DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa udara yang bersih,sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk mmembiasakan pola hidup yang sehat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah Wajib

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. 5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 ); 2
5. 6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. 7.Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
7. 8.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 927 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. 10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. 11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. 12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. 13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. 14.Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
14. 15.Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
15. 16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. 17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 );
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
22. 23.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tokok Modern;
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. 25.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
25. 26.Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Lembaran Negara Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 279);
26. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
27. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4 );
28. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat ( Lembaran Negara Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 16 ); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah;
6.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik,mental,spiritual dan social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis;
7.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau mengisap asap rokok ; atau sejenisnya
8.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya,termasuk rokok kretek,rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabakum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
9.Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkomsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa;
10.Kawasan tanpa rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
11.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan; 5
12.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan;
13.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau;
14.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik lainnya;
15.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimamfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, laboratorium, dan museum;
16.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak;
17.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, musholla, gereja,kapel, pura, wihara, dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga;
18.Angkutan umun adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi;
19.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja berkerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu sumber cahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar;
20.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimamfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan, dan arena olahraga;
21.Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimamfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
22.Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
23.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa, dan/atau anak yang masih dalam kandungan. 6

BAB II

AZAS , MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan :

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia, bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
c.kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara;
d.keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
e.keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi,sosial,budaya,dan kesehatan;
f.kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan perokok pemula;
g.partisipasi, berarti bahwa setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR,baik secara langsung maupun tidak langsung;
h.keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara,baik lintas generasi maupun lintas gender;
i.transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR,serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 4

Penetapan KTR bertujuan :

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi nuntuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok dan
e.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain. 7

Pasal 5

Ruang Lingkup KTR meliputi :

a.penetapan;
b.larangan dan Pengendalian;
c.pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
d.wewenang, hak dan kewajiban;
e.peran serta masyarakat.

BAB IV

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi :
1. a.tempat belajar adalah :
  1. 1.Tempat pendidikan formal, yang berbentuk : a) sekolah Dasar ( SD ) dan Madrasah Ibtidaiyah ( MI) atau bentuk lain yang sederajat; b) sekolah Menengah Pertama ( SMP ) dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat; c) sekolah Menengah Atas ( SMA ), Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ),dan Madrasah Aliyah serta Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; d) akademi,Politeknik,Sekolah Tinggi,Institut atau Universitas dan e) tempat Pendidikan Formal lainnya.
  2. 2.Tempat Pendidikan Non Formal, yang berbentuk : a) lembaga kursus; b) lembaga Pelatihan; c) kelompok Belajar; d) taman Kanak – Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain- yang sederajat; e) pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; f) tempat Pendidikan Non Formal lainnya.
2. b.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah :
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.balai Kesehatan;
  3. 3.puskesmas;
  4. 4.balai Pengobatan;
  5. 5.balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
  6. 6.klinik Kecantikan;
  7. 7.klinik Perawatan Penderita Narkoba.
  8. 8.tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
  9. 9.rumah Bersalin;
  10. 10.tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
  11. 11.klinik Kesehatan;
  12. 12.apotek; 13 .toko Obat.
  13. 14.laboratorium Kesehatan dan/atau
  14. 15.sarana Kesehatan Lainnya ( Posyandu/Posbindu ). 8
3. c.Tempat Anak Bermain adalah :
  1. 1.kelompok Anak Bermain ( Play Group );
  2. 2.tempat Penitipan Anak;
  3. 3.tempat Pengasuhan Anak;
  4. 4.arena Bermain Anak – Anak dan / atau
  5. 5.pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
  6. 6.arena Kegiatan Anak lainnya.
4. d.Tempat Ibadah adalah :
  1. 1.masjid;
  2. 2.musholla;
  3. 3.gereja;
  4. 4.pura;
  5. 5.wihara;
  6. 6.klenteng; dan
  7. 7.tempat Ibadah Lainnya.
5. e.Fasilitas Olahraga adalah :
  1. 1.lapangan olahraga;
  2. 2.stadion;
  3. 3.kolam Renang;
  4. 4.tempat senam; dan
  5. 5.fasilitas olahraga lainnya.
6. f.Angkutan Umum adalah :
  1. 1.bus;
  2. 2.mikrolet;
  3. 3.taxi;
  4. 4.angkutan Air; dan
  5. 5.angkutan Umum lainnya.
7. g.Tempat Kerja adalah :
  1. 1.tempat Kerja pada Instansi Pemerintah, baik Sipil maupun TNI dan POLRI;
  2. 2.tempat Kerja Swasta;
  3. 3.tempat Kerja Lainnya.
8. h.Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan. a) Tempat Umum adalah :
  1. 1.hotel;
  2. 2.restoran;
  3. 3.rumah makan;
  4. 4.jasa boga;
  5. 5.terminal;
  6. 6.pelabuhan;
  7. 7.pasar;
  8. 8.pusat Perbelanjaan;
  9. 9.minimarket;
  10. 10.supermarket;
  11. 11.mall;
  12. 12.plaza;
  13. 13.pertokoan;
  14. 14.bioskop;
  15. 15.tempat hiburan;
  16. 16.halte;
  17. 17.pelabuhan; dan
  18. 18.tempat umum lainnya. 9 b) Tempat Umum Lainnya adalah :
  19. 1.gedung atau tempat milik perseorangan yang ditetapkan sebagai KTR oleh pemilik atau penanggungjawabnya;
  20. 2.stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).
(2)Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
(3)Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(4)Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
1. a.merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah secara fisik dan terletak diluar bangunan utama;
3. c.paling dekat 2,5 ( dua koma lima ) meter dari pintu masuk dan pintu keluar serta
4. d.paling dekat 2,5 ( dua koma lima ) meter dari tempat berlalu lalang.
(5)Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.pencabutan izin.

