DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB V PERENCANAAN SISTEM DRAINASE BAB VI PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE BAB VII OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM DRAINASE BAB IX PERIZINAN BAB X PEMBERDAYAAN BAB XI PEMBIAYAAN BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN BAB XIII PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV KERJASAMA BAB XVI LARANGAN BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PERALIHAN BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi dampak sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan sistem drainase diarahkan pada konsep berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan sistem drainase secara terpadu, terarah dan berkelanjutan; c bahwa penataan drainase diperlukan sebagai upaya melindungi permukiman dari daya rusak air dan mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan bebas genangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 57);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 82);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 95); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah dalam, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7.Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
8.Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana Drainase perkotaan.
9.Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
10.Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
11.Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu Daerah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo.
13.Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
14.Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana sistem drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
15.Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan kontruksi (pre- construction), pelaksanaan kontruksi (construction) dan ujicoba sistem (test commissioning).
16.Sumur Resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
17.Kolam Tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
18.Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
19.Kolam Detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan di suatu wilayah.
20.Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, pompa dan pintu air.
21.Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
22.Penghijauan adalah upaya pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan kondisi lahan agar lingkungan memiliki kondisi alam yang baik.
23.Instalasi Pengelolaan Air Limbah yag selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
24.Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
25.Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
26.Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
27.Normalisasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
28.Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuh program/ proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
29.Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
30.Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau sekelompok masyarakat.
31.Badan Hukum adalah suatu organisiasi, Badan atau Perkumpulan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dengan akta yang otentik yang berdasarkan hukum diperlakukan sebagai orang yang miliki hak dan kewajiban atau disebut subyek hukum, dan dapat melakukan perbuatan seperti menerima, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat digugat dan menggugat di muka hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Drainase ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a.pemanfaatan;
b.keselarasan;
c.keseimbangan;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keberlanjutan;
f.keadilan; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

a.mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
b.menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
c.meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian Air.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang dan tanggung jawab;
b.perencanaan sistem drainase;
c.pelaksanaan konstruksi sistem drainase;
d.operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
e.pemantauan dan evaluasi sistem drainase;
f.perizinan;
g.pemberdayaan;
h.pembiayaan;
i.hak dan kewajiban;
j.peran masyarakat dan swasta;
k.pembinaan dan pengawasan;
l.kerjasama;
m.larangan;
n.sanksi administratif;
o.penyidikan;
p.ketentuan pidana;
q.ketentuan peralihan; dan
r.ketentuan penutup.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Wewenang Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase;
2. b.penetapan pola Penyelenggaraan Sistem Drainase;
3. c.penetapan Rencana Induk sistem drainase;
4. d.pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada Sistem Drainase;
5. e.pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase; dan
6. f.pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Drainase.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk daerah perbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

a.melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang berwawasan lingkungan;
b.memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase;
c.menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
d.memberikan bantuan teknis dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 8

Penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a.kebijakan menangani masalah banjir dan rob;
b.kebijakan mengendalikan daya rusak air;
c.kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya air;
d.kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
e.kebijakan penentuan prioritas penanganan sistem drainase; dan
f.kebijakan penanganan sistem drainase dalam kondisi tanggap darurat.

BAB V

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE

Pasal 9

(1)Perencanaan sistem drainase meliputi:
1. a.penyusunan rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase guna mendukung sistem drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

(1)Rencana induk disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian, pembangunan dan pengembangan.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 25 (dua puluh puluh) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya RTRW.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…