DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 225

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BAB IX KELEMBAGAAN BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c.bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
9.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
10.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
15.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19.Sistem Pusat Permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
20.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
21.Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
22.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
23.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung seluas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
24.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
25.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
26.Sistem Jaringan Transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
27.Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
28.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
29.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
30.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
31.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
33.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
34.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
35.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
36.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
37.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
38.Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
39.Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
41.Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
42.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
43.Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
44.Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
45.Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
46.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
47.Kawasan Perkebunan Rakyat adalah kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat seluas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
48.Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
49.Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
50.Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
51.Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
52.Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
53.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
54.Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
55.Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
56.Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
57.Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
58.Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
59.Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
60.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
61.Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
62.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
63.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
64.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
65.Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
66.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
67.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
68.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
69.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
70.Ketentuan Umum Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur- unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
71.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
72.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
73.Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
74.Perangkat Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
75.Perangkat Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
76.Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
77.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup wilayah administrasi RTRW Kabupaten mencakup seluruh wilayah administrasi, meliputi:
1. a.Kecamatan Belawa;
2. b.Kecamatan Bola;
3. c.Kecamatan Gilireng;
4. d.Kecamatan Keera;
5. e.Kecamatan Majauleng;
6. f.Kecamatan Maniangpajo;
7. g.Kecamatan Pammana;
8. h.Kecamatan Penrang;
9. i.Kecamatan Pitumpanua;
10. j.Kecamatan Sabangparu;
11. k.Kecamatan Sajoanging;
12. l.Kecamatan Takkalalla;
13. m.Kecamatan Tanasitolo; dan
14. n.Kecamatan Tempe.
(2)Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 30.39’–40.16’ Lintang Selatan dan diantara 1190.53’–1200.27’ Bujur Timur seluas kurang lebih 260.872 (dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektare.
(3)Batas-batas wilayah administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sebelah Utara berbatasan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. b.sebelah Timur berbatasan Teluk Bone;
3. c.sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng; dan
4. d.sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
(4)Wilayah administrasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lingkup substansi dari RTRW kabupaten terdiri atas:

a.ketentuan umum
b.ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
c.rencana struktur ruang wilayah;
d.rencana pola ruang wilayah;
e.kawasan strategis kabupaten;
f.arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
g.arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
h.peran masyarakat dan kelembagaan;
i.ketentuan penyidikan;
j.ketentuan pidana;
k.ketentuan peralihan;
l.ketentuan lain-lain;
m.ketentuan penutup;
n.penjelasan; dan
o.lampiran.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten yaitu mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk mendukung keterpaduan fungsi kegiatan pertanian, perikanan, industri, minyak dan gas, serta pariwisata.

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.

