DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, baik masalah pidana, perdata dan tata usaha negara. (2) Bantuan Hukum meliputi : a. bantuan hukum litigasi; dan b. bantuan hukum non litigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menjalankan kuasa; b. mendampingi; c. mewakili; d. memberikan pendapat hukum; dan/atau e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Bagian Hukum adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo yang menangani bidang hukum.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantu an Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
8.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pe1aksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang.
10.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang yang berlaku bagi advokat. 4
11.Pemohon Bantuan Hukum adalah warga miskin atau kelompok warga miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
12.Penerima Bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
13.Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak dasar antara lain kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
14.Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
15.Kelompok rentan adalah setiap orang yang secara sosial, fisik dan mental memiliki keterbatasan untuk menikmati standar kehidupan yang layak sebagaimana orang pada umumnya.
16.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
17.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses pengadilan.
18.Dana bantuan hukum adalah dana yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

a.mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
d.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 5

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, baik masalah pidana, perdata dan tata usaha negara.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.bantuan hukum litigasi; dan
2. b.bantuan hukum non litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.memberikan pendapat hukum; dan/atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.sandang dan papan;
2. b.layanan kesehatan;
3. c.layanan pendidikan; dan
4. d.pekerjaan, berusaha.
(3)Selain kepada orang miskin dan kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Hukum juga dapat diberikan kepada kelompok rentan yaitu Perempuan dan Anak terlantar serta penyandang disabilitas yang menjadi korban perbuatan tindak pidana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dikordinasikan dan dievaluasi oleh Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat meliputi :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. c.terdaftar pada Instansi yang berwenang untuk Organisasi Kemasyarakatan; 6
4. d.memiliki pengurus;
5. e.memiliki Kantor dan memiliki Program Bantuan Hukum serta berdomisili di wilayah daerah;
6. f.memiliki keanggotaan asosiasi atau organisasi profesi bagi Lembaga Bantuan Hukum dan kartu kenggotaan bagi Organisasi Kemasyarakatan;
7. g.Bukti telah melaporkan Setoran Pajak Tahunan;
8. h.Lembaga yang telah berdiri minimal 3 (tiga ) tahun; dan
9. i.tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana.
(3)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraaan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
4. d.menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum; dan
5. e.mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi perkara :

a.pidana;
b.perdata; dan
c.tata usaha negara.

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :
1. a.tersangka;
2. b.terdakwaa; dan/atau
3. c.terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa. 7

Pasal 9

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
1. a.penggugat/pemohon; atau
2. b.tergugat/termohon.
(2)Bantuan Hukum diberikan kepada penggugat / pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.gelar perkara dilingkungan pemberi bantuan hukum
3. c.membuat surat gugatan/surat permohonan;
4. d.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
5. e.mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
6. f.mendampingi Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan dipengadilan;
8. h.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
9. i.membuat surat replik dan kesimpulan;
10. j.menyiapkan memori banding atau kasasi; dan/atau
11. k.tindakan hukum lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
(3)Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
4. d.mendampingi Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
6. f.mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
7. g.menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
8. h.menyiapkan memori banding atau kasasi; dan
9. i.tindakan hukum lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
1. a.penggugat; atau
2. b.penggugat intervensi.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan pemberi Bantuan Hukum;
3. c.upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan denganproses pemeriksaan di persidangan; 8
5. e.pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
6. f.pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
7. g.pendampingan dan/atau mewakili dalam proses negosiasi, mediasi,dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
8. h.penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. j.penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan
11. k.tindakan hukum lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum.
(3)Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal,dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah Hukum Acara dan Pelatihan Paralegal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…