DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014-2019

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014-2019.

BAB I

Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 5
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2014-2019, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
11.Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019.
12.Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi.
13.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi, misi.
14.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.
17.Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18.Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyusunan RPJM Daerah, dimaksudkan:

a.menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indicator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
b.tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Provinsi;
c.pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD;
d.mewujudkan komitmen bersamaan tara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
e.menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

RPJM Daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah yakni menjadikan wajo yang berkarakter religius, produktif unggul, sejahtera dan aman. 6

Pasal 4

(1)Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
(3)Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
(4)Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi, dan potensi, yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan prinsip:

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkeadilan; dan
i.berkelanjutan.

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

(1)Dokumen RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 7

(1)Bappeda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
(2)Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJM Daerah.
(3)Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan.
(4)Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJM Daerah yang sedang berjalan.

Pasal 8

(1)Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan kepada Gubernur dan tembusanya kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada masyarakat.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM DAERAH

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

(1)Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3)Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimama dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target 8 kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
(4)Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
(5)Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 11

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.hasil rencana pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…