Pasal 6

(1)Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
1. a.keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan;
2. b.peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata;
3. c.pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. d.penetapan kawasan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem mangrove;
5. e.perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
6. f.pengembangan potensi kawasan pariwisata dan objek wisata dengan berorientasi kearifan lokal;
7. g.pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional;
8. h.pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan;
9. i.pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan;
10. j.pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
11. k.peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
(2)Strategi keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.mempertahankan keterkaitan antar sub pusat pelayanan kota (PKL, Pusat Pelayanan Kawasan, pusat pelayanan lingkungan, terhadap wilayah di sekitarnya;
2. b.menata dan mengendalikan pengembangan pusat-pusat pelayanan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan;
3. c.mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan; dan
4. d.mengembangkan dan menata kawasan transmigrasi.
(3)Strategi peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi;
2. b.mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di seluruh wilayah;
3. c.mengembangkan prasarana transportasi laut untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah pesisir, yang menghubungkan ke beberapa wilayah Lainnya;
4. d.mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
5. e.mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air dan danau;
6. f.mengembangkan pelayanan telekomunikasi yang merata hingga menjangkau seluruh kawasan;
7. g.mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air bersih;
8. h.Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir;
9. i.mengembangkan sistem pengelolaan limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan permukiman serta kawasan pesisir dari pencemaran; dan
10. j.mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana.
(4)Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup;
2. b.mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
3. c.mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah jangka panjang.
(5)Strategi penetapan kawasan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan kawasan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem mangrove;
2. b.mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem mangrove dengan peraturan zonasi;
3. c.menyusun mekanisme dan peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, terutama pemanfaatan sempadan pantai, sungai dan danau; dan
4. d.menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem mangrove.
(6)Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.mengembangkan potensi unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan;
2. b.mengembangkan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kegiatan peruntukan hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman, transportasi dan pertahanan dan keamanan;
3. c.pengembangan pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan kawasan;
4. d.pengembangan dan penataan kawasan pesisir menuju perwujudan kawasan minapolitan yang berkelanjutan;
5. e.mengembangkan kawasan peruntukan pertanian meliputi peruntukan budidaya tanaman pangan, budidaya hortikultura, budidaya perkebunan, budidaya peternakan diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan;
6. f.mendorong pengembangan kawasan budidaya melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
7. g.mengendalikan kegiatan budidaya sesuai dengan peruntukan lahan, kemampuan lahan dan konflik pemanfaatan ruang.
(7)Strategi pengembangan kawasan pariwisata dan objek wisata yang berorientasi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:
1. a.mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan daya tarik wisata;
2. b.mengembangkan objek wisata yang memiliki potensi tinggi sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) terkemuka;
3. c.mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan pertanian pada kawasan daya tarik wisata khusus dan daya tarik wisata;
4. d.mempromosikan potensi wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan
5. e.mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
(8)Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi:
1. a.menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan tertentu sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. b.meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu kawasan jasa dan perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional;
3. c.meningkatkan kualitas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;
4. d.mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentra-sentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
5. e.mengarahkan peruntukan permukiman perkotaan dengan konsep compact city dan permukiman perdesaan diarahkan mengikuti pola mengelompok, untuk menghindari perkembangan secara sporadis dan linier;
6. f.memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut melalui pemanfaatan jasa-jasa lingkungan, potensi perikanan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat; dan
7. g.mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
(9)Strategi pengembangan Kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf h, meliputi:
1. a.melestarikan dan merevitalisasi kawasan atau objek yang memiliki nilai sejarah dan menjadikan sebagai salah satu obyek wisata; dan
2. b.mendorong pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi wilayah.
(10)Strategi pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
1. a.melestarikan dan merehabilitasi hutan lindung pada kawasan lindung;
2. b.melestarikan dan merehabilitasi kawasan hutan mangrove;
3. c.melestarikan dan melindungi sumber-sumber air bersih berupa mata air dan danau serta wilayah tangkapannya; dan
4. d.mensosialisasikan pelestarian kawasan lindung serta pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana berbasis mitigasi.
(11)Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf j, meliputi:
1. a.mengembangkan sumber daya alam yang tersedia dengan penggunaan teknologi tinggi; dan
2. b.pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
(12)Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf k, meliputi:
1. a.mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
4. d.turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 8

(1)Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Wajo meliputi:
1. a.sistem pusat permukiman;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem pusat permukiman di Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PKL;
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan; dan
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan.
(2)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.PKL Sengkang di Kecamatan Tempe; dan
2. b.PKL Siwa di Kecamatan Pitumpanua.
(3)Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Pusat Pelayanan Kawasan Anabanua di Kecamatan Maniangpajo;
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan Belawa di Kecamatan Belawa;
3. c.Pusat Pelayanan Kawasan Doping di Kecamatan Penrang;
4. d.Pusat Pelayanan Kawasan Keera di Kecamatan Keera;
5. e.Pusat Pelayanan Kawasan Paria di Kecamatan Majauleng; dan
6. f.Pusat Pelayanan Kawasan Solo di Kecamatan Bola.
(4)Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.Pusat Pelayanan Lingkungan Bulete di Kecamatan Pitumpanua;
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan Gilireng di Kecamatan Gilireng;
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan Jalang di Kecamatan Sajoanging;
4. d.Pusat Pelayanan Lingkungan Kota Baru di Kecamatan Sabangparu;
5. e.Pusat Pelayanan Lingkungan Maroanging di Kecamatan Pammana;
6. f.Pusat Pelayanan Lingkungan Peneki di Kecamatan Takkalalla;
7. g.Pusat Pelayanan Lingkungan Salobulo di Kecamatan Sajoanging; dan
8. h.Pusat Pelayanan Lingkungan Tancung di Kecamatan Tanasitolo.
(5)Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta rencana struktur ruang sistem pusat permukiman yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b, terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan;
2. b.sistem jaringan kereta api;
3. c.sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
4. d.sistem jaringan transportasi laut.
(2)Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks225PDFHirarki

Memuat teks peraturan…