DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 2
4.Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi.dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
21.Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- IX/2011, jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak lagi sebagai objek Pajak Hiburan; 4
22.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 16),diubah sebagai berikut :
1.KetentuanPasal I angka 2 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan satu angka yakni angka 3a, angka 5 dan angka 6 dihapus angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 diubahdan ditambahkan 15 angka sesudah angka 18, yakni angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32 dan angka 33 Pasal 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati wajo; 3a.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo;
5.Dihapus
6.Dihapus 5
7.Pajak Hiburan selanjutnya disebut Pajak, adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan;
8.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian dinikmati dengan dipungut bayaran;
9.Penyelenggaraan Hiburan adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan Hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
10.Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
11.Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
12.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar;
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang kemudian disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang; 6
20.Pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman;
21.Kontes kecantikan, adalah kompetisi yang terutama berfokus pada keindahan fisik kontestan, meskipun yang menggabungkan kepribadian, bakat, dan jawaban atas pertanyaan juri sebagai kriteria penilaian;
22.Pertunjukan film yang dipasarkan adalah pertunjukan film yang diselenggarakan di tempat tertentu dengan maksud memperkenalkan film baru atau yang akan dipasarkan oleh pemilik dan/atau importir film kepada pengusaha bioskop, Pers, dan kalangan terbatas dengan dipungut bayaran;
23.Pameran merupakan suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan tayangan produk kepada calon relasi atau pembeli;
24.Musik dapat diartikan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan;
25.Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata usaha dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan makanan dan minuman;
26.Musik hidup adalah usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada tempat tertentu;
27.Biliar adalah sebuah cabang olahraga yang masuk dalam kategori cabang olahraga konsentrasi, sehingga sangat dibutuhkan ketahanan dan pemahaman mental yang benar serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima agar mampu berprestasi lebih tinggi dan stabil, cabang olahraga ini dimainkan di atas meja dan dengan peralatan bantu khusus serta peraturan tersendiriyang dapat dimainkan secara perorangan maupun tim;
28.Bola Gelinding adalah usaha yang menyediakan tempat peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut;
29.Pacuan kuda adalah lomba dimana seorang joki mengendarai/menunggangi kuda untuk mencapai garis finish;
30.Permainan ketangkasan manual, makanik dan elektronik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat didukung dengan perkembangan; 7
31.Mandi uap/spa adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, relaksasi, kebugaran, dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aromadan uap;
32.Pusat Kebugaran adalah suatu kegiatan dalam ruangan dengan menawarkan kegiatan olahraga yang menggunakan alat dan/atau tanpa alat;
33.Pertandingan olahraga adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasinya.
2.Ketentuan huruf e, huruf g dan huruf h ayat (3)Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
(2)Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.Tontonan Film;
2. b.Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.Kontes Kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.Pameran;
5. e.Karaoke dan sejenisnya;
6. f.Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.Permainan bilyard dan bola gelinding;
8. h.Pacuan kuda, kendaraan bermotordan permainan ketangkasanmanual, mekanik dan elektronik;
9. i.mandi uap/spa dan pusat kebugaran;
10. j.Pertandingan Olahraga.
  1. 3.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) diubah, ayat (11) dan ayat (12) Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Tarif pajak tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Tarif pajak kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(3)Tarif pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(4)Tarif pajak pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(5)Tarif pajak hiburan karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
(6)Tarif pajak sirkus akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(7)Tarif pajak bilyard dan bola gelinding ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 8
(8)Tarif pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan manual, mekanik, elektronik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(9)Tarif pajak mandi uap/spa dan pusat kebugaran ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
(10)Tarif pajak pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(11)Dihapus
(12)Dihapus

4.Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapusPasal 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Tata cara pengisian, penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Dihapus.

5.Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA dan diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27A

(1)Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif di bidang perpajakan;
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis;
3. c.Penghentian sementara kegiatan;
4. d.Penghentian tetap kegiatan;
5. e.Pencabutan sementara izin;
6. f.Pencabutan tetap izin;
7. g.Denda administratifdan/atau
8. h.Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang padatanggal, 29 November2018 BUPATI WAJO, ANDI BURHANUDDIN UNRU Diundangkan di Sengkang padatanggal, 29 November 2018 SEKRETARIS DAERAH, AMIRUDDIN A LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 10 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.10.171.18

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…