Pasal 7

(1)Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
(2)Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipintu masuk dan pada lokasi yang pencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
(3)Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.

Pasal 8

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

a.menggunakan mesin layanan mandiri;
b.kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas tahun); dan atau
c.kepada perempuan hamil.

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
(2)Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
1. a.pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15 % (lima belas per seratus) dari total luas iklan; 10
1. b.mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
2. c.tidak memperagakan,menggunakan,dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
3. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
4. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
5. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
6. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
7. h.tidak menampilkan anak,remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
8. i.tidak ditujukan terhadap anak,remaja dan/atau wanita hamil;
9. j.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;dan
10. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(3)Pengendalian iklan produk tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
2. b.tidak diletakkan dijalan utama atau protokol;
3. c.tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan atau melintang;
4. d.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
5. e.pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok;
6. f.tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi); dan/atau
7. g.tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administatif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
4. d.pelanggaran sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama atau jalan protokol sebgaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat,pemerintah daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa udara yang bersih,sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk mmembiasakan pola hidup yang sehat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah Wajib

Menetapkan

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. 5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 ); 2
5. 6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. 7.Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
7. 8.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 927 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. 10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. 11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. 12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. 13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. 14.Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
14. 15.Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
15. 16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. 17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 );
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
22. 23.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tokok Modern;
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. 25.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
25. 26.Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Lembaran Negara Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 279);
26. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
27. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4 );
28. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat ( Lembaran Negara Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 16 ); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah;
6.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik,mental,spiritual dan social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis;
7.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau mengisap asap rokok ; atau sejenisnya
8.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya,termasuk rokok kretek,rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabakum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
9.Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkomsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa;
10.Kawasan tanpa rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
11.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan; 5
12.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan;
13.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau;
14.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik lainnya;
15.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimamfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, laboratorium, dan museum;
16.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak;
17.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, musholla, gereja,kapel, pura, wihara, dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga;
18.Angkutan umun adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi;
19.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja berkerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu sumber cahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar;
20.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimamfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan, dan arena olahraga;
21.Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimamfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
22.Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
23.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa, dan/atau anak yang masih dalam kandungan. 6

BAB II

AZAS , MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan :

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia, bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
c.kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara;
d.keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
e.keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi,sosial,budaya,dan kesehatan;
f.kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan perokok pemula;
g.partisipasi, berarti bahwa setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR,baik secara langsung maupun tidak langsung;
h.keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara,baik lintas generasi maupun lintas gender;
i.transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR,serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 4

Penetapan KTR bertujuan :

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi nuntuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok dan
e.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain. 7

Pasal 5

Ruang Lingkup KTR meliputi :

a.penetapan;
b.larangan dan Pengendalian;
c.pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
d.wewenang, hak dan kewajiban;
e.peran serta masyarakat.

