DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS DAN TUJUAN BAB III: PEMAJUAN BAB IV: FORUM DAN MUSEUM KEBUDAYAAN BAB V: PARTISIPASI MASYARAKAT BAB VI: PEMBIAYAAN BAB VII: INSENTIF BAB VIII: SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keanekaragaman kebudayaan di Kabupaten Wajo merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat, yang didalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kebudayaan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan kebudayaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
12.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 313); 4
15.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 12);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 83); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denngan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 5
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di wilayah Kabupaten Wajo.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10.Sistem Informasi Kebudayaan adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan di Daerah.
11.Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan kebudayaan.
12.Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
14.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. 6
15.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16.Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
17.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
19.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

a.toleransi;
b.keberagaman;
c.kelokalan;
d.lintas wilayah;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong. 7

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan ketahanan budaya daerah sebagai ciri khas daerah;
b.mengembangkan kebudayaan daerah;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah; dan
d.meningkatkan kontribusi budaya daerah terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah.
e.Melestarikan warisan budaya Daerah;

BAB III

PEMAJUAN

Pasal 4

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

a.tradisi lisan;
b.manuskrip;
c.adat istiadat;
d.ritus;
e.pengetahuan tradisional;
f.teknologi tradisional;
g.seni;
h.bahasa;
i.permainan rakyat; dan
j.olahraga tradisional.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
(2)pengarusutamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jenjang Pendidikan sesuai kewenangan.

Pasal 6

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan masyarakat. 8

Pasal 7

(1)Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membentuk dan mengelola Sistem Informasi Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
(2)Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
1. a.Objek Pemajuan Kebudayaan;
2. b.Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
3. c.sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
4. d.data lain terkait Kebudayaan.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terhimpun dalam Sistem Informasi Kebudayaan digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.
(4)Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh Setiap Orang.
(5)Pengelolaan Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dengan mempertimbangkan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional. 9

Pasal 9

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:

a.pencatatan dan pendokumentasian;
b.penetapan; dan
c.pemutakhiran data.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
(2)Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek pemajuan Kebudayaan Daerah.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…