DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN BAB III: RUANG LINGKUP BAB IV: HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA BAB V: HAK DAN KEWAJIBAN PENGUNJUNG/TAMU BAB VI: JADWAL OPERASIONAL KARAOKE BAB VII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII: LARANGAN BAB IX: PERAN SERTA MASTYARAKAT BAB X: SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI: KETENTUAN PERALIHAN BAB XII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib sosial terkait pengelolaan Karaoke di Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman mengenai pengelolaan Karaoke;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Karaoke di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN 2
2. 3.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. 13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 4 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
13. 14.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko SeKtor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015–2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pertunjukan dan Tempat Hiburan Serta Sarana Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 2);
16. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12);
17. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 16);
18. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN USAHA KARAOKE DI DAERAH 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di Kabupaten Wajo.
7.Pengunjung/Tamu yang selanjutnya disebut pengunjung adalah orang yang berkunjung atau melakukan sewa fasilitas Karaoke.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. 6
11.Usaha Rumah Bernyanyi/Karaoke yang selanjutnya disebut Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan pemandu lagu laki-laki.
12.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
14.Norma Agama adalah aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya yang bersumber pada ajaran agama.
15.Norma Susila adalah aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sosial sehari-hari seperti pergaulan laki-laki dan perempuan.
16.Norma Hukum adalah aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh Pemerintah yang bersifat memaksa dan tegas agar orang dapat berperilaku sesuai aturan yang berlaku.
17.Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
18.Standar Usaha Karaoke adalah rumusan kualifikasi Usaha Karaoke dan/atau klasifikasi Usaha Karaoke yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Karaoke.
19.Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika.
20.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika. 7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan Usaha Karaoke agar pengelolaan Usaha Karaoke menjalankan usaha berdasarkan Norma Agama, Norma Hukum, Norma Susila dan Adat istiadat.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan dalam hal:
1. a.memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan Karaoke di Daerah;
2. b.menjaga citra Daerah dalam menjunjung tinggi Norma Agama, Norma Hukum, Norma Susila dan Adat Istiadat di Daerah;
3. c.mewujudkan tertib sosial di lingkungan masyarakat sekitar lokasi Karaoke;
4. d.mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan mencegah perilaku asusila di Daerah; dan
5. e.mewujudkan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.Hak dan Kewajiban Pengusaha Karaoke;
b.Hak dan Kewajiban Pengunjung/Tamu;
c.Jadwal Operasional Karaoke;
d.Pembinaan dan Pengawasan;
e.Larangan;
f.Peran Serta Masyarakat; dan
g.Sanksi Administratif. 8

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KARAOKE

Pasal 4

Setiap Pengusaha berhak:

a.mendapatkan izin pengelolaan Usaha Karaoke sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memperoleh pelayanan publik dari Pemerintah Daerah untuk kelancaran pengelolaan Usaha Karaoke: dan
c.menetapkan tata tertib dalam pengelolaan Usaha Karaoke yang tidak bertentangan dengan Norma Agama, Norma Hukum, Norma Susila dan Adat Istiadat.

Pasal 5

Setiap Pengusaha Karaoke, berkewajiban:

a.memiliki perizinan berusaha berupa NIB, Sertifikat Standar Usaha, SPPL dan Sertifikat Laik Sehat tempat hiburan;
b.menjaga dan menghormati Norma Agama, Norma Hukum, Norma Susila dan Adat Istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat;
c.memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
d.memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
e.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan pengunjung/tamu;
f.memasang papan pengumuman tentang hak dan kewajiban pengunjung/tamu disetiap ruangan.
g.mencegah segala bentuk perbuatan/kegiatan yang melanggar Norma Agama, Norma Hukum, Norma Susila dan Adat Istiadat di lingkungan tempat usahanya;
h.memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
i.menjaga kelestarian lingkungan dan budaya; 9
j.menerapkan standar usaha karaoke dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
k.membayar pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
l.beritikad baik kepada Pemerintah Daerah dalam pengawasan;
m.memberitahukan kepada Pengunjung/Tamu apabila jam operasional telah berakhir; dan
n.memberitahukan kepada petugas keamanan apabila pengunjung tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf m untuk meninggalkan Karaoke.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUNJUNG/TAMU

Pasal 6

Pengunjung/Tamu Karaoke berhak:

a.mendapatkan pelayanan dan fasilitas sesuai dengan Standar Usaha Karaoke; dan
b.mendapatkan perlindungan keamanan, ketenteraman dan ketertiban selama berada dalam Karaoke sesuai jadwal operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengunjung/Tamu Karaoke berkewajiban:

a.memperlihatkan tanda pengenal yang sah;
b.menjaga dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengusaha Karaoke;
c.menaati dan mematuhi segala bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; dan 10
d.mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar Norma Agama, Norma Hukum, Norma Susila dan Adat Istiadat.

BAB VI

JADWAL OPERASIONAL KARAOKE

Pasal 8

(1)Jam operasional karaoke dimulai paling cepat pada pukul 10.00 WITA dan diakhiri (tutup) paling lambat pukul 23.00 WITA kecuali pada hari Sabtu dan hari Minggu paling lambat pukul 24.00 WITA.
(2)Pada saat jam tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Karaoke menghentikan musik dan segala bentuk aktivitas Karaoke.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dalam Pengelolaan Usaha Karaoke.
(2)Bupati dapat mendelegasikan pembinaan Pengelolaan Usaha Karaoke kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan bersama Perangkat Daerah terkait.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi/pengarahan;
2. b.koordinasi secara berkala kepada Pengusaha Karaoke;
3. c.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Usaha Karaoke; dan/atau
4. d.pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan. 11
(4)Perangkat Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati wajib melaporkan hasil pembinaan paling lama 1(satu) bulan setelah melakukan pembinaan.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pengawasan Pengelolaan Usaha Karaoke.
(2)Bupati dapat mendelegasikan pengawasan Pengelolaan Usaha Karaoke kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan bersama Perangkat Daerah Terkait.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengawasan usaha karaoke secara berkala dan/atau terpadu bersama Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI dan Unsur Asosiasi Kepariwisataan.
(4)Perangkat Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati wajib melaporkan hasil pengawasan paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pengawasan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…