.Membuat,mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
b.Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain; 18
c.Membiarkan hewan peliharaan yang membahayakan kendaraan dan lain-lain; berkeliaran di tempat umum;
d.Menangkap, menembak atau membunuh binatang yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan;
e.Memelihara atau memperjualbelikan binatang-binatang yang dilestarikan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
f.Merusak hutan kota atau hutan /tanaman yang dilindungi;
g.Membuang benda yang berbauh busuk yang dapat mengganggu lingkungan ;
h.Buang air kecil dan besar dijalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air serta tempat-tempat umum lainnya;
i.Bermain layang-layang, ketapel,panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya dijalur lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain;
j.Berada ditempat-tempat umum pada jam-jam sekolah bagi pelajar tanpa izin dan / atau diketahui pihak sekolah;
k.Berada di tempat-tempat tertentu pada jam kantor bagi pegawai negeri sipil atau pegawai honorer tanpa izin dan / atau di ketahui oleh atasan langsung;
l.Merusak jaringan pipa air minum, pipa gas, membalik arah meter air, menghilangkan segel pabrik dan segel dinas serta menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air. 19

Isi peraturan

Teks163PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635); 4
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17.Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudangan- undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 6
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):
20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436); 7
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
24.Perutaran Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
25.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pertunjukan dan Tempat Hiburan serta Sarana Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 2);
26.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 5);
27.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 23);
28.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2011 Nomor 39); 8
29.Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah) Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42);
30.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelololaan Sumber Daya Perikanan (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 58);
31.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 63);
32.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 9

BAB I

55 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wajo.
7.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
8.Pejabat yang berwenang adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. 10
10.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11.Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
12.Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
13.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14.Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Pekerja jalanan, Anak Jalanan dan Tuna Susila.
15.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
16.Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang beruapa bak /bin/tong/kantong/keranjang sampah. 11
17.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntuhkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah,dibawah permukaan tanah dan /atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
18.Ruang Milik jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang di batasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang di maksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalulintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
19.Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lintas yang berfungsi sebagai ambang pengamanan jalan.
20.Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.
21.Ruang Terbuka hijau adalah area memanjang /jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
23.Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 12
24.Taman adalah Sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
25.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada diatas dan /atau didalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
26.Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkingan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah. 13

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di laksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:

a.Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman; dan
b.Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

BAB III

ASASDAN TUJUAN

Pasal 4

Untuk menciptakan ketertiban penggunaan jalan,maka :

a.Setiap pemakai jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
b.Setiap orang dilarang menggunakan jalan/ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang ;
c.Setiap orang dilarang menggunakan trotoar, badan jalan untuk berusaha/berdagang, meletakkan benda- benda/barang-barang, atau untuk kegiatan lain; 14
d.Setiap orang dilarang membongkar, menggali, dan /atau melobangi jalan /trotoar dan tempat-tempat lain tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
e.Setiap orang dilarang membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup roil, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa- pipa air,gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya;
f.Setiap orang dilarang memasang portal penghalang jalan dan pita penggaduh/pita kejut;
g.Pejalan kaki harus menggunakan trotoar sebagai tempat berjalan atau melewati marka penyeberangan (zebra cross) untuk menyeberang jalan;
h.Dilarang memasang spanduk melintang dijalan umum,kecuali telah di izinkan oleh pejabat yang berwenang;
i.Dilarang mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dibadan jalan umum; dan /atau
j.Dilarang menjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum dibahu jalan.

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

a.Mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; 15
b.Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan /atau baha-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
c.Melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan /atau dari luar daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
d.Melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/ atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pasal 7

Seti

(1)Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang :
1. a.Membuang sampah;
2. b.Membuang sisa makanan;
3. c.Meludah;
4. d.Merokok; dan
5. e.Mengeluarkan anggota badan. 16
(2)Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah didalam kendaraan.

Pasal 8

(1)Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau pengaturan, dan memungut uang parkir di jalan-jalan, ditepi jalan, ataupun ditempat- tempat umum.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

(1)Dalam rangka kertertiban penggunaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau maka setiap orang:
1. a.Wajib mematuhi ketentuan pengumuman dan /atau larangan dan /atau perintah disetiap kawasan yang ditetapkan sebagai jalur hijau;
2. b.mendirikan bangunan pada ruang terbuka hijau tanpa izin dari dan ruang terbuka hijau;
3. c.Dilarang menggunakan jalur hijau dan ruang terbuka hijau secara bertentangan dengan fungsinya; 17
4. d.Dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan /atau pencemaran dijalur hijau dan ruang terbuka hijau;
5. e.Dilarang mengubah, mengganggu, merusak, mencabut, atau memangkas pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya;
6. f.Dilarang memangkas atau menebang pohon milik pemerintah daerah tanpa izin; dan
7. g.Dilarang pejabat yang berwenang.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak di perlukan dalam hal :
1. a.Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawata; atau
2. b.Penebangan pohon yang dilakukan karena menggangu atau membahayakan keselamatan umum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 10

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah setiap orang dilarang:

a.Membuat,mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
b.Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain; 18
c.Membiarkan hewan peliharaan yang membahayakan kendaraan dan lain-lain; berkeliaran di tempat umum;
d.Menangkap, menembak atau membunuh binatang yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan;
e.Memelihara atau memperjualbelikan binatang-binatang yang dilestarikan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
f.Merusak hutan kota atau hutan /tanaman yang dilindungi;
g.Membuang benda yang berbauh busuk yang dapat mengganggu lingkungan ;
h.Buang air kecil dan besar dijalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air serta tempat-tempat umum lainnya;
i.Bermain layang-layang, ketapel,panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya dijalur lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain;
j.Berada ditempat-tempat umum pada jam-jam sekolah bagi pelajar tanpa izin dan / atau diketahui pihak sekolah;
k.Berada di tempat-tempat tertentu pada jam kantor bagi pegawai negeri sipil atau pegawai honorer tanpa izin dan / atau di ketahui oleh atasan langsung;
l.Merusak jaringan pipa air minum, pipa gas, membalik arah meter air, menghilangkan segel pabrik dan segel dinas serta menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air. 19