DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban dalam upaya penyempurnaan sistem dan manajemen pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yaitu Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
6.Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5013)
7.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757)
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Ibadah haji;
6.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;
7.Jemaah Haji adalah warga Kabupaten Wajo yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan;
8.Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
9.Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
10.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo;
11.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
12.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
13.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memandu ibadah Haji di Kelompok terbang; 5
14.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji pada Kelompok terbang;
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berasaskan:

a.keadilan;
b.profesionalitas; dan
c.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji bermaksud mengendalikan proses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka efektifitas, efisiensi, (berdaya guna dan berhasil guna).

Pasal 4

Penyelenggraan Ibadah Haji bertujuan untuk :

a.peningkatan pembinaan, pelayanan, perlindungan dan kenyamanan bagi calon jemaah Haji dalam melaksanakan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar;
b.memberikan kepastian hukum mengenai biaya penyelenggaraan calon jemaah haji yang penganggaranya berasal dari APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah;
b.kewajiban pemerintah daerah;
c.panitia penyelenggara ibadah haji ;
d.larangan;
e.pembiayaan;
d.hak dan peran serta masyarakat;
e.ketentuan penyidikan; dan
f.ketentuan pidana. 6

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah meliputi :

a.pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b.penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah daerah berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait, pemerintah provinsi serta bekerjasama dengan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan;

a.pembentukan panitia PPIH Daerah;
b.pelayanan administrasi dan dokumen haji;
c.pelayanan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal;
d.pelayanan akomodasi dan komsumsi;
e.pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji;
f.perlindungan jemaah haji;
g.koordinasi penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah menyusun dan menyiapkan Rencana Kerja Anggaran penyelenggaraan ibadah haji melalui SKPD yang membidangi urusan keagamaan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, akomodasi, tranportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh jemaah haji sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI

PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 10

(1)Bupati selaku koordinator penyelenggaraan ibadah haji menunjuk kepala kantor Kementerian Agama sebagai kepala staf penyelenggara ibadah haji ; 7
(2)Dalam hal kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Bupati membentuk PPIH Daerah dengan melibatkan unsur dari SKPD dan/atau Instansi terkait serta organisasi masyarakat;
(3)PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban dalam upaya penyempurnaan sistem dan manajemen pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yaitu Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
6.Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5013)
7.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757)
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Ibadah haji;
6.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;
7.Jemaah Haji adalah warga Kabupaten Wajo yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan;
8.Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
9.Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
10.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo;
11.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
12.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
13.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memandu ibadah Haji di Kelompok terbang; 5
14.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji pada Kelompok terbang;
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berasaskan:

a.keadilan;
b.profesionalitas; dan
c.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji bermaksud mengendalikan proses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka efektifitas, efisiensi, (berdaya guna dan berhasil guna).

Pasal 4

Penyelenggraan Ibadah Haji bertujuan untuk :

a.peningkatan pembinaan, pelayanan, perlindungan dan kenyamanan bagi calon jemaah Haji dalam melaksanakan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar;
b.memberikan kepastian hukum mengenai biaya penyelenggaraan calon jemaah haji yang penganggaranya berasal dari APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah;
b.kewajiban pemerintah daerah;
c.panitia penyelenggara ibadah haji ;
d.larangan;
e.pembiayaan;
d.hak dan peran serta masyarakat;
e.ketentuan penyidikan; dan
f.ketentuan pidana. 6

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah meliputi :

a.pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b.penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah daerah berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait, pemerintah provinsi serta bekerjasama dengan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan;

a.pembentukan panitia PPIH Daerah;
b.pelayanan administrasi dan dokumen haji;
c.pelayanan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal;
d.pelayanan akomodasi dan komsumsi;
e.pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji;
f.perlindungan jemaah haji;
g.koordinasi penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah menyusun dan menyiapkan Rencana Kerja Anggaran penyelenggaraan ibadah haji melalui SKPD yang membidangi urusan keagamaan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

BAB VI

PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 10

(1)Bupati selaku koordinator penyelenggaraan ibadah haji menunjuk kepala kantor Kementerian Agama sebagai kepala staf penyelenggara ibadah haji ; 7
(2)Dalam hal kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Bupati membentuk PPIH Daerah dengan melibatkan unsur dari SKPD dan/atau Instansi terkait serta organisasi masyarakat;
(3)PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama.