DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa objek retribusi pelayanan pada rumah sakit dihilangkan, karena rumah sakit telah memiliki regulasi tersendiri setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sehingga rumah sakit dalam menarik retribusi tidak lagi berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah untuk rumah sakit dihapus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 3 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
20.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 4 Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Wajo Nomor 20);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Wajo Nomor 57);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga dan Industri Rumah Tangga Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Wajo Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 12, angka 25, angka 26, angka 27, angka 34 dan angka 37 dihapus, angka 13, angka 15, angka 16, angka 18, angka 19, angka 23, angka 30, angka 31 dan angka 32 diubah dan ditambahkan 13 angka menjadi angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61, angka 62, angka 63, angka 64, angka 65, angka 66, angka 67, angka 68, angka 69, angka 70, angka 71, angka 72 dan angka 73, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Wajo.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
7.Dihapus.
8.Dihapus.
9.Pejabat adalah petugas yang diberi tugas tertentu dibidang retribuasi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
11.Peserta Askes adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, PTT Pusat, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
12.Dihapus.
13.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
14.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15.Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada pada fasilitasi kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagonosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16.Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
17.Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
18.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 6 masyarakat dan upaya kesehatan promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
19.Puskesmas Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup wilayah kerja Pusat Kesehatan masyarakat disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian interal dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
20.Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
21.Puskesmas keliling merupakan unit pelayanan kesehatan luar gedung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
22.Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23.Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskemas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
24.Tempat tidur adalah tempat tidur yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat inap.
25.Dihapus.
26.Dihapus.
27.Dihapus.
28.Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
29.Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa. 7
30.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit memulihkan kesehatan manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
31.Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
32.Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
33.Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
34.Dihapus.
35.Pemeriksaan untuk visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan).
36.Orang kurang mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya, termasuk pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan oleh pemilikan kartu jamkesmas.
37.Dihapus.
38.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
39.Jasa pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedik maupun tenaga non medik di Puskesmas dan jaringannya kepada pasien, baik rawat jalan, rawat inap ataupun gawat darurat.
40.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana bukti itu membuat jelas tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41.Laboratorium Kesehatan adalah unit kerja yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi 8 pemeriksaan kualitas lingkungan, kualitas air (mikrobiologi, fisika, kimia) dan pemeriksaan parameter pengelolaan makanan dan minuman.
42.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan.
43.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang–undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
44.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
45.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
46.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRI adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
50.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 9
51.Pondok Persalinan Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah bangunan yang dibangun dengan bantuan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal Bidan di desa, di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan antenatal dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompentensi teknis bidan tersebut.
52.Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah, dengan bantuan dari tenaga profesional kesehatan dan dukungan sektor terkait termasuk swasta dalam kerangka kelurahan siaga demi terwujudnya kelurahan sehat. Kesehatan yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan dasar, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dipadukan dengan upaya kesehatan lain yang berwawasan kesehatan dan berbasis masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya di dukung oleh unsur- unsur tenaga, sarana, prasarana dan biaya yang dihimpun dari masyarakat, swasta, pemerintah.
53.Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pos UKK adalah merupakan wadah dari peningkatan upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana , teratur dan berkesinambungan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat pekerja dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar (Primary Health Care) bagi masyarakat pekerja terutama pekerja informal sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja.
54.Pos Kesehatan Pesantren yang selanjutnya disebut Poskestren adalah merupakan salah satu wujud Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh dan warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dengan binaan Puskesmas setempat.
55.Pelayanan Pengujian Kesehatan adalah suatu proses pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan perorangan berupa pemeriksaan fisik, jiwa, laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya di sarana kesehatan yang disimpulkan dengan sehat dan tidak sehat oleh dokter penanggungjawab sarana kesehatan. 10
56.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
57.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
58.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
59.Instalasi Farmasi adalah bagian dari Klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Klinik.
60.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
61.Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
62.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
63.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
64.Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.
65.Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat HK, adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium. 11
66.Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK, adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita.
67.Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.
68.Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
69.Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi.
70.Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dengan menyediakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus;
71.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah berada dibawah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo yang fungsinya melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat pada bidang pelayanan administrasi kesehatan, memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif, di bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
72.Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan jemaah ahaji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan tuntunan agama islam.
73.Pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan jemaah haji yang diselenggarakan secara komprehensif. 12
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan Laboratorium Kesehatan.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah dan hapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis-jenis objek retribusi:

a.Dihapus
b.Dihapus
c.Jenis-jenis objek retribusi pelayanan kesehatan UPTD adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan UPTD, meliputi: 1) Instalasi Rawat jalan; 2) Instalasi Gawat Darurat; 3) Instalasi Rawat Inap; 4) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik; 5) Pelayanan Penunjang Medik; 6) Konsultasi Gizi dan Diet; 7) Dihapus; 8) Dihapus; 9) Dihapus.
d.Jenis-jenis objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya, meliputi : 1) Rawat Jalan; 2) Rawat Inap; 3) Pemeriksaan penunjang diagnostik; 4) Dihapus; 5) Dihapus; 6) Pelayanan Kedokteran Kehakiman; 7) Pelayanan Home Care; dan 8) Konsultasi Klinik.
e.Dihapus. 1) Dihapus; 2) Dihapus; 3) Dihapus; 4) Dihapus. 13
1. 5.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan keefektifan pengendalian atas pelayanan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal ini penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

6.Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat

(14)dihapus dan Pasal 10 ayat (11) dan ayat (12) diubah dan Pasal 10 ayat (10) diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dihapus.
