DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA BAB IV TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB V KESEMPATAN YANG SAMA BAB VI PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA BAB VII PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA BAB VIII PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA BAB IX PEMBINAAN BAB X PENGAWASAN BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi saat ini yaitu masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidak seimbangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak tersedia;
c.bahwa Kabupaten Wajo memiliki potensi yang cukup besar di Bidang Pertanian dan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Pariwisata, Perdagangan dan Industri untuk menyerap dan mengatasi masalah Pengangguran dan Penempatan Tenaga Kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di SALINAN 2 Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 3
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Kepala Daerah adalah Bupati.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Unit Kerja adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
9.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuhdan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara bersiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persektuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perushaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wailayah Indonesia.
1. 13.Pemberdayaan tenaga kerja adalah keseluruhan kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pasar kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja.
2. 14.Informasi pasar kerja adalah sistem penyediaan data yang mencakup lowongan pekerjaan dan syarat jabatan yang dilekaktkan.
3. 15.Komptensi kerja adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan. 5
4. 16.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5. 17.Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

BAB II

ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan tenaga kerja diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi antar pemangku kepentingan berdasarkan azas meliputi :

a.asas Pengayoman;
b.asas Kemanusiaan;
c.asas Kebagsaan;
d.asas Kekeluargaan;
e.asasKenusantaraan;
f.asas Bhineka Tunggal Ika;
g.asas Keadilan;
h.asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
i.asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan
j.asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Pemberdayaan tenaga kerja bertujuan :

a.menyiapkan tenaga kerja untuk dapat memasuki dunia kerja sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
b.membekali tenaga kerja agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
c.mengurangi jumlah pengangguran di Daerah. 6

BAB III

RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

Pasal 4

Ruang lingkup pemberdayaan tenaga kerja meliputi kegiatan :

a.penyediaan informasi pasar kerja;
b.peningkatan kompetensi tenaga kerja;
c.penempatan tenaga kerja; dan
d.kesempatan kerja.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menjadi Penanggungjawab dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja.
(2)Tanggungjawab sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.informasi pasar kerja;
2. b.peningkatan kompetensi tenaga kerja;
3. c.penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja; dan
4. d.pengalokasian dana dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja.

BAB V

KESEMPATAN YANG SAMA

Pasal 6

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak.

BAB VI

PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 7

Penyediaan informasi pasar kerja meliputi :

a.pengumpulan data;
b.analisa data; 7
c.penyajian data; dan
d.informasi Pasar Kerja secara online.

Pasal 8

(1)Pengumpulan data sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
(2)Pemangku kepentingan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yakni :
1. a.pd terkait dalam lingkup Pemerintah Daerah.
2. b.lembaga swadaya masyarakat; dan
3. c.perusahaan yang beroperasi di Daerah.
(3)PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
1. a.unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan;
2. b.unit kerja yang membidangi pendidikan;
3. c.unit kerja yang membidangi pekerjaan umum;
4. d.unit kerja yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
5. e.unit kerja yang membidangi perdagangan;
6. f.unit kerja yang membidangi pertanian;
7. g.unit kerja yang membidangi penanaman modal; dan
8. h.unit kerja lainnya.
(4)Manajemen koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pengumpulan data sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

a.informasi pasar kerja lokal, berupa informasi pasar kerja yang tersedia di Daerah;
b.informasi pasar kerja Provinsi berupa, informasi pasar kerja yang tersedia di Sulawesi Selatan;
c.informasi pasar kerja nasional berupa informasi pasar kerja yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia, dan 8
d.informasi pasar kerja internasional, berupa informasi pasar kerja di luar Indonesia.

Pasal 10

(1)Setiap pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) wajib memberikan informasi pasar kerja yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya kepada unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan.
(2)Unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan wajib mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan.
(3)Di samping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lain, serta Kementerian terkait.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…