BAB IV

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi :
1. a.tempat belajar adalah :
  1. 1.Tempat pendidikan formal, yang berbentuk : a) sekolah Dasar ( SD ) dan Madrasah Ibtidaiyah ( MI) atau bentuk lain yang sederajat; b) sekolah Menengah Pertama ( SMP ) dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat; c) sekolah Menengah Atas ( SMA ), Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ),dan Madrasah Aliyah serta Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; d) akademi,Politeknik,Sekolah Tinggi,Institut atau Universitas dan e) tempat Pendidikan Formal lainnya.
  2. 2.Tempat Pendidikan Non Formal, yang berbentuk : a) lembaga kursus; b) lembaga Pelatihan; c) kelompok Belajar; d) taman Kanak – Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain- yang sederajat; e) pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; f) tempat Pendidikan Non Formal lainnya.
2. b.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah :
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.balai Kesehatan;
  3. 3.puskesmas;
  4. 4.balai Pengobatan;
  5. 5.balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
  6. 6.klinik Kecantikan;
  7. 7.klinik Perawatan Penderita Narkoba.
  8. 8.tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
  9. 9.rumah Bersalin;
  10. 10.tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
  11. 11.klinik Kesehatan;
  12. 12.apotek; 13 .toko Obat.
  13. 14.laboratorium Kesehatan dan/atau
  14. 15.sarana Kesehatan Lainnya ( Posyandu/Posbindu ). 8
3. c.Tempat Anak Bermain adalah :
  1. 1.kelompok Anak Bermain ( Play Group );
  2. 2.tempat Penitipan Anak;
  3. 3.tempat Pengasuhan Anak;
  4. 4.arena Bermain Anak – Anak dan / atau
  5. 5.pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
  6. 6.arena Kegiatan Anak lainnya.
4. d.Tempat Ibadah adalah :
  1. 1.masjid;
  2. 2.musholla;
  3. 3.gereja;
  4. 4.pura;
  5. 5.wihara;
  6. 6.klenteng; dan
  7. 7.tempat Ibadah Lainnya.
5. e.Fasilitas Olahraga adalah :
  1. 1.lapangan olahraga;
  2. 2.stadion;
  3. 3.kolam Renang;
  4. 4.tempat senam; dan
  5. 5.fasilitas olahraga lainnya.
6. f.Angkutan Umum adalah :
  1. 1.bus;
  2. 2.mikrolet;
  3. 3.taxi;
  4. 4.angkutan Air; dan
  5. 5.angkutan Umum lainnya.
7. g.Tempat Kerja adalah :
  1. 1.tempat Kerja pada Instansi Pemerintah, baik Sipil maupun TNI dan POLRI;
  2. 2.tempat Kerja Swasta;
  3. 3.tempat Kerja Lainnya.
8. h.Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan. a) Tempat Umum adalah :
  1. 1.hotel;
  2. 2.restoran;
  3. 3.rumah makan;
  4. 4.jasa boga;
  5. 5.terminal;
  6. 6.pelabuhan;
  7. 7.pasar;
  8. 8.pusat Perbelanjaan;
  9. 9.minimarket;
  10. 10.supermarket;
  11. 11.mall;
  12. 12.plaza;
  13. 13.pertokoan;
  14. 14.bioskop;
  15. 15.tempat hiburan;
  16. 16.halte;
  17. 17.pelabuhan; dan
  18. 18.tempat umum lainnya. 9 b) Tempat Umum Lainnya adalah :
  19. 1.gedung atau tempat milik perseorangan yang ditetapkan sebagai KTR oleh pemilik atau penanggungjawabnya;
  20. 2.stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).
(2)Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
(3)Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(4)Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
1. a.merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah secara fisik dan terletak diluar bangunan utama;
3. c.paling dekat 2,5 ( dua koma lima ) meter dari pintu masuk dan pintu keluar serta
4. d.paling dekat 2,5 ( dua koma lima ) meter dari tempat berlalu lalang.
(5)Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.pencabutan izin.

Pasal 7

(1)Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
(2)Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipintu masuk dan pada lokasi yang pencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
(3)Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.

Pasal 8

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

a.menggunakan mesin layanan mandiri;
b.kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas tahun); dan atau
c.kepada perempuan hamil.

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
(2)Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
1. a.pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi iklan dan/atau 15 % (lima belas per seratus) dari total luas iklan; 10
1. b.mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
2. c.tidak memperagakan,menggunakan,dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
3. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
4. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
5. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
6. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
7. h.tidak menampilkan anak,remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
8. i.tidak ditujukan terhadap anak,remaja dan/atau wanita hamil;
9. j.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;dan
10. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(3)Pengendalian iklan produk tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
2. b.tidak diletakkan dijalan utama atau protokol;
3. c.tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan atau melintang;
4. d.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
5. e.pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok;
6. f.tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi); dan/atau
7. g.tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administatif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
4. d.pelanggaran sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama atau jalan protokol sebgaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat,pemerintah daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.