(9)Dihapus.
(10)Struktur tarif pada Puskesmas dan Jaringannya, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang meliputi:
1. a.Pelayanan Rawat Jalan, yaitu:
  1. 1.Pelayanan Poliklinik Umum;
  2. 2.Pelayanan Poliklinik Gigi;
  3. 3.Unit Gawat Darurat;
  4. 4.Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
2. b.Pelayanan Rawat Inap;
3. c.Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
4. d.Dihapus.
5. e.Palayanan Pengujian Kesehatan meliputi;
  1. 1.Pengujian Kesehatan Umum;
  2. 2.Pemeriksaan Kesehatan Haji;
  3. 3.Pengujian anak sekolah;
  4. 4.Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin;
  5. 5.Pengujian kesehatan untuk perusahaan;
  6. 6.Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  7. 7.Dihapus;
  8. 8.Dihapus.
6. f.Dihapus.
7. g.Dihapus.
8. h.Dihapus. 14
9. i.Dihapus.
10. j.Dihapus.
11. k.Dihapus.
12. l.Dihapus.
13. m.Dihapus.
14. n.Konsultasi Klinik; Konsultasi sesuai Professional Pendidikan dan Keahlian Bidang Kesehatan.
(11)Rawat Jalan meliputi:
1. a.Pelayanan kesehatan medis dan paramedis di polik umum puskesmas dan jaringannya; dan
2. b.Pelayanan;
  1. 1.Jasa konsultasi klinik;
  2. 2.Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
  3. 3.Tindakan Medik dan Terapi Medik dan Paramedis.
(12)Rawat inap meliputi:
1. a.Tarif rawat inap per hari:
  1. 1.Akomodasi; dan
  2. 2.Jasa medik visite.
2. b.Tindakan medik dan terapi Medik dan Paramedis;
3. c.Pemeriksaan penunjang diagnostik.
(13)Biaya tanggungan Perusahaan Umum diberlakukan Tarif dengan dua kali lipat tarif yang ditentukan.
(14)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Bagi Peserta BPJS yang dirawat di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan maka selisih pembayaran antara penagihan dengan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan ditanggung oleh yang bersangkutan (Peserta BPJS).
(2)Selama pelayanan kesehatan gratis masih berlaku maka tarif retribusi pada peraturan daerah ini tidak dibebankan kepada masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Dihapus.

8.Ketentuan Lampiran mengenai Tarif Pelayanan Retribusi pada RSUD Tipe C dihapus.
9.Ketentuan Lampiran mengenai Tarif Pelayanan Retribusi pada RSUD Tipe D dihapus. 15
10.Ketentuan Lampiran mengenai Tarif Pelayanan Retribusi pada Puskesmas dan jaringannya diubah dan dihapus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
11.Ketentuan lampiran mengenai Daftar Biaya Pemeriksaan di Laboratorium Kualitas Air dihapus.
12.Ketentuan lampiran mengenai Daftar Biaya Pemeriksaan Limbah Cair angka I, angka II, angka III, angka IV, angka V, angka VI, dan angka VII dihapus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
13.Ketentuan lampiran mengenai Daftar Biaya Pemeriksaan Kualitas Udara, Tanah dan Bising dihapus.
