DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL I: ketentuan yang telah diubah Pasal II: Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 Tanggal 11 Februari 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, tanggal 14Januari 2022, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, SALINAN terpadu, dan sinergitas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor12 Tahun 2022, perlu ditinjau kembali dan diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 184 TAHUN 2021 TENTANGPENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 12) sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.474.071.289.339,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b.Pendapatan Transfer;
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp965.876.775.333,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp637.066.542.998,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.339.033.006,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.124.592.544,00 (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.098.143.696,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.248.463.089,00 (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

3.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran Barang dan Jasa sebagaimana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.339.033.006,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis;
2. b.belanja barang tak pakai habis;
3. c.belanja jasa kantor:
4. d.belanja iuran jaminan/asuransi;
5. e.belanja sewa peralatan dan mesin;
6. f.belanja sewa gedung dan bangunan;
7. g.belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
8. h.belanja jasa konsultansi konstruksi;
9. i.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
10. j.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
11. k.belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah;
12. l.belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah;
13. m.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
14. n.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
15. o.belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;
16. p.belanja perjalanan dinas dalam negeri;
17. q.belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
18. r.belanja jasa yang diberikan kepada ketiga/pihaklain;
19. s.belanja barang dan jasa BOS;
20. t.belanja barang dan jasa BLUD
(2)Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.149.457.050,00 (Lima Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah).
(3)Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).
(4)Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.555.581.572,00 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
(5)Belanja Iuran Jaminan/Asuransisebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.219.645.348,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
(6)Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp834.389.400,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
(7)Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.405.640.300,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Rupiah).
(8)Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(9)Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp199.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
(10)Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp414.390.000,00 (Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
(11)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.001.265.000,00 (Satu Miliar Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
(12)Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp710.102.009,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Ribu Sembilan Rupiah).
(13)Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
(14)Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.033.600.940,00 (Empat Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).
(15)Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.745.805.620,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Dua PuluhRupiah).
(16)Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(17)Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp43.398.833.600,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
(18)Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp4.190.945.000,00 (Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
(19)Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp159.500.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(20)Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp24.806.877.167,00 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
(21)Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp46.600.000.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

4.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.124.592.544,00 (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yaitu Belanja bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
(2)Belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.752.239.584,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

5.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.098.143.696,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.Belanja Hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
3. c.Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
4. d.Belanja hibah bantuan kepada partai politik.
(2)Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp864.900.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
(3)Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memilikisurat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.652.684.000.00 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
(4)Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.704.208.000,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah).
(5)Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp876.531.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

6.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakana sebesar Rp2.248.463.089,00 (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu;
2. b.Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada keluarga;
3. c.Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
4. d.Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
(2)Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp372.650.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(3)Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga direncanakan sebesar Rp1.590.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
(4)Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp73.313.089,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp212.500.000,00 (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

7.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp271.712.309.641,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Asset Tetap Lainnya;
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.618.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.371.285.590,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.829.024.478,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp149.847.270.463,00(Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
(6)Belanja Modal Asset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.046.729.110,00 (Lima Miliar Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).

8.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.371.285.590,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Besar;
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan;
3. c.Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur;
4. d.Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;
5. e.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar;
6. f.Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;
7. g.Belanja Modal Alat Laboratorium;
8. h.Belanja Modal Komputer;
9. i.Belanja Modal Alat Eksplorasi;
10. j.Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
11. k.Belanja Modal Alat Peraga;
12. l.Belanja Modal Rambu-Rambu;
13. m.Belanja Modal Peralatan Olahraga;
14. n.Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS;
15. o.Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD;
(2)Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.298.300,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
(3)Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.632.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
(4)Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
(5)Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.013.625.650,00 (Dua Miliar Tiga Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
(6)Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp118.035.400,00 (Seratus Delapan Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
(7)Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.429.729.890,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
(8)Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp352.064.697,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
(9)Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.473.546.030,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Rupiah).
(10)Belanja Modal Alat Ekplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.800.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Delapan ratus Ribu Rupiah).
(11)Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp92.379.100,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
(12)Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
(13)Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp40.308.400,00 (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
(14)Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp16.200.000,00 (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
(15)Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.685.666.123,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
(16)Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp2.660.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

9.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Anggaran Belanja Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.829.024.478,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal bangunan gedung;
2. b.belanja modal monumen;
3. c.belanja modal tugu titik control/pasti;
(2)Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.278.778.151,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).
(3)Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.400.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Rupiah).
(4)Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp451.846.327,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

10.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Anggaran Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp149.847.270.463,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
2. b.Belanja Modal Bangunan Air;
3. c.Belanja Modal Instalasi;
4. d.Belanja Modal Jaringan;
(2)Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.810.367.994,00 (Seratus Sembilan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
(3)Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.173.102.350,00 (Delapan Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
(4)Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.632.300.119,00 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).
(5)Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp231.500.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

11.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…