DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TUGAS DAN WEWENANG BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VIII PENGORGANISASIAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PEMBINAAN BAB XI PELAPORAN BAB XII PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaganon pemerintah daerah;
c.bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
3.Undang-UndangNomor 7 Tahun 1984 tentang PengesahanKonvensi MengenaiPenghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109); sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 3
8.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 4 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewangan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat dan sesuai perkembangan zaman. 5
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
10.Perencanaan berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11.Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan gender.
12.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalahdokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telahdialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13.Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untukmelakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
14.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga.
15.Badan Usaha adalah Kesatuan yuridis (Hukum), Teknis dan Ekonomis yang bertujuan yang mencari Laba atau Keuntungan.
16.Lembaga adalah suatu Institusi atau Pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan Norma-norma, Nilai-nilai dan keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.
17.Dunia usaha adalah usaha yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. 6
18.Organisasi masyarakat atau disebut ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan republik indonesia.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD.
20.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.
21.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA.
22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN BagianKesatu Asas

Pasal 2

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partisipatif;
d.kesetaraan;
e.sinergitas;
f.sipakatau;
g.sipakalebbi; dan
h.sipakainge.

Pasal 3

(1)Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:
1. a.perencanaan;
2. b.penganggaran;
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan; dan
5. e.evaluasi. yang responsif gender.
(2)Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.akses;
2. b.partisipasi;
3. c.kontrol; dan
4. d.manfaat bagi masyarakat. 7
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
1. a.jenis kelamin;
2. b.usia;
3. c.perbedaan kemampuan;
4. d.wilayah; dan
5. e.status sosial.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan PUG di daerah yakni :

a.memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
d.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
e.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruag Lingkup Pengarusutamaan Gender sebagai berikut :

a.tugas dan wewenang;
b.perencanaan dan pelaksanaan;
c.pembiayaan;
d.pemantauan dan evaluasi;
e.pengorganisasian;
f.peran serta masyarakat;
g.pembinaan;
h.pelaporan;
i.pemberian penghargaan; dan
j.sanksi administratif. 8

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan PUG Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
2. b.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
3. c.melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
4. d.melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
5. e.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
6. f.membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
7. g.memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
8. h.melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
9. i.melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi :

a.penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG; 9
b.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, badan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
c.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah;
e.pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG;
f.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
g.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan berdasarkan manfaat; dan
h.menetapkan Pokja PUG.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan responsif gender.
(2)Dalam melakukan analisi gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau analisis Gender lain.
(3)Analisis gender terhadap RKA dan DPA PD dilakukan oleh masing-masing PD.
(4)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Rensta PD, Renja PD, dan RKA serta DPA PD dapat bekerjasama dengan Lembaga Peguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.
(5)Langkah penyusunan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD. 10
(3)Komponen dan cara pengisian GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, RenstraPD, Rencana Kerja PD, RKA dan DPA PD yang responsif gender.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…