14.Ketentuan Pasal 24 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 17 Juli 2020 BUPATI WAJO, Ttd AMRAN MAHMUD Diundangkan di Sengkang pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd AMIRUDDIN. A LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.001.38.20 16 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA No. Jenis Tindakan Jumlah Total Jasa Pelayanan Jasa Sarana A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TIAP KALI KUNJUNGAN Poliklinik Umum; dan Pemeriksaan/Pengobatan 15,000 9,000 6,000 B. PELAYANAN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DI PUSKESMAS
1.Pelayanan Poliklinik Gigi a) Pencabutan Gigi Susu 20,000 12,000 8,000 b) Pencabutan Gigi Permanen 40,000 24,000 16,000 c) Pencabutan Dengan Komplikasi Ringan 125,000 75,000 50,000 d) Tumpatan Permanen Gigi Dewasa 50,000 30,000 20,000 e) Tumpatan Permanen Gigi Sulung 30,000 18,000 12,000 f) Tumpatan Sementara 20,000 12,000 8,000 g) Scalling RA/RB Per Regio 50,000 30,000 20,000
2.Unit Gawat Darurat a) Family folder pasien 10,000 6,000 4,000 b) Pemeriksaan tanda vital 5,000 3,000 2,000 c) Pemeriksaan Dokter Umum 25,000 15,000 10,000 d) Pemasangan infus 15,000 9,000 6,000 e) Pemberian Obat 5,000 3,000 2,000 f) Transfer pasien/ambulasi 10,000 6,000 4,000 g) Kompres Luka Tanpa Perban 5,000 3,000 2,000 h) 1-5 luka 5,000 3,000 2,000 i) 6-10 luka 10,000 6,000 4,000 17 j) Diatas 10 luka 15,000 9,000 6,000 k) Kompres Luka Dengan Perban 10,000 6,000 4,000 l) 1-5 luka 15,000 9,000 6,000 m) 6-10 luka 20,000 12,000 8,000 n) Diatas 10 luka 25,000 15,000 10,000 o) Perawatan Luka Bakar 5-10% 15,000 9,000 6,000 p) Perawatan Luka Bakar 10-30% 30,000 18,000 12,000 q) Perawatan Luka Bakar > 30 % 50,000 30,000 20,000 r) Perawatan Luka Gangren Per Kunjungan 25,000 15,000 10,000 s) Cuci Luka 5,000 3,000 2,000 t) Ganti Perban 5,000 3,000 2,000 u) Pasang Infus 20,000 12,000 8,000 v) Pasang Kateter 25,000 15,000 10,000 w) Ganti cairan infuse 5,000 3,000 2,000 x) aff infuse 5,000 3,000 2,000 y) Pasang Mag Slang 25,000 15,000 10,000 z) Bilas Lambung 25,000 15,000 10,000 aa) Injeksi Per Pasien 10,000 6,000 4,000 bb) Resusitasi Sederhana 15,000 9,000 6,000 cc) Sircum Sisi 150,000 90,000 60,000 dd) Insisi Abses 15,000 9,000 6,000 ee) Hecting Luka < 5 Jahitan 25,000 15,000 10,000 ff) Hecting Luka 5 - 10 Jahitan 40,000 24,000 16,000 gg) Hecting Luka > 10 Jahitan 60,000 36,000 24,000 hh) aff Hecting Luka 10,000 6,000 4,000 ii) Pemakaian Oksigen Per Liter 10,000 6,000 4,000 jj) Spuling Telinga 10,000 6,000 4,000 kk) Ekstripasi Corpus Alienum 20,000 12,000 8,000 ll) Pemasangan NGT 25,000 15,000 10,000 mm) Pemakaian Nebulizer Per Kali 50,000 30,000 20,000 nn) Ekstrasi Kuku (Perkuku ) 20,000 12,000 8,000 oo) Cross Insisi 5,000 3,000 2,000 pp) Pemakaian Suction/Hari 15,000 9,000 6,000 qq) Observasi 15,000 9,000 6,000 rr) EKG 30,000 18,000 12,000 ss) Rectal Toucher 20,000 12,000 8,000 tt) Tindik Telinga Per 15,000 9,000 6,000 18 Orang uu) Aff Kateter 5,000 3,000 2,000 vv) Poliklinik Kandungan Dan Kebidanan (KIA ) ww) Vaginal Toucher 20,000 12,000 8,000 xx) Pemasangan IUD 100,000 60,000 40,000 yy) Pencabutan IUD 20,000 12,000 8,000 zz) Pemasangan Implant 50,000 30,000 20,000 aaa) Pencabutan Implant 100,000 60,000 40,000 bbb) Suntikan KB 10,000 6,000 4,000 ccc) Doppler 20,000 12,000 8,000 ddd) ANC 5,000 3,000 2,000 eee) Pemeriksaan IVA 25,000 15,000 10,000 fff) Pap Smear 25,000 15,000 10,000 ggg) Krioterapi 200,000 120,000 80,000
3.Pelayanan Mata a) Ekstraksi Corpus Alineum 20,000 12,000 8,000 b) Pemeriksaan Visus 10,000 6,000 4,000 c) Tonometri 15,000 9,000 6,000 d) Tes Buta Warna 5,000 3,000 2,000 e) Irigasi 10,000 6,000 4,000
4.Pelayanan THT a) Spooling Serumen 30,000 18,000 12,000 b) Tampon Telinga 5,000 3,000 2,000 c) Incisi Furunkel 20,000 12,000 8,000 d) Tampon Hidung Sementara 10,000 6,000 4,000 e) Ekstraksi Corpus Alenum 30,000 18,000 12,000
5.Konsultasi Klinik 10,000 6,000 4,000
6.Pelayanan Home Care 15,000 9,000 6,000
7.Tes Kebugaran CJH (Dalam Gedung) 30,000 18,000 12,000
8.Terapi Akupressure: a) Bayi/anak 20,000 12,000 8,000 b) Dewasa 30,000 18,000 12,000 C. TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS
1.Rawat Inap Per Hari: a) Diet Pagi 25.000 15,000 10,000 b) Diet Siang 25.000 15,000 10,000 c) Diet Malam 25,000 15,000 10,000 d) Sarana 40,000 24,000 16,000 e) Jasa pelayanan 60,000 36,000 24,000
2.Jasa Tindakan a) Kompres Luka Tanpa Perban 5,000 3,000 2,000 b) Kompres Luka 10,000 6,000 4,000 19 Dengan Perban c) Perawatan Luka Bakar 5-10% 15,000 9,000 6,000 d) Perawatan Luka Bakar 10-20% 30,000 18,000 12,000 e) Perawatan Luka Bakar > 30 % 50,000 30,000 20,000 f) Cuci Luka 5,000 3,000 2,000 g) Ganti Perban 5,000 3,000 2,000 h) Pasang Infus 25,000 15,000 10,000 i) Pasang Kateter 25,000 15,000 10,000 j) Pasang Mag Slang 25,000 15,000 10,000 k) Bilas Lambung 25,000 15,000 10,000 l) Injeksi Per Pasien 10,000 6,000 4,000 m) Resusitasi Sederhana 15,000 9,000 6,000 n) Pemakaian Oksigen Perliter 2,000 1,200 800 o) Pemasangan NGT 25,000 15,000 10,000 p) Pemakaian Nebulizer Per Kali 50,000 30,000 20,000 q) Pemakaian Suction/Hari 15,000 9,000 6,000 r) Aff Hecting 5,000 3,000 2,000 s) Aff Kateter 10,000 6,000 4,000 t) Aff Inpus 5,000 3,000 2,000 u) Spool Kateter 5,000 3,000 2,000 v) Memandikan Pasien 5,000 3,000 2,000
