DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BAB III PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BAB IV WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS, PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN BAB V PEMBIAYAAN DAN TARIF / IURAN BAB VI KERJASAMA BAB VII PERIZINAN BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pemenuhan hak atas masyarakat atas air minum dan akses air minum secara efektif, efisien dan berkelanjutan, maka perlu diselenggarakan melalui Pengembangan SPAM;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum Pengembangan SPAM di Daerah agar dapat terselenggara dengan tertib dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan, perlu

Menetapkan

menetapkan dengan peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); SALINAN 2
5. 6.Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. 8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. 9.Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 10.Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 3
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
17. 18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM;
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. 21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
21. 22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 NOmor 1154);
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
2.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia .
6.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Air baku untuk air minum rumah tangga adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11.Sistem Penyediaan Air Minum yang diselanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
12.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
13.SPAM dengan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran. 5
14.SPAM bukan Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
15.SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi adalah Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16.SPAM bukan Jaringan Perpipaan tidak terlindungi adalah Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang betujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
17.Pengembangan SPAM bukan Jaringan Perpipaan adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, pesan masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang tidak atau belum terjangkau SPAM.
18.Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
19.Penyelenggaraan Pengembangan SPAMbukan Jaringan Perpipaan adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum yang melalui sistem bukan jaringan perpipaan.
20.Penyelenggara pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah perusahaan daerah air minum, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM. 6
21.Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAMbukan Jaringan Perpipaan.
22.Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.
23.Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
24.Badan usaha swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
25.Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
26.Badan layanan umum pemerintah daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
27.Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
28.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
29.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten atau kota.
30.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 7
31.Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
32.Tarif air minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan atas pelayanan penyediaan air minum yang diberikan oleh penyelenggara.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan pengembangan SPAM inimeliputi:

a.jenis SPAM;
b.penyelenggaraan pengembangan SPAM;
c.wewenang, tanggung jawab, tugas, peran, hak dan kewajiban;
d.kerjasama;
e.perizinan;
f.pembiayaan dan tarif atau iuran dan;
g.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kelestarian;
c.keseimbangan;
d.kemanfaatan umum;
e.keterpaduan dan keserasian;
f.keberlanjutan;
g.keadilan;
h.kemandirian;dan
i.transparansi; serta
j.akuntabiltas.

Pasal 4

Pengembangan SPAM bertujuan untuk:

a.tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
b.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
c.tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
d.tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum. 8

BAB II

JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 5

(1)Jenis SPAMmeliputi:
1. a.SPAM Jaringan Perpipaan; atau
2. b.SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
(2)SPAMJaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.unit air baku;
2. b.unit produksi;
3. c.unit distribusi; dan
4. d.unit pelayanan.
(3)SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sumur dangkal;
2. b.sumur pompa;
3. c.bak penampungan air hujan;
4. d.terminal air; dan
5. e.bangunan penangkap mata air.
(4)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Pasal 6

Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian sumber air.

Pasal 7

Air Minum yang dihasilkan dari SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAMBukan Jaringan Perpipaan harus memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
(2)Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bangunan penampungan air;
2. b.bangunan pengambilan/penyadapan; 9
3. c.alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
4. d.sistem pemompaan; dan/atau
5. e.bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 9

(1)Air baku untuk penyediaan air minum wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diupayakan ketersediaannya oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

(1)Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimiawi, dan/atau biologi.
(2)Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
2. b.perangkat operasional;
3. c.alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
4. d.bangunan penampungan air minum.
(3)Hasil buangan melalui pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…