DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 228

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah kabupaten wajo memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5
15.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 16.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658); 6
19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
23.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8); 7
25.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten wajo ( Lembaran Daerah Kab. Wajo Tahun 2008 Nomor 4 );
25.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi tata kerja lembaga tekhnis dan lembaga lain Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

8 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kabupaten wajo.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Wajo.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo. 9
9.Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Wajo.
10.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo.
11.Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Wajo.
12.Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembanguna yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.
13.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 15.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. 10
16.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.
17.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
18.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
19.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21.Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 11
22.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
23.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengentaskan risiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentangan pihak yang terancam bencana.
24.Risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
25.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 12
27.Rekonstruksi adalah Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya tegaknya hokum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
28.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari dan atau dampak buruk bencana.
30.Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
31.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
32.Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
33.Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. 13
34.Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
35.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana yang berasal dari APBN.
36.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD.
37.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Forum yang terdiri dari beberapa unsur untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana secara dini.
38.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disingkat BNPB adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang berkedudukan di pusat.

BAB II

AZAS , PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 14
d.keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian lingkungan hidup;dan h.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana, terdiri atas :

a.cepat dan tepat;
b.prioritas;
c.koordinasi dan keterpaduan;
d.berdaya guna dan berhasil guna;
e.transparansi dan akuntabilitas;
f.kemitraan;
g.pemberdayaan;
h.non diskriminatif dan non proteksi. 15

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a.memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan / atau dampak Bencana;
b.menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
d.menghargai budaya lokal dan kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD. 16
(3)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan SKPD lainnya untuk memberikan dukungan teknis sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai untuk pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
b.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
c.perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
d.pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional;
b.pembuatan perencanaan pembangunan Daerah yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana; 17
c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi lainnya dan / atau dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya;
d.pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah ;
e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam diwilayah kabupaten wajo;
f.pengaturan dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berada di Daerah ;
g.Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenang sebagai mana maksud dalam pasal 5, pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang udangan;
h.Penyelenggara penanggulangan bencana oleh pemerintah Daerah di koordinasikan oleh BPBD.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana mempunyai fungsi:

a.koordinasi;
b.komando; dan
c.pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 18

Pasal 9

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
1. 1.penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
2. 2.penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
3. 3.penentuan standar kebutuhan minimun;
4. 4.pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
5. 5.pengurangan resiko bencana;
6. 6.pembuatan peta rawan bencana;
7. 7.penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
8. 8.penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan 9.pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi / simulasi penanggulangan bencana.
b.Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga / organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 19
c.Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dalam status keadaan darurat bencana.
(2)Dalam status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
(3)Penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
(4)Komandan Penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi :
1. a.penyelamatan;
2. b.pengerahan sumber daya manusia;
3. c.pengerahan peralatan; dan
4. d.pengerahan logistik.
(5)Komandan Penanganan darurat bencana dalam melaksanakantugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. 20

Isi peraturan

Teks228PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah kabupaten wajo memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5
15.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 16.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658); 6
19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
23.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8); 7
25.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten wajo ( Lembaran Daerah Kab. Wajo Tahun 2008 Nomor 4 );
25.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi tata kerja lembaga tekhnis dan lembaga lain Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

8 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kabupaten wajo.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Wajo.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo. 9
9.Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Wajo.
10.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo.
11.Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Wajo.
12.Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembanguna yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.
13.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 15.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. 10
16.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.
17.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
18.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
19.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21.Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 11
22.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
23.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengentaskan risiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentangan pihak yang terancam bencana.
24.Risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
25.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 12
27.Rekonstruksi adalah Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya tegaknya hokum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
28.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari dan atau dampak buruk bencana.
30.Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
31.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
32.Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
33.Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. 13
34.Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
35.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana yang berasal dari APBN.
36.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD.
37.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Forum yang terdiri dari beberapa unsur untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana secara dini.
38.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disingkat BNPB adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang berkedudukan di pusat.

BAB II

AZAS , PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 14
d.keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian lingkungan hidup;dan h.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana, terdiri atas :

a.cepat dan tepat;
b.prioritas;
c.koordinasi dan keterpaduan;
d.berdaya guna dan berhasil guna;
e.transparansi dan akuntabilitas;
f.kemitraan;
g.pemberdayaan;
h.non diskriminatif dan non proteksi. 15

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a.memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan / atau dampak Bencana;
b.menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
d.menghargai budaya lokal dan kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD. 16
(3)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan SKPD lainnya untuk memberikan dukungan teknis sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai untuk pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
b.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
c.perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
d.pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional;
b.pembuatan perencanaan pembangunan Daerah yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana; 17
c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi lainnya dan / atau dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya;
d.pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah ;
e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam diwilayah kabupaten wajo;
f.pengaturan dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berada di Daerah ;
g.Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenang sebagai mana maksud dalam pasal 5, pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang udangan;
h.Penyelenggara penanggulangan bencana oleh pemerintah Daerah di koordinasikan oleh BPBD.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana mempunyai fungsi:

a.koordinasi;
b.komando; dan
c.pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 18

Pasal 9

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
1. 1.penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
2. 2.penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
3. 3.penentuan standar kebutuhan minimun;
4. 4.pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
5. 5.pengurangan resiko bencana;
6. 6.pembuatan peta rawan bencana;
7. 7.penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
8. 8.penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan 9.pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi / simulasi penanggulangan bencana.
b.Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga / organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 19
c.Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dalam status keadaan darurat bencana.
(2)Dalam status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
(3)Penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
(4)Komandan Penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi :
1. a.penyelamatan;
2. b.pengerahan sumber daya manusia;
3. c.pengerahan peralatan; dan
4. d.pengerahan logistik.
(5)Komandan Penanganan darurat bencana dalam melaksanakantugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. 20