DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: RUANG LINGKUP BAB III: PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAB IV: TUNJANGAN BPD BAB V: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI: KETENTUAN LAIN - LAIN BAB VII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 3); 3
10.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 11);
12.Peraturan Bupati Wajo Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penjababaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 184). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Bupati adalah Bupati Wajo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4
8.Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9.Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12.Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang, yang diberikan setiap bulan.
13.Tunjangan Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa karena jabatannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dibayarkan secara teratur setiap bulan.
14.Tunjangan Perangkat Desa adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Perangkat Desa karena jabatannya berdasarkan kinerja/kehadiran di kantor desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dibayarkan secara teratur setiap bulan.
15.Tunjangan Anggota BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang dibayarkan setiap bulan.
16.Penerimaan lainnya adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain penghasilan tetap dan tunjangan.
17.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten. 5
18.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

a.penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.tunjangan BPD; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya.
(2)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari ADD.
(3)Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit atau setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
(4)Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit atau setara 110% (seratus sepuluh persen) dengan gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
(5)Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit atau setara 100% (seratus persen) dengan gaji pokok PNS golongan ruang II/a. 6
(6)Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Penghasilan tetap dari APBDesa.

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan selain penghasilan tetap.
(2)Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersumber dari ADD.
(4)Tunjangan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kinerja/kehadiran di kantor Desa.
(5)Ketentuan pembayaran tunjangan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV

TUNJANGAN BPD

Pasal 7

(1)BPD diberikan tunjangan setiap bulan setelah dianggarkan melalui APBDesa, dengan sumber anggaran dari ADD dan sumber pendapatan lainnya selain Dana Desa
(2)Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 7

Pasal 8

BPD tidak diberikan penghasilan tetap.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pengawasan Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD maupun penerimaan lainnya yang sah dilakukan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Camat secara fungsional melaksanakaan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD maupun penerimaan lainnya yang sah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan secara penuh.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal, 4 Januari 2022 BUPATI WAJO, Ttd AMRAN MAHMUD Diundangkan di Sengkang pada tanggal, 4 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd ARMAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 3 8 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2022 DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2022 A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa NO. JABATAN BESARAN KET. 1. 2. 3. 4. 5. Kepala Desa Sekretaris Desa Kepala Urusan Kepala Seksi Kepala Dusun Rp 3.000.000,-/perbulan Rp 2.400.000,-/perbulan Rp 2.022.500,-/perbulan Rp 2.022.500,-/perbulan Rp 2.022.500,-/perbulan B. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa NO. JABATAN BESARAN KET. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kepala Desa Sekretaris Desa Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Umum & Perencanaan Kepala Seksi Kepala Dusun Rp1.600.000,-/perbulan Rp 850.000,-/perbulan Rp 450.000,-/perbulan Rp 350.000,-/perbulan Rp 350.000,-/perbulan Rp 350.000,-/perbulan Untuk perangkat desa dibayarkan berdasarkan kinerja/ kehadiran C. Besaran Tunjangan Jabatan BPD NO. JABATAN BESARAN KET. 1. 2. 3. 4. Ketua BPD Wakil Ketua BPD Sekretaris BPD Anggota BPD Rp 750.000,-/perbulan Rp 650.000,-/perbulan Rp 500.000,-/perbulan Rp 400.000,-/perbulan BUPATI WAJO, Ttd AMRAN MAHMUD

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…