3.Tindakan di Perawatan a) Konseling gizi 10,000 6,000 4,000 b) Observasi tanda vital 5,000 3,000 2,000 c) Ganti Cairan 5,000 3,000 2,000 d) Konsultasi dokter 25,000 15,000 10,000 e) Observasi tanda vital 5,000 3,000 2,000 f) Ganti Cairan 5,000 3,000 2,000 g) Visite dokter 25,000 15,000 10,000 h) Pemberian obat 5,000 3,000 2,000 i) Aff infuse 15,000 9,000 6,000 j) Ambulasi pulang 10,000 6,000 4,000
4.Rawat Inap KIA a) Obervasi Denyut Jantung Janin Per Kali 5,000 3,000 2,000 b) Persalinan Biasa Dalam Gedung(Dokter) 700,000 420,000 280,000 c) Persalina Biasa Dalam Gedung (Bidan) 600,000 360,000 240,000 d) Persalinan + Penyulit Dalam Gedung 750,000 450,000 300,000 20 e) Perawatan Nifas 25,000 15,000 10,000 f) Perawatan Neonatus ( Kn1 s/d Kn3 ) 30,000 - 30,000 g) Manual Placenta 150,000 90,000 60,000 D TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus E TARIF PENGUJIAN KESEHATAN
1.Pengujian Kesehatan Umum 30,000 18,000 12,000
2.Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 50,000 30,000 20,000 21
3.Pengujian Kesehatan Anak Sekolah 15,000 9,000 6,000
4.Pengujian Kesehatan Calon Pengantin 20,000 12,000 8,000
5.Pengujian Kesehatan Untuk Perusahaan 30,000 18,000 12,000
6.Dihapus
7.Dihapus
8.Dihapus
9.Dihapus
10.Dihapus
11.Dihapus
12.Dihapus A. Dihapus. B. Dihapus. C. Dihapus. D. Kedokteran kehakiman dibayar oleh peminta dengan rincian:
1.Pemeriksaan luar (visum luka) pada orang hidup Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)/orang;
2.Pemeriksaan luar (visum luka) pada mayat Rp200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/mayat. Dari tarif diatas diperuntukan 60% (Enam Puluh Persen) untuk jasa medik dan 40% (Empat Puluh Persen) disetor ke Kas Daerah. E. Tarif retribusi Rawat jalan meliputi:
1.Jasa konsultasi klinik;
2.Pemeriksaan penunjang diagnostik;
3.Tindakan medik dan terapi medik dan paramedis. Setiap orang yang mendapat pelayanan pada poliklinik umum puskesmas dan jaringannya sudah termasuk harga obat, alat kesehatan habis pakai. F. Rawat inap meliputi:
1.Tarif rawat inap per hari: a) Akomodasi meliputi: 1) Makan Minum pasien perhari; 2) Penggunaan sarana puskesmas; 3) Visite perpasien perhari; 4) Ahli gizi; 5) Jasa pembersih ruangan/cleaning service ruang perawatan inap; dan 6) Jasa Tukang Masak Perhari. b) Jasa medik visite
2.Tindakan medik dan terapi
3.Pemeriksaan penunjang diagnostik G. Biaya tanggungan Perusahaan Umum diberlakukan Tarif dengan dua kali lipat tarif yang ada pada Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 22 H. Dihapus. I. Setiap penerimaan pada pemeriksaan untuk keperluan memperoleh Surat Keterangan Sehat 60% (Enam Puluh Persen) diberikan kepada tenaga medik dan paramedik sedangkan 40% (Empat Puluh Persen) distor ke Kas Daerah. J. Dihapus. DAFTAR BIAYA PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR I. Dihapus. II. Dihapus. III. Dihapus. IV. Dihapus. V. Dihapus. VI. Dihapus. VII. Dihapus. VIII. Dihapus. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN PARAMETER PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dihapus. BUPATI WAJO, Ttd AMRAN MAHMUD

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa objek retribusi pelayanan pada rumah sakit dihilangkan, karena rumah sakit telah memiliki regulasi tersendiri setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sehingga rumah sakit dalam menarik retribusi tidak lagi berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah untuk rumah sakit dihapus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 3 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
20.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 4 Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Wajo Nomor 20);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Wajo Nomor 57);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga dan Industri Rumah Tangga Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Wajo Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 12, angka 25, angka 26, angka 27, angka 34 dan angka 37 dihapus, angka 13, angka 15, angka 16, angka 18, angka 19, angka 23, angka 30, angka 31 dan angka 32 diubah dan ditambahkan 13 angka menjadi angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61, angka 62, angka 63, angka 64, angka 65, angka 66, angka 67, angka 68, angka 69, angka 70, angka 71, angka 72 dan angka 73, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Wajo.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
7.Dihapus.
