DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur tentang Penyelenggaraan Perpusatakaan Daerah; 26 Halaman

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran, pelestarian kekayaan budaya dan sebagai pusat sumber informasi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Bupati adalah Bupati Wajo. 4
3.Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatidan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, penelitian dan perpustakaan pelestarian.
8.Perpustakaan Pribadi adalahtempat penyimpanan sumber informasi baik berupa buku maupun non-buku yang dikelola dengan menggunakan sistematika tertentu dan dimiliki oleh perorangan serta digunakan untuk kepentingan pribadi.
9.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
10.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyi perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
12.Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeriNaskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 5
14.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial- ekonomi.
15.Perpustakaan Umum daerah atau Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
16.Perpustakaan Umum Kecematan adalah perpustakaan yang berada di Kecematan sebagai cabang layanan perpustakaan daerah yang layananya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
17.Perpustakaan Umum Desa adalah Perpustakaan yang berada di Desa yang layananya diperuntukkan bagi masyarakat di desa masing-masing.
18.Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi
19.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagipemustaka di lingkungan Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikankeagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
20.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
21.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
22.Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
23.Taman Bacaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
24.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
25.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 6
26.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
27.Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
28.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
29.Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk di baca.
30.Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang terkait Penyelenggaraan Perpustakaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;
h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian naskah kuno, yang terintegrasi, berkesinambungan dan berkualitas dengan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan. 7

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk :

a.menyediakan layanan perpustakaan masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan; dan
c.membudayakan kegemaran membaca, literasi dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi;

a.hak, kewajiban, dan kewenangan;
b.pembentukan, penyelenggaraan, dan jenis perpustakaan;
c.pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan;
d.layanan perpustakaan;
e.tenaga perpustakaan;
f.sarana dan prasarana;
g.koleksi perpustakaan;
h.promosi perpustakaan;
i.kerjasama dan peran serta masyarakat;
j.Pembudayaan gemar membaca;
k.Penghargaan; dan
l.Pembiayaan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggara perpustakaan di Daerah;
(2)Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kepastian kelembagaan secara terpadu. 8

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Perpustakaan paling rendah harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
(2)Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
1. a.Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. d.Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
5. e.Sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
6. f.Kerjasama yang saling menguntungkan;
7. g.Bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
8. h.Hasil usaha jasa perpustakaan; dan atau
9. i.Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(3)Pengelolaan Dana Perpustakaan dilakukan secara efesien, berkeadilan, terbuka, dan bertanggungjawab.
(4)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui APBD sesuai dengan kemampuan Daerah.
(5)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. 9

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan merupakan Pembina terhadap semua jenis Perpustakaan;
(2)Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) meliputi;
1. a.Pendidikan dan bimbingan teknis Tenaga Perpustakaan;
2. b.Pendampingan dan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai target pencapaian norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran, pelestarian kekayaan budaya dan sebagai pusat sumber informasi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Bupati adalah Bupati Wajo. 4
3.Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatidan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, penelitian dan perpustakaan pelestarian.
8.Perpustakaan Pribadi adalahtempat penyimpanan sumber informasi baik berupa buku maupun non-buku yang dikelola dengan menggunakan sistematika tertentu dan dimiliki oleh perorangan serta digunakan untuk kepentingan pribadi.
9.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
10.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyi perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
12.Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeriNaskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 5
14.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial- ekonomi.
15.Perpustakaan Umum daerah atau Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
16.Perpustakaan Umum Kecematan adalah perpustakaan yang berada di Kecematan sebagai cabang layanan perpustakaan daerah yang layananya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
17.Perpustakaan Umum Desa adalah Perpustakaan yang berada di Desa yang layananya diperuntukkan bagi masyarakat di desa masing-masing.
18.Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi
19.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagipemustaka di lingkungan Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikankeagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
20.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
21.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
22.Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
23.Taman Bacaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
24.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
25.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 6
26.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
27.Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
28.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
29.Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk di baca.
30.Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang terkait Penyelenggaraan Perpustakaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;
h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal.

Pasal 3

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk :

a.menyediakan layanan perpustakaan masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan; dan
c.membudayakan kegemaran membaca, literasi dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi;

a.hak, kewajiban, dan kewenangan;
b.pembentukan, penyelenggaraan, dan jenis perpustakaan;
c.pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan;
d.layanan perpustakaan;
e.tenaga perpustakaan;
f.sarana dan prasarana;
g.koleksi perpustakaan;
h.promosi perpustakaan;
i.kerjasama dan peran serta masyarakat;
j.Pembudayaan gemar membaca;
k.Penghargaan; dan
l.Pembiayaan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggara perpustakaan di Daerah;
(2)Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kepastian kelembagaan secara terpadu. 8

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Perpustakaan paling rendah harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
(2)Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
1. a.Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. d.Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
5. e.Sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
6. f.Kerjasama yang saling menguntungkan;
7. g.Bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
8. h.Hasil usaha jasa perpustakaan; dan atau
9. i.Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(3)Pengelolaan Dana Perpustakaan dilakukan secara efesien, berkeadilan, terbuka, dan bertanggungjawab.
(4)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui APBD sesuai dengan kemampuan Daerah.
(5)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. 9

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan merupakan Pembina terhadap semua jenis Perpustakaan;
(2)Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) meliputi;
1. a.Pendidikan dan bimbingan teknis Tenaga Perpustakaan;
2. b.Pendampingan dan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai target pencapaian norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.