DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ~ 3 ~
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterahkan masyarakat;
10.Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12.Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13.Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14.Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 17.Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat;
18.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pembentukan Perangkat Daerah meliputi :

a.asas dan tujuan;
b.prinsip ;
c.jenis dan kriteria,
d.pembentukan dan susunan perangkat daerah;
e.unit pelaksana teknis ;
f.staf ahli bupati ;
g.kepegawaian. ~ 4 ~

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

Pasal 4

Pembentukan Perangkat Daerah Bertujuan :

a.melakukan percepatan birokrasi Pemerintahan Daerah yang lebih optimal;
b.membantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

BAB IV

PRINSIP

Pasal 5

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

a.memperhatikan kondisi Daerah;
b.kebutuhan Daerah;
c.beban kerja Daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB V

JENIS DAN KRITERIA

Pasal 6

Perangkat Daerah terdiri atas :

a.sekterariat Daerah;
b.sekretariat Dewan;
c.inspektorat Daerah;
d.dinas Daerah;
e.badan Daerah;
f.kecamatan. ~ 5 ~

Pasal 7

(1)Tipelogi perangkat daerah untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahahan dengan variable :
1. a.umum dengan bobot 20% ( dua puluh per seratus); dan
2. b.teknis dengan bobot 80% (delapan puluh per seratus).
(2)Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah; dan
3. c.jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
(4)Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A merupakan Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah.
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B merupakan unsur staf pendukung DPRD.
3. c.Inspektorat Daerah Tipe A merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang; ~ 6 ~
  4. 4.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
  5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
  6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sub Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
  8. 8.Dinas Sosial Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial;
  9. 9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ;
  12. 12.Dinas Perhubungan Tipe A urusan pemerintahan bidang Perhubungan ;
  13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik ;
  14. 14.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  15. 15.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
  16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  17. 17.Dinas Perikanan Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  18. 18.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan , Hortikultura dan Peternakan;
  19. 19.Dinas Perkebunan Tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Perkebunan; ~ 7 ~
  20. 20.Dinas Perindustrian Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
  21. 21.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  22. 22.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
  23. 23.Dinas Pariwisata Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  24. 24.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  25. 25.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan;
  26. 26.Dinas Perdagangan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
  27. 27.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. e.Badan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang sub Keuangan dan Aset ;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan sub bidang Pendapatan Daerah;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan sub bidang Kepegawaian dan Diklat;
  5. 5.Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian Dan Pengembangan;
6. f.Kecamatan, terdiri dari :
  1. 1.Kecamatan Majauleng dengan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Sabbangparu dengan Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Tanasitolo dengan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Bola dengan Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Pammana dengan Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Pitumpanua dengan Tipe A; ~ 8 ~
  7. 7.Kecamatan Takkalalla dengan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Tempe dengan Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Belawa dengan Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Maniangpajo dengan Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Gilireng dengan Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Keera dengan Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Penrang dengan Tipe A;
  14. 14.Kecamatan Sajoanging dengan Tipe A.

Pasal 9

(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan
(2)Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

Susunan organisasi, tugas dan fungsi, kedudukan, dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 11

(1)Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
(3)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
1. a.Kelas A; dan
2. b.Kelas B.
(4)Penetapan klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3.Bupati adalah Bupati Wajo;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ~ 3 ~
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterahkan masyarakat;
10.Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12.Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13.Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14.Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 17.Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat;
18.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pembentukan Perangkat Daerah meliputi :

a.asas dan tujuan;
b.prinsip ;
c.jenis dan kriteria,
d.pembentukan dan susunan perangkat daerah;
e.unit pelaksana teknis ;
f.staf ahli bupati ;
g.kepegawaian. ~ 4 ~

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

Pasal 4

Pembentukan Perangkat Daerah Bertujuan :

a.melakukan percepatan birokrasi Pemerintahan Daerah yang lebih optimal;
b.membantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

BAB IV

PRINSIP

Pasal 5

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

a.memperhatikan kondisi Daerah;
b.kebutuhan Daerah;
c.beban kerja Daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB V

JENIS DAN KRITERIA

Pasal 6

Perangkat Daerah terdiri atas :

a.sekterariat Daerah;
b.sekretariat Dewan;
c.inspektorat Daerah;
d.dinas Daerah;
e.badan Daerah;
f.kecamatan. ~ 5 ~

Pasal 7

(1)Tipelogi perangkat daerah untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahahan dengan variable :
1. a.umum dengan bobot 20% ( dua puluh per seratus); dan
2. b.teknis dengan bobot 80% (delapan puluh per seratus).
(2)Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah; dan
3. c.jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
(4)Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A merupakan Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah.
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B merupakan unsur staf pendukung DPRD.
3. c.Inspektorat Daerah Tipe A merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang; ~ 6 ~
  4. 4.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
  5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
  6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sub Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
  8. 8.Dinas Sosial Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial;
  9. 9.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ;
  12. 12.Dinas Perhubungan Tipe A urusan pemerintahan bidang Perhubungan ;
  13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik ;
  14. 14.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  15. 15.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
  16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  17. 17.Dinas Perikanan Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  18. 18.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan , Hortikultura dan Peternakan;
  19. 19.Dinas Perkebunan Tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Perkebunan; ~ 7 ~
  20. 20.Dinas Perindustrian Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
  21. 21.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  22. 22.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
  23. 23.Dinas Pariwisata Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  24. 24.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  25. 25.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan;
  26. 26.Dinas Perdagangan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
  27. 27.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. e.Badan Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang sub Keuangan dan Aset ;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan sub bidang Pendapatan Daerah;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan sub bidang Kepegawaian dan Diklat;
  5. 5.Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian Dan Pengembangan;
6. f.Kecamatan, terdiri dari :
  1. 1.Kecamatan Majauleng dengan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Sabbangparu dengan Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Tanasitolo dengan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Bola dengan Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Pammana dengan Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Pitumpanua dengan Tipe A; ~ 8 ~
  7. 7.Kecamatan Takkalalla dengan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Tempe dengan Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Belawa dengan Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Maniangpajo dengan Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Gilireng dengan Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Keera dengan Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Penrang dengan Tipe A;
  14. 14.Kecamatan Sajoanging dengan Tipe A.

Pasal 9

(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan
(2)Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

Susunan organisasi, tugas dan fungsi, kedudukan, dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 11

(1)Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
(3)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
1. a.Kelas A; dan
2. b.Kelas B.
(4)Penetapan klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.