8.Dihapus.
9.Pejabat adalah petugas yang diberi tugas tertentu dibidang retribuasi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
11.Peserta Askes adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, PTT Pusat, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
12.Dihapus.
13.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
14.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15.Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada pada fasilitasi kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagonosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16.Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
17.Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
18.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 6 masyarakat dan upaya kesehatan promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
19.Puskesmas Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup wilayah kerja Pusat Kesehatan masyarakat disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian interal dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
20.Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
21.Puskesmas keliling merupakan unit pelayanan kesehatan luar gedung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
22.Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23.Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskemas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
24.Tempat tidur adalah tempat tidur yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat inap.
25.Dihapus.
26.Dihapus.
27.Dihapus.
28.Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
29.Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa. 7
30.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit memulihkan kesehatan manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
31.Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
32.Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
33.Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
34.Dihapus.
35.Pemeriksaan untuk visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan).
36.Orang kurang mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya, termasuk pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan oleh pemilikan kartu jamkesmas.
37.Dihapus.
38.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
39.Jasa pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedik maupun tenaga non medik di Puskesmas dan jaringannya kepada pasien, baik rawat jalan, rawat inap ataupun gawat darurat.
40.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana bukti itu membuat jelas tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41.Laboratorium Kesehatan adalah unit kerja yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi 8 pemeriksaan kualitas lingkungan, kualitas air (mikrobiologi, fisika, kimia) dan pemeriksaan parameter pengelolaan makanan dan minuman.
42.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan.
43.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang–undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
44.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
45.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
46.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRI adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
50.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 9
51.Pondok Persalinan Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah bangunan yang dibangun dengan bantuan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal Bidan di desa, di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan antenatal dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompentensi teknis bidan tersebut.
52.Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah, dengan bantuan dari tenaga profesional kesehatan dan dukungan sektor terkait termasuk swasta dalam kerangka kelurahan siaga demi terwujudnya kelurahan sehat. Kesehatan yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan dasar, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dipadukan dengan upaya kesehatan lain yang berwawasan kesehatan dan berbasis masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya di dukung oleh unsur- unsur tenaga, sarana, prasarana dan biaya yang dihimpun dari masyarakat, swasta, pemerintah.
53.Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pos UKK adalah merupakan wadah dari peningkatan upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana , teratur dan berkesinambungan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat pekerja dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar (Primary Health Care) bagi masyarakat pekerja terutama pekerja informal sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja.
54.Pos Kesehatan Pesantren yang selanjutnya disebut Poskestren adalah merupakan salah satu wujud Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh dan warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dengan binaan Puskesmas setempat.
55.Pelayanan Pengujian Kesehatan adalah suatu proses pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan perorangan berupa pemeriksaan fisik, jiwa, laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya di sarana kesehatan yang disimpulkan dengan sehat dan tidak sehat oleh dokter penanggungjawab sarana kesehatan. 10
56.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
57.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
58.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
59.Instalasi Farmasi adalah bagian dari Klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Klinik.
60.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
61.Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
62.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
63.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
64.Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.
65.Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat HK, adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium. 11
66.Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK, adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita.
67.Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.
68.Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
69.Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi.
70.Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dengan menyediakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus;
71.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah berada dibawah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo yang fungsinya melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat pada bidang pelayanan administrasi kesehatan, memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif, di bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
72.Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan jemaah ahaji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan tuntunan agama islam.
73.Pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan jemaah haji yang diselenggarakan secara komprehensif. 12
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan Laboratorium Kesehatan.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah dan hapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis-jenis objek retribusi:

a.Dihapus
b.Dihapus
c.Jenis-jenis objek retribusi pelayanan kesehatan UPTD adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan UPTD, meliputi: 1) Instalasi Rawat jalan; 2) Instalasi Gawat Darurat; 3) Instalasi Rawat Inap; 4) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik; 5) Pelayanan Penunjang Medik; 6) Konsultasi Gizi dan Diet; 7) Dihapus; 8) Dihapus; 9) Dihapus.
d.Jenis-jenis objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya, meliputi : 1) Rawat Jalan; 2) Rawat Inap; 3) Pemeriksaan penunjang diagnostik; 4) Dihapus; 5) Dihapus; 6) Pelayanan Kedokteran Kehakiman; 7) Pelayanan Home Care; dan 8) Konsultasi Klinik.
e.Dihapus. 1) Dihapus; 2) Dihapus; 3) Dihapus; 4) Dihapus. 13
1. 5.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan keefektifan pengendalian atas pelayanan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal ini penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

6.Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat

(14)dihapus dan Pasal 10 ayat (11) dan ayat (12) diubah dan Pasal 10 ayat (10) diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dihapus.
