DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu meninjau kembali dan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kab. Wajo Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Calon kepala desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; 4
12. l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di seluruh wilayah Indonesia;
13. m.tidak sebagai pengurus partai politik;
14. n.bersedia bertempat tinggal di Desa dimana Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa.
  1. 2.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalalm Pasal 25, wajib menyerahkan surat permohonan untuk menjadi calon kepala desa dengan melampirkan :

a.Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten / kota;
b.Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
c.Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
d.Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
g.dihapus
h.Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
i.Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa tempatnya terpilih menjadi Kepala Desa;
j.Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
k.Surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
l.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah berwenang;
m.Surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi anggota BPD;
n.Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik; dan
o.Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala Desa bagi kepala Desa yang mencalonkan diri kembali. 5
1. 3.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Waktu, tempat dan bentuk pelaksanaan kampanye diatur oleh PPKD.
(2)Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari.
(3)Waktu 3 (Tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan hari tenang.
(4)Dalam penyampaian program pada saat kampanye, calon kepala desa harus menjelaskan visi dan misinya secara sopan, tertib dan bersifat edukatif di hari pertama kampanye.
(5)Selebaran dan pemasangan tanda gambar calon hanya dapat dipasang di tempat-tempat umum yang telah ditentukan oleh PPKD, dengan mempertimbangkan etika, estika, kebersihan dan keindahan Desa, atau kawasan setempat sesuai dengan ketetapan PPKD.
(6)Biaya pelaksanaan kampanye ditanggung oleh masing masing calon yang melakukan kampanye.
(7)Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut;
(8)Alat peraga kampanye pemilihan kepala desa harus dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
(9)Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh masing-masing calon Kepala Desa/Tim calon Kepala Desa yang bersangkutan dibawah pengawasan PPKD dan BPD.

4.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
(3)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
(2)Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Antar Waktu. 6
(3)Dalam hal terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang berakhir masa Jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(4)Kebijakan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
(5)Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) paling sedikit harus memahami Bidang Kepemimpinan dan Teknis Pemerintahan.

6.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1.Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
2.Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3.Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
4.Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari, dan apabila tidak ada bakal calon yang mendaftar, maka panitia membuka kembali pendaftaran pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
5.Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
6.Penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. 7
6.Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1)Setiap calon kepala Desa yang melakukan Rekayasa dan Pemalsuan terhadap Persyaratan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 diancam pidana penjara paling lama 6 (Enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
(2)Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilaksanakan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo ditetapkan di Sengkang pada tanggal 28 Juli 2017 BUPATI WAJO, ttd ANDI BURHANUDDIN UNRU diundangkan di Sengkang pada tanggal, 28 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO ttd FIRDAUS PERKESI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN B. HK.HAM.1.19.17 8

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…