DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PERANGKAT DESA

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati;
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan Perangkat Kecamatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan.
8.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
13.Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati yang tugas,fungsi,hak dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa definitif.
14.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
15.Staf perangkat Desa adalah pembantu kepala urusan, pembantu kepala seksi, dan pembantu kepala dusun.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa terdiri dari :
1. a.kepala Desa;dan
2. b.perangkat Desa
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 4
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.sekretariat Desa.
2. b.pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.pelaksana Teknis.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling rendah 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah wilayah dusun dipimpin oleh Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur kepala dusun ditentukan secara proporsional antara kepala dusun yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah penduduk serta sarana prasarana penunjang.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 3 (tiga)seksi yaitu, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling rendah 2 (dua)seksi yaitu, seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi. 5

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)Pengangkatan perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa.
(2)Yang dapat diangkat menjadi perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila, UU Dasar 1945, Pemerintah dan Negara
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
4. d.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
5. e.berkelakuan baik;
6. f.berbadan sehat;
7. g.bebas narkoba;
8. h.bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
9. i.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf i, antara lain terdiri atas :

a.kartu tanda penduduk
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
e.ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasahterakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
f.surat keterangan berkelakuan baik / surat keterangan catatan kepolisian dari pihak kepolisian;
g.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau rumah sakit;
h.surat keterangan bebas narkoba dari pejabat yang berwenang;
i.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
j.surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat setelah diangkat menjadi perangkat desa;
k.surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup. 6

Pasal 8

(1)Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa;
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Kepala Desa dapat membentuk tim;
3. c.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling rendah 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
4. d.kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan
6. f.Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup pemerintah daerah.

Pasal 10

(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1)Perangkat Desa mempunyai hak :
1. a.mendapatkan cuti dan;
2. b.mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan. 7
(2)Perangkat Desa mempunyai kewajiban :
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. b.melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. c.mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
4. d.melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme.
5. e.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama perangkat desa.
6. f.menjalankan kebijakan dan program pemerintah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati;
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan Perangkat Kecamatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan.
8.Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
13.Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati yang tugas,fungsi,hak dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa definitif.
14.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
15.Staf perangkat Desa adalah pembantu kepala urusan, pembantu kepala seksi, dan pembantu kepala dusun.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa terdiri dari :
1. a.kepala Desa;dan
2. b.perangkat Desa
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 4
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.sekretariat Desa.
2. b.pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.pelaksana Teknis.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling rendah 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah wilayah dusun dipimpin oleh Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur kepala dusun ditentukan secara proporsional antara kepala dusun yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah penduduk serta sarana prasarana penunjang.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 3 (tiga)seksi yaitu, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling rendah 2 (dua)seksi yaitu, seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi. 5

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)Pengangkatan perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa.
(2)Yang dapat diangkat menjadi perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila, UU Dasar 1945, Pemerintah dan Negara
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
4. d.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
5. e.berkelakuan baik;
6. f.berbadan sehat;
7. g.bebas narkoba;
8. h.bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
9. i.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf i, antara lain terdiri atas :

a.kartu tanda penduduk
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
e.ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasahterakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
f.surat keterangan berkelakuan baik / surat keterangan catatan kepolisian dari pihak kepolisian;
g.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau rumah sakit;
h.surat keterangan bebas narkoba dari pejabat yang berwenang;
i.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
j.surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat setelah diangkat menjadi perangkat desa;
k.surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup. 6

Pasal 8

(1)Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa;
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Kepala Desa dapat membentuk tim;
3. c.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling rendah 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
4. d.kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan
6. f.Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup pemerintah daerah.

Pasal 10

(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1)Perangkat Desa mempunyai hak :
1. a.mendapatkan cuti dan;
2. b.mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan. 7
(2)Perangkat Desa mempunyai kewajiban :
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. b.melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. c.mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
4. d.melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme.
5. e.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama perangkat desa.
6. f.menjalankan kebijakan dan program pemerintah.