(9)Dihapus.
(10)Struktur tarif pada Puskesmas dan Jaringannya, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang meliputi:
1. a.Pelayanan Rawat Jalan, yaitu:
  1. 1.Pelayanan Poliklinik Umum;
  2. 2.Pelayanan Poliklinik Gigi;
  3. 3.Unit Gawat Darurat;
  4. 4.Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
2. b.Pelayanan Rawat Inap;
3. c.Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
4. d.Dihapus.
5. e.Palayanan Pengujian Kesehatan meliputi;
  1. 1.Pengujian Kesehatan Umum;
  2. 2.Pemeriksaan Kesehatan Haji;
  3. 3.Pengujian anak sekolah;
  4. 4.Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin;
  5. 5.Pengujian kesehatan untuk perusahaan;
  6. 6.Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  7. 7.Dihapus;
  8. 8.Dihapus.
6. f.Dihapus.
7. g.Dihapus.
8. h.Dihapus. 14
9. i.Dihapus.
10. j.Dihapus.
11. k.Dihapus.
12. l.Dihapus.
13. m.Dihapus.
14. n.Konsultasi Klinik; Konsultasi sesuai Professional Pendidikan dan Keahlian Bidang Kesehatan.
(11)Rawat Jalan meliputi:
1. a.Pelayanan kesehatan medis dan paramedis di polik umum puskesmas dan jaringannya; dan
2. b.Pelayanan;
  1. 1.Jasa konsultasi klinik;
  2. 2.Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
  3. 3.Tindakan Medik dan Terapi Medik dan Paramedis.
(12)Rawat inap meliputi:
1. a.Tarif rawat inap per hari:
  1. 1.Akomodasi; dan
  2. 2.Jasa medik visite.
2. b.Tindakan medik dan terapi Medik dan Paramedis;
3. c.Pemeriksaan penunjang diagnostik.
(13)Biaya tanggungan Perusahaan Umum diberlakukan Tarif dengan dua kali lipat tarif yang ditentukan.
(14)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Bagi Peserta BPJS yang dirawat di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan maka selisih pembayaran antara penagihan dengan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan ditanggung oleh yang bersangkutan (Peserta BPJS).
(2)Selama pelayanan kesehatan gratis masih berlaku maka tarif retribusi pada peraturan daerah ini tidak dibebankan kepada masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Dihapus.

8.Ketentuan Lampiran mengenai Tarif Pelayanan Retribusi pada RSUD Tipe C dihapus.
9.Ketentuan Lampiran mengenai Tarif Pelayanan Retribusi pada RSUD Tipe D dihapus. 15
10.Ketentuan Lampiran mengenai Tarif Pelayanan Retribusi pada Puskesmas dan jaringannya diubah dan dihapus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
11.Ketentuan lampiran mengenai Daftar Biaya Pemeriksaan di Laboratorium Kualitas Air dihapus.
12.Ketentuan lampiran mengenai Daftar Biaya Pemeriksaan Limbah Cair angka I, angka II, angka III, angka IV, angka V, angka VI, dan angka VII dihapus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
13.Ketentuan lampiran mengenai Daftar Biaya Pemeriksaan Kualitas Udara, Tanah dan Bising dihapus.
