DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai: a. insrumen pemerintah daerah; b. yuridis preventif; c. pengendalian; d. koordinasi; e. pengawasan publik; dan f. pendapatan asli daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
c.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5135); 4
15.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 484);
19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
20.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
21.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6 ). 5 Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuyangselanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah 6 Kabupaten Wajo yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8.Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Wajo.
9.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10.Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan adalah proses pemberian izin dan non izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11.Penyelenggara PTSP adalah DPMPTSP yang mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati.
12.Aparatur penyelenggara yang selanjutnya disebut aparaturadalah pejabat dan pegawai DPMPTSP.
13.Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
14.Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur PD terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai perizinan.
15.Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17.Non izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 7 diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi baik berupa rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
19.Standar Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
20.Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang mengatur tentang langkah-langkah maupun tahapan mekanisme dan atau alur proses layanan dari permohonan hingga terbitnya produk layanan yang menjadi patron pelaksanaan tugas penyelenggara perizinan.
21.Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
22.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang- undangan.
23.Sanksi administratif adalah adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban bagi dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinandan Nonperizinan berasaskan : 8

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.kepentingan umum;
e.partisipatif;
f.profesionalitas;
g.efisiensi dan efektivitas; dan
h.kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bertujuan untuk :

a.memberikan kepastian hukum;
b.memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
c.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
d.menata dan menetapkan pelayanan perizinan berdasarkan kualifikasi dan kategori;
e.meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
f.memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan perizinan dan non perizinan meliputi:

a.meningkatnya kualitas pelayanan perizinan oleh penyelenggara perizinan;
b.tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
c.mendorong tumbuhnya investasi;
d.tercapainya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan;
e.menghindari konflik dan sengketa hukum; dan
f.tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan. 9

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusanwajib dan urusan pilihan pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi :
1. a.penataan perizinan;
2. b.pegelompokan jenis perizinan;
3. c.persyaratan dan prosedur perizinan;
4. d.penyelenggara perizinan;
5. e.standar pelayanan perizinan;
6. f.peran serta masyarakat; dan
7. g.penegakan hukum.

BAB IV

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai:

a.insrumen pemerintah daerah;
b.yuridis preventif;
c.pengendalian;
d.koordinasi;
e.pengawasan publik; dan
f.pendapatan asli daerah.

Pasal 7

(1)Fungsi instrumen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
(2)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum 10 tertentu;
2. b.mengatur pada perbuatan individual;
3. c.memberikan perlindungan hukum; dan
4. d.melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

(1)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang- undangan.
(2)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk:

a.mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
b.mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mensinergikan proses dan substansi perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…