DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan meningkatnya pembangunan Daerah khususnya pembangunan dan peningkatan jalan serta fasilitas umum lainnya, serta menata ruas jalan untuk diberi nama jalan sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia;
c.bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum, dilakukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Paraturan Daerah tentang pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu. Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036 ); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum.
6.Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
7.Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
8.Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
9.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional.
10.Nama jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
11.Fasilitas umum tertentu adalah fasilitas umum yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti Gedung, Lapangan dan taman yang terletak di suatu lokasi dan kawasan tertentu.
12.Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan atau aspek tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Nama Jalan Berasaskan Asas:

a.kemanfaatan;
b.keamanan;
c.keselamatan;
d.keserasian;
e.keselarasan dan keseimbangan;
f.keadilan;
g.tranparansi;
h.akuntabilitas;
i.keberdayagunaan;
j.keberhasilgunaan;
k.kebersamaan ; dan
l.kemitraan.

Pasal 3

Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu dimaksudkan untuk menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada.

Pasal 4

pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu bertujuan untuk :

a.kepastian hukum;
b.untuk mempermudah memperoleh informasi dan transportasi; 4
c.sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan; dan
d.sebagai pengawasan terhadap asset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

Pasal 5

(1)Setiap jalan dan fasilitas umum tertentu di Daerah diberi nama sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh nasional dan tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa,
(2)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat pula diambil dari nama flora, fauna dan nama geografis serta dapat pula diambil dari nama lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Jalan dan fasilitas umum tertentu yang diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah jalan dan fasilitas umum tertentu yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2)Jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.jalan dalam wilayah Kabupaten Wajo;
2. b.jalan Provinsi;
3. c.jalan Nasional; dan
4. d.prasarana dan sarana lainnya.
(3)Jalan dan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Swasta lainnya.

Pasal 7

Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus disesuaikan dengan lingkungan jalan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM TERTENTU

Pasal 8

(1)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu dapat diusulkan oleh:
1. a.organisasi kemasyarakatan;
2. b.tokoh masyarakat, Pemuka Agama dan adat;
3. c.keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi Negara dan bangsa;
4. d.perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan dikawasan pemukiman yang dibangunnya; dan
5. e.badan usaha swasta lainnya. 5
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dengan latar belakang usaha dimaksud.
(3)Nama-nama jalan dan fasilitas umum tertentu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan kecuali masyarakat menginginkan penggantian dan/atau perubahan nama jalan dan fasilitas umum tertentu dapat diusulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, tata cara, dan proses/penetapan penggantian dan / atau perubahan nama jalan dan fasilitas umum tertentu serta pembuatan dan pemasangan palang nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
1. a.penyusunan dan penetapan, norma, standar, kriteria dan pedoman penyelenggaraan jalan dan fasilitas umum tertentu.
2. b.pengembangan sistem bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan dibidang jalan dan fasilitas umum tertentu.
3. c.pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi fasilitas umum tertentu.

Pasal 10

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum tertentu meliputi ;

a.evaluasi terhadap nama jalan;
b.pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan fasilitas umum tertentu.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…