14.Ketentuan Pasal 24 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 17 Juli 2020 BUPATI WAJO, Ttd AMRAN MAHMUD Diundangkan di Sengkang pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd AMIRUDDIN. A LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.001.38.20 16 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA No. Jenis Tindakan Jumlah Total Jasa Pelayanan Jasa Sarana A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TIAP KALI KUNJUNGAN Poliklinik Umum; dan Pemeriksaan/Pengobatan 15,000 9,000 6,000 B. PELAYANAN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DI PUSKESMAS
1.Pelayanan Poliklinik Gigi a) Pencabutan Gigi Susu 20,000 12,000 8,000 b) Pencabutan Gigi Permanen 40,000 24,000 16,000 c) Pencabutan Dengan Komplikasi Ringan 125,000 75,000 50,000 d) Tumpatan Permanen Gigi Dewasa 50,000 30,000 20,000 e) Tumpatan Permanen Gigi Sulung 30,000 18,000 12,000 f) Tumpatan Sementara 20,000 12,000 8,000 g) Scalling RA/RB Per Regio 50,000 30,000 20,000
2.Unit Gawat Darurat a) Family folder pasien 10,000 6,000 4,000 b) Pemeriksaan tanda vital 5,000 3,000 2,000 c) Pemeriksaan Dokter Umum 25,000 15,000 10,000 d) Pemasangan infus 15,000 9,000 6,000 e) Pemberian Obat 5,000 3,000 2,000 f) Transfer pasien/ambulasi 10,000 6,000 4,000 g) Kompres Luka Tanpa Perban 5,000 3,000 2,000 h) 1-5 luka 5,000 3,000 2,000 i) 6-10 luka 10,000 6,000 4,000 17 j) Diatas 10 luka 15,000 9,000 6,000 k) Kompres Luka Dengan Perban 10,000 6,000 4,000 l) 1-5 luka 15,000 9,000 6,000 m) 6-10 luka 20,000 12,000 8,000 n) Diatas 10 luka 25,000 15,000 10,000 o) Perawatan Luka Bakar 5-10% 15,000 9,000 6,000 p) Perawatan Luka Bakar 10-30% 30,000 18,000 12,000 q) Perawatan Luka Bakar > 30 % 50,000 30,000 20,000 r) Perawatan Luka Gangren Per Kunjungan 25,000 15,000 10,000 s) Cuci Luka 5,000 3,000 2,000 t) Ganti Perban 5,000 3,000 2,000 u) Pasang Infus 20,000 12,000 8,000 v) Pasang Kateter 25,000 15,000 10,000 w) Ganti cairan infuse 5,000 3,000 2,000 x) aff infuse 5,000 3,000 2,000 y) Pasang Mag Slang 25,000 15,000 10,000 z) Bilas Lambung 25,000 15,000 10,000 aa) Injeksi Per Pasien 10,000 6,000 4,000 bb) Resusitasi Sederhana 15,000 9,000 6,000 cc) Sircum Sisi 150,000 90,000 60,000 dd) Insisi Abses 15,000 9,000 6,000 ee) Hecting Luka < 5 Jahitan 25,000 15,000 10,000 ff) Hecting Luka 5 - 10 Jahitan 40,000 24,000 16,000 gg) Hecting Luka > 10 Jahitan 60,000 36,000 24,000 hh) aff Hecting Luka 10,000 6,000 4,000 ii) Pemakaian Oksigen Per Liter 10,000 6,000 4,000 jj) Spuling Telinga 10,000 6,000 4,000 kk) Ekstripasi Corpus Alienum 20,000 12,000 8,000 ll) Pemasangan NGT 25,000 15,000 10,000 mm) Pemakaian Nebulizer Per Kali 50,000 30,000 20,000 nn) Ekstrasi Kuku (Perkuku ) 20,000 12,000 8,000 oo) Cross Insisi 5,000 3,000 2,000 pp) Pemakaian Suction/Hari 15,000 9,000 6,000 qq) Observasi 15,000 9,000 6,000 rr) EKG 30,000 18,000 12,000 ss) Rectal Toucher 20,000 12,000 8,000 tt) Tindik Telinga Per 15,000 9,000 6,000 18 Orang uu) Aff Kateter 5,000 3,000 2,000 vv) Poliklinik Kandungan Dan Kebidanan (KIA ) ww) Vaginal Toucher 20,000 12,000 8,000 xx) Pemasangan IUD 100,000 60,000 40,000 yy) Pencabutan IUD 20,000 12,000 8,000 zz) Pemasangan Implant 50,000 30,000 20,000 aaa) Pencabutan Implant 100,000 60,000 40,000 bbb) Suntikan KB 10,000 6,000 4,000 ccc) Doppler 20,000 12,000 8,000 ddd) ANC 5,000 3,000 2,000 eee) Pemeriksaan IVA 25,000 15,000 10,000 fff) Pap Smear 25,000 15,000 10,000 ggg) Krioterapi 200,000 120,000 80,000
3.Pelayanan Mata a) Ekstraksi Corpus Alineum 20,000 12,000 8,000 b) Pemeriksaan Visus 10,000 6,000 4,000 c) Tonometri 15,000 9,000 6,000 d) Tes Buta Warna 5,000 3,000 2,000 e) Irigasi 10,000 6,000 4,000
4.Pelayanan THT a) Spooling Serumen 30,000 18,000 12,000 b) Tampon Telinga 5,000 3,000 2,000 c) Incisi Furunkel 20,000 12,000 8,000 d) Tampon Hidung Sementara 10,000 6,000 4,000 e) Ekstraksi Corpus Alenum 30,000 18,000 12,000
5.Konsultasi Klinik 10,000 6,000 4,000
6.Pelayanan Home Care 15,000 9,000 6,000
7.Tes Kebugaran CJH (Dalam Gedung) 30,000 18,000 12,000
8.Terapi Akupressure: a) Bayi/anak 20,000 12,000 8,000 b) Dewasa 30,000 18,000 12,000 C. TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS
1.Rawat Inap Per Hari: a) Diet Pagi 25.000 15,000 10,000 b) Diet Siang 25.000 15,000 10,000 c) Diet Malam 25,000 15,000 10,000 d) Sarana 40,000 24,000 16,000 e) Jasa pelayanan 60,000 36,000 24,000
2.Jasa Tindakan a) Kompres Luka Tanpa Perban 5,000 3,000 2,000 b) Kompres Luka 10,000 6,000 4,000 19 Dengan Perban c) Perawatan Luka Bakar 5-10% 15,000 9,000 6,000 d) Perawatan Luka Bakar 10-20% 30,000 18,000 12,000 e) Perawatan Luka Bakar > 30 % 50,000 30,000 20,000 f) Cuci Luka 5,000 3,000 2,000 g) Ganti Perban 5,000 3,000 2,000 h) Pasang Infus 25,000 15,000 10,000 i) Pasang Kateter 25,000 15,000 10,000 j) Pasang Mag Slang 25,000 15,000 10,000 k) Bilas Lambung 25,000 15,000 10,000 l) Injeksi Per Pasien 10,000 6,000 4,000 m) Resusitasi Sederhana 15,000 9,000 6,000 n) Pemakaian Oksigen Perliter 2,000 1,200 800 o) Pemasangan NGT 25,000 15,000 10,000 p) Pemakaian Nebulizer Per Kali 50,000 30,000 20,000 q) Pemakaian Suction/Hari 15,000 9,000 6,000 r) Aff Hecting 5,000 3,000 2,000 s) Aff Kateter 10,000 6,000 4,000 t) Aff Inpus 5,000 3,000 2,000 u) Spool Kateter 5,000 3,000 2,000 v) Memandikan Pasien 5,000 3,000 2,000
3.Tindakan di Perawatan a) Konseling gizi 10,000 6,000 4,000 b) Observasi tanda vital 5,000 3,000 2,000 c) Ganti Cairan 5,000 3,000 2,000 d) Konsultasi dokter 25,000 15,000 10,000 e) Observasi tanda vital 5,000 3,000 2,000 f) Ganti Cairan 5,000 3,000 2,000 g) Visite dokter 25,000 15,000 10,000 h) Pemberian obat 5,000 3,000 2,000 i) Aff infuse 15,000 9,000 6,000 j) Ambulasi pulang 10,000 6,000 4,000
4.Rawat Inap KIA a) Obervasi Denyut Jantung Janin Per Kali 5,000 3,000 2,000 b) Persalinan Biasa Dalam Gedung(Dokter) 700,000 420,000 280,000 c) Persalina Biasa Dalam Gedung (Bidan) 600,000 360,000 240,000 d) Persalinan + Penyulit Dalam Gedung 750,000 450,000 300,000 20 e) Perawatan Nifas 25,000 15,000 10,000 f) Perawatan Neonatus ( Kn1 s/d Kn3 ) 30,000 - 30,000 g) Manual Placenta 150,000 90,000 60,000 D TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus Dihapus E TARIF PENGUJIAN KESEHATAN
1.Pengujian Kesehatan Umum 30,000 18,000 12,000
2.Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 50,000 30,000 20,000 21
3.Pengujian Kesehatan Anak Sekolah 15,000 9,000 6,000
4.Pengujian Kesehatan Calon Pengantin 20,000 12,000 8,000
5.Pengujian Kesehatan Untuk Perusahaan 30,000 18,000 12,000
6.Dihapus
7.Dihapus
8.Dihapus
9.Dihapus
10.Dihapus
11.Dihapus
12.Dihapus A. Dihapus. B. Dihapus. C. Dihapus. D. Kedokteran kehakiman dibayar oleh peminta dengan rincian:
1.Pemeriksaan luar (visum luka) pada orang hidup Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)/orang;
2.Pemeriksaan luar (visum luka) pada mayat Rp200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/mayat. Dari tarif diatas diperuntukan 60% (Enam Puluh Persen) untuk jasa medik dan 40% (Empat Puluh Persen) disetor ke Kas Daerah. E. Tarif retribusi Rawat jalan meliputi:
1.Jasa konsultasi klinik;
2.Pemeriksaan penunjang diagnostik;
3.Tindakan medik dan terapi medik dan paramedis. Setiap orang yang mendapat pelayanan pada poliklinik umum puskesmas dan jaringannya sudah termasuk harga obat, alat kesehatan habis pakai. F. Rawat inap meliputi:
1.Tarif rawat inap per hari: a) Akomodasi meliputi: 1) Makan Minum pasien perhari; 2) Penggunaan sarana puskesmas; 3) Visite perpasien perhari; 4) Ahli gizi; 5) Jasa pembersih ruangan/cleaning service ruang perawatan inap; dan 6) Jasa Tukang Masak Perhari. b) Jasa medik visite
2.Tindakan medik dan terapi
3.Pemeriksaan penunjang diagnostik G. Biaya tanggungan Perusahaan Umum diberlakukan Tarif dengan dua kali lipat tarif yang ada pada Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 22 H. Dihapus. I. Setiap penerimaan pada pemeriksaan untuk keperluan memperoleh Surat Keterangan Sehat 60% (Enam Puluh Persen) diberikan kepada tenaga medik dan paramedik sedangkan 40% (Empat Puluh Persen) distor ke Kas Daerah. J. Dihapus. DAFTAR BIAYA PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR I. Dihapus. II. Dihapus. III. Dihapus. IV. Dihapus. V. Dihapus. VI. Dihapus. VII. Dihapus. VIII. Dihapus. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN PARAMETER PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dihapus. BUPATI WAJO, Ttd AMRAN